Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA KAWASAN PARIWISATA PADA BADAN PROMOSI DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Muhammad Ali; Amil Amil; Zulhadi Zulhadi
Jurnal Ulul Albab Vol 22, No 1 (2018): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (702.636 KB) | DOI: 10.31764/jua.v22i1.579

Abstract

Abstrak: Sektor pariwsata beberapa dekade terakhir mampu menyumbang pendapatan yang besar terhadap pemasukan kas negara.  Dengan berlakunya desentralisasi secara merata di setiap daerah-daerah di Indonesia sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk mengurus  rumah tangganya sendiri termasuk dalam tata kelola sektor pariwisata. Lombok Utara merupakan salah satu daerah yang saat ini mengalami perubahan dari sektor pariwisata yang sangat menjanjikan untuk peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam  penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan tehnik pengumpulan data mengunakan, wawancara, observasi, studi literatur dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukan  bahwa: Implementasi kebijakan Kollaboratif Governance dalam tata kelola kawasan pariwisata  pada Badan promosi pariwisata daerah mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pengembangan dan kemajuan sektor pariwisata di daerah, kondisi ini dilihat dari jumlah kunjungan dan tamu yang datang dan menginap di hotel yang berkelas hingga hotel kelas melati di Lombok Utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang drastis, pada tahun 2008 sebesar  64.374 dan pada tahun 2014 sebesar  503.341 kunjungan. Pemberian otonomi kepada Badan Promisi Pariwisata Daerah  untuk melakukan promosi pariwisata di daerah sudah sesuai dengan harapan yaitu mampu mengembangkan dan memajukan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu  kewenangan tersebut diatur di dalam ketentuan undang-undang No. Tahun 2009  tentang  kepariwisataan. Seperti Badan Promosi  Daerah mempunyai tugas untuk meningkatkan citra kepariwisataan di Kabupaten Lombok Utara, meningkatkan jumlah  kunjungan  wisatawan  mancanegara  dan penerimaan devisa serta melakukan  pengalangan dana selain dari APBD. Kedudukan  dari  Badan Promosi Pariwisata Daerah adalah sebagai mitra  kerja pemerintah daerah dalam menyusun  dan menetapkan kebijakan strategis  promosi pariwisata antara pemerintah pusat dan daerah serta melakukan koordinasi disektor pariwisata.Kata Kunci: Kebijakan; Collaboratif Governace; Sosial ekonomi
IMPLEMENTASI PROGRAM DESA KELUARGA BERENCANA BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT STUDI KASUS GEGUNTUR MATARAM Muhammad Ali; Mohammad Junaidi; Abdul Hafiz
Jurnal Ulul Albab Vol 23, No 2 (2019): JULI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.04 KB) | DOI: 10.31764/jua.v23i2.1730

Abstract

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70 / SJ / 2016 tentang pembentukan Desa KB dan mengambil arahan dari Presiden Republik Indonesia. Rencana BKKBN Nusa Tenggara Barat untuk 2017 telah membentuk 114 desa berencana di 10 kabupaten / kota. Program Kb adalah interaksi untuk mengatasi masalah sosial masyarakat, yaitu definisi kepadatan penduduk, permukiman kumuh, kemiskinan. Kota Mataram dengan 6 deposit salah hanya berhasil di lingkungan geguntur, kecamatan Sekarbela, disetujui oleh BKKBN RI sebagai pedoman dalam mengimplementasikan desa-desa KB di beberapa daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif menggunakan deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan studi dokumen dan menggunakan model interaktif analisis data kualitatif (Miles, Hubernas & Saldana, 2014). Temuan di lapangan Artikel terkait untuk pelaksanaan program KB KB di kota Mataram Lingkungan geguntur belum optimal secara keseluruhan, ini ditunjukkan oleh konflik atau masalah seperti masalah partisipasi masyarakat yang rendah, kurangnya pelaksana dalam KB kebijakan program desa, dan hasil lingkungan guntur yang menjadi pusat perhatian pemerintah atau semua OPD yang dapat diambil oleh beberapa daerah menjadi tidak dipertimbangkan.
Efektivitas Pelayanan Digital Program Samsat Keliling Di Kota Mataram Muhammad Ali; M Awaluddin; Abdul Salam
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 7, No 1 (2019): Maret 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (506.411 KB) | DOI: 10.31764/jiap.v7i1.770

Abstract

The effectiveness of the digital SAMSAT mobile service program is a success in improving the welfare of its members and the community in general with the aim of research to determine the effectiveness of digital services on the SAMSAT mobile program in the city of Mataram and what are the supporting factors and obstacles the city of Mataram. The method used in this study is descriptive qualitative method with data collection techniques, namely interviews, observation, literature study, and documentation. Data analysis in qualitative research, carried out at the time of data collection takes place, namely reduction data, display data, and draw conclusions. The results of this study are the effectiveness of the mobile SAMSAT digital service program in the city of Mataram. So far the services carried out by mobile SAMSAT have been effective. the number that has paid PKB as many as 7.507 vehicles and the amount of money as much as Rp. 3,542,442,111. while SAMSAT mobile 2 operates in the cakra and gebang sub-district offices, the number of which has paid PKB is 2,382 vehicles and the amount of money is Rp. 1,236,041,341. the last being SAMSAT mobile 3 which operates in the sindu market and the udayana roundabout, the number of those who have paid PKB is 2,538 vehicles and the amount of money is Rp. 913,443,402. and those who paid PKB in 2018, traveling around SAMSAT 1 in Sangkareang Park and Mayure Village Office, the number of those who had paid PKB was 10,522 vehicles and the amount of money was Rp. 6,627,326,321. while SAMSAT around 2 operates in the cakra and gebang sub-district offices, the number of which has paid PKB as much as 6,603 vehicles and Rp. 3,708,124,026. the last being SAMSAT mobile 3 which operates in the sindu market and the udayana roundabout, the number of which has paid PKB as many as 3,617 vehicles and the amount of money as much as Rp. 2,740,330,200. judging from the increase in the number of people who have paid PKB from 2017-2018, according to the scale of the assessment made, it can be concluded that the effectiveness of digital services on the SAMSAT mobile program in the city of Mataram has been effective.
Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Dalam Penggunaan Jasa Ojek Online (Go-Jek) Di Kota Mataram Muhammad Ali; Abdul Kharis; Deni Karlina
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 6, No 2 (2018): September 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (461.892 KB) | DOI: 10.31764/jiap.v6i2.641

Abstract

Penelitian ini berlatar belakang bahwa perkembangan dunia transportasi mulai berkembang pesat khususnya transportasi darat. Perkembangan tersebut dikarenakan meningkatkan jumlah pengguna jasa transortasi seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan dari publik. Jadi permasalah ini sudah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam penggunaan jasa ojek online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam penggunaan jasa ojek online. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data yang digunakan yaitu data data primer dan data sekunder dan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Interview dan dokumentasi, metode analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, Penyajian Data dan Menarik Kesimpulan. Hasil penelitian faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penggunaan jasa ojek online (GO-JEK) di Kota Mataram menunjukkan bahwa Stimulus Go-jek yang memengaruhi seseorang konsumen dalam pertimbangan menggunakan go-jek adalah Produk, Harga, dan Service. Faktor internal yang memengaruhi seorang konsumen dalam pertimbangan menggunakan jasa go-jek adalah Persepsi, Motivasi dan Keterlibatan, Pengetahuan dan Gaya Hidup. Faktor sosial yang memengaruhi konsumen dalam pertimbangan menggunakan jasa go-jek adalah Status, Starata dan Ekonomi. Sedangkan faktor lingkungan fisik dan waktu yang memengaruhi konsumen dalam pertimbangan menggunakan jasa go-jek adalah Tidak memiliki kendaraan pribsadi, Angkutan lain lebih mahal, dan Angkutan lain tidak praktis dan higienis.
Analisis Ekonomi Politik Terhadap Korupsi (Dalam Perspektif Struktural Menuju Pemahaman Teoritik Baru Tentang Korupsi Politik Di Indonesia) Muhammad Ali
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 6, No 1 (2018): Maret 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (778.988 KB) | DOI: 10.31764/jiap.v6i1.666

Abstract

Corruption is an urgent issue that must be overcome, in order to achieve healthy economic growth. Various notes on corruption that are always preached by the mass media both print and electronic, illustrated the increase and development of corruption models. Anti-corruption rhetoric is not enough to resolve / dismiss this disgraceful practice. Legislation that is part of the legal politics made by the government, becomes meaning less, if not accompanied by seriousness to manifestation of existing legislation. Legal politics is not enough, if there is no recovery of the executor or the perpetrators of the law. This study aims to find out how the political economic implications of corruption in Indonesia, and what strategies can be done to minimize corruption practices and how multiplier effect for the efficiency and effectiveness of economic development in Indonesia. This research uses qualitative method with descriptive approach. In this case researchers describe the results of research. Therefore, researchers conducted observations and interviews then analyzed it with data collection, data reduction, data display, and conclusions. The results can be concluded that the eradication of corruption as if only a political commodity, powerful material rhetoric attract sympathy. Therefore, civil society's intelligence is needed to monitor and make political decisions to prevent the corruption of corruption in Indonesia. It is not easy to eliminate corruption but should be sought to minimize corruption.
Peran Pemerintah Daerah Terhadap Penyelesaian Permasalahan Korban Bencana Gempa (Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat) Muhammad Ali; Erwin Asidah; Husmiati Husmiati
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 7, No 2 (2019): September 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (657.147 KB) | DOI: 10.31764/jiap.v7i2.1273

Abstract

Abstrak: Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari Pulau Sumatera-Jawa-Nusa Tenggara-Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah terhadap penyelesaian permasalahan korban bencana gempa di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat berjalan cukup baik, walaupun masih terdapat hambatan yang terjadi terhadap penyelesaian permasalahan korban bencana gempa. Peran Dinas Sosial yang dilakukan terhadap korban bencana gempa yaitu, melaksanakan bantuan sosial (dengan fokus untuk dampak bencana temporer), melakukan rehabilitasi sosial (dengan fokus untuk dampak bencana permanen) dan melakukan pemberdayaan sosial (berbentuk penguatan dan pengembangan dengan fokus untuk dampak bencana berkelanjutan). Faktor penghambat Dinas Sosial terhadap penyelesaian permasalahan korban bencana gempa di Kabupaten Lombok Barat yaitu akses jalan yang rusak dan sempit yang berada di perbukitan menjadi kendala yang dihadapi dalam pendistribusian logistik, dan kurangnya kesadaran masayarakat yang melakukan penggalangan dana untu meminta izin terlebih dahulu terhadap Dinas Sosial, dikarenakan jika melakukan penggalangan dana tanpa izin Dinas Sosial bisa saja terjerat hukum karena dianggap pungutan liar. Abstract Geographically Indonesia is an archipelago located at the confluence of four tectonic plates, namely the Continent of Asia, the Continent of Australia, the plate of the Indian Ocean and the Pacific Ocean. In the south and east of Indonesia there is a volcanic arc that extends from the island of Sumatra-Java-Nusa Tenggara-Sulawesi, whose sides are old volcanic mountains and lowlands which are partly dominated by swamps. These conditions are very potential and prone to disasters such as volcanic eruptions, earthquakes, tsunamis, floods and landslides. The research method used is a qualitative descriptive approach. The method used is the method of interview, observation and documentation. The results showed that the role of the Regional Government in solving the earthquake victims 'problems in the West Lombok District Social Service went well, although there were still obstacles that occurred in solving the earthquake victims' problems. The role of the Social Service carried out on earthquake victims is to implement social assistance (with a focus on the impact of temporary disasters), carry out social rehabilitation (focusing on the impact of permanent disasters) and carry out social empowerment (in the form of strengthening and development with a focus on the impact of sustainable disasters) . The Social Agency's inhibiting factor for resolving earthquake disaster victims in West Lombok Regency, namely access to damaged and narrow roads in the hills is an obstacle faced in the distribution of logistics, and a lack of awareness of the people who raise funds to seek prior permission from the Office of Social Affairs. because if raising funds without permission, the Social Service could be caught in a law because it is considered a illegal levy.
PELATIHAN PENGOLAHAN BAHAN DAN PERAWATAN BAHAN PUSTAKA BAGI STAF PERPUSTAKAAN SEKOLAH DI BATUKLIANG LOMBOK TENGAH Rohana Rohana; Widiastuti Furbani; Amin Saleh; H. Muhammad Ali; Lalu Muhammad Turmuzi; Hijas Septiani
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 2, No 2 (2019): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.561 KB) | DOI: 10.31764/jces.v2i2.1604

Abstract

Abstrak: Pelatihan Pengolahan dan Perawatan Bahan Pustaka Bagi Staf perpustakaan Madrasah/Sekolah di Desa Selebung Kecamatan Batukliang Lombok Tengah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya perpustakaan dalam hal pengolahan dan perawatan bahan pustaka. Dalam upaya peningkatan tersebut, perlu diadakan pelatihan atau penyuluhan secara kontinyu dari instansi perpustakaan atau lembaga pendidikan tinggi terhadap para pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan sehingga kedepannya proses pengolahan, pelayanan, dan perawatan bahan pustaka dapat berjalan dengan baik dan fungsi serta tujuan lembaga pendidikan dapat tercapai. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah metode ceramah dan praktik langsung dengan cara memaparkan terlebih dahulu materi-materi pengolahan dan perawatan. Kemudian peserta diberikan soal latihan untuk dipraktikkan. Sasaran pelatihan adalah pustakawan dan/atau staf perpustakaan madrasah/sekolah di desa Selebung. Hasil dari pelatihan ini adalah tersampaikannya informasi, pemahaman dan pengetahuan kepada peserta tentang pengolahan dan perawatan bahan pustaka sehingga informasi yang ada di perpustakaan tersalurkan dengan baik di lingkungan sekolah dan masyarakat. Dengan pemahaman tentang perawatan juga diharapkan dapat meminimalisasi kerusakan dan mencegah bahan pustaka tidak sampai kepada pemustaka.Abstract: Library Collection Processing and Maintenance Training for Madrasah / School library staff in Selebung Village, Batukliang District, Central Lombok. Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah University, Mataram, 2019. The purpose of this activity is to improve the quality of library resources in terms of processing and maintaining library materials. In an effort to improve it, it is necessary to hold training or counseling continuously from library agencies or higher education institutions to the librarians and library technical personnel so that in the future the processing, service, and maintenance of library materials can run well and the functions and objectives of educational institutions can be achieved. The method used in this training is the lecture method and hands-on practice by first presenting processing and treatment materials. Then the participants were given practice questions to practice. The training targets are librarians and / or madrasa / school library staff in the village of Selebung. The results of this training are the delivery of information, understanding and knowledge to participants about the processing and maintenance of library materials so that the information in the library is distributed properly within the school and community. With an understanding of care is also expected to minimize damage and prevent library materials from reaching users.
PENDAMPINGAN PEMBUATAN MINYAK SUMBAWA PADA KARANG TARUNA DESA REMPE SETELUK SUMBAWA BARAT Ibrahim Ibrahim; Mas’ad Mas’ad; Junaidi A.M; Kamaluddin Kamaluddin; Siti Hasanah; Sri Rejeki; Muhammad Ali; Anwar Efendy; Mintasrihardi Mintasrihardi; Asma Azizah; Burhanuddin Burhanuddin; Muhammad Saleh; M. Sobry; Akhmad Syafruddin; Muhammad Salahuddin
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 5, No 1 (2021): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v5i1.6501

Abstract

ABSTRAK                                                               Tujuan dilakukan pengabdian kepada masyarakat khususnya Pembuatan Minyak Sumbawa (Melala) dalam rangka siar budaya dan pengenalan pada Karang Taruna Desa Rempe Seteluk Sumbawa Barat.  Pengenalan pembuatan minyak Sumbawa pada generasi muda saat ini sebagai langkah memperkenalkan minyak Sumbawa sebagai  Obat tradisional sebagai obat-obatan yang diolah secara tadisional, turun-temurun berdasarkan resep nenek moyang, adat-istiadat, kepercayaan dan kebiasaan setempat, sehingga merupakan pengetahuan tradisional. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan di Desa Rempe Kecamatan Seteluk Kabuapten Sumbawa Barat. Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan praktek langsung. Hasil Pengabdian kepada masyarakat ini diketahui bahwa antusias dari karang taruna dalam ikut terlibat dalam pembutan minyak Sumbawa cukup tinggi karena memberikan pengetahuan baru dalam mengembangkan budaya local di masa akan datang. Kata Kunci: pendampingan; minyak sumbawa dan karang taruna. ABSTRACTThe purpose of doing community service, especially Sumbawa Oil Production (Malala) in the context of cultural broadcasting and introduction to the Youth Organization of Rempe Seteluk Village, West Sumbawa. The introduction of Sumbawa oil manufacture to the younger generation today is a step to introduce Sumbawa oil as traditional medicine as medicines that are processed traditionally, from generation to generation. from generation to generation based on ancestral recipes, customs, beliefs and local customs, so that it is traditional knowledge. Community service is carried out in Rempe Village, Seteluk District, West Sumbawa Regency. The method used is socialization and direct practice. The results of this community service show that the enthusiasm of youth organizations in being involved in the production of Sumbawa oil is quite high because it provides new knowledge in developing local culture in the future. Keywords: mentoring; sumbawa oil and youth organizations.
Pola Koalisi Partai Politik dalam Pembahasan Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat Ayatullah Hadi; Muhammad Ali; Ilham Zitri
Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Vol 8, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Mandala Education (Januari)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jime.v8i1.2840

Abstract

Proses pembentukan hukum (legislasi) dalam menetapkan hukum positif akan selalu dipengaruhi oleh konfigurasi politik tertentu yang berinteraksi dalam proses tersebut. Proses legislasi nyatanya selalu merupakan hasil dari proses yang sarat dengan berbagai muatan nilai dan kepentingan dari para aktor yang terlibat, sebab proses tersebut terjadi di lembaga legislatif yang cenderung bersifat politis. Di dalamnya tidak terlepas dari upaya tolak tarik, negosiasi, serta subjektifitas (keberpihakan) politik antarsubjek yang terlibat. Sehingga sering kali dibutuhkan sebuah bentuk koalisi atau kubu yang terdiri atas dua atau lebih partai demi melancarkan proses legislasi. Pada Juni 2016 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan sebuah peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata halal. Perda ini dibuat untuk mengembangkan pontensi wisata yang ada di NTB. Penelitian ini berjudul “Pola Koalisi Partai Politik Dalam Pembahasan Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat”. Perumusan masalah peneltian ini adalah bagaimana  pola koalisi partai politik DPRD NTB dalam pembahasan Perda No. 2 tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal? Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Secara teoritik ada dua pola penting dalam koalisi partai politik, yakni; pola koalisi taktis, yaitu terdapat dominasi kekuasaan oleh partai politik yang lebih besar serta motif kepentingan pragmatis. Selanjutnya, terdapat pola koalisi strategis, yakni koalisi dibangun untuk pemenuhan kepentingan visi dan ideologi serta pemenuhan harapan publik atau preferensi kebijakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembahasan Perda tidak terdapat dominasi oleh partai politik besar. Pola koalisi lebih mempertimbangkan prferensi kebijakan untuk peningkatan prekonomian daerah. Basis koalisi partai politik lebih kepada penyatuan visi dan tujuan kolektif dengan meminimalisir perbedaan dalam spektrum ideologi. Sehingga parpol menyepakati membentuk sebuah produk hukum yang memberikan label halal pada pariwisata NTB.
Implementasi Rehab-Rekon Perumahan Pasca Gempa Bumi Di Nusa Tenggara Barat Muhammad aprian jailani; Muhammad Ali; Siti Hasanah
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 2, No 2 (2020): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v2i2.2812

Abstract

Gempa bumi yang terjadi tahun 2018 di NTB (Lombok-Sumbawa) dengan kekuaatan 6,4; 7,0; 6,3; dan 5,9 SR yang menyebabkan korban jiwa, luka-luka dan kerusakan sarana prasarana serta perumahan masyarakat. Tercatat hingga tahun 2020 kerusakan 226,204 unit terdiri dari ringan, sedang dan berat, oleh karenanya dengan jumlah kerusakan tersebut menjadi tujuan sejauhmana proses rehab-rekon dilakukan dengan memperhatikan aspek teoritis dan praktisi. Metode digunakan diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil temuan proses rehab rekon sudah mencapai 96% dari jumlah 226,204 unit, 4% dalam proses pembangunan dan tidak tersentuh berada wilayah lombok utara. Ketepatan waktu tidak sesuai rencana, harusnya percepatan rehab-rekon perumahan rakyat menjadi kebutuhan dasar yang harus di prioritaskan untuk menstabilkan kehidupan sehari-hari masyarakat, sebagai pusat rekonstruksi masyarakat, yang perlu diintegrasikan dengan sektor-sektor lain, terutama pemulihan ekonomi dan sosial.. Selain itu ketersedian anggaran memadai namun memiliki keterbatasan waktu selama 6 bulan setelah pencairan mengakibatkan pada ketidakoptimalan implementor dalam melaksanakan rehab-rekontruksi rumah rakyat di NTB.