Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA KAWASAN PARIWISATA PADA BADAN PROMOSI DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Muhammad Ali; Amil Amil; Zulhadi Zulhadi
Jurnal Ulul Albab Vol 22, No 1 (2018): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (702.636 KB) | DOI: 10.31764/jua.v22i1.579

Abstract

Abstrak: Sektor pariwsata beberapa dekade terakhir mampu menyumbang pendapatan yang besar terhadap pemasukan kas negara.  Dengan berlakunya desentralisasi secara merata di setiap daerah-daerah di Indonesia sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk mengurus  rumah tangganya sendiri termasuk dalam tata kelola sektor pariwisata. Lombok Utara merupakan salah satu daerah yang saat ini mengalami perubahan dari sektor pariwisata yang sangat menjanjikan untuk peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam  penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan tehnik pengumpulan data mengunakan, wawancara, observasi, studi literatur dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukan  bahwa: Implementasi kebijakan Kollaboratif Governance dalam tata kelola kawasan pariwisata  pada Badan promosi pariwisata daerah mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pengembangan dan kemajuan sektor pariwisata di daerah, kondisi ini dilihat dari jumlah kunjungan dan tamu yang datang dan menginap di hotel yang berkelas hingga hotel kelas melati di Lombok Utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang drastis, pada tahun 2008 sebesar  64.374 dan pada tahun 2014 sebesar  503.341 kunjungan. Pemberian otonomi kepada Badan Promisi Pariwisata Daerah  untuk melakukan promosi pariwisata di daerah sudah sesuai dengan harapan yaitu mampu mengembangkan dan memajukan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu  kewenangan tersebut diatur di dalam ketentuan undang-undang No. Tahun 2009  tentang  kepariwisataan. Seperti Badan Promosi  Daerah mempunyai tugas untuk meningkatkan citra kepariwisataan di Kabupaten Lombok Utara, meningkatkan jumlah  kunjungan  wisatawan  mancanegara  dan penerimaan devisa serta melakukan  pengalangan dana selain dari APBD. Kedudukan  dari  Badan Promosi Pariwisata Daerah adalah sebagai mitra  kerja pemerintah daerah dalam menyusun  dan menetapkan kebijakan strategis  promosi pariwisata antara pemerintah pusat dan daerah serta melakukan koordinasi disektor pariwisata.Kata Kunci: Kebijakan; Collaboratif Governace; Sosial ekonomi
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG DESA (Studi Kasus Di Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara) Asmayandi Asmayandi; Zulhadi Zulhadi; Tri Laksono Kurniawan
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 2 No. 8: Januari 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v2i8.4619

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan pemerintahan desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, Bagaimana efektifitas pelaksanaan fungsi Legislasi Badan Permusyarawatan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa? Dan kedua, Apakah faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan fungsi Legislasi Badan Permusyarawatan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara)? Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bawha pertama, Ketidak-efektivan fungsi legislasi BPD Sigar Penjalin dapat dinilai dari minimnya peraturan desa yang diproduk oleh Lembaga BPD sendiri, oleh karena, dari beberapa peraturan desa yang dibentuk berdasarkan data di atas, adalah kebanyakan peraturan desa yang sifatnya reguler yaitu peraturan yang merupakan inisiatif dari Kepala Desa. Dari 15 (lima belas) jumlah peraturan desa di atas, hanya sekitar 5 (lima) (sekitar 33%) peraturan desa yang dibentuk dari inisiatif BPD. Kedua, Terhadap kedtidakefektivan jalannya tugas funsgi BPD Desa Sigar penjalin, terdapat dua factor yang mempengaruhi, yaitu pertama factor internal, yaitu Keterbatasan Sumber Daya Manusia para anggota BPD; dan Konflik interest yang terjadi antara BPD dan Pemerintah Desa. Kedua factor eksternal, yaitu: Anggaran/Finansial, Ketergantungan perangkat desa, Rendahnya komitmen serta kesadaran yang dimiliki terutama dari pihak perangkat desa, Kurangnya antisipasi terhadap perkembangan masyarakat, dan Pihak pemerintah desa yang dirasakan kurang transparan.
Pelatihan Keterampilan Dasar Komputer dan Teknologi Informasi Bagi Perangkat Desa se-Kecamatan Gangga Sandi Justitia Putra; Zulhadi Zulhadi
Bakti Sekawan : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 2 (2021): Desember
Publisher : Puslitbang Sekawan Institute Nusa Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.653 KB) | DOI: 10.35746/bakwan.v1i2.180

Abstract

Basic Computer Skills and Information Technology Training for Village Apparatus in Gangga Subdistrict, North Lombok Regency. Community Service (PkM) is an effort by a service team to contribute science and technology to the community. Based on this, the team submitted a proposal for PkM activities in Gangga District, North Lombok Regency. The purpose of this PkM is to provide basic computer skills and information technology training to village officials throughout the Gangga District. This training is expected to provide provisions for village officials about the benefits of computers and information technology (internet), especially in terms of developing knowledge and solving problems related to administrative work of village officials. The output target of this activity is that the training participants are equipped in terms of operating computers, can use computers and the internet to solve various problems encountered, and can improve the quality of service to stakeholders, especially in terms of effectiveness and efficiency in various fields.
PELATIHAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA BENTEK UNTUK PERANGKAT DESA BENTEK OLEH PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS 45 MATARAM: Village Governance Training for Village Officials in Bentek Village by the Government Science Study Program at 45 Mataram University Sandi Justitia Putra; Zulhadi Zulhadi; Denda Devi Sarah Mandini; Ismi Arifiana Rahmandari; Anis Sujudi; Rita Arisandy; Rido Ashabul Kahfi; Sumajayadi Sumajayadi; Mubarak Umar; Ahmad Saifuddin Bukhari
Al-Amal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Yayasan Al-Amin Qalbu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59896/amal.v2i1.83

Abstract

Community service activities in the form of village governance training organized by the Mataram 45 University Government Science Study Program for village officials in Bentek Village aim to increase the capacity and understanding of village officials in managing village government effectively and transparently. Training methods include theoretical presentations, case studies, as well as discussion sessions and direct practice to apply Good Governance concepts. Evaluations are carried out to measure the increase in knowledge and skills obtained by participants, as well as their impact on the efficiency and accountability of village government. The results show a significant increase in the understanding and practice of village governance in Bentek Village, illustrating the commitment of the Mataram University 45 Government Science Study Program in supporting village government capacity building in Indonesia
WORKSHOP PENULISAN BERITA JURNALISTIK: MENINGKATKAN KETERAMPILAN MASYARAKAT KABUPATEN LOMBOK UTARA DALAM MENGHADAPI ERA DIGITAL DAN MISINFORMASI: Journalistic News Writing Workshop: Improving The Skills Of North Lombok District Communities In Dealing With The Digital Era And Misinformation Sandi Justitia Putra; Pin Kharisma Audina; Denda Devi Sarah Mandini; Irma El-Mira Husbuyanti; Anisa Purwa Ningrum; Lalu Ahmad Rahmat; Ismi Arifiana Rahmandari; Sumanjayadi Sumanjayadi; M. Saleh Hambali; Rita Arisandy; Yani Rosita Sarlan; Zulhadi Zulhadi
Al-Amal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Yayasan Al-Amin Qalbu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59896/amal.v2i2.130

Abstract

Journalistic News Writing Workshop with the theme "Producing Creative and Innovative Contemporary Citizen Journalism" in Bentek Village, North Lombok. This activity was designed using a participatory method, involving material presentation, group discussions, simulations, and direct practice. The training materials covered basic journalistic concepts, news writing techniques, journalistic ethics, and the use of digital media. The evaluation results showed a significant increase in participants' understanding of journalistic literacy, news writing skills, and awareness of the importance of ethics and information verification. As many as 90% of participants succeeded in publishing news through digital platforms by utilizing creative content presentation strategies. This activity makes a real contribution to supporting a healthy and responsible information ecosystem, while strengthening local community participation in the process of delivering quality news. Through instilling journalistic literacy, it is hoped that a citizen journalism community will be formed that has integrity and has a positive impact on society
STRATEGI BAWASLU KABUPATEN LOMBOK UTARA DALAM MENCEGAH PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 MASDIYANTO MASDIYANTO; SANDI JUSTITIA PUTRA; ISMI ARIFIANA RAHMANDARI; DENDA DEVI SARAH MANDINI; ZULHADI ZULHADI; YANI ROSITA SARLAN
GANEC SWARA Vol 18, No 4 (2024): Desember 2024
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v18i4.1231

Abstract

This study aims to determine the strategy of the North Lombok Regency General Election Supervisory Body in preventing violations of the neutrality of the State Civil Apparatus. Where in its prevention, the North Lombok Regency Bawaslu makes prevention efforts that have special attention to the State Civil Apparatus in the North Lombok Regency environment. This study was conducted on the strategy or prevention efforts carried out by the North Lombok Regency General Election Supervisory Body using data analysis then narrated, sourced from interview activities, observations, document excavations. The strategies used by the North Lombok Regency General Election Supervisory Body are in the form of Appeals, coordination, socialization, supervision villages and utilization of social media. That the North Lombok Regency General Election Supervisory Body has maximized prevention of violations of the neutrality of the State Civil Apparatus in North Lombok Regency. Potentials have been mapped and prevention strategies have been prepared in supervising the 2020 Regional Head Election in North Lombok Regency. This study found a strategy in preventing violations of the neutrality of the State Civil Apparatus based on hierarchical instructions and initiatives from the North Lombok Regency General Election Supervisory Body