Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.312
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya JCES (Journal of Character Education Society) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan MATAPPA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Jurnal Jatiswara Journal of Law Science Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Al-Adl : Jurnal Hukum IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application) Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Indonesia Berdaya Journal of Government and Politics (JGOP) Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat IBLAM Law Review Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Indonesia Sosial Sains Abdimas Mandalika JP-Publik Journal of Community Empowerment
Siti Hasanah
Department Of Law Master, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
EMPOWERING WOMEN IN CHILD PARENTING PATTERNS THROUGH PAAR "CINTA KASIH" EDUCATION Sri Rejeki; Siti Hasanah; Zedi Muttaqin; Ibrahim Ibrahim; Saddam Saddam
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 4, No 3 (2021): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v4i3.5680

Abstract

Abstrak: Tujuan kegiatan ini adalah edukasi perempuan dalam pola asuh anak melalui edukasi paar “Cinta Kasih”. Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah pengurus PKK Desa Juru Mapin khususnya POKJA 1, Perwakilan Pengurus Organisasi Remaja Desa Juru Mapin. Kegiatan telah melalui 3 tahapan yaitu; persiapan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan melalui metode ceramah dan role-playing. Kegiatan berhasil dilaksanakan, terlihat dari semangat peserta mengikuti kegiatan, semangat untuk memahami konsep Paar “Cinta Kasih”, memiliki keinginan yang kuat untuk menerapkan konsep Paar “Cinta Kasih” dengan harapan anak tumbuh kembang sesuai harapan, dan mulai berkomitmen untuk menerapkan konsep Paar “Cinta Kasih” agar terwujud keluarga yang harmonis, antara orangtua dan anak. Dari kegiatan ini juga terbentuk PIKR (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) dan pengembangan kelompok BKR (Kelompok Bina Keluarga Remaja) di Desa Juru Mapin.Abstract: The purpose of this activity is the education of women in the parenting pattern through the education of "Cinta Kasih" paar. The target of this devotional activity is the management of PKK Juru Mapin Village, especially POKJA 1, Representative of the Youth Organization of Juru Mapin Village. The activity has gone through 3 stages, namely; preparation, implementation, and monitoring and evaluation. Implementation of activities through lecture and role-playing methods. The activity was successfully carried out, seen from the spirit of participants following the activity, the spirit to understand the concept of Paar "Cinta Kasih", have a strong desire to apply the concept of Paar "Cinta Kasih" with the hope of the child to grow up as expected, and began to commit to apply the concept of Paar "Cinta Kasih" to realize a harmonious family, between parents and children. From this activity also formed PIKR (Youth Information and Counseling Center) and the development of BKR group (Youth Family Development Group) in Juru Mapin Village.
PENDAMPINGAN PEMBUATAN MINYAK SUMBAWA PADA KARANG TARUNA DESA REMPE SETELUK SUMBAWA BARAT Ibrahim Ibrahim; Mas’ad Mas’ad; Junaidi A.M; Kamaluddin Kamaluddin; Siti Hasanah; Sri Rejeki; Muhammad Ali; Anwar Efendy; Mintasrihardi Mintasrihardi; Asma Azizah; Burhanuddin Burhanuddin; Muhammad Saleh; M. Sobry; Akhmad Syafruddin; Muhammad Salahuddin
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 5, No 1 (2021): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v5i1.6501

Abstract

ABSTRAK                                                               Tujuan dilakukan pengabdian kepada masyarakat khususnya Pembuatan Minyak Sumbawa (Melala) dalam rangka siar budaya dan pengenalan pada Karang Taruna Desa Rempe Seteluk Sumbawa Barat.  Pengenalan pembuatan minyak Sumbawa pada generasi muda saat ini sebagai langkah memperkenalkan minyak Sumbawa sebagai  Obat tradisional sebagai obat-obatan yang diolah secara tadisional, turun-temurun berdasarkan resep nenek moyang, adat-istiadat, kepercayaan dan kebiasaan setempat, sehingga merupakan pengetahuan tradisional. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan di Desa Rempe Kecamatan Seteluk Kabuapten Sumbawa Barat. Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan praktek langsung. Hasil Pengabdian kepada masyarakat ini diketahui bahwa antusias dari karang taruna dalam ikut terlibat dalam pembutan minyak Sumbawa cukup tinggi karena memberikan pengetahuan baru dalam mengembangkan budaya local di masa akan datang. Kata Kunci: pendampingan; minyak sumbawa dan karang taruna. ABSTRACTThe purpose of doing community service, especially Sumbawa Oil Production (Malala) in the context of cultural broadcasting and introduction to the Youth Organization of Rempe Seteluk Village, West Sumbawa. The introduction of Sumbawa oil manufacture to the younger generation today is a step to introduce Sumbawa oil as traditional medicine as medicines that are processed traditionally, from generation to generation. from generation to generation based on ancestral recipes, customs, beliefs and local customs, so that it is traditional knowledge. Community service is carried out in Rempe Village, Seteluk District, West Sumbawa Regency. The method used is socialization and direct practice. The results of this community service show that the enthusiasm of youth organizations in being involved in the production of Sumbawa oil is quite high because it provides new knowledge in developing local culture in the future. Keywords: mentoring; sumbawa oil and youth organizations.
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGGULANGAN NARKOBA MELALUI PENYULUHAN HUKUM DI DESA JURU MAPIN KECAMATAN BUER SUMBAWA Siti Hasanah; Ibrahim Ibrahim; Adi Supriyadi; Sri Rejeki
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 4, No 3 (2021): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v4i3.5390

Abstract

ABSTRAKPenyebaran narkoba di Indonesia sudah masuk dalam zona kritis. Area penyebarannya semakin luas dan menyasar segala kalangan. Fenomena tersebut membutuhkan upaya penanganan dan penanggulangan serius dari seluruh elemen masyarakat. Salah satu strategi efetif penanggulangan narkoba dapat dilakukan melalui peningkatan peran pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembinaan masyarakat sebagaimana dimanatkan dalam Pasal 26 (1) Undang undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sebagai ujung tombak pelaksana tugas pemerintah dalam struktur pemerintahan terendah, pemerintah desa bertanggungjawab dalam hal  penanggulangan dan penanganan problem sosial seperti masalah narkoba. Strategi penanggulangan narkoba dapat dilakukan melalui program penyuluhan hukum oleh institusi terkait secara kontinu kepada masyarakat di tingkat desa. Program tersebut menjadi sarana  transfer pengetahuan dan pemahaman yang efektif kepada masyarakat desa tentang dampak dan bahaya narkoba terhadap diri pribadi, ketertiban dan ketentraman lingkungan. Kata kunci: penguatan peran; pemerintah desa; penanggulangan narkoba ABSTRACTThe spread of drugs in Indonesia has entered a critical zone. The area of its spread is getting wider and targets all circles. This phenomenon requires serious handling and overcoming efforts from all elements of society. One of the effective strategies for dealing with drugs can be done through increasing the role of the village government in carrying out community development tasks as stipulated in Article 26 (1) of Law No. 6 of 2014 on Villages. As the spearhead of implementing government tasks in the lowest government structure, the village government is responsible for overcoming and handling social problems such as drug problems. A drug control strategy can be carried out through a legal counseling program by related institutions continuously to the community at the village level. The program is a means of effective transfer of knowledge and understanding to the village community about the impact and dangers of drugs on individuals, environmental order and tranquility. Keywords: role strengthening; village government; drug management
Peran Rektor Dalam Program Zero Waste di Lingkungan Kampus di Kota Mataram Siti Hasanah
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 8, No 2 (2020): September 2020
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v8i2.2933

Abstract

Masalah sampah di Indonesia sangat kompleks, kondisi ini sebagai imbas prilaku masyarakat yang tidak sportif dalam membuang sampah. Insportifitas tersebut juga terjadi dalam lingkungan kampus, terbawa oleh civitas akademika sehingga lingkungan kampuspun tidak luput dari masalah sampah. Himbauan dan sosialisasi termasuk ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang belum terstandar, belum berhasil merubah prilaku civitas akademika untuk sportif membuang sampah dilingkungan kampus. Penelitian ini bertujuan untuk memaksimalkan peran rektor dalam program zero waste yang dimplementasikan melalui pengadaan instrumen yuridis berupa peraturan rektor atau surat keputusan rektor, atau surat edaran rektor tentang sistem pengelolaan dan penanggulangan sampah di lingkungan kampus dalam rangka memutus mata rantai prilaku civitas akademika yang tidak sportif membuang sampah. Jenis   penelitian   yang digunakan  adalah  yuridis  empiris  dengan  pendekatan sosiologis  hukum.  Metode  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara, pengamatan  dan  dokumentasi. Hasil penelitian: 1) Peran rektor belum maksimal dalam program zero waste dilingkungan kampus di kota Mataram. 2) Tidak tersedianya instrumen yuridis sistem pengelolaan dan penanggulangan sampah di lingkungan kampus dan tidak tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang sesuai standar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang standar  syarat kesehatan Lingkungan Kerja  Perkantoran dan Industri.The problem of waste in Indonesia is very complex, this condition is the result of unsportsmanlike behavior of society in disposing of garbage. This encouragement also occurs in the campus environment, carried by the academic community so that the campus environment is not free from waste problems. Appeals and socialization, including the availability of supporting facilities and infrastructure that are not standardized, have not succeeded in changing the behavior of the academic community to be sporty in disposing of garbage in the campus environment. This study aims to maximize the role of the chancellor in the zero waste program which is implemented through the procurement of juridical instruments in the form of a rector's regulation or a rector's decree, or a rector's circular on waste management and management systems in the campus environment in order to break the chain of unsportsmanlike behavior of the academic community. trash. The type of research used is juridical empirical with a sociological legal approach. Methods of data collection using interviews, observation and documentation. Research results: 1) The role of the rector has not been maximal in the zero waste program in the campus environment in the city of Mataram. 2) Unavailability of juridical instruments for waste management and control systems in the campus environment and the unavailability of supporting facilities and infrastructure in accordance with the standards of the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 1405 / MENKES / SK / XI / 2002 concerning standard health requirements for Office and Industrial Work Environment.
Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah Siti Hasanah; Sri Rejeki
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 9, No 2 (2021): September 2021
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v9i2.7795

Abstract

AbstrakProblem pelanggaran pemilu oleh Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu Kepala Daerah sulit terbendung. Kontrol regulasi melalui Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah, Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil belum berhasil menuntaskan kasus pelanggaran pemilu oleh aparatur sipil negara dalam Pemilu Kepala Daerah. Alasan mendasar yang melatarbelakangi hal tersebut karena keterbatasan intervensi yuridis Bawaslu dalam menindaklanjuti surat rekomendasi pelanggaran pemilu oleh aparatur sipil negara. Melalui penguatan intervensi yuridis Bawaslu dalam menindaklanjuti surat rekomendasi pelanggaran pemilu oleh aparatur sipil negara merupakan solusi efektif penyelesaian permasalahan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktriner) yang menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan perundang-undangan (statuta approach). AbstractThe problem of election violations by the State Civil Apparatus in regional head elections is difficult to contain. Regulatory control through the Regional Head Election Law, the Election Organizing Law, the State Civil Apparatus Act, the Government Regulation on Civil Servant Discipline has not succeeded in resolving cases of election violations by the state civil apparatus in regional head elections. The fundamental reason behind this is due to the limitations of Bawaslu's juridical intervention in following up on the letter of recommendation of election violations by the state civil apparatus. Through strengthening the juridical intervention of Bawaslu in following up on the letter of recommendation of election violations by the state civil apparatus is an effective solution to the problem. This research is a normative (doctrinaire) legal research that uses a conceptual approach (conceptual approach), historical approach (historical approach), legislative approach (statute approach). 
PENGAWASAN OMBUDSMAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 Siti Hasanah; Idea Islami Parasatya
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2019): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (695.173 KB) | DOI: 10.31764/jmk.v10i1.1102

Abstract

This paper discusses the supervision of the Ombudsman in the implementation of public services. The state is obliged to provide public services to every citizen as a form of the constitutional mandate. The duty of public service is carried out by the State Civil Apparatus. In the practice of carrying out the functions and authorities of public services to the people carried out by the State Civil Apparatus, they have not been maximally normative based on Law number 25 of 2009, as well as implement natively. Research is Normative legal research using descriptive qualitative methods and secondary data studies from several collections of literature studies. The results of the study show that the behavior and service patterns of the State Civil Apparatus still deviate a lot from what they should, even though they have been escorted through legal instruments, both in the form of regulations, technical instructions and implementing instructions as a legal umbrella and reference to the implementation of their functions and authorities. Internal control by the relevant agencies does not seem to have been able to be a solution in solving problems of poor quality public services. This pattern, if allowed to roll out, will have an impact on the failure to realize a sound system of public service delivery by the general principles of government and corporation. The presence of the Ombudsman Commission of the Republic of Indonesia is a solution to maximize the function of public services by the State Civil Apparatus.Keywords: ombudsman; public services; supervision.Tulisan ini membahas tentang pengawasan Ombudsman dalam pelaksanaan pelayanan publik. Negara berkewajiban untuk memberikan layanan publik kepada setiap warga negara sebagai bentuk amanat konstitusi. Tugas pelayanan publik dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Dalam praktik menjalankan fungsi dan wewenang pelayanan publik kepada orang-orang yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, mereka belum secara normatif maksimal berdasarkan UU No. Penelitian adalah penelitian hukum normatif menggunakan metode deskriptif kualitatif dan studi data sekunder dari beberapa kumpulan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku dan pola pelayanan Aparatur Sipil Negara masih menyimpang dari apa yang seharusnya, meskipun mereka telah dikawal melalui instrumen hukum, baik dalam bentuk peraturan, instruksi teknis dan instruksi pelaksanaan sebagai payung hukum dan referensi untuk pelaksanaan fungsi dan wewenang mereka. Pengendalian internal oleh instansi terkait tampaknya tidak mampu menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah buruknya layanan publik. Pola ini, jika dibiarkan, akan berdampak pada kegagalan mewujudkan sistem pemberian layanan publik yang baik sesuai dengan prinsip umum pemerintah dan korporasi. Kehadiran Komisi Ombudman Republik Indonesia merupakan solusi untuk memaksimalkan fungsi pelayanan publik oleh Aparatur Sipil Negara.Kata kunci: layanan publik; ombudsman; pengawasan.
INTEGRASI NILAI PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM ISLAM KE DALAM SISTEM PEMILU LEGISLATIF DI INDONESIA Siti Hasanah; Absori Absori; Harun Harun
istinbath Vol 17 No 1 (2018): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.118 KB) | DOI: 10.20414/ijhi.v17i1.43

Abstract

The phenomenon of deteriorating the quality of legislative membersbecomes a problem in this paper. This happens because of the lack of qualityof screening and competence of candidates in the electoral system, and thelow standards of criteria and criteria of candidates in the election regulation,thus affecting the poor quality of legislative members generated . To makecorrections to the weaknesses of the legislative election system can be done byintegrate the values of choosing the leader (caliph) in Islam into the legislativeelectoral system in Indonesia.Abstrak: Fenomena memburuknya kualitas anggota legislatif menjadipermasalan dalam tulisan ini. Hal ini terjadi karena ketidak tersediaannyasaringan kualitas dankompetensi caleg dalam sistem pemilu, serta rendahnyastandar syarat dan kriteria caleg dalam regulasi pemilu, sehingga berdampakterhadap buruknya kualitas anggota legislatif yang dihasilkan.Untuk melakukanpembenahan terhadap kelemahan sistem pemilu legislatif dapat dilakukandengan cara mengintegrasikan nilai-nilai memilih pemimpin (khalifah) dalamIslam kedalam sistem pemilu legislatif di Indonesia.
ADAT BERSENDIKAN SYARAK, SYARAK BERSENDIKAN KITABULLAH BASIS TRANSENDENTAL PEMERINTAHAN MASYARAKAT SUKU SAMAWA Siti Hasanah
istinbath Vol 18 No 1 (2019): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.855 KB) | DOI: 10.20414/ijhi.v18i1.153

Abstract

Masyarakat Suku Samawa memiliki basis ideologi transendentaldalam konteks pemerintahan, yang nilainya teraktualisasi dalam Pameo “Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. ”Pameo ini menggambarkan tentang nilai kepemimpinan yang berlaku dalam sistem pemerintahan masyarakat Suku Samawa sebagai wujud dari kehendak rakyat yang bermuara pada nilai-nilai Islam yang kaffah.Konsep ini bermakna tentang hakekat nilai keseimbangan, keselarasan antara pemimpin/pemerintah dengan rakyat yang dipimpinnya, sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan nilai adat istiadat yang diyakini oleh masyarakat Suku Samawa sebagai nilai kebenaran sejati.Justifikasi kebenaran sejati bukan semata karena nilai tersebut dianggap baik dan benar berdasarkan telaah yang dangkal.atau karena sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat, melainkan karena ada nilai fundamental yang dijadikan batu uji sebagai penentu baik dan benar yaitu Al Qur,an dan Sunnah. Basis ideologi transendental yang bersumber dari nilai Islammenarik untuk dikaji, agar tetap lestari, untuk meredam degradasi ideologi sebagai imbas dari era globalisasi yang sulit terbendung.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktriner) dengan pendekatankonseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statuta approach), pendekatan sejarah (historical approach).
Pendampingan Pengelola Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Ibrahim Ibrahim; Kamaluddin Kamaluddin; Mas’ad Mas’ad; Sri Rejeki; Siti Hasanah
MATAPPA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 4 Nomor 3 Tahun 2021
Publisher : STKIP Andi Matappa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31100/matappa.v4i1.1024

Abstract

Tujuan dilakukan pengabdian kepada masyarakat khususnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah untuk pendampingan pengelola badan usaha milik desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada Desa Jurumapin Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Besar. Keberadaan BUMDes ditengah desa sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang N6. 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana pemerintah desa dituntut untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan kekayaan desa. Desa sebagai kesatuan masyarakat yang otonom, memiliki sumber-sumber kekayaan dan pendapatan yang harus dikelola secara baik dan profesional demi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Implementasi ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dalam mewujudkan tujuan BUMDes pengelolaan BUMDes menganut prinsip: a). profesional; b). terbuka dan bertanggung jawab; c). partisipatif; d). prioritas sumber daya lokal; dan e). berkelanjutan. Guna mendukung prinsip pelaksanaan program BUMDes, maka dipendang perlu adanya pelayanan professional. Keberadaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mendapat sambutan dari semua pihak ditingkat desa diantaranya: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa dan aparatnya serta pengurus BUMDes.
Implementasi Rehab-Rekon Perumahan Pasca Gempa Bumi Di Nusa Tenggara Barat Muhammad aprian jailani; Muhammad Ali; Siti Hasanah
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 2, No 2 (2020): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v2i2.2812

Abstract

Gempa bumi yang terjadi tahun 2018 di NTB (Lombok-Sumbawa) dengan kekuaatan 6,4; 7,0; 6,3; dan 5,9 SR yang menyebabkan korban jiwa, luka-luka dan kerusakan sarana prasarana serta perumahan masyarakat. Tercatat hingga tahun 2020 kerusakan 226,204 unit terdiri dari ringan, sedang dan berat, oleh karenanya dengan jumlah kerusakan tersebut menjadi tujuan sejauhmana proses rehab-rekon dilakukan dengan memperhatikan aspek teoritis dan praktisi. Metode digunakan diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil temuan proses rehab rekon sudah mencapai 96% dari jumlah 226,204 unit, 4% dalam proses pembangunan dan tidak tersentuh berada wilayah lombok utara. Ketepatan waktu tidak sesuai rencana, harusnya percepatan rehab-rekon perumahan rakyat menjadi kebutuhan dasar yang harus di prioritaskan untuk menstabilkan kehidupan sehari-hari masyarakat, sebagai pusat rekonstruksi masyarakat, yang perlu diintegrasikan dengan sektor-sektor lain, terutama pemulihan ekonomi dan sosial.. Selain itu ketersedian anggaran memadai namun memiliki keterbatasan waktu selama 6 bulan setelah pencairan mengakibatkan pada ketidakoptimalan implementor dalam melaksanakan rehab-rekontruksi rumah rakyat di NTB. 
Co-Authors -, Ibrahim - -, Mintasrihardi - Abdul Wahab Absori Absori Adi Supriyadi Agus Herianto Agus Kurniawan Akhmad Syafruddin Akhmad Syafruddin Anwar Efendy Arsyad Abd. Gani Asma Azizah Burhanuddin Burhanuddin Djunadi AM Djunadi AM Efendi Kusnandar Erwansyah Erwansyah Fathul Mu'in Febrita Susanti Firzhal Arzhi Jiwantara Firzhal Arzhi Jiwantara Fitriani Amelia Guntur Ilman Putra Guntur Ilman Putra Harry Irawan Johari Harun Harun Idea Islami Parasatya Idhar Idhar Idhar Idhar Ilham Ilham Imran Imran Irma Setiawan, Irma Joni Safaat Adiansyah Jumawal Jumawal Junaidi A.M Junaidi Am Kamaluddin Kamaluddin Kaspul Hadi Lukman Lukman Lukman Lukman Lukman M. Saleh M. Sobry Mahsup Mahsup Mardiyah Hayati Mas'ad Mas'ad Mas,ad, Mas,ad Muhaemin Muhaemin Muhammad Ali Muhammad Khalis Ilmi Muhammad Salahuddin Muhammad Saleh Muslimin Muslimin Nasution Nasution Nurhayati, Nurhayati Nurin Rochayati Nurjannah S Nurul Huda Rizka Rizka Saddam Saddam Sahrul Sahrul Salahudin Salahudin Sinta Muhardini Sintayana Muhardini Sri Rejeki Sukuryadi, Sukuryadi Syafruddin Syafruddin Syaharuddin Syaharuddin Syaifuddin Iskandar Syarifuddin Syarifuddin Taufiqurrahman Taufiqurrahman Veithzal Rivai Zainal Vera Mendalina Yulias Erwin Zainuddin Zainuddin Zedi Muttaqin