Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
10.933
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sriwijaya Law Review Jurnal Akta International Journal Ihya' 'Ulum al-Din SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA Jurnal Ius Constituendum Bina Hukum Lingkungan JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Jurnal Sosial Humaniora Sigli JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA Jurnal Ilmiah METADATA LEGAL BRIEF CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Unri Conference Series: Community Engagement Jurnal Al-Hikmah INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL) Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Journal of Social And Economics Research Bina Hukum Lingkungan International Journal of Educational Research Excellence (IJERE) Jurnal Meta Hukum Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal KeFis : Jurnal Kesehatan dan Fisioterapi Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pendekar Nusantara SASI Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum journal of social and economic research Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman
Purba, Nelvitia
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 89 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 89 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
MODEL PENCEGAHAN KEJAHATAN NARKOTIKA BERBASIS KAMPUS BAGI MAHASISWA UNTUK PENCEGAHAN NARKOTIKA DI SUMATERA UTARA Iwan Setyawan, Nelvitia Purba,
JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA Vol 1 No 1 (2016): JP2SH
Publisher : LP2M Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.701 KB)

Abstract

Penyalahgunaan Narkotika merupakan bahaya yang dapat menghambat kemajuan bangsaIndonesia dalam melaksanakan pembangunan di setiap sektor kehidupan. Dimana kita ketahuibahwa Indonesia pada dekade 70-an belum lagi menjadi daerah yang menggiurkan bagipemasaran narkotika. Pada saat itu, negeri ini hanya merupakan wilayah transit bagi barangbarang haram yang akan dikirim ke Australia atau ke Negara Asia Pasifik lainnya. Namun duadasa warsa kemudian, Indonesia sudah menjadi pasar yang menggiurkan bagi para pengedarnarkotika.Bahkan disebut-sebut menjadi produsen barang yang bisa membuat perasaan melayanglayang itu. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah yang berkaitan dengan narkotika adalahbahwa Sumatera Utara menempati ranking ketiga setelah DKI Jakarta dan Kalimantan Timurdalam tingkat pemakai narkoba. Dalam melakukan penelitian dapat berangkat adanya potensiatau masalah.Masalah yang dikemukakan adalah penyimpangan yang terjadi dari adanya?Kejahatan Narkoba? yang dapat dipandang sebagai masalah nasional.Masalah ini dapat di atasisehingga akan ditemukan suatu model, pola atau sistem pencegahan yang terpadu yang efektifyang dapat digunakan untuk mengatasi masalah kejahatan Narkoba di Indonesia khususnya dilingkungan kampus.
TUNJUK AJAR DALAM TAAT HUKUM ORANG MELAYU SEBAGAI CIRI KHAS KEARIFAN LOKAL (LOCAL WISDOM) SEBAGAI STRATEGIS PENCEGAHAN KORUPSI BAGI MAHASISWA DI SUMATERA UTARA Purba, Nelvitia; Mulyono, Hardi; Risnawaty, Risnawaty; Darwis, Umar
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v3i2.58

Abstract

Kejahatan Korupsi di Indonesia merupakan permasalahan yang besar yang merupakan kejahatan extra ordinary crime (kejahatan yang luar biasa) hingga saat ini belum dapat diselesaikan dengan tuntas. Salah satu konsep untuk mengurangi kejahatan korupsi ini melalui pencegahan kepada generasi muda. Konsep pencegahan ini membutuhkan waktu lama terutama yang berkaitan dengan Pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kearifan lokal sebagai Tunjuk Ajar masyarakat Melayu yang dapat dijadikan  Sumber Hukum dalam taat hukum untuk pencegahan korupsi bagi mahasiswa di Sumatera Utara Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian (R&D) untuk menghasilkan rancangan produk desain Pendidikan Anti Korupsi berbasis Tunjuk Ajar taat hukum, produk ini di validasi secara internal (pendapat ahli dan praktisi). Analisis datanya dilakukan dengan cara kualitatif yaitu dengan tidak menggunakan angka-angka dan rumus-rumus statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal Orang Melayu Taat Hukum terlihat dalam tunjuk ajar yang terdapat dikalangan orang Melayu yang berbentuk petuah-petuah, amanah-amanah syair dan pantun. Tunjuk Ajar taat hukum yang terdapat dalam Kearifan Lokal tercermin dalam aktivitas sehari-hari dapat tercermin diantaranya; Harus Malu Mengambil Yang Bukan Haknya, Harus Malu Mengambil Yang Bukan Miliknya.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI IDI Iqbal, Muhammad; Lubis, M. Yamin; Purba, Nelvitia
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 2 (2021): Edisi Bulan Mei 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The legal arrangements for the criminal act of trafficking in endangered species in the jurisdiction of the IDI District Court are specifically regulated in Law No.5 / 1990 on BKSDA and Qanun Number 11 of 2019 concerning Wildlife Management. In both regulations, there are several actions that are prohibited, including trading protected wild animals as regulated in Article 21 paragraph (2) of Law no. 5/1990 on BKSDA. Law enforcement against traffickers of endangered species in the jurisdiction of the IDI District Court is still not maximal. It is known from 11 cases of elephant deaths that occurred in 2018, only one case was successfully resolved by investigators, and examined and tried by the IDI District Court. Barriers encountered in law enforcement against perpetrators of endangered wildlife trade are influenced by the substance of the law, law enforcement, facilities and infrastructure, and community factors.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN SESEORANG YANG MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF KUHP (Studi Putusan 2964/Pid. B/2019/PN. Mdn) Mulyoto, Mulyoto; Purba, Nelvitia; Sahlepi, Arief
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 2 (2021): Edisi Bulan Mei 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The crime of theft with violence is regulated in Article 365 of the Criminal Code, which consists of 4 (four) paragraphs. Each paragraph in the article determines criminal elements that are different from the main criminal form (Article 362 of the Criminal Code), namely the existence of additional criminal conditions and elements, so that the criminal threat becomes more severe. The criminal responsibility of the perpetrators of the crime of theft with violence based on the Criminal Code, namely the fulfillment of the criminal elements as stipulated in Article 362 of the Criminal Code as the main form of the crime of theft, which is then filled with conditions or other additional criminal elements as a reason for the aggravation of the crime in the crime theft. The basis for the judge's consideration in making a decision against the perpetrator of the crime of theft with violence, namely by considering the charges of the public prosecutor, or what is called juridical considerations, as well as considering things that are aggravating and mitigating for the defendant.
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA OLEH PANGULU NAGORI (DESA) NAGORI DESA PEMATANG SINAMAN (Studi Putusan PN. Tipikor Nomor 67/Pid.Sus.TPK/2019/ PN.Mdn) Pandiangan, Ramces; Marlina, Marlina; Purba, Nelvitia
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 2 (2021): Edisi Bulan Mei 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Misuse cases that occur in village fund management are carried out in various modus operandi, such as drafting a budget fee above the market price then paying based on another agreement, temporarily borrowing village funds by transferring funds to a personal account and then not returning it. The formulation of the problem in this thesis is how the deviation of village funds by Nagori leaders in Pematang Sinaman village related to village funds in 2015 in Simalungun Regency, North Sumatra Province, how are the accountability of the perpetrators of corruption in village funds in PN decisions. Tipikor No.67 / Pid.Sus.TPK / 2019 / PN.Mdn, what is the basis for the judge's consideration of the decision against the defendant in the PN decision. Tipikor No.67 / Pid.Sus.TPK / 2019 / PN.Mdn. The research method used is descriptive analysis which leads to normative juridical legal research, namely research carried out by referring to legal norms, namely examining library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results showed that the deviation of village funds by Nagori leaders in Pematang Sinaman village related to village funds in 2015 in Simalungun Regency, North Sumatra Province was the Village Fund Budget that had been disbursed by the defendant Darma Suardi as the Head of Tanah Besih Village together with Muhammad Noor as Treasurer of Tanah Besih Village. However, in carrying out activities using village funds, other village officials were not involved. The accountability of perpetrators of corruption in village funds in PN decisions. Tipikor No.67 / Pid.Sus.TPK / 2019 / PN.Mdn is Darma Suardi sentenced to prison for 6 (six) years and a fine of Rp. 200,000,000, - (two hundred million rupiah). in the District Court decision. Tipikor No.67 / Pid.Sus.TPK / 2019 / PN.Mdn is the defendant's actions in accordance with the legal facts revealed in court and there is no justification or excuse.
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERKAIT DENGAN PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL Pane, Relly Rakhmani; Purba, Nelvitia; Mustamam, Mustamam
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 2 (2021): Edisi Bulan Mei 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The dissemination of information containing hate speech content has been formulated as a criminal offense or prohibited act as formulated in Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article 28 Paragraph (2). Violation of this article is punishable by criminal sanctions as stipulated in Article 45, namely a maximum penalty of 6 years in prison and a maximum fine of Rp. 1,000,000,000., (One billion rupiah). Law enforcement with the application of the ITE Law on the freedom of expression of citizens, currently has an impact on freedom of expression and opinion, especially in relation to the freedom conveyed by a person or group of people in criticizing government policies. Protection of the freedom of expression of citizens in relation to the application of the ITE Law. Until now, there is no policy direction in the ITE Law that describes the protection of freedom of expression and opinion for every citizen. The revision of the ITE Law, has not shown any substantive changes that provide freedom for citizens to express their opinions.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN VAKSINASI COVID-19 DITINJAU DARI HUKUM PIDANA (Suatu Analisis Terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-19 Di DKI Jakarta) Sari Ramadhan, Renda Sumber; Purba, Nelvitia; Akhyar, Adil
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 2 (2021): Edisi Bulan Mei 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

During the Covid-19 pandemic, the Government of Indonesia continued to work to deal with the spread of Covid-19. One of the efforts made by the Indonesian government is to carry out mass vaccinations that will be given free of charge to the public. The formulation of the problem in this thesis is how the legal arrangements for the implementation of the covid-19 vaccination are, how are the criminal sanctions against the refusal of the covid-19 vaccination in the DKI Jakarta Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning Covid-19 Response in DKI Jakarta, what is the political policy of the legal sanctions for fines against citizens refusing to be vaccinated against COVID-19. This type of research is normative juridical, namely research based on legislation and empirical juridical. Data analysis was carried out qualitatively, which is a form of analysis that does not rely on numbers but on sentences. The results of the study indicate that the legal regulation for the implementation of the covid-19 vaccination is Presidential Regulation No. 14 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation No. 99 of 2020 concerning Vaccine Procurement and Vaccination Implementation in the Context of Combating the 2019 Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic. That any person who has been designated as the target recipient of the Covid-19 Vaccine but refuses it may be subject to administrative sanctions. Criminal sanctions for refusing to vaccinate COVID-19 in DKI Jakarta Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning Covid-19 Response in DKI Jakarta are dependent on the authority of each regional government. Sanctions can be given to the public to comply with the COVID-19 vaccination program. In principle, sanctions are the authority of the local government, and can be given so that the community obeys and participates in the vaccination program so that herd immunity can be achieved easily.
ANALISIS KRIMINOLOGI KORUPSI ANGGOTA DPRD SUMUT TERKAIT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD (Studi Kasus Korupsi Anggota DPRD Sumut) Santoso, Santoso; Marzuki, Marzuki; Purba, Nelvitia
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 2 (2021): Edisi Bulan Mei 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The form of corruption committed by members of the North Sumatra DPRD related to the accountability report of the Provincial Government's APBD in the 2012-2014 Fiscal Year is bribery or gratuity, which is related to the implementation of its functions and duties in making legislation (legislation), approving the budget ( budgeting), and supervision (controling) of the implementation of local government policies. Bribery as a criminal offense for corruption in the PTPK Law is regulated in several articles, namely: Article 5 paragraph (1) letters a and b, Article 11, Article 12 B, Article 13 of the Corruption Eradication Law. Corruption committed by DPRD members from a criminological perspective is a crime. Interpretation of crimes against an act that is categorized as a criminal act of corruption, because the act is deemed to have caused unrest for the community. Efforts to prevent and eradicate corruption, which are ideal in a criminological perspective, can be carried out in two ways, namely penal and non-penal efforts.
PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCUCIAN UANG DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN NARKOTIKA (Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pid.Sus/2018) Manalu, Arisman Freddy; Purba, Nelvitia; Affan, Ibnu
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 3 (2021): Edisi bulan September 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The crime of money laundering as a crime has a distinctive feature, namely that this crime is not a single crime but a multiple crime. The crime of money laundering does not stand alone because the assets placed, transferred, or transferred by means of integration are obtained from a criminal act, meaning that there has been another criminal act that preceded it. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the crime of money laundering, how to apply the law of money laundering in narcotics crime cases, how the legal basis for judges to return the assets of the defendant in the Supreme Court decision Number 250 K / Pid.Sus / 2018. The research method used is descriptive analysis which leads to normative juridical legal research, namely research carried out by referring to legal norms, namely examining library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results showed that the regulation of money laundering in case Number 250 K / Pid.Sus / 2018 is regulated in Article 3 of Law Number 8 of 2010. Murtala Ilyas Bin Ilyas was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of money laundering and imposing a crime. to the defendant with imprisonment for 8 (eight) years and a fine of Rp. 5,000,000,000.00 (five billion rupiah) provided that if the fine is not paid, then it is replaced by imprisonment for (three) months. The legal consideration of the judge returning the defendant's assets was because the evidence was obtained between 2002 and 2006, namely the period before the tempus delicti of 2009 to 2016, so the evidence had to be returned to the defendant Murtala Ilyas.
TINJAUAN YURIDIS PENCEGAHAN PENYELUNDUPAN BALLPRESS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT ASAHAN DALAM PERSPEKTIF KUHP (Studi Putusan Nomor 85/Pid. Sus/2018/PN. Tbk) Simangunsong, Dian Pranata; Purba, Nelvitia; Affan, Ibnu
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 3 (2021): Edisi bulan September 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The crime of smuggling is very rampant in Indonesia, it's just that in imposing criminal sanctions, its implementation only focuses on imprisonment, because the formulation of the Customs Law is not explicitly regulated on the concept of returning state losses, so that every time a criminal act of smuggling occurs, the state is always at a loss. The problems in this discussion are how to regulate the law regarding the illegal smuggling of used clothes in the Republic of Indonesia, how the obstacles and efforts made by the Asahan Resort police in preventing ballpress smuggling, how to enforce the law against the perpetrators of the ballpress smuggling crime in the decision Number 85/Pid. Sus/2018/PN.Tbk. This study uses a descriptive method through a normative approach (legal research), namely an approach to problems, carried out by examining various legal aspects in terms of applicable regulations. The results of the study show that the legal regulation of smuggling in Indonesia is regulated in Law no. 17 of 2006 concerning Customs, Decree of the Minister of Industry and Trade No. 229/MPP/Kep/7/1997 that imported goods must be in a new condition and Decree of the Minister of Industry and Trade No. 642/MPP/Kep/9/2002 concerning Changes Appendix I No.230/MPP/Kep/7/1997 states that new and used rags are prohibited for import by importers to enter Indonesia and Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 51/M-DAG/PER/2015 concerning the Prohibition of the Import of Used Clothing . The obstacles that the Asahan Resort police do in preventing ballpress smuggling are perpetrators who provide fictitious information during the examination process. Efforts to prevent criminal acts of smuggling are carried out with 2 kinds of efforts, namely preventive and repressive efforts. Law enforcement against perpetrators of criminal acts of ballpress smuggling in Decision Number 85/Pid.Sus/2018/PN. Tbk is the perpetrator sentenced to imprisonment for 2 (two) years and a fine of Rp. 50,000,000, - (fifty million rupiah) provided that if the fine is not paid, it is replaced with imprisonment for 3 (three) months.
Co-Authors Adil Akhyar Ahmad Darwis Ahmad darwis Ahmad, Akiruddin Al Kausar Saragih Aldian Prayogi Siregar Alkausar Saragih Anwar Sadat Harahap Arief Sahlepi Arisman Freddy Manalu Bina Era Dany Era Dany Binti Seli, Noor Zainee Christian Deddi Chandra Panggabean Cut Auliani Danial Syah Daniel Daniel Bahari Sihombing Dearma Agustina Dedi Iskandar Batubara Dedi Kiswanto Desy Kartika Caronina Sitepu Diah Retnosari Dian Pranata Simangunsong Dibisono, Muhammad Yusub Didi Iskandar Doli Suryanto Silaban EKA SURYANI Eka Syafrina Monica Eka Syafrina Monika Erniyanti Erniyanti Fitriani, Enny Furhamdi Riaki Gelora Sinaga Guruh Syahputra Guruh Syahputra Hadyan Hindami Hamidi Ishaq Hamidi Ishaq Harahap, M. Dedy Iskandar Hardi Mulyono Hardika Sandi Hayati, Winta Herlina Suciati Humala Sitinjak Ibnu Affan Ibnu Affan Ibnu Affan Irsyad Agung Miranda Isdy Annisa Haratini Batubara Ismail Ismail Ismail, Wan Nor Azilawanie Tun Ismed Batubara Ismed Batubara, Ismed Iwan Setyawan Joharsah Joharsah Kamaruddin, Mohd Khairul Amri Laksono Trisnantoro Lubis, M. Yamin Lubis, Malik Ahmad Lukman Harun Siregar Lukman Nasution M Taufik Akbar M. Dedy Iskandar Harahap M. Yamin Lubis M. Yusuf Dabutar M. Yusuf Dabutar M. Yusuf Iskandar Mahyani Mahyani Malahayati Rusli Bintang Manalu, Arisman Freddy Manurung, Dormauli Marlina - Marlina Marlina Marlina Marlina, Marlina Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Masjidil Mega Miswar Miswar Mohd Khairul Amri Kamarudin Muhammad Arif Sahlepi Muhammad Aziz Muhammad Hendrik Muhammad Hilman Fikri Muhammad Iqbal Muhlizar Muhlizar Muhlizar Muhlizar Muhlizar Muhlizar Muhlizar Muhlizar Mukidi, Mukidi Mulyoto Mulyoto Mulyoto mulyoto Mustamam Mustamam Mustamam Mustamam, Mustamam Nafsah, Zawahir Nicolas Hutagalung Nila Afningsih Novi Kesumawati Nurasia Harahap Nurasiah Nurasiah Nurhayati Nurhayati Ovami, Debby Chyntia Pandiangan, Ramces Pane, Relly Rakhmani Petrus Sitepu Prasetyasari, Christiani Raditya Farhan Rahmadi Ali Ramces Pandiangan Rani Fitriani Rekman Sinaga Renda Sumber Sari Ramadhan Reyriski, Nanda Risnawaty Risnawaty Rizky Ihsan Fadila Safrina Hardian Panjaitan Sahbudi, Sahbudi Sahlepi, Arief Salsabila, Nurhikmatus Santoso Santoso SANTOSO SANTOSO Saragih, Al-Kausar Saragih, Alkausar Sari Ramadhan, Renda Sumber Simangunsong, Dian Pranata Siregar, Bonanda Jafatani Sri Rizki Hayaty Sri Sulistyawati Sri Sulistyawati Sri Sulistyawaty Sri Sulistyawaty Sukmawarti Suriani Suriani Syafii Zaini Syafil Warman Syahrul Bakti Harahap Syarifah Syarifah Taufik Siregar Taufik Siregar Tri Reni Novita Wan Nor Azilawanie Tun Ismail Wardani, Hizmi Wariyati Wilda Fasim Hasibuan Yeltriana Yudi Yudi Yulia Arfanti Yusfirda Aziza Rangkuti