Garuda - Garba Rujukan Digital

UPAYA PERLINDUNGAN HAK–HAK TERSANGKA TERHADAP KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PRA PERADILAN Desy Kartika Caronina Sitepu; Nelvitia Purba
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v7i2.1308

Penegak hukum ada kalanya di dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya secara tidak bertanggung jawab dan melanggar terhadap kasus-kasus yang ditangani termasuk kasus penyalahgunaan narkotika. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berita ataupun laporan yang sering memuat tentang seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, di tahan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh KUHAP, ataupun adanya tindakan penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tanpa disertai dengan surat penahanan yang jelas bahkan penahanan yang dilakukan tanpa prosedur yang benar. Analisis data yang dilakukan oleh penulis dengan menentukan isi dan makna daripada aturan hukum yang akan dijadikan pegangan dalam menyelesaikan masalah yang di kaji Setelah itu dilakukan pengumpulan data, selanjutnya diseleksi, diklasifikasi dan disusun dalam bentuk narasi yang kemudian disatukan dalam bentuk karya ilmiah. Dengan menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan kebenarannya dan penelitian ini menghasilkan data deskriftif berupa pengumpulan tertulis maupun lisan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dianalisis secara kualitatif. Mengawasi adanya tindakana upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut, maka KUHAP telah menciptakan lembaga Praperadilan. Adanya lembaga Praperadilan ini adalah bertujuan untuk tegaknya hukum dan perlindungan daripada hak-hak tersangka untuk mendapat perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi tersangka tersebut di dalam proses pemeriksaan pada tingkat pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan.. Kata Kunci: Praperadilan, Hak-hak tersangka,Penyidik,Melampau Wewenang

PEMINDAHAN PELAKU TINDAK PIDANA SUATU NEGARA KE NEGARA LAIN Desy Kartina Caronina Sitepu
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 6, No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v6i1.257

Ekstradisi yang diartikan sebagai penyerahan penjahat dari suatu negara kepada negara lain. Tujuan dan tujuan ekstradisi adalah untuk menjamin agar tidak ada yang bisa menghindarkan diri dari penuntutan atau pemindanaan karena perempuan dan tepatlah penjahat yang disediakan untuk mendapatkan dan diadili oleh negara yang memerlukan yurisdiksi. Permasalahan yang diangkat adalah prosedur ekstradisi menurut Undung-Undang Nomor 1 Tahun 1979, jenis kejahatan yang dapat dilakukan sesuai permintaan Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang ditawarkan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari data sekunder, adapun data sekunder diperoleh dari bahan hukum Primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahan hukum sekunder terdiri dari buku tentang hukum pidana, buku tentang ekstrakdisi, dan bahan hukum Tertier yang digunakan dalam pembahasan ini adalah yang didapati dari internet. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 adalah syarat-syarat penahanan yang diminta oleh negara peminta, syarat-syarat yang diajukan sesuai permintaan ekstradisi, kemudian dilakukan sesuai dengan orang yang dimintakan ekstradisi, berikan keputusan tentang permintaan ekstradisi, permintaan orang yang diekstradisi. Pelaku tindak pidana yang dapat diekstradisi adalah setiap orang yang dituntut dari negara-negara lain, negara-negara lain, orang-orang dasar Sementara kejahatan yang tidak dapat dilakukan di ekstradisi adalah kejahatan politik karena seorang yang melakukan kejahatan politik. Kata kunci: Pemindahan, Tindak Pidana, Negara

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK DIKABUPATEN SIMALUNGUN Desy Kartika Caronina Sitepu
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v8i1.1631

Pada masa sekarang ini perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini demikian pesatnya sehingga jumlah kendaraan dengan sendiri meningkat, hal ini tiada lain karena kebutuhan manusia itu juga terutama bagi pelajar dan mahasiswa pada umumnya di Simalungun saat ini sudah bekendaraan terutama roda dua, seiring dengan keadaan ini banyak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Pelajar/Mahasiswa ini diantaranya Tidak memiliki SIM dan tidak menggunakan Helm Pada saat berkendaraan bermotor. Metode Penelitian Yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu Yuridis EmpirisHasil Penelitian Dapat Dikemukakan bahwa Bahwa Penerapan Pidana Denda terhadap anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran Lalu Lintas bertentangan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak.Hal ini dapat dilihat berdasarkan kepada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa sanksi pidana hanya dapat dikenakan kepada anak yang hukum dengan usia 14 (Empat Belas Tahun) keatas yang terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan tidak ada Sanksi terhadap anak berupa denda.Kemudian apabila anak berhadapan hukum tersebut masih berumur di bawah 14 (empatbelas) tahun, berdasarkan pada Pasal 69 ayat (2) UU SPPA maka hanya akan dikenakan pidana tindakan yaitu berupa pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang. Kata Kunci : Pelanggaran ,lalu Lintas, Pidana Denda, Anak

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT OLEH PENGGUNA KARTU KREDIT Desy Kartika Caronina Sitepu; Syafruddin Kalo; Madiasa Ablisar; Utary Maharani Barus
USU LAW JOURNAL Vol 3, No 3 (2015)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (677.398 KB)

ABSTRACT The presence of banks in Indonesia have a very important role in national development, especially economic development. The form of the criminalization lead to banking crime is a form of criminal offenses in the field of banking. Criminal acts which appear in the use of the credit card fraud, theft, and forgery. Type of research is that normative legal research using appropriate legal norms or criminal liability relating to the offense of credit card abuse. To see criminal responsibility in the crime of credit card misuse by the user either forgery, theft and fraud to be seen of the elements of accountability that is the criminal responsible, an error and there is no excuse. In the consideration of the judge in ruling on credit card users who commit criminal acts of credit card misuse at three District Court No. 8 / Pid.B/ 2011/ PN.Ung, District Court Decision No. 2156 /Pid.B /2013/PN.Sby, and Court Decisions No. 119 / Pid.B/ 2013/ PN.Jkt. Sel the judges consider that all three cases have met the elements of the crime of misuse of credit cards be it in the form of fraud, theft, and forgery against credit card charges made in accordance with the perpetrators. Keywords : Crimal Liability, misuse of credit cards, credit card users

Transfer Of Criminal Activities From One Country To Other Desy Kartika C Sitepu
Journal of Law Science Vol. 3 No. 2 (2021): Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v3i2.1662

Extradition is defined as the surrender of criminals from one country to another. The purpose and objective of extradition is to ensure that the perpetrators of serious crimes cannot escape prosecution or punishment. Therefore, it is appropriate and appropriate for the criminal to be handed over for examination and trial by a state having jurisdiction. The issue raised is the extradition procedure according to Law Number 1 of 1979, the types of crimes that can be requested for the transfer of the perpetrators of criminal acts. The method used is a normative juridical approach, namely research based on literature study. The literature study was conducted to find secondary data, while secondary data were primary legal materials in the form of criminal law literature, extradition and other secondary legal materials. Meanwhile, the tertiary legal materials used in this paper are materials obtained from the internet. Extradition procedures according to Law Number 1 of 1979 are conditions that must be carried out in the process of transferring criminals from one country to another. The perpetrator of a criminal act who can be extradited is any person whom the competent authority from a foreign country requests from Indonesia, on the basis that the person concerned is suspected of committing a crime in order to be able to serve a sentence, while a crime that cannot be extradited is a political crime.

EFEKTIVITAS REHABILITASI DALAM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA DEPENALISASI Aras Firdaus; Wahyu Simon Tampubolon; Desy Kartika Caronina Sitepu
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Drug abuse has become a national and international problem. Drug abuse can cause physical and mental damage. As for victims of users or addicts, the government has made efforts to reduce the adverse effects of drug use by providing rehabilitation facilities, both medically and socially. This is done so that victims of drug users can recover, become productive human beings, able to work to meet the needs of life and their families, and become the next generation of the nation in the future. The problem in this research, namely how is the regulation of laws and regulations regarding the legal protection of victims of narcotics crime in Indonesia? How do law enforcement officers deal with narcotics crimes? The research method used in this research is normative juridical. This research is descriptive analytical, the purpose of this research is to obtain a detailed and systematic picture to answer the problems to be studied. The results of the study show that the effectiveness of regulations regarding rehabilitation by victims of narcotics crimes does not always run well. The understanding of some law enforcement officers in interpreting the law regarding rehabilitation is not the same so that among law enforcers there are multiple interpretations in interpreting the law. Thus, some law enforcement officers make victims as perpetrators of narcotics crimes. So in the future, law enforcement will prioritize the rights of victims of narcotics crimes for legal certainty and legal justice.Keywords: Rehabilitation, Law Enforcement, Narcotics

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search