Garuda - Garba Rujukan Digital

KEBIJAKAN PENATAAN DAN PENGATURAN KAWASAN DANAU Junus, Nirwan; Mamu, Karlin Zakaria
Jurnal Yuridis Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Paper ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dalam penataan dan pengaturan kawasan danau Limboto. Output dalam paper ini adalah menemukan relevansi kebijakan yang akan memberikan perlindungan terhadap hak milik masyarakat bantaran Danau Limboto melalui penataan dan pengaturan kawasan danau dengan tidak merusak fungsi danau Limboto. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data dilaksanakan melalui tahapan wawancara dengan responden, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penataan ruang khususnya pada kawasan danau masih lemah dalam aspek keserasian fungsi ruang yang tujuannya untuk keberlanjutan sumber daya alam. Oleh sebab itu. pemerintah telah melakukan penataan kawasan danau melalui penetapan zonasi serta melakukan percepatan penetapan danau Limboto sebagai kawasan geoparkÂ nasional, sehingga Â memberikan multifungsi yakni selain manfaat untuk wisata, geopark juga merupakan langkah untuk menyelamatkan Danau Limboto dari eksploitasi sumberdaya yang berlebihan.Â Kata kunci: Â Â Kebijakan, Penataan, Kawasan Danau.

Pemanfaatan Limbah Kelapa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa untuk Mendukung Pelestarian Lingkungan Ditengah Pandemi COVID-19 Junus, Nirwan; Mandjo, Julius; Mamu, Karlin Z
Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat) Vol 9, No 1 (2020): Jurnal Sbermas (Sinergi Bersama Masyarakat)
Publisher : Univeristas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/sibermas.v9i1.7816

Tingginya produksi kelapa di Kabupaten Pohuwato khususnya di Kecamatan Patilanggio kiranya dapat dikembangkan sebagai potensi desa. Namun kurangnya inovasi dan keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan limbah kelapa menjadi produk yang bernilai jual menyebabkan limbah kelapa tidak mempunyai nilai bahkan nilai jualnya sangat murah, sehingga mempengaruhi pendapatan masyarakatdi masa Pandemi Covid-19.Target dari program ini yakni 1) mengidentifikasi potensi desa dan permasalahan desa khususnya terkait pemanfaatan limbah kelapa, 2) melakukan sosialisasi pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, penyuluhan pentingnya pengembangan potensi desa di masa Pandemi Covid-19 serta penyuluhan tentang cara mencegah penyebaran Covid-19 dan cara mencegah stunting pada anak. 3) melakukan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat Desa Ilohelumo dalam memanfaatkan potensi desa dengan cara mengolah limbah kelapa menjadi berbagai produk yang bernilai jual sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa untuk mendukung pelestarian lingkungan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah memberikan sosialisasi, edukasi serta pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat desa.

Granting Business License to Fuel Traders “Pertamini” As a Form of Legal Protection Nirwan Junus; Karlin Zakaria Mamu; Mohamad Syahnez W. Aditya Cono
Jambura Law Review VOLUME 3 NO. 1 JANUARY 2021
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Oil and Gas plays an important role in the fulfillment of fuel needs from both the industrial and transportation sectors. This regulation on Oil and Gas has provided a legal basis in its implementation. The presence of retail fuel businesses "Pertamini" is causing legal problems, this is because the existence of these businesses do not have a formal business license at all.This paper analyzes the sale of fuel under the brand "Pertamini" which does not have a business license. This research uses normative legal research method with statute approach and conseptual approach.The results showed that, with the increasing number of "Pertamini" fuel traders without a license, it will certainly have implications for the law and uncontrolled management of Oil and Gas. Therefore, the government and related agencies can issue permits to "Pertamini" fuel traders. Because by obtaining a legal business license, in terms of its management can be carried out optimal supervision to prevent the occurrence of fuel misuse. This also includes efforts to provide certainty and legal protection to "Pertamini" Fuel Traders.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KEHUTANAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN ILLEGAL LOGGING Karlin Z Mamu
Literasi Hukum Vol 2, No 2 (2018): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.481 KB)

Penelitian mengenai kejahatan illegal logging ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terhadap pelaku kejahatan illegal logging di Provinsi Gorontalo, serta faktor-faktor yang menghambat implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terhadap pelaku kejahatan illegal logging. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Provinsi Gorontalo. Sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan aparat penegak hukum yang berkompeten dalam menangani kasus illegal logging. Data yang telah diperoleh akan di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil yang telah dicapai adalah implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terhadap pelaku kejahatan illegal logging di Provinsi Gorontalo belum optimal, sehingga belum memenuhi aspek kepastian dan keadilan. Faktanya bahwa dalam penegakkan hukum terhadap kasus illegal logging khususnya dalam bentuk modus operandi maupun terhadap pelaku tidak hanya dalam bentuk upaya preventif saja yang tidak dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi upaya refresif juga tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan sulitnya petugas menjangkau semua hutan yang ada di Gorontalo dan sulitnya menemukan barang bukti serta ringannya sanksi yang diberikan kepada pelaku, sehingga tidak dapat memberikan efek jera. Hal inilah yang menyebabkan belum seimbangnya antara sanksi pidana yang diterima dengan akibat perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian diperlukan peningkatan personil aparat penegak hukum (PPNS Kehutanan dan Polisi Hutan). Oleh karena itu, diharapkan agar pemerintah menerapkan sistem satelit di tempat yang dianggap rawan. Dengan adanya sistem tersebut, secara otomatis akan merekam siapa saja yang merusak hutan, sehingga memudahkan aparat penegak hukum dalam menangkap pelaku tanpa harus melakukan patroli lapangan.

SOSIALISASI HUKUM, PELATIHAN & PENINGKATAN PENDIDIKAN FORMAL MAUPUN NON FORMAL PADA PESERTA DIDIK Nirwan Junus; Mutia Cherawaty Thalib; Karlin Z. Mamu
Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat) Vol 11, No 6 (2022): Jurnal Sibermas (Sinergi Bersama Masyarakat)
Publisher : Univeristas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/sibermas.v11i6.14078

The problems of teenangers are increasingly complex and concerning, especially in the current era of globalization. The rise of liquor in teenagers and the problem of gambling in the general public are certainly triggers for conflict, in addition, problems in the field of education, namely the lack of educators at SDN 11 Batudaa Pantai, difficulties for children in learning, such as the Koran, reading and arithmetic must can be solved. Therefore, the approach taken is through education and law counseling. The targets of this program are 1) to carry out socialization/law counseling in order to provide understanding and increase public legal awareness, especially in teenagers, 2) to provide assistance in order to improve student learning patterns in terms of reading and arithmetic, 3) to help educators in SDN 11 Batudaa Pantai in minimizing the problems faced, especially in terms of reading and arithmetic and 4) re-activating the TPA which has long been absent, and 5) Empowering the younger generation of Lamu Village to be more creative in developing the village. The method used in this activity is to provide socialization/legal counseling to the community, as well as providing assistance to students in reading and arithmetic.

Limboto Lake Band Land Rights Arrangements Nirwan Junus; Karlin Zakaria Mamu
Jambura Law Review VOLUME 4 NO. 2 JULY 2022
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

This paper aims to examine the regulation of land use by the Limboto Lake community. This study uses an empirical juridical approach. The study results show that the regulation of land rights, especially land along the banks, has been regulated by the government and local governments, starting from laws and regulations, regional regulations, and other decisions. The existence of laws and regulations has given legitimacy to the state, in this case, the government, regarding the control and utilization of the land on the banks of the lake because the state legally owns the land on Lake Limboto. However, the fact is that the land on the banks of the lake has changed its function to become a community settlement. , making it difficult to carry out an inventory of the surrounding population. In order to prevent mismanagement or management that is not based on the rule of law, it is necessary to have clear and accurate boundaries regarding the allotment of areas/zones for various interests so that there is no overlap between the government and the land agency, considering that some community lands already have land rights (land certificate). Thus, an alternative solution to save the lake is establishing a zoning system.

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Wilayah Pesisir Pantai Nirwan Junus; Karlin Z Mamu; Sri Olawati Suaib
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v5i1.8155

Sampah dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat jika tidak dikendalikan. Permasalahan sampah menjadi masalah yang cukup serius, salah satunya di Kelurahan Pohe yang di kenal dengan objek wisata “Pantai Indah Tangga 2000. Sampah yang dibuang sembarangan tanpa pengelolaan yang baik akan mencemari lingkungan pesisir pantai. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir pantai yang menjadi objek wisata ini tercermin dari aktifitas masyarakat yang membuang sampah baik di bawah jembatan, di selokan bahkan di sepanjang pesisir pantai, sehingga menyebabkan pesisir pantai menjadi kotor. Tujuan pengabdian ini adalah untuk mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, sehingga masyarakat peka didalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir pantai. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat diwilayah pesisir dilakukan dalam bentuk memberikan penyuluhan hukum tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan pesisir pantai, dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aturan hukum Lingkungan Hidup dan regulasi tentang pengelolaan sampah sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan pesisir pantai.

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Wilayah Pesisir Pantai Nirwan Junus; Karlin Z Mamu; Sri Olawati Suaib
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v5i1.8155

Sampah dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat jika tidak dikendalikan. Permasalahan sampah menjadi masalah yang cukup serius, salah satunya di Kelurahan Pohe yang di kenal dengan objek wisata “Pantai Indah Tangga 2000. Sampah yang dibuang sembarangan tanpa pengelolaan yang baik akan mencemari lingkungan pesisir pantai. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir pantai yang menjadi objek wisata ini tercermin dari aktifitas masyarakat yang membuang sampah baik di bawah jembatan, di selokan bahkan di sepanjang pesisir pantai, sehingga menyebabkan pesisir pantai menjadi kotor. Tujuan pengabdian ini adalah untuk mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, sehingga masyarakat peka didalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir pantai. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat diwilayah pesisir dilakukan dalam bentuk memberikan penyuluhan hukum tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan pesisir pantai, dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aturan hukum Lingkungan Hidup dan regulasi tentang pengelolaan sampah sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan pesisir pantai.

Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengeroyokan di Tinjau dari KUHP Mamu, Karlin Z; Hasan, Yeti S
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 3 (2023): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v5i3.108

Tindak pidana pengeroyokan merupakan tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang. Konsep pengeroyokan dari sudut pandang KUHP dipahami sebagai tindak pidana penyerangan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang. Bentuk kekerasan yang terdapat dalam KUHP tersebut termasuk kekerasan terbuka dimana kekerasan tersebut dilakukan oleh seseorang ataupun beberapa orang dengan cara melakukan kekerasan fisik yang dilakukan di tempat di mana dapat diketahui atau dapat dilihat secara kasat mata oleh publik. Pasal 170 KUHP dan Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan jaminan perlindungan terhadap korban akibat pengeroyokan yang dilakukan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama di tempat umum. Namun Pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci, hanya menjelaskan bagaimana kekerasan dilakukan dalam berbagai bentuk seperti menimbulkan kerugian materil, menganiaya orang lain, dan lain-lain. Hal inilah yang menyebabkan sistem pemidanaan terhadap kasus pengeroyokan selama ini belum efektif.

Analisis Hukum Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo Sri Rahayu Lestari Pade; Yeti S. Hasan; Vicky Ibrahim; Karlin Z. Mamu
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.12972

Studi dalam penelitian ini mengenai Analisis hukum penerapan restorative justice tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo . Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Pertama bagaimana proses penerapan restorative justice tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo, kedua kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam penerapan restorative justice tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo. Penelitian ini bertujuan: (1)mengetahui proses penerapan restorative justice tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo, (2) mengetahui kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam penerapan restorative justice tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan tipe penelitian kualitatif yang bersifat deskriktif dengan melakukan pendekatan studi kasus. pengambilan data menggunakan, wawancara dan menganalisis bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan hasil analisis deskritif menunjukan bahwa (1) Proses penerapan restorative justice tindak tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo : (a) penuntut umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka, (b) upaya perdamaian dilakukan tanpa paksaan, (c) dilakukan pada tahap penuntutan yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. (2) Kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan restorative justice tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo : (a) waktu yang diberikan sangat singkat, (b) kesulitan menghadirkan para pihak, (c) teknik pendukung pemenuhan administrasi kurang memadai.. Dari hasil penelitian diperlukan adanya renovasi atau pengembangan pedoman yang spesifik disetiap kejaksaan yang menekanan pada pelaksanaan keadilan restoratif yang dapat dilakukan secara independen oleh kejaksaan negeri tanpa harus mengirim surat atau memberitahu kepada Kejaksaan Tinggi (KEJATI) dan kepada Jaksa Agung Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM). Perlu adanya penegasan kembali dalam peraturan dalam pelaksanaan keadilan restoratif agar diberi tenggang waktu yang lebih lama, sehingga usaha pelaksanaan keadilan restoratif dapat dilakukan oleh para penegak hukum dengan lebih optimal.

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search