Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus Percobaan Pemerkosaan Yuliyanti Hippy; Lisnawaty Lisnawaty; Badu Badu; Julius Mandjo
Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 3 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i3.281

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi dari sebuah kasus percobaan pemerkosaan yang terjadi di kecamatan patilanggio, kabupaten pohuwato,dampak dari kasus percobaan pemerkosaan bagi korban sendiri,mereka merasakan trauma psikis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya kasus percobaan pemerkosaan dalam perspektif hukum pidana serta mengetahui upaya penanggulangan terhadap kasus percobaan pemerkosaan oleh kepolisian sektor patilanggio. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (fiel research yang menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic kemudian di analisis dengan tekhnik deduktif.metode penelitian ini yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Percobaan Pemerkosaan di atur dalam pasal 53 kuhp maksimal pidana penjara 4 tahun. Meknisme penyelesaian percobaan pemerkosaan dalam perspektif hukum pidana di lakukan beberapa tahap yaitu, penyelidikan dan penyidikan,tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan di pengadilan.
Maritime Independent Villages: A Form of Maritime Resilience Through Strengthening the Capacity of Coastal Communities in Ponipingan Village, Central Sulawesi Mellisa TOWADI; Apriyanto A.J PAUWENI; Julius T. MANDJO
International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science Vol. 5 No. 2 (2024): International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science (Mar
Publisher : PT Keberlanjutan Strategis Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38142/ijesss.v5i2.320

Abstract

This article aims to disseminate service activities in the form of publications related to strengthening village capacity through waste management as a form of maritime resilience of Ponipingan village which is a coastal area of Bunobogu District, Buol Regency. The implementation of activities is carried out using counseling methods about the concept of the integration system "Desa Mandiri Maritim" or Maritime Independent Villageā€ as a form of maritime resilience and training methods as a form of empowerment to the community. Articles are arranged in a qualitative normative manner based on data and the results of service activities that have been carried out. A series of maritime resilience concepts resulted in an increase in village capacity ranging from the community to the village apparatus.
Formulasi Pengaturan Kewenangan Penghapusan Data Masyarakat yang Dicatut Sebagai Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Mohamad Afriyansyah Dukalang; Erman I. Rahim; Julius T. Mandjo
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pengaturan kewenangan penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu dan mengemukakan gagasan mengenai formulasi pengaturan kewenangan penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi pengaturan kewenangan penghapusan data masyarakat ini bertujuan untuk melindungi hak konstitusional masyarakat, memperjelas lembaga yang berwenang melakukan penghapusan data masyarakat, dan mencegah pencatutan data masyarakat oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu. Formulasi pengaturan kewenangan penghapusan data masyarakat ini meliputi lembaga yang berwenang melakukan penghapusan data masyarakat dan lembaga yang berwenang mengawasi jalannya kewenangan penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu ini.
PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN PAKAIAN BEKAS DHEA ANANDA ADAM; NIRWAN JUNUS; JULIUS T. MANDJO; MUHAMAD KHAIRUN KURNIAWAN KADIR; KARLIN Z. MAMU
GANEC SWARA Vol 18, No 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v18i1.745

Abstract

This research aims to determine the problems of protecting consumers of imported used clothing. This research uses empirical legal research methods with a case approach that occurs, then analyzed using descriptive analytical techniques. The research results show that basically consumer protection against the sale of imported used clothing in Gorontalo in terms of Law Number 8 of 1999 is carried out by providing guidance to the Non-Governmental Consumer Protection Institution (LPKSM). Carrying out law enforcement efforts through preventive actions such as raids and visiting sales centers, including checking procedures and business permits, especially buying and selling clothes and site construction permits. Apart from that, it provides warnings to business actors who then take action with confiscation and provide sanctions for perpetrators who are still unaware. However, even though there are regulations that prohibit imported used clothing, this business tends to still have a lot of interest. This law enforcement effort is carried out by coordinating with Civil Servant Investigator Supervisors (PPNS) for Consumer Protection from Regency and City to the Police, as well as goods and services supervisors. The problem of providing protection to consumers of imported used clothing in Gorontalo City is that there is a strong desire that arises in sellers and buyers; New law enforcement is limited to socialization and appeals, without confiscation and imposing sanctions; There are no regional regulations in the form of regional regulations; and Lack of Public Awareness.