Garuda - Garba Rujukan Digital

Pendampingan Masyarakat Desa dalam Membangun Kesadaran Mendaftarkan Tanah Hak Milik (Penyuluhan Hukum di Desa Buntulia Utara Kec. Buntulia Kab. Pohuwato) Nirwan Junus; Karlin Z. Mamu; Dian Ekawaty Ismail; Fence M Wantu; Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa; Dolot Alhasni Bakung; Julius T. Mandjo; Nuvazria Achir; Zamroni Abdusamad; Suwitno Yutye Imran
NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2022): Februari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/nusantara.v2i1.1420

The problem of land ownership in Buntulia Village is influenced by the lack of knowledge and awareness of the community about land ownership rights because of the total population of 549 families, 463 people have not registered their own land. This of course raises a fairly basic problem by the village government to be resolved. Therefore, in this downstreaming, the service team provides understanding and legal knowledge to the community about the importance of registering property rights and providing assistance to the community together with the Land Agency through the Border Marks Post Community Movement (GEMA PATAS) in order to increase community participation in installing boundary markings, making it easier for BPN officers to take measurements, as well as being able to accelerate the government program on Complete Systematic Land Registration. Thus the community could see the importance of legalizing property rights to the land in order to avoid disputes and thereby give legal certainty to the parties.

PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT BANTARAN DALAM MENJAGA KELESTARIAN DANAU MELALUI PEMANFAATAN ALAT TANGKAP BERBASIS KEARIFAN LOKAL Karlin Z. Mamu; Nirwan Junus; Nurul Fazri Elfikri; Sri Olawati Suaib; Fence M Wantu; Mohamad Hidayat Muhtar; Apripari, Apripari; Ahmad, Ahmad
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 3 No. 1: Januari 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kecenderungan masyarakat bantaran danau dalam memanfaatkan danau sebagai salah satu sumber mata pencaharian dan sebagai tempat tinggal memberikan dampak negatif bagi eksositem danau salah satunya penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Program dalam kegiatan pengabdian ini mengedukasi masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum. Tujuannya supaya masyarakat bantaran dapat mengetahui dan memahami regulasi terkait lingkungan, khususnya dalam menjaga kelestarian danau. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah mengidentifikasi masalah pada masyarakat bantaran danau. Hasilnya adalah penggunaan alat tangkap tradisional mulai jarang digunakan, bahkan di Desa Iluta Kabupaten Gorontalo alat tangkap tradisional “tinggawango” sudah tidak digunakan lagi dan nelayan beralih ke alat tangkap modern yang cenderung merusak ekosistem danau Limboto, sehingga dibutuhkan kerjasama semua pihak secara berkesinambungan dalam rangka menjaga dan mengawasi danau Limboto dengan tetap melestarikan nilai lokal yang telah dianut, melalui pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan kepada masyarakat bantaran salah satunya dengan tetap menggunakan alat tangkap tradisional yang ramah lingkungan.

Peningkatan Literasi Hukum dalam Pengelolaan Keuangan: Strategi Edukasi bagi UMKM Modern Di Kecamatan Dungingi Ria Anggita Zen. M; Henro Prayitno Nento; Melki T. Tunggati; Irwan Polidu; Octaviani Suryaningsih Masaguni; Karlin Z. Mamu; Sri Olawati Suaib; Sri Wahyuni S. Moha
Abdimas Awang Long Vol. 8 No. 1 (2025): Januari, Abdimas Awang Long
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awal.v8i1.1486

Pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman UMKM terhadap pengelolaan keuangan modern menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan yang sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku, terutama terkait kewajiban pajak, pencatatan keuangan, perbankan, ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, dan pengelolaan kontrak bisnis. Namun, rendahnya literasi hukum di kalangan pelaku UMKM menghambat pemahaman mereka terhadap pentingnya aspek hukum dalam menjalankan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum pelaku UMKM dalam pengelolaan keuangan melalui strategi edukasi yang tepat. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum, pendampingan hukum berkelanjutan, serta monitoring dan evaluasi. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku UMKM tentang kewajiban hukum dalam pengelolaan keuangan, dengan melihat paparan data dan antusias peserta dalam program edukasi. Program ini juga berhasil mengidentifikasi kebutuhan spesifik pelaku UMKM, seperti pemahaman terkait pajak dan pencatatan keuangan, kontrak bisnis, perbankan dan lembaga pembiayaan, perlindungan konsumen, serta aspek ketenagakerjaan. Meskipun demikian, beberapa hambatan seperti keterbatasan waktu dan pemahaman terhadap terminologi hukum masih ditemukan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan materi edukasi yang lebih sederhana dan dapat diakses secara fleksibel. Dengan peningkatan literasi hukum ini, pelaku UMKM dapat lebih taat hukum, mengurangi risiko hukum, dan meningkatkan daya saing usaha mereka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi edukasi yang terintegrasi dan berkelanjutan memiliki peran penting dalam membentuk UMKM yang lebih profesional dan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan.

Peningkatan Literasi Hukum dalam Pengelolaan Keuangan: Strategi Edukasi bagi UMKM Modern Di Kecamatan Dungingi Ria Anggita Zen. M; Henro Prayitno Nento; Melki T. Tunggati; Irwan Polidu; Octaviani Suryaningsih Masaguni; Karlin Z. Mamu; Sri Olawati Suaib; Sri Wahyuni S. Moha
Abdimas Awang Long Vol. 8 No. 1 (2025): Januari, Abdimas Awang Long
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awal.v8i1.1486

Pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman UMKM terhadap pengelolaan keuangan modern menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan yang sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku, terutama terkait kewajiban pajak, pencatatan keuangan, perbankan, ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, dan pengelolaan kontrak bisnis. Namun, rendahnya literasi hukum di kalangan pelaku UMKM menghambat pemahaman mereka terhadap pentingnya aspek hukum dalam menjalankan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum pelaku UMKM dalam pengelolaan keuangan melalui strategi edukasi yang tepat. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum, pendampingan hukum berkelanjutan, serta monitoring dan evaluasi. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku UMKM tentang kewajiban hukum dalam pengelolaan keuangan, dengan melihat paparan data dan antusias peserta dalam program edukasi. Program ini juga berhasil mengidentifikasi kebutuhan spesifik pelaku UMKM, seperti pemahaman terkait pajak dan pencatatan keuangan, kontrak bisnis, perbankan dan lembaga pembiayaan, perlindungan konsumen, serta aspek ketenagakerjaan. Meskipun demikian, beberapa hambatan seperti keterbatasan waktu dan pemahaman terhadap terminologi hukum masih ditemukan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan materi edukasi yang lebih sederhana dan dapat diakses secara fleksibel. Dengan peningkatan literasi hukum ini, pelaku UMKM dapat lebih taat hukum, mengurangi risiko hukum, dan meningkatkan daya saing usaha mereka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi edukasi yang terintegrasi dan berkelanjutan memiliki peran penting dalam membentuk UMKM yang lebih profesional dan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan.

Kendala Penerapan Restorative Justice pada Kasus Pencemaran Nama Baik di Polres Gorontalo Dhevindhra Aditya Djohn Bilondatu; Lisnawaty W. Badu; Karlin Z. Mamu
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v3i3.1913

Pencemaran nama baik merupakan persoalan hukum yang kompleks karena tidak hanya berdampak pada reputasi individu, tetapi juga berimplikasi pada stabilitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dalam penerapan restorative justice pada kasus pencemaran nama baik di Polres Gorontalo serta menilai relevansinya sebagai solusi alternatif. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan desain kualitatif, melalui wawancara, telaah dokumen, dan analisis peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice menghadapi berbagai hambatan, meliputi kendala prosedural, resistensi korban maupun pelaku, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta intervensi pihak ketiga. Namun demikian, mekanisme ini tetap potensial karena menekankan pada pemulihan hubungan, rekonsiliasi sosial, dan penyelesaian yang lebih humanis dibandingkan pendekatan retributif. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, literasi hukum masyarakat, serta dukungan teknologi forensik digital agar restorative justice dapat diimplementasikan lebih efektif dalam sistem hukum Indonesia

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search