Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.456
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Phinisi Integration Review Jurnal Pengabdian UNDIKMA Jurnal Abdimas Bina Bangsa Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum. Ekonomi Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Lakidende Law Review (DELAREV) Innovative: Journal Of Social Science Research
Lade Sirjon
Universitas Halu Oleo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
MEMBENTUK KESADARAN HUKUM MASYARAKAT UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN HOAX TERKAIT VAKSIN COVID-19 MELALUI MEDIA SOSIAL DI KELURAHAN NAMBO KECAMATAN NAMBO KOTA KENDARI Tatawu, Guasman; Heryanti, Heryanti; Intan, Nur; Sirjon, Lade; Sulihin, La Ode Muhamad; Hasima, Rahman
Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 2, No 3 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1014.77 KB) | DOI: 10.52423/anoa.v2i3.22009

Abstract

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah penyebaran hoax terkait vaksin covid-19 melalui media sosial. Solusi permasalahan yang ditawarkan dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut: 1) Mengadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat di Kelurahan Nambo mengenai pencegahan hoax vaksin covid-19 dengan memanfaatkan media sosial sehingga dapat membentuk kesadaran hukum masyarakat, dan 2) Berpartisipasi langsung dalam pencegahan hoax vaksin covid-19 dengan cara sosialisasi kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa peserta KKN Tematik Universitas Halu Oleo terkait pentingnya vaksin covid-19 dan juga dibuat dalam bentuk poster agar membantu dalam mengedukasi masyarakat akan pentingnya vaksin covid-19 sehingga terhindar dari penyebaran hoax vaksin covid-19. Berdasarkan hasil kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yang dilaksanakan di Kelurahan Nambo Kecamatan Nambo Kota Kendari dapat disimpulkan bahwa peserta KKN Tematik telah melakukan kegiatan-kegiatan yang membantu masyarakat dalam menyelesaian persoalan penanganan dan pencegahan hoax vaksin covid-19 dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan secara langsung kepada masyarakat dengan tetap menerapan protokol kesehatan serta membuat poster terkait hoax seputar vaksin covid-19 yang disampaikan dengan cara memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi sehingga terhindar dari penyebaran hoax vaksin covid-19 antara lain: a) Sosialisasi kebijakan pemerintah tentang vaksinasi Covid-19, b) Sosialisasi mengenai Pentingnya Vaksin Covid-19, c) Sosialisasi Pencegahan hoax seputar vaksin covid-19, d) Sosialisasi cerdas dalam menggunakan media sosial, e) Sosialisasi Mengenai Penerapan Protokol Kesehatan, f) Sosialisasi Tentang 3T (Testing, Tracing, Treatment), g) Sosialisasi Gerakan Menggunakan Masker, h) Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan i) Sosialisasi Penerapan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Sosialisasi KUHP Guna Mereduksi Kontroversi dan Mencerahkan Pemahaman Masyarakat di Desa Rapambinopaka Kabupaten Konawe Fuad Nur; La Ode Muhamad Taufiq Afoeli; Herman Herman; Lade Sirjon; La ode Muhamad Sulihin
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2: Mei 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v2i2.1722

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bermaksud untuk menjawab keresahan masyarakat perihal kesimpangsiuran informasi perihal substansi pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui rangkaian penjelasan yang bersifat klarifikatif. Kegiatan ini pula menyasar konstruksi pemahaman masyarakat terhadap dimensi pengaturan sekaligus mengumpulkan persepsi serta melakukan pengayaan terhadap pendapat publik yang mengitari keberadaan ketentuan tersebut. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan yang meliputi identifikasi permasalahan serta melakukan penyuluhan hukum. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk dialog interaktif atau tanya jawab. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman hukum masyarakat terhadap pasal-pasal yang dianggap kontroversi terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA MATI OLEH KEJAKSAAN TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA Fuad Nur; Lade Sirjon
Phinisi Integration Review Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/pir.v6i2.47450

Abstract

This study aims to find out the role of the prosecutor's office in the application of the death penalty to narcotics crimes and whether there is a problem in the implementation of executions of drug convicts. The type of research used is normative-juridical research accompanied by interview data. The approaches used are the statutory approach and the case approach. Data collection techniques with literature studies accompanied by empirical data in the form of interviews with sources.The technique of data analysis is qualitative through reasoning and legal argumentation. As for the results of the research, the prosecutor's office plays an important role in the application of the death penalty in Indonesia, especially in the case of narcotics crimes. This role is clearly seen when the prosecutor, as the public prosecutor, is able to prove his indictment and charge the defendant with the death penalty, as in the case of Amiruddin or Amir Aco. Based on the indictment and the facts of the trial, the judge also handed down the death penalty, and the verdict has permanent legal force. However, the problem of the execution by the prosecutor's office against the convicted person still exists. The problems are caused by the absence of a decade or time limit for detention for death row inmates, the absence of a period of request for review, the filing of clemency by death row inmates, and the passage of the new Criminal Code, which makes the death penalty an alternatively threatened punishment.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kejaksaan dalam penerapan pidana mati pada tindak pidana narkotika dan yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana narkotika. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif disertai data wawancara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan disertai data empiris berupa wawancara. Teknik analisis data adalah kualitatif melalui penalaran dan argumentasi hukum. Adapun hasil penelitian, Kejaksaan berperan penting dalam penerapan pidana mati di Indonesia khususnya pada perkara tindak pidana narkotika. Peran tersebut terlihat jelas ketika Jaksa sebagai Penuntut Umum mampu membuktikan surat dakwaannya dan menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana mati sebagaimana perkara Amiruddin alias Amir Aco. Berdasarkan surat dakwaan dan fakta persidangan hakim pun menjatuhkan putusan pidana mati dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Namun, problematika pelaksanaan eksekusi mati oleh Kejaksaan terhadap terpidana masih saja ada. Permasalahan tersebut disebabkan karena tidak adanya masa daluwarsa atau batas waktu penahanan bagi terpidana mati, tidak adanya jangka waktu permintaan peninjauan kembali, adanya pengajuan grasi dari terpidana mati dan dengan disahkannya KUHP baru menjadikan pidana mati diancamkan secara alternatif.
Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lade Sirjon; La Ode Awal Sakti
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v12i1.18017

Abstract

The background of this study is the renewal of national criminal law with the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Referring to the Aquo Law, there are several criminalizations of an act, including related to adultery offenses. Thus, it is necessary to analyze the criminalization of adultery offenses based on Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This study aims to explain the policy formulation of the criminalization of adultery offenses based on Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This study employs a descriptive-normative research method. The results of the study show that the criminalization of adultery offenses in the Criminal Code has several expansions compared to the old Criminal Code. The expansion of the adultery offenses includes the meaning of adultery, cohabitation, and incest. The basic reason for this criminalization is that the renewal of law (Criminal Code) must be oriented towards the basic ideas of the Five Principles (Pancasila), which contain the values/ideas of divinity (religious morals), humanity, nationality, democracy, and social justice. In addition, the renewal of criminal law should also be carried out by exploring and studying unwritten sources of law and values that live in society, including religious law and customary law.
PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK DI TINGKAT PENYIDIKAN DALAM PENETAPAN TERSANGKA PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Handrawan; Lade Sirjon; Iksan; La Ode Muhamad Sulihin
Lakidende Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): DELAREV (AGUSTUS)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v2i2.51

Abstract

Tipe penelitian ini adalah penelitian normative. Salah satu tipe penelitian hukum normatif yakni dengan meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Dengan penelitian hukum normatif ini, penulis mengkaji pengaturan yang sesuai dengan isu hukum yang diajukan. Ppendekatan penilitian hukum yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), Pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) menggunakan analisis preskriptif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang batasan penggunaan alat bukti petunjuk dalam membuktikan perkara tindak pidana kekerasan seksual dan untuk mengetahui tentang batasan penggunaan alat bukti petunjuk oleh Penyidik dalam penetapan Tersangka. Petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana termaktub dalam Pasal 184 KUHAP dan menempat posisi keempat dari 5 urutan alat bukti serta mempunyai kekuatan yang sama didepan persidangan. Alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri namun merupakan alat bukti yang berdasar pada keterangan saksi, keterangan ahli dan surat serta memperkuat keberadaan alat bukti tersebut. Penggunaan Alat Bukti Petunjuk merupakan otoritas Hakim dalam menjatuhkan putusan secara arif dan bijaksana sebagaimana Pasal 188 KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti hanya dapat digunakan dalam persidangan oleh Hakim. Penggunaan Alat bukti petunjuk pada tingkat penyidikan sah-sah saja apabila hadir untuk memperkuat bukti lain bukan berdiri sendiri. Karena apabila hadirnya bukti petunjuk sebagai bukti yang berdiri sendiri akan sangat sulit untuk dilakukan penetapan tersangka. Akibat yang timbul apabila penetapan tersangka oleh pihak kepolisian yang hanya berdasar pada alat bukti petunjuk tetap dilakukan adalah apabila dilakukan pra-peradilan oleh tersangka besar kemungkinan akan dikabulkan karena minimnya alat bukti dalam proses penetapannya.
Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Fuad Nur; Lade Sirjon; La Ode Muhamad Sulihin
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi pada pemahaman tentang betapa pentingnya akses keadilan bagi korban tindak pidana sebagai bagian dari HAM. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan cara mengolah data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian, dengan berbagai instrumen hukum yang mengatur akses keadilan baik secara nasional maupun internasional menunjukkan betapa pentingnya akses keadilan bagi korban tindak pidana sebagai bagian dari HAM. Konsepsi HAM seputar akses keadilan berangkat dari pemikiran bahwa hak ini melekat kepada korban bukan karena pemberian suatu negara melainkan karena keberadaannya sebagai manusia sehingga hak tersebut bersifat tetap atau tidak dapat dicabut. Responsivitas berbagai pihak menjamin akses keadilan bagi korban tindak pidana yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan menjadi tolok ukur bagi kemajuan dan kualitas perlindungan HAM dalam suatu negara khususnya di Indonesia.
Edukasi Hukum Tentang Perundungan dan Ujaran Kebencian Pada Siswa SMP di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan La Ode Muhamad Sulihin; Guasman Tatawu; Lade Sirjon; Jabalnur Jabalnur; Ali Rizky
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Siswa SMP merupakan masa transisi dari kehidupan masa kanak-kanak menjadi dewasa. Pada masa ini para siswa secara psikologis dan emosional belum seimbang dan belum stabil. Kondisi ini rentan dengan berbagai perilaku menyimpang. Contoh perilaku menyimpang yang saat ini kerap dilakukan oleh siswa adalah perundungan atau bullying. Perilaku perundungan di kalangan siswa sangat membutuhkan perhatian. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun kesadaran hukum terhadap mereka melalui penyuluhan hukum. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di MTs Negeri 1 Konsel dan SMP Negeri 12 Konsel dengan metode pemberian pengarahan tentang hukum secara langsung melalui ceramah dan diskusi. Melalui aktivitas pengabdian ini, diharapkan para siswa dapat mengetahui aturan hukum tentang perundungan (bullying). Dengan pengetahuan tersebut, para siswa memahami bahwa perbuatan-perbuatan perundungan adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana (undang-undang) dan diancam dengan sanksi pidana. Hasil penyuluhan ini menggambarkan terjadi lonjakan pengetahuan yang diperoleh siswa, yang akan mendukung kesadaran, ketaatan, dan kepatuhan siswa terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM TENTANG KEKERASAN SEKSUAL PADA SISWA SMA DI KECAMATAN KONDA KABUPATEN KONAWE SELATAN La Ode Muhamad Sulihin; Guasman Tatawu; Lade Sirjon; Jabalnur Jabalnur; Ali Rizky
Jurnal Abdimas Bina Bangsa Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Abdimas Bina Bangsa
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/jabb.v5i1.963

Abstract

The high cases of sexual violence against children in South Konawe Regency have become a concern for various parties. Although physical sexual violence appears on the surface, non-physical sexual violence is still rife, especially in the school environment. The students were unaware that they were either perpetrators or victims of non-physical sexual violence. In the view of the students, non-physical sexual violence behavior is only a joke, but in the perspective of criminal law, the behavior is a criminal offense. Therefore, it is necessary to increase legal understanding to students related to sexual violence. This legal counseling is carried out at MAN 1 Konsel and SMAN 8 Konsel with direct legal counseling methods in the form of lectures and discussions. Through this service activity, the students learned about the criminal law regulations related to sexual violence. With that understanding, students understand that non-physical sexual violence is prohibited in criminal law and is threatened with criminal sanctions. The results of this legal counseling illustrate the leap in knowledge gained by students. With an understanding of criminal law regulations this will help in creating thoughts, behaviors based on legal norms
Penyuluhan Hukum Tentang Politik Uang Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilih Cerdas La Ode Muhamad Sulihin; Sitti Aisah Abdullah; Lade Sirjon; Safril Sofwan Sanib; Arfa Arfa
Jurnal Pengabdian UNDIKMA Vol. 5 No. 4 (2024): November
Publisher : LPPM Universitas Pendidikan Mandalika (UNDIKMA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33394/jpu.v5i4.13173

Abstract

This service activity aims to increase legal knowledge about money politics for high school students as an effort to create intelligent voters. This activity was carried out at SMA Negeri 2 South Konawe and Madrasah Aliyah DDI Nurul Qalbi Ranomeeto. The method of implementing this community service used interactive counseling with evaluation instruments, namely pre-test and post-test. Furthermore, the data analysis technique for this community service was analyzed descriptively. The results of this community service showed that there was an increase in students' understanding of the criminal law aspect of money politics practices. Through insight into criminal regulations on money politics practices, it could guide students in acting in society in accordance with legal provisions so that it has implications for the realization of smart voters.
Co-Authors Ali Rizky Arfa Arfa Fuad Nur Guasman Tatawu Handrawan Herman Herman Heryanti Heryanti Iksan Jabalnur Jabalnur La Ode Awal Sakti La Ode Muhamad Sulihin La Ode Muhamad Taufiq Afoeli Nur Intan, Nur Rahman Hasima Safril Sofwan Sanib Sitti Aisah Abdullah Tatawu, Guasman