Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.583
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Manajemen Halu Oleo Law Review JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Pedagogiana - Jurnal Pendidikan Dasar JPP Jurnal Kesehatan Poltekkes Palembang JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum. Ekonomi Jurnal Ilmu Manajemen DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan
Heryanti Heryanti
Biology Faculty of Soedirman University Purwokerto
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Pengakuan Eksistensi Hak Ulayat Laut Masyarakat Hukum Adat Berdasar Nilai-Nilai Kearifan Lokal Heryanti, Heryanti
Halu Oleo Law Review Vol 3, No 2 (2019): Halu Oleo Law Review: Volume 3 Issue 2
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.184 KB) | DOI: 10.33561/holrev.v3i2.8650

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengakuan eksistensi hak ulayat laut masyarakat hukum adat berdasar nilai-nilai kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan konsep dan historis. Hasil penelitian bahwa pandangan tentang manusia sebagai bagian dari alam dan sistem kepercayaan yang menekankan penghormatan terhadap lingkungan alam merupakan nilai yang sangat positif untuk pembangunan berkelanjutan. Konsep sistem pengetahuan lokal berakar dari sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal atau tradisional. Pengakuan eksistensi hak ulayat laut masyarakat hukum adat oleh Negara dapat dilakukan dengan berdasar pada nilai-nilai kearifan lokal masyarakat hukum adat. Nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam hak ulayat masyarakat hukum adat memiliki nilai religio-magis sekaligus sosio-kultural dan ekonomis sehingga pemanfaatan laut harus sesuai dengan norma, perilaku dan aturan-aturan yang telah dianut secara turun-temurun oleh masyarakat.
PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN KARTU BERGAMBAR UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN SISWA MEMAHAMI MATERI MENGIDENTIFIKASI BENUA-BENUA PADA PEMBELAJARAN IPS DI KELAS VI SDN SUKADANAU 05 KABUPATEN BEKASI Heryanti, Heryanti
Pedagogiana : Jurnal Pendidikan Dasar Vol. 8 No. 4 (2020): Jurnal Pedagogiana
Publisher : Lembaga Kajian dan Pengembangan Profesi Pendidik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47601/AJP.18

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk memperoleh gambaran tentang langkahlangkah pembelajaran IPS dengan menggunakan media kartu bergambar dikelas VI; 2) Untuk mengidentifikasi aktivitas siswa melalui penggunaan media kartu bergambar pada pembelajaran IPS di kelas VI; 3) Untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran IPS khususnya pada materi mengidentifikasi benua-benua dengan penggunaan media kartubergambar di kelas VI; dan 4) Untuk melengkapi salah satu persyaratan mengajukan kenaikan pangkat/golongan. Metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah metode yangdigunakan peneliti dalam melakukan penelitian PTK. Penelitian tindakan kelas (PTK) adalahproses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upayauntuk memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi yang nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuantersebut. Pelaksanaan siklus I dengan penyajian materi pemahaman konsep benua-benuadengan menggunakan media kartu bergambar, belum diperoleh hasil yang optimal. Haltersebut disebabkan belum terbiasanya siswa belajar menggunakan metode lain selain metode ceramah (teaching centered). Pelaksaan pembelajaran juga kurang kondusif. Kendala-kendala tersebut selanjutnya direfleksikan dan hasilnya diaplikasikan pada siklus II. Dengan berbagai perbaikan atas kekurangan pada siklus I, maka pelaksaan pembelajaran pada siklus II menjadi meningkat dengan baik. Adapun hal tersebut disebabkan belum semua siswa menguasai media kartu bergambar untuk menunjang keterampilan mengidentifikasi benua-benua. Hasil akhir sudah cukup baik, tapi belum optimal karena itu diperlukan diadakannya siklus III. Kekurangan-keurangan pada siklus II direfleksikan dan hasilnya diaplikasikan pada siklus III. Pada siklus III, kegiatan pembelajaran lancar dan kondusif. Secara keseluruhan, tindakan pembelajaran siklus III mencapai hasil yang lebih baik bila dibandingkan dengan pembelajaran siklus I dan siklus II. Terbukti hasil yang dicapai 77,11, lebih besar dari hasil siklus I dan siklus II. Selain itu, siswa yang kurang aktif menjadi aktif karena diberi stimulus yang kontinyu sehingga memperoleh kemudahan dalam menemukan suatu konsep
Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Hukum Adat Mororene Hukaea Laea di Bombana Sulawesi Tenggara Heryanti, Heryanti
Jurnal Hukum Adat Indonesia Vol 2 No 2 (2018): Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti - Jakarta Barat, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1892.392 KB) | DOI: 10.46816/jial.v2i2.33

Abstract

The development of the era with the inclusion of the new patterns of patterens influencing the pattern of people’s lives from traditional to modern society incarnated in the form of prismatic society New patterns in the form of technology, modernity or capitalism also often influence patterns of life costumary law communities that always try to exist or maintain the value of their local wisdom such as in forest resource management patterns in tradition values due to the presumption that these patterns effective and inefficient. During this time community’s habits referred to as local wisdom have only become a binding force for the community groups in their interaction with nature. The attachment of costumary law communities to nature was realized with the sustainability of forest forests in the area of costumary law communities.
Asas Keseimbangan Dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional Berdasarkan Pancasila Menuju Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Tabiu, Ramadan; Heryanti, Heryanti; Safiuddin, Sahrina
Halu Oleo Law Review Vol 5, No 2 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 2
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v5i2.20662

Abstract

This research discusses the principle of balance in the development of the national criminal law system based on Pancasila towards the renewal of the national criminal code. The National Criminal Law System must be structured or build based on the principle of balance that comes from two pillars, namely the National Legal System section and the National Development section. The National Legal System is oriented to the balance values of Pancasila, namely the values of God (Moral-Religious), Humanistic Values (Humanistic), and Social Values (Nationalistic, democratic and social justice). Meanwhile, the National Development section is oriented towards the balance of development goals that are oriented social defence and social welfare. The two pillars of the development of the National Criminal Law System are in the renewal of the national Criminal Code which underlies the principle of balance in the RKUHP. Some concepts of the principle of balance in the RKUHP are monodualistic balance, balance of legality principle and principle of guilt, balance of formal and material legality principles and balance formal and material wedderechtelijkheid, balance between social defence and social welfare, balance victim and oriented criminal, and the balance of victim protection and individual improvement.
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGANAN DAN PENCEGAHAN COVID-19 MELALUI GERAKAN MILENIAL LAWAN COVID-19 DI SULAWESI TENGGARA Herman, Herman; Sanib, Safril Sofwan; Heryanti, Heryanti; Hasima, Rahman
Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 2, No 1 (2020): Oktober 2020
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.416 KB) | DOI: 10.52423/anoa.v2i1.14872

Abstract

Tujuan kegiatan pengabdian terintegrasi KKN Tematik ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum masyarakat dalam rangka penanganan dan pencegahan covid-19 melalui gerakan Milenial Lawan Covid-19 di Sulawesi Tenggara. Program kerja yang dilakukan adalah sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai penanganan dan pencegahan covid-19 melalui Gerakan Milenial Lawan Covid-19 seperti pencegahan penyebaran covid-19, penerapan social distancing atau physical distancing, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), penerapan new normal melalui poster dan video dan membagikan masker dan hand sanitizer serta penerapan perilaku hidup bersih sehat kepada masyarakat. Metode Pelaksanaan yang digunakan adalah 1) metode pendekatan perorangan, mahasiswa KKN Tematik secara langsung berhubungan dengan sasaran perorangan. Cara yang dapat ditempuh antara lain kunjungan kerumah warga, 2) metode pendekatan kelompok yakni mahasiswa berhubungan dengan kelompok sasaran dengan cara sosialisasi kepada masyarakat, pembinaan masyarakat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan tidak mengumpulkan massa dalam jumlah banyak. Sosialisasi dilakukan dengan menggunakan media poster dan video. Hasilnya menujukan bahwa tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat melalui media poster dan video dalam pencegahan dan penanganan covid-19 di Sulawesi Tenggara baik dan kegiatan pengabdian tentang penanggulangan covid-19 sangat membantu dan memberikan kemudahan bagi masyarakat  Sulawesi Tenggara dalam mencegah penyebaran covid-19.
MEMBENTUK KESADARAN HUKUM MASYARAKAT UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN HOAX TERKAIT VAKSIN COVID-19 MELALUI MEDIA SOSIAL DI KELURAHAN NAMBO KECAMATAN NAMBO KOTA KENDARI Tatawu, Guasman; Heryanti, Heryanti; Intan, Nur; Sirjon, Lade; Sulihin, La Ode Muhamad; Hasima, Rahman
Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 2, No 3 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1014.77 KB) | DOI: 10.52423/anoa.v2i3.22009

Abstract

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah penyebaran hoax terkait vaksin covid-19 melalui media sosial. Solusi permasalahan yang ditawarkan dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut: 1) Mengadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat di Kelurahan Nambo mengenai pencegahan hoax vaksin covid-19 dengan memanfaatkan media sosial sehingga dapat membentuk kesadaran hukum masyarakat, dan 2) Berpartisipasi langsung dalam pencegahan hoax vaksin covid-19 dengan cara sosialisasi kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa peserta KKN Tematik Universitas Halu Oleo terkait pentingnya vaksin covid-19 dan juga dibuat dalam bentuk poster agar membantu dalam mengedukasi masyarakat akan pentingnya vaksin covid-19 sehingga terhindar dari penyebaran hoax vaksin covid-19. Berdasarkan hasil kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yang dilaksanakan di Kelurahan Nambo Kecamatan Nambo Kota Kendari dapat disimpulkan bahwa peserta KKN Tematik telah melakukan kegiatan-kegiatan yang membantu masyarakat dalam menyelesaian persoalan penanganan dan pencegahan hoax vaksin covid-19 dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan secara langsung kepada masyarakat dengan tetap menerapan protokol kesehatan serta membuat poster terkait hoax seputar vaksin covid-19 yang disampaikan dengan cara memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi sehingga terhindar dari penyebaran hoax vaksin covid-19 antara lain: a) Sosialisasi kebijakan pemerintah tentang vaksinasi Covid-19, b) Sosialisasi mengenai Pentingnya Vaksin Covid-19, c) Sosialisasi Pencegahan hoax seputar vaksin covid-19, d) Sosialisasi cerdas dalam menggunakan media sosial, e) Sosialisasi Mengenai Penerapan Protokol Kesehatan, f) Sosialisasi Tentang 3T (Testing, Tracing, Treatment), g) Sosialisasi Gerakan Menggunakan Masker, h) Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan i) Sosialisasi Penerapan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
SOSIALISASI SISTEMATIKA PENYUSUNAN DAN SUBSTANSI MATERI PERATURAN DESA DI DESA WAWORAHA KECAMATAN SOROPIA KABUPATEN KONAWE Heryanti, Heryanti; Intan, Nur; Ukkas, Jumiati; Tabiu, Ramadan; Sulihin, La Ode Muhammad; Syukri, Muhammad; Aliansa, Wahyu
Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 5, No 1 (2024):
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/anoa.v5i1.48642

Abstract

Village regulations have a function as one of the formal foundations for the implementation of village government and a means of dealing with legal problems in society, but not all elements of village government understand the preparation procedures and material substance that can be contained in village regulations. It is not uncommon for village communities to not know their role in the process of drafting village regulations. The aim of this activity is to increase the community's knowledge and understanding of the systematic preparation and substance of Village Regulation material, improve the quality of drafting village regulations in accordance with the mechanisms and principles for the formation of statutory regulations, and increase community legal awareness regarding the urgency of the existence of Village Regulations for the benefit and improvement of welfare. villagers. Preparation for activities starts from determining the location to identifying legal problems in the community and then preparing outreach materials. The activity was carried out using a lecture method to the participants which was then followed by questions and answers. The activity was carried out by the community service team from the university involving students. The results of the activity were that it was very important for village government officials to involve the community to understand the systematics and substance of drafting village regulations. The preparation of good village regulations with understanding from all parties is one of the benchmarks for the smooth implementation of village government.
PENYULUHAN HUKUM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI DI KELURAHAN NAMBO KECAMATAN NAMBO KOTA KENDARI Taufiq Afoeli, La Ode Muhammad; Herman, Herman; Intan, Nur; Ukkas, Jumiati; Heryanti, Heryanti; Safiuddin, Sahrina; Tabiu, Ramadan
Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 5, No 1 (2024):
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/anoa.v5i1.48977

Abstract

The aim of holding this activity is to provide an enlightened understanding to the public regarding methodical variants in resolving legal disputes. This Community Service Activity is carried out through several stages which are described as follows: (1) Preparation Stage, including: Location survey, Stabilization and determination of location and targets , Preparation of materials/activity materials, (2) Implementation stage, carried out by: (a) Identification of legal problems to be able to find out the legal problems faced by partners, (b) Legal counseling or socialization is carried out in the form of interactive dialogue or question and answer first. preceded by a presentation or delivery of material from the resource person which is intended as an introduction to the discussion. The methods used during the process of community service activities include: (a) the lecture method chosen to provide direct explanations about the extension material, (b) the question and answer method which allows the community to gain as much knowledge as possible about the extension material. The results achieved in community service activities are socialization (legal counseling) regarding forms of dispute resolution in the community, especially using non-litigation methods. The public's interest in the material presented indicates that instruments to strengthen understanding of dispute resolution are really needed in people's daily lives. On the other hand, changes in societal paradigms in terms of dispute resolution will encourage the realization of complete legal order, both formal and material law so that a comprehensive legal development agenda can be realized.
PENYULUHAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI DESA ONEMBUTE Hasima, Rahman; Herman, Herman; Heryanti, Heryanti; Yuningsih, Deity; Sulihin, La Ode M.; Yusuf, Haris; Suciati, St. Muslimah
Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 5, No 1 (2024):
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/anoa.v5i1.48867

Abstract

The purpose of this community service activity is to improve the community's legal understanding of the procedures for resolving disputes over land ownership both litigation and nonlitigation in Onembute Village, Besulutu District, Konawe Regency so as to provide legal certainty and legal protection of land ownership for the community. The methods used during the process of community service activities include (a) lecture method to provide direct explanation to the community (b) question and answer method to explore community knowledge of the material provided. Legal counseling in the form of lectures is organized to provide an explanation of legal material related to the settlement of land rights ownership disputes. The stages of the activity were carried out as follows: First, the preparation stage, which included location surveys, determination of locations and targets, coordination with the Head of Onembute Village, identification of problems or legal issues of concern to the community, and preparation of materials related to the settlement of land ownership disputes. Second, the Implementation Stage, namely conducting legal counseling by providing material explanations that focus on providing explanations regarding the procedures for resolving disputes over land ownership both litigation and non-litigation as a form of education to the Onembute Village community. The results achieved in this service activity are the community's understanding of the settlement of land ownership disputes before and after the implementation of legal counseling activities shows an increase in community knowledge and understanding of 80%, meaning that the service activities carried out have an impact on increasing the legal knowledge and understanding of the Onembute Village community in resolving land ownership disputes.
Eksplorasi Pengetahuan Hukum Masyarakat Desa Tapulaga Kabupaten Konawe terhadap Kepemilikan Tanah Hasima, Rahman; Intan, Nur; Heryanti, Heryanti; Safiuddin, Sahrina; Ukkas, Jumiati; Saputra, Idris; Muchtasar, Rizal
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 2 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v4i2.24775

Abstract

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat mengenai pentingnya legalitas kepemilikan hak atas tanah dan prosedur pendaftaran hak milik atas tanah di Desa Tapulaga Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepemilikan tanah bagi masyarakat. Tahapan kegiatan yang akan dilakukan sebagai berikut: pertama, tahap persiapan yang meliputi Survei lokasi, Penetapan lokasi dan sasaran. Kedua, Tahap Pelaksanaan yang dilaksanakan dengan tes awal (pre-test) penyampian materi dan terakhir melakukan post-test pada akhir penyajian materi untuk menilai tingkat wawasan masyarakat terhadap materi yang telah disampaikan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk ceramah dan diskusi yang dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung dengan masyarakat. Hasil yang dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum di Desa Tapulaga Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum masyarakat terkait pentingnya legalitas kepemilikan hak atas tanah dan prosedur pendaftaran hak milik atas tanah yang terlihat dari 30 orang responden, pemahaman hukum masyarakat sebelum dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum sangat rendah sebesar 80% dan setelah kegiatan penyuluhan dilakukan mengalami peningkatan pemahaman masyarakat sebesar 70% untuk tingkat pemahaman tinggi, 20% tingkat pemahaman cukup, 10% tingkat pemahaman sedang dan dan tidak ada yang memiliki pemahaman rendah.Exploration of Legal Knowledge of the Tapulaga Village Community in Konawe Regency on Land OwnershipAbstract: The purpose of this service activity is to increase the community's legal understanding of the importance of the legality of land ownership and land title registration procedures in Tapulaga Village, Soropia District, Konawe Regency so as to provide legal certainty and legal protection of land ownership for the community. The stages of activities to be carried out are as follows: first, the preparation stage which includes site surveys, location determination and targets. Second, the Implementation Stage which is carried out with an initial test (pre-test) of material delivery and finally conducts a post-test at the end of material presentation to assess the level of public insight into the material that has been delivered. The method used in community service activities in the form of lectures and discussions carried out by face-to-face with the community. The results achieved in community service activities through legal counseling in Tapulaga Village, Soropia District, Konawe Regency show an increase in community legal understanding regarding the importance of the legality of ownership of land rights and procedures for registering land ownership rights which can be seen from 30 respondents, community legal understanding before legal counseling activities were carried out was very low at 80% and after counseling activities were carried out there was an increase in community understanding by 70% for a high level of understanding, 20% level of understanding is sufficient, 10% level of understanding is moderate and and no one has a low understanding.
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Afoeli, La Ode Muhamad Taufiq Afoeli, La Ode Muhammad Taufiq Aldri Frinaldi Aliansa, Wahyu Anri, Andi Fini Rathi Dadang Dwi Septiyan, Dadang Dwi Dewa, Muh. Jufri endah widyastuti faisal, fitriah Gaby Justicia, Deschika Heni Pujiastuti Ilham Ilham Isnayanti, Isnayanti La Ode Muhamad Sulihin Lade Sirjon Nur Intan, Nur Nur, Fuad Rahman Hasima Ramadan Tabiu, Ramadan Rian Permana Rizal Muchtasar, Rizal Rosidin, Ayib Safiuddin, Sahrina Sanib, Safril Sofwan Saputra, Idris Sarif, Asri Sinapoy, Muhammad Sabaruddin subarjo, Subarjo Suciati, St. Muslimah Sulihin, La Ode M. Sulihin, La Ode Muhammad Tatawu, Guasman Taufiq Afoeli, La Ode Muhammad Ukkas, Jumiati Yuningsih, Deity Yusuf, Haris Zuliarti, Wa Ode