Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

SOSIALISASI SISTEMATIKA PENYUSUNAN DAN SUBSTANSI MATERI PERATURAN DESA DI DESA WAWORAHA KECAMATAN SOROPIA KABUPATEN KONAWE Heryanti, Heryanti; Intan, Nur; Ukkas, Jumiati; Tabiu, Ramadan; Sulihin, La Ode Muhammad; Syukri, Muhammad; Aliansa, Wahyu
Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 5, No 1 (2024):
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/anoa.v5i1.48642

Abstract

Village regulations have a function as one of the formal foundations for the implementation of village government and a means of dealing with legal problems in society, but not all elements of village government understand the preparation procedures and material substance that can be contained in village regulations. It is not uncommon for village communities to not know their role in the process of drafting village regulations. The aim of this activity is to increase the community's knowledge and understanding of the systematic preparation and substance of Village Regulation material, improve the quality of drafting village regulations in accordance with the mechanisms and principles for the formation of statutory regulations, and increase community legal awareness regarding the urgency of the existence of Village Regulations for the benefit and improvement of welfare. villagers. Preparation for activities starts from determining the location to identifying legal problems in the community and then preparing outreach materials. The activity was carried out using a lecture method to the participants which was then followed by questions and answers. The activity was carried out by the community service team from the university involving students. The results of the activity were that it was very important for village government officials to involve the community to understand the systematics and substance of drafting village regulations. The preparation of good village regulations with understanding from all parties is one of the benchmarks for the smooth implementation of village government.
PENYULUHAN HUKUM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI DI KELURAHAN NAMBO KECAMATAN NAMBO KOTA KENDARI Taufiq Afoeli, La Ode Muhammad; Herman, Herman; Intan, Nur; Ukkas, Jumiati; Heryanti, Heryanti; Safiuddin, Sahrina; Tabiu, Ramadan
Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 5, No 1 (2024):
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/anoa.v5i1.48977

Abstract

The aim of holding this activity is to provide an enlightened understanding to the public regarding methodical variants in resolving legal disputes. This Community Service Activity is carried out through several stages which are described as follows: (1) Preparation Stage, including: Location survey, Stabilization and determination of location and targets , Preparation of materials/activity materials, (2) Implementation stage, carried out by: (a) Identification of legal problems to be able to find out the legal problems faced by partners, (b) Legal counseling or socialization is carried out in the form of interactive dialogue or question and answer first. preceded by a presentation or delivery of material from the resource person which is intended as an introduction to the discussion. The methods used during the process of community service activities include: (a) the lecture method chosen to provide direct explanations about the extension material, (b) the question and answer method which allows the community to gain as much knowledge as possible about the extension material. The results achieved in community service activities are socialization (legal counseling) regarding forms of dispute resolution in the community, especially using non-litigation methods. The public's interest in the material presented indicates that instruments to strengthen understanding of dispute resolution are really needed in people's daily lives. On the other hand, changes in societal paradigms in terms of dispute resolution will encourage the realization of complete legal order, both formal and material law so that a comprehensive legal development agenda can be realized.
Eksplorasi Pengetahuan Hukum Masyarakat Desa Tapulaga Kabupaten Konawe terhadap Kepemilikan Tanah Hasima, Rahman; Intan, Nur; Heryanti, Heryanti; Safiuddin, Sahrina; Ukkas, Jumiati; Saputra, Idris; Muchtasar, Rizal
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 2 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v4i2.24775

Abstract

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat mengenai pentingnya legalitas kepemilikan hak atas tanah dan prosedur pendaftaran hak milik atas tanah di Desa Tapulaga Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepemilikan tanah bagi masyarakat. Tahapan kegiatan yang akan dilakukan sebagai berikut: pertama, tahap persiapan yang meliputi Survei lokasi, Penetapan lokasi dan sasaran. Kedua, Tahap Pelaksanaan yang dilaksanakan dengan tes awal (pre-test) penyampian materi dan terakhir melakukan post-test pada akhir penyajian materi untuk menilai tingkat wawasan masyarakat terhadap materi yang telah disampaikan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk ceramah dan diskusi yang dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung dengan masyarakat. Hasil yang dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum di Desa Tapulaga Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum masyarakat terkait pentingnya legalitas kepemilikan hak atas tanah dan prosedur pendaftaran hak milik atas tanah yang terlihat dari 30 orang responden, pemahaman hukum masyarakat sebelum dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum sangat rendah sebesar 80% dan setelah kegiatan penyuluhan dilakukan mengalami peningkatan pemahaman masyarakat sebesar 70% untuk tingkat pemahaman tinggi, 20% tingkat pemahaman cukup, 10% tingkat pemahaman sedang dan dan tidak ada yang memiliki pemahaman rendah.Exploration of Legal Knowledge of the Tapulaga Village Community in Konawe Regency on Land OwnershipAbstract: The purpose of this service activity is to increase the community's legal understanding of the importance of the legality of land ownership and land title registration procedures in Tapulaga Village, Soropia District, Konawe Regency so as to provide legal certainty and legal protection of land ownership for the community. The stages of activities to be carried out are as follows: first, the preparation stage which includes site surveys, location determination and targets. Second, the Implementation Stage which is carried out with an initial test (pre-test) of material delivery and finally conducts a post-test at the end of material presentation to assess the level of public insight into the material that has been delivered. The method used in community service activities in the form of lectures and discussions carried out by face-to-face with the community. The results achieved in community service activities through legal counseling in Tapulaga Village, Soropia District, Konawe Regency show an increase in community legal understanding regarding the importance of the legality of ownership of land rights and procedures for registering land ownership rights which can be seen from 30 respondents, community legal understanding before legal counseling activities were carried out was very low at 80% and after counseling activities were carried out there was an increase in community understanding by 70% for a high level of understanding, 20% level of understanding is sufficient, 10% level of understanding is moderate and and no one has a low understanding.
Sosialisasi Pembuktian Penguasaan Tanah yang Tidak Memiliki Bukti Tertulis di Desa Sumbersari Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan Nur, Fuad; Ukkas, Jumiati; Intan, Nur; Sinapoy, Muhammad Sabaruddin; Afoeli, La Ode Muhammad Taufiq
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 1 No. 11 (2024): Januari
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v1i11.720

Abstract

Sosialisasi ini merupakan bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertujuan menjawab keresahan masyarakat di Desa Sumbersari terkait permasalahan pertanahan seperti masih adanya tanah yang belum memiliki bukti tertulis. Dalam pelaksanaannya, metode yang digunakan meliputi ceramah guna memberikan penjelasan langsung terkait materi sosialisasi dan dilanjutkan dengan dialog atau tanya-jawab yang memungkinkan masyarakat menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya dan menemukan solusi dari permasalahan pertanahan yang dihadapi. Ada pun hasil yang dicapai dalam kegiatan ini adalah sosialisasi terkait pembuktian penguasaan tanah yang tidak memiliki bukti tertulis sangat diperlukan oleh masyarakat pedesaan, hal ini terbukti dari antusiasme masyarakat di lokasi sosialisasi. Informasi menyangkut hukum pertanahan sangat mereka perlukan, terutama tentang pentingnya kegiatan legalitas formal terhadap hak atas tanah yang mereka miliki. Selain itu, adanya perubahan pola pikir dan sikap masyarakat Desa Sumbersari tentang pentingnya melakukan kegiatan legalitas formal terhadap hak atas tanah yang dimilikinya melalui pendaftaran tanah guna memberikan jaminan kepastian hukum dan dapat memberikan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah.
Penyuluhan Hukum Teknis Penyusunan Peraturan Desa Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Lebo Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Nur, Fuad; Ukkas, Jumiati; Afoeli, La Ode Muhamad Taufiq; Heryanti, Heryanti; Intan, Nur; Safiuddin, Sahrina; Tabiu, Ramadan
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 9 (2024): November
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i9.1536

Abstract

Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi aparat Pemerintah Desa terkait teknis penyusunan Peraturan Desa tentang Penertiban Hewan Ternak dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam hal usaha peternakan dan pemeliharaan ternak. Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum adalah dalam bentuk pemaparan materi (ceramah) dan dialog. Agar terlaksana dengan baik, penyuluhan hukum ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan: pertama tahapan persiapan, kedua tahap pelaksanaan, ketiga tahap evaluasi. Adapun hasil yang dicapai yaitu penyuluhan hukum yang terlaksana dengan baik dan telah menambah pengetahuan dan pemahaman yang mendasar bagi aparat Pemerintah Desa Lebo Jaya dalam hal penyusunan rancangan Peraturan Desa. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat Desa Lebo Jaya dalam hal kegiatan usaha peternakan dan pemeliharaan ternak yang sesuai dengan ketentuan. Selain itu, dengan adanya draft Rancangan Peraturan Desa Lebo Jaya tentang Penertiban Hewan Ternak diharapkan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan mengikuti alur penerbitan Peraturan Desa berdasarkan Permendagri No. 111 Tahun 2014 guna mendukung terciptanya ketentraman, ketertiban, serta kenyamanan di lingkungan Desa Lebo Jaya.
Penyuluhan Hukum Tentang Teknik Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Tanea Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Nur, Fuad; Afoeli, La Ode Muhammad Taufiq; Ukkas, Jumiati; Heryanti, Heryanti; Intan, Nur; Safiuddin, Sahrina; Sinapoy, Muhammad Sabaruddin
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 10 (2024): Desember
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i10.1743

Abstract

Pembentukan Peraturan Desa tidak saja bermakna sebagai upaya yuridis dalam memenuhi prinsip legalitas pemerintahan, melainkan juga sebagai sarana untuk mengkonversi kewenangan mengurus kepentingan desa dalam kerangka dan proyeksi pemerintahan yang otonom dan responsif. Melalui kegiatan ini telah memberi pemahaman kepada peserta penyuluhan terhadap dua aspek. Pertama, terbentuknya pemahaman dalam hal ketepatan merumuskan serta membentuk Peraturan Desa sesuai dengan urgensi pemberian wewenang dalam konsep pemerintahan desa. Kedua, dengan memahami teknik pembentukan Peraturan Desa akan membantu pihak yang berkepentingan untuk memaksimalkan pembentukan Peraturan Desa sehingga berkesesuaian dengan dimensi formil dan materil Peraturan Desa. Kegiatan ini telah memberi penguatan sistematis terhadap pembentukan Peratuan Desa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di lain sisi, masyarakat sebagai pihak yang mendapatkan kewajiban mematuhi Peraturan Desa atau pihak yang berkepentingan langsung dalam keberadaan Peraturan Desa dapat mengusulkan pembentukan Peraturan Desa yang dibutuhkan.
KEDUDUKAN HUKUM SURAT KETERANGAN TANAH DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH Anri, Andi Fini Rathi; Heryanti, Heryanti; Ukkas, Jumiati; Intan, Nur; Safiuddin, Sahrina
HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan Vol. 3 No. 1 (2024): HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53491/hunila.v3i1.1305

Abstract

The aim of this study is to examine the legal position of the Land Certificate Letter (SKT) within the land rights proof system and to assess its evidentiary strength. The research method employed is a descriptive qualitative approach with a normative framework, as it is deemed most suitable for analyzing the legal status of SKT in relation to land rights proof under applicable regulations. SKT is commonly used as preliminary evidence of physical possession of land. However, within the evidentiary system, it holds weaker legal weight compared to a land certificate issued by the National Land Agency (BPN). While SKT may be accepted as evidence in court during land disputes, it does not provide the same level of legal certainty as a land certificate. A land certificate serves as a more robust and legitimate proof of ownership, offering greater legal protection. SKT functions solely as an initial proof and basis for land registration. Consequently, despite its significant role in administrative procedures, SKT does not offer absolute legal protection and may be contested by parties holding stronger evidence of ownership. This study also underscores the importance of raising public awareness regarding the differences in legal strength between SKT and land certificates to ensure better understanding of the significance of land registration for legal certainty.