Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ius Constituendum Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton TENANG : Teknologi, Edukasi, dan Pengabdian Multidisiplin Nusantara Gemilang Sangia Nibandera Law Research (SNLR)
La Ode Awal Sakti
Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Konsep Keseimbangan Dalam Pemberlakuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif La Ode Awal Sakti
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol 7 No 4 (2021): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.979 KB) | DOI: 10.35326/pencerah.v7i4.1530

Abstract

Pembaharuan dalam sistem hukum pidana terkait penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dianggap perlu untuk dilakukan analisis konsep keseimbangan perlindungan pelaku dan korban tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan konsep keseimbangan perlindungan pelaku dan korban tindak pidana dengan adanya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Metode penelitian ini adalah normatif, menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. . Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pelaku tindak pidana mendapatkan perlindungan hukum diantaranya perkara diselesaikan di luar proses peradilan, terhindar dari perampasan kemerdekaan dan efek negatif yang ditimbulkan sistem peradilan pidana seperti dehumanisasi (menurunnya nilai kemanusiaan), prisonisasi (pengaruh pembelajaran kejahatan) dan stigmatisasi (cap jahat). Sedangkan perlindungan hukum terhadap korban diwujudkan dengan memulihkan keadaan seperti semula dengan cara mengembalikan barang kepada korban, mengganti kerugian korban dan biaya yang ditimbulkan serta memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukan. Pemberlakuan merupakan bentuk penyelesaian yang mampu melahirkan win-win solutions bagi semua pihak.
Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Korupsi Sebagai Wujud Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Aksan Akbar; La Ode Awal Sakti; Faisal Herisetiawan Jafar
Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No 2 (2023): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v8i2.6822

Abstract

This study aims to determine the implementation of criminal law enforcement against perpetrators of corruption in Indonesia today and the application of the concept of restorative justice in the settlement of corruption cases in the future. This research is important to do as input to the legislature in the formation of laws in the future. The type of research used is normative legal research. This research has a novelty value, namely examining the application of the concept of restorative justice in the settlement of cases of corruption to make the principle of justice fast, simple and low cost effective. This research has a focus on the study of the application of the concept of restorative justice in the settlement of corruption cases in realizing a simple, fast and low-cost trial. The results of this study are as follows: First, the enforcement of criminal law for perpetrators of corruption in Indonesia is currently absolutely carried out through the judicial process, meaning that every criminal act of corruption, whether the amount of state financial losses is large or small, must go through a judicial process that ends with a criminal decision. Second, the application of the concept of restorative justice in solving corruption cases in this study only focuses on corruption cases where the loss is relatively small, which is carried out by returning state financial losses, giving fines and carrying out social work for perpetrators which involve perpetrators in their implementation. government and law enforcement officials. The application of the concept of restorative justice in the settlement of cases of corruption in addition to maximizing returns on state financial losses resulting from corruption, is also to reduce the use of state finances which are far greater than the state financial losses resulting from criminal acts of corruption. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini dan penerapan konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dimasa yang akan datang. Penelitian ini penting dilakukan sebagai masukan kepada pihak legislatif dalam pembetukan hukum dimasa yang akan datang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini mempunyai nilai kebaruan yakni mengkaji penerapan konsep restoratif Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi untuk mengefektifkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Penelitian ini memiliki fokus kajian tentang penerapan konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini mutlak dilakukan melalui proses peradilan artinya setiap tindak pidana korupsi baik yang jumlah kerugian keuangan negara besar maupun kecil harus melewati proses peradilan yang berakhir dengan putusan pemidanaan. Kedua, penerapan konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dalam penelitian ini hanya memfokuskan perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya terbilang kecil yang dilakukan dengan cara pengembalian kerugian keuangan negara, pemberian denda dan pelaksanaan kerja sosial bagi pelaku yang mana dalam pelaksanaannya melibatkan pelaku, pemerintah dan aparat penegak hukum. Penerapan konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi selain memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara hasil korupsi, juga untuk mengurangi penggunaan keuangan negara yang jauh lebih besar daripada kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi.  
Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lade Sirjon; La Ode Awal Sakti
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v12i1.18017

Abstract

The background of this study is the renewal of national criminal law with the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Referring to the Aquo Law, there are several criminalizations of an act, including related to adultery offenses. Thus, it is necessary to analyze the criminalization of adultery offenses based on Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This study aims to explain the policy formulation of the criminalization of adultery offenses based on Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This study employs a descriptive-normative research method. The results of the study show that the criminalization of adultery offenses in the Criminal Code has several expansions compared to the old Criminal Code. The expansion of the adultery offenses includes the meaning of adultery, cohabitation, and incest. The basic reason for this criminalization is that the renewal of law (Criminal Code) must be oriented towards the basic ideas of the Five Principles (Pancasila), which contain the values/ideas of divinity (religious morals), humanity, nationality, democracy, and social justice. In addition, the renewal of criminal law should also be carried out by exploring and studying unwritten sources of law and values that live in society, including religious law and customary law.
Pelatihan Digital Printing sebagai Langkah Pemberdayaan Pemuda Kreatif Kelurahan Anaiwoi dalam Mewujudkan Ekonomi Kreatif Sarmadan; La Ode Awal Sakti; Muh Nurtanzis Sutoyo; Zubair Burhanuddin; Nanda Saputra
TENANG : Teknologi, Edukasi, dan Pengabdian Multidisiplin Nusantara Gemilang Vol. 1 No. 1 (2024): Juni
Publisher : TENANG : Teknologi, Edukasi, dan Pengabdian Multidisiplin Nusantara Gemilang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Digital printing telah menjadi salah satu teknologi yang memainkan peran penting dalam pengembangan industri kreatif dan bisnis modern. Berbagai artikel ini membahas aspek pengembangan keterampilan, teknologi, serta dampaknya terhadap kewirausahaan dan ekonomi masyarakat. Beberapa artikel fokus pada peningkatan keterampilan siswa dalam bidang desain grafis dan digital printing melalui pelatihan, yang memungkinkan siswa untuk terjun ke dunia usaha dengan lebih kompetitif. Artikel lain membahas penerapan teknologi digital dalam bisnis percetakan dan pemasaran digital untuk UMKM, yang memperlihatkan bagaimana transformasi digital membantu meningkatkan efisiensi, kualitas produk, dan jangkauan pasar. Studi ini mengungkapkan bahwa adopsi teknologi seperti CAD dan 3D printing tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga membuka peluang kewirausahaan baru, khususnya bagi usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, integrasi teknologi digital printing dan pemasaran digital berperan penting dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Optimization of PKK Anawoi Village in Increasing Digital Literacy and Coastal Tourism-Based Creative Industries: Optimalisasi PKK Kelurahan Anawoi dalam Meningkatkan Literasi Digital dan Industri Kreatif Berbasis Pariwisata Pesisir Sarmadan Sarmadan; La Ode Awal Sakti; Muhammad Nurtanzis Sutoyo; Zubair Baharuddin; Nanda Saputra
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 9 No. 1 (2025): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/dinamisia.v9i1.24990

Abstract

Kampoh Malasso – Kampung Bajo Anaiwoi is a floating village located in Anaiwoi Village, Tanggetada District, Kolaka Regency, Southeast Sulawesi Province. The majority of people in this floating village live by utilizing marine products, but limitations in business management and product marketing are the main obstacles in improving their standard of living. Seeing this condition, the USN Kolaka Community Partnership Program (PKM) Team tried to collaborate with the Anaiwoi Village PKK Team to help the local community through training and mentoring that focuses on aspects of management, product packaging, and digital marketing in order to increase literacy, development of MSMEs and creative industries based on coastal tourism. The PKM implementation method is divided into 5 stages, namely: socialization, training, application of technology, mentoring and evaluation, and program sustainability. This service resulted in several important achievements related to the level of empowerment of PKK partners in Anaiwoi Village, namely: 1) Increasing Managerial Knowledge: Training participants succeeded in improving their managerial skills, especially in preparing plans and managing PKK programs; 2) Improving Packaging Skills, where partners are skilled in packaging marine products and MSMEs, such as packaging for Malasso Dried Fish, Anaiwoi Green Banana, SaPa Ongol-Ongol (Coconut Sago), Fresh Smoothies, Malasso Village Krips (Cassava Chips), as well as digital printing creative industries (shirt screen printing, etc.); and 3) Improving Digital Marketing Skills: Partners are able to utilize digital technology to market their products more widely through websites and social media, as well as improve their skills in creating promotional content that has an impact on strengthening literacy at the same time.
Juridical Review by Public Prosecutors in the Criminal Justice System Dinda Dinda; La Ode Awal Sakti; Irabiah Irabiah
Sangia Nibandera Law Research Vol. 1 No. 1 (2024): Current Issues in Law Enforcement in Indonesia
Publisher : Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Constitutional Court Decision Number 20/PUU-XII/2023 states that article 30C letter h and explanation letter h of Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia are contrary to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 and have no binding legal force. So that this is considered contrary to the purpose of law and legal principles, namely the principle of equality before the law and the principle of equality of arms principle. Therefore, this encourages the author to analyze the concept of judicial review carried out by the Public Prosecutor who actually represents the victim and even the state. The writing of this thesis uses normative juridical research methods with methods of approaching laws and regulations, cases, historical and conceptual. This legal research found that the Criminal Procedure Code for victim protection has not been optimal compared to perpetrators of crimes, where the Criminal Procedure Code only identifies or tends to lead to perpetrators only. Then, with the decision of the Constitutional Court No. 20/PUU-XII/2023, it has the effect of closing the prosecutor's authority to be able to apply for review as a return of position to the convict.
Euthanasia Acts from the Perspective of Criminal Law and Human Rights Erika Romauli Nababan; Jusafri Jusafri; La Ode Awal Sakti; Irabiah Irabiah
Sangia Nibandera Law Research Vol. 1 No. 1 (2024): Current Issues in Law Enforcement in Indonesia
Publisher : Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Euthanasia in positive criminal law regulations in Indonesia has not been regulated firmly and specifically. And according to human rights, the act of euthanasia is a violation of a person's right to life. The act of euthanasia itself occurs because of the unbearable sufferinga person experiences due to a disease that has no hope of being cured. The patient or family will ask the doctor to carry out euthanasia because they have lost hope or the opportunity to be cured with other alternatives. Juridically, criminal law, the act of euthanasia is indirectly regulated in articles 304, 344 and 345 of the Criminal Code as well as articles 461 and 462 of Law number 1 of 2023 and in human rights the act of euthanasia is very contrary to a person'sright to life, the emergence of the act of euthanasia It has become a demand that euthanasia ispart of human rights, namely the right to die. This right to die is not regulated either in the 1945 Constitution, Law Number 39 of 1999, and the Universal Declaration of Human Rights. The new thing that can be stated is that the process of legislation and legal reform, especiallyregarding this action, must continue to be carried out based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, taking into account the religious and cultural normsthat apply in Indonesian society.
Juridical Review of Criminal Liability Perpetrators of the Obstruction of Justice in Office Order Pamuka Aisyah Perico Putri; Basrawi; La Ode Awal Sakti; Irabiah
Sangia Nibandera Law Research Vol. 1 No. 2 (2024): Various Law Enforcement Issues
Publisher : Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

An official order is an order given by someone who has power and position in an institution or institution. A valid official order is an official order given by someone who has the authority and the order is still in the realm of his work. The article governing official orders is contained in Article 51 of the Criminal Code. Obstruction of justice is an act that harms many parties, therefore anyone involved in obstruction of justice deserves to be punished according to applicable law. The research method used in writing this thesis is normative, namely examining laws and examining scientific papers that are in accordance with the problems that are the topic of making a thesis. The result of this research is that a person who commits an act of obstruction of justice in an official order can be given a penalty according to the provisions if with full awareness knows that the act is an act that has elements of a criminal offense and cannot be said to be obstruction of justice if the person concerned does not know at all that the order contains elements of a criminal offense. contains elements of a criminal offense.
Co-Authors Basrawi Basrawi Dinda Dinda Erika Romauli Nababan Faisal Herisetiawan Jafar Irabiah Irabiah Irabiah Jusafri Jusafri Lade Sirjon Muh Nurtanzis Sutoyo Muhamad Aksan Akbar Nanda Saputra Pamuka Aisyah Perico Putri Sarmadan Sarmadan Zubair Baharuddin Zubair Burhanuddin