Articles
<![CDATA[Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam (Meretas Ketidakadilan Politik Terhadap Kemanusiaan Manusia) ]]>
<![CDATA[Pristiwiyanto, Pristiwiyanto]]>
<![CDATA[ Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam Vol 4 No 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Manusia adalah fenomena yang senantiasa berproses mencari jalan kemanusiaanya. Realita belantara sosial merupakan tantangan terberat manusia dalam merefleksikan eksistensi dan supremasi dirinya. Mengingat gejala kemanusiaan merupakan paradigma multi kompleks dan multi dimensional. Gender sebagai ekspresi kesadaran filosofi sebagai hipotesis menjawab kompleksitas kemelut relasi sosial sesama pasangan jenis dan sahabat karir sehidup semati laki-laki dan perempuan. Konsepsi gender yang dipangang sebagai solusi ternyata merupakan sasaran empuk para konspirator politik, untuk mengeksploitasi secara sewenang-wenangan dan tanpa rasa keadilan atas rasa harkat dan martabat pasangan jenis tersebut. Krisis kemanusiaan mewarisi puing-puing kehancuran peradaban umat manusia hampir sepanjang sejarahnya. Menjadi alasan utama Allah sang Maha Penyayang menghadirkan Islam untuk menyelamatkan manusia. Islam sebagai ajaran mengenal fitrah kemanusiaan, jika dipahami dan diamalkan secara konsisten merupakan solusi komprehensif bagi manusia bila mampu disinergikan secara optimal dengan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual. Islam sebagai ajaran yang mampu menyentuh kesadaran manusia akan keterhinggaan diri, yang hanya dapat diatasi melalui kesadaran spiritual tentang hakikat ketakterhinggaan Allah. Berdasarkan kesadaran Islami inilah keadilan akan mereka, bila manusia mampu memposisikan diri dalam peran dan fungsi alamiah yang merupakan sunnatullah. Dimana manusia memaklumi keberadaan laki-laki dan perempuan dengan segala hakikat alamiahnya bukan merupakan kelemahan melainkan kekuatan mereka dalam menjalankan visi dan misi kemanusiaannya. Mengingat hakekat keadilan relasi gender terletak pada persamaan antara hak dan kewajiban. Laki-laki dan perempuan adalah manusia. Namun mereka berbeda dalam fungsi dan peran alamiahnya. Adalah suatu ketidakadilan jika suatu yang berbeda dipersamakan eksistensinya. Kata kunci : Gender, Islam, Politik, Perempuan]]>
<![CDATA[Fungsi Pencatatan Perkawinan Dan Implikasi Hukumnya ]]>
<![CDATA[Pristiwiyanto, Pristiwiyanto]]>
<![CDATA[ Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam Vol 11 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Fenomena yang terjadi di masyarakat tidak jarang menimbulkan masalah yang butuh solusi atau penyelesaian yang terintegrasi dengan baik. Kasus yang diangkat dalam tulisan ini adalah fenomena perkawinan yang tidak dicatatkan atau tidak didaftarkan pada pegawai pencatat nikah dan implikasi hukumnya yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Perkawinan yang tidak didaftarkan di dalam masyarakat masih sering kita jumpai, padahal perkawinan yang tidak didaftarkan implikasi hukumnya ada pihak-pihak yang dirugikan hak keperdataannya, meskipun dari aspek agama sah karena terpenuhinya syarat-syaratnya. Implikasi hukum yang muncul bisa berupa posisi hukum pihak perempuan yang lemah, status anak yang kelak akan dilahirkan, hak waris, harta waris dan lain-lain yang akan menjadi problem hukum bagi para pihak yang terkait. Perkawinan memang ada dua syarat yang harus dipenuhi supaya aman dan tidak ada pihak yang dirugikan. Kedua syarat itu ialah syarat materiil ,yaitu syarat yang telah ditentukan dalam agama terkait dengan perkawinan, sementara syarat yang kedua adalah syarat formil, yaitu bahwa perkawinan itu harus didaftarkan ke pegawai pencatat nikah sehingga posisi hukumnya kuat jika timbul persoalan hukum maka negara bisa memberi perlindungan dengan baik terhadap warganya karena status hukumnya jelas dan kuat disebabkan perkawinannya telah didaftarkan sehingga fungsi pencatatan nikah bisa memberi kepastian hukum dan para pihak posisi hukumnya tidak ada yang dirugikan.]]>
<![CDATA[Status Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan MK. NO. 46/PUU-VIII/2010 ]]>
<![CDATA[Pristiwiyanto, Pristiwiyanto]]>
<![CDATA[ Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam Vol 12 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Negara Indonesia merupakan negara hukum, yang mempunyai makna bahwa segala tindakan pemerintah dan rakyatnya selalu berdasarkan atas prosedur hukum resmi yang dibuat berdasarkan undang-undang.Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji undang-undang serta mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dimana putusannya bersifat final terkait undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena yang dikaji adalah putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 terkait perlindungan hukum status anak di luar perkawinan. Dampak dari putusan tersebut juga memberikan pepada peraturan lainnya, diantaranya UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, UU No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah status anak yang lahir di luar perkawinan memang telah memperoleh perlindungan hukum sehingga mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, tetapi dalam implementasinya masih banyak kendala yang harus diatasi karena implikasi dari putusan MK tersebut menuai pertentangan dan tidak mudah direalisasikan sehingga perlu adanya revisi terhadap peraturan-peraturan yang sudah tidak sesuai dengan putusan uji materi pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.]]>
<![CDATA[Ekonomi Syariah Solusi Krisis Keuangan Global ]]>
<![CDATA[Pristiwiyanto, Pristiwiyanto]]>
<![CDATA[ AL IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam Vol 8 No 1 (2020): Januari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ekonomi Syariah STAI Al-Azhar Menganti Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[kemajuan dalam teknologi informasi yang memperbesar gelombang krisis dan mempercepat penyebarannya ke negara lain. Alasan lain adalah perkembangan pesat dari sektor keuangan. Sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan mix economic yang berkembang berdasarkan pemikiran barat menunjukkan kegagalan dalam meningkatkan harkat hidup orang banyak terutama di negara-negara berkembang. Kekurangan yang dimiliki oleh setiap jenis sistem perekonomian tersebut menyebabkan munculnya pemikiran baru tentang sistem ekonomi syariah yang berkembang di negara yang mayoritas penduduknya beragama islam. Krisis ekonomi yang sedang melanda dunia secara global menjawab secara transparan kekuatan rapuh dari sistem ekonomi kapitalis. Munculnya sistem ekonomi syariah menjadi solusi yang tak terbantahkan dalam krisis keuangan global. Pilar-pilar prinsip yang dimiliki oleh sistem ekonomi syariah dapat mendukung dan memperkuat perekonomian. Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang tidak dimiliki ekonomi konvensional merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi krisis ekonomi global.]]>
<![CDATA[Anak Berhadapan Hukum Dalam Perspektif Restorative Justice ]]>
<![CDATA[Pristiwiyanto, Pristiwiyanto]]>
<![CDATA[ ZAHRA: Research and Tought Elementary School of Islam Journal Vol 1 No 1 (2020): ZAHRA: Research And Tought Elmentary School Of Islam Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37812/zahra.v1i1.69
<![CDATA[Children are the mandate and blessings of God Almighty, which is inherent in their dignity and dignity as whole human beings. A country representing an institution / institution that is responsible for meeting the financial needs of its people should be able to make a budget that can realize the protection and welfare of children in the form of good health protection from philosophical aspects, right from sociological aspects, and correct from normative aspects of solving and protection of children in conflict with the law. Children who are dealing with the law are very vulnerable to handling that is not in accordance with the child's psychology or psychology. To decide the need for conflict with children to correct cases of crime / conflict with the law. Crimes are against the law Crimes are often followed up by experts Criminal prosecutions of double-edged double-edged swords or there are other debates saying the murder law will slice their own flesh wrong compilation in its application. the laws that children do often cause legal problems. Law enforcement officials are often absent in the action against lawsuits committed by children. Regulations taken in handling cases of children are often distorted and not involved by the authorities in the field, so it happens with children's rights and does not damage the child's future.]]>
<![CDATA[Studi Kasus Tentang Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Lembaga Pendidikan Islam Al-Azhar Tingkat SMA ]]>
<![CDATA[Pristiwiyanto, Pristiwiyanto]]>
<![CDATA[ FATAWA: Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol 1 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Pendidikan Agama Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to describe the implementation of Pancasila values ​​at the high school level Al-Azhar Islamic education institution. The data source of this research is a team of student teachers and students of Al-Azhar High School, Menganti-Gresik. This type of research is a case study. For taking respondents using sampling techniques. Data collection techniques using observation, interview, and documentation methods. The data analysis in this study used a qualitative descriptive analysis. The results of this study indicate that: (1) SMA Al-Azhar, Menganti-Gresik has implemented the values ​​of Pancasila through school culture, namely religious character, discipline, social care, environmental care, tolerance, national spirit and democracy; (2) the role of schools in shaping the character of students is very large, because in the school culture there are values ​​and beliefs as well as basic assumptions that aim at creating a learning community and supporting improvements in school quality; (3) there are several obstacles, especially the low Pancasila values ​​in each student]]>
<![CDATA[Psikoterapi Islami Ala Pondok Pesantren Suryalaya Surabaya Sebagai Alternatif Penyembuhan Depresi Korban Penyalahgunaan Narkotika ]]>
<![CDATA[Pristiwiyanto, Pristiwiyanto]]>
<![CDATA[ Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam Vol 4 No 1 (2010): Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Agama Islam Al Azhar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37812/fikroh.v4i1.12
<![CDATA[Anak yang stres karena berbagai macam persoalan, mudah terjebak penyalahgunaan narkotika. Mereka menganggap dengan mengkonsumsi narkotika dapat melupakan permasalahan yang dihadapi, padahal justru akan menambah permasalah baru yang lebih parah yaitu depresi. Untuk mengatasi permasalahan depresi mental akibat korban penyalahgunaan narkotika tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan agama, karena agama dapat diperankan sebagai psikoterapi depresi mental korban penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut telah dibuktikan oleh pondok pesantren Suryalaya Surabaya dalam menangani anak bina yang mengalami depresi mental akibat mengkonsumsi narkotika. Masalah ini ditulis berdasarkan hasil penelitian di Pondok Pesantren Suryalaya Surabaya dengan tujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi dalam kasus rehabilitasi sosial depresi mental korban penyalahgunaan narkotika di pondok pesantren tersebut. Dan pertanyaan yang akan dijawab adalah apa program utama Pondok Pesantren Suryalaya dalam penyembuhan depresi mental korban penyalahgunaan narkotika? Bagaimana langkah-langkah penyembuhan yang dilakukan di Pondok tersebut? Kata kunci : Psikoterapi Islam, depresi mental korban narkotika, penyembuhan.]]>
<![CDATA[Fungsi Pencatatan Perkawinan Dan Implikasi Hukumnya ]]>
<![CDATA[Pristiwiyanto, Pristiwiyanto]]>
<![CDATA[ Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam Vol 11 No 1 (2018): Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Agama Islam Al Azhar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37812/fikroh.v11i1.33
<![CDATA[Fenomena yang terjadi di masyarakat tidak jarang menimbulkan masalah yang butuh solusi atau penyelesaian yang terintegrasi dengan baik. Kasus yang diangkat dalam tulisan ini adalah fenomena perkawinan yang tidak dicatatkan atau tidak didaftarkan pada pegawai pencatat nikah dan implikasi hukumnya yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Perkawinan yang tidak didaftarkan di dalam masyarakat masih sering kita jumpai, padahal perkawinan yang tidak didaftarkan implikasi hukumnya ada pihak-pihak yang dirugikan hak keperdataannya, meskipun dari aspek agama sah karena terpenuhinya syarat-syaratnya. Implikasi hukum yang muncul bisa berupa posisi hukum pihak perempuan yang lemah, status anak yang kelak akan dilahirkan, hak waris, harta waris dan lain-lain yang akan menjadi problem hukum bagi para pihak yang terkait. Perkawinan memang ada dua syarat yang harus dipenuhi supaya aman dan tidak ada pihak yang dirugikan. Kedua syarat itu ialah syarat materiil ,yaitu syarat yang telah ditentukan dalam agama terkait dengan perkawinan, sementara syarat yang kedua adalah syarat formil, yaitu bahwa perkawinan itu harus didaftarkan ke pegawai pencatat nikah sehingga posisi hukumnya kuat jika timbul persoalan hukum maka negara bisa memberi perlindungan dengan baik terhadap warganya karena status hukumnya jelas dan kuat disebabkan perkawinannya telah didaftarkan sehingga fungsi pencatatan nikah bisa memberi kepastian hukum dan para pihak posisi hukumnya tidak ada yang dirugikan.]]>
<![CDATA[Problematika Penegakkan Hukum Dan Arah Kebijakan Pembangunan Sistem Hukum ]]>
<![CDATA[Pristiwiyanto, Pristiwiyanto]]>
<![CDATA[ Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam Vol 9 No 1 (2016): Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Agama Islam Al Azhar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37812/fikroh.v9i1.45
<![CDATA[Berbicara tentang penegakkan hukum, maka tidak bisa terlepas dari tiga aspek yang selalu mengikuti, yaitu aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Substansi hukum terkait bagaimana materi hukum itu benar-benar netral dari kepentingan-kepentingan politis yang sifatnya sesaat dan pragmatis karena hukum (undang-undang) pada dasarnya adalah produk politik sehingga tidak boleh mengabdi pada politik/kekuasaan, tapi hukum harus mengabdi pada keadilan.Struktur hukum terkait erat dengan para aparat penegak hukum, untuk menegakkan hukum secara adil dibutuhkan aparat yang berintegritas,tegas, berani dan jujur serta mempunyai komitmen yang kuat untuk menegakkan keadilan.Sedangkan untuk aspek budaya hukum terkait dengan perilaku masyarakat terhadap implementasi hukum itu sendiri apakah budaya yang ditampilkan taat dan patuh pada hukum atau malah sebaliknya. Atas semua problem tersebut menjadi suatu keniscayaan harus ada suatu arah kebijakan pembangunan sistem hukum yang benar-benar terintegrasi dengan baik.]]>
<![CDATA[Pancasila Dalam Kajian Filsafat: Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi ]]>
<![CDATA[Pristiwiyanto, Pristiwiyanto]]>
<![CDATA[ FATAWA: Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol 1 No 2 (2021): FATAWA: Jurnal Pendidikan Agama Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Pendidikan Agama Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37812/fatawa.v1i2.448
<![CDATA[Pancasila as the basis of the state of the Republic of Indonesia, its existence is very interesting to study from a philosophical aspect because before the existence of the Indonesian state, the Indonesian people in the pattern of life were still ethnic groups and the form of government was kingdoms that had their own territories and powers. Under these conditions, it is very difficult to find a philosophy for the formation of a country if it is not actually found a basic philosophy of the state that fulfills and provides protection for every tribe in the archipelago at that time. After independence, it turned out that a country with the spirit of unity was established, namely the unitary state of the Republic of Indonesia and the Pancasila as the basis of the state was established/ratified. This study from the philosophical aspect is interesting because it can determine the extent to which the philosophical aspects of Pancasila are formulated and fulfilled so that the existence of Pancasila is still relevant today. The characteristics of philosophy which are fundamental and deep, systematic, conceptual and holistic/wholesome are the basis when formulating the values ​​of Pancasila so that the truth value is very deep and universal. The approach used in this paper is a literature study with references to several books related to philosophy and Pancasila books. The results of the study in this writing fulfill the characteristic aspects of philosophy and its foundations, namely ontology, epistemology and axiology.]]>
