Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.657
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Volkgeist Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Lex Generalis Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum International Journal of Humanities Education and Social Sciences Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) NALAR: Journal Of Law and Sharia SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Law and Justice Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Journal of Transcendental Law Journal of Excellence Humanities and Religiosity Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Teras Pengabdian Masyarakat
Firmanto, Taufik
Universitas Muhammadiyah Bima
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Kiprah Dan Usaha Muhammadiyah Mewujudkan Negara Hukum Indonesia Sebagai Negeri Baldatun Thoyibatun Warobbun Ghofur Taufik Firmanto; Gufran Sanusi
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 2 (2020): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/fundamental.v9i2.25

Abstract

Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum dengan kajian kiprah dan usaha Muhammadiyah mewujudkan negara hukum indonesia sebagai negeri baldatun thoyibatun warobbun ghofur. Tujuan dari artikel ini diharapkan tumbuh diskusi lebih serius dan upaya implementatif mewujudkan negara hukum Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, sebagaimana konsep negeri baldatun thoyibatun warobbun ghofur yang menjadi semangat pengabdian Muhammadiyah. Metode yang digunakan dalam penelitian artikel ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan beberapa pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan. Simpulan artikel ini menyajikan bahwa dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, Gerakan Muhammadiyah telah mendampingi Negara Hukum Republik Indonesia, sejak dari meraih kemerdekaan, mempersiapkan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, hingga saat ini menjaga dan merawat bangsa yang besar ini agar tetap bersatu dan berdaulat. Namun mesti disadari bahwa hingga saat ini, bangsa Indonesia masih berkutat menjalankan negara hukum formal. Sebagai negara hukum, bangsa ini lebih sibuk dengan prosedur formalitas, menegakkan hukum namun justeru abai pada esensi tujuannya untuk kemanusiaan dan kesejahteraan. Untuk itu bangsa ini perlu lebih fokus pada cita-cita kemerdekaan dan tujuan bangsa mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam semangat mewujudkan baldatun thoyyibatun wa rabbhun ghaffur.
Pelaksanaan Tugas Polri Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Iswidodo -; Taufik Firmanto; Muhammad Amin
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 2 (2021): Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v10i2.56

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk meninjau dan menganalisis pelaksanaan tugas Polri guna mendukung penerapan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 dalam rangka terwujudya situasi kamtibmas yang kondusif. Metode yang digunakan dalam penelitian dan penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan beberapa pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitian hukum, antara lain; pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus, pendekatan analisis, dan pendekatan historis. Hasil temuan menunjukkan bahwa sesuai fungsinya, Polri telah melaksanakan tugas guna mendukung penerapan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 dalam rangka terwujudya situasi kamtibmas yang kondusif. Hal tersebut dilaksanakan dengan cara antara lain: Pertama, preventif: menerbitkan STR untuk panduan anggota melaksanakan Tindakan-tindakan pada masa pandemi dan masa transisi Normal Baru, Binmas, Sabhara, Lalu Lintas dan satker-satker lainnya terlibat aktif memberikan informasi dan penyadaran pada masyarakat. Bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan memanfaatkan teknologi, misalnya dengan CCTV, drone, aplikasi-aplikasi online. Merangkul masyarakat dengan humanis, sehingga masyarakat yang terdampak Covid-19 secara kesehatan maupun secara ekonomi dapat survive. Kedua: preemtif: melakukan patrol-patroli dan razia-razia untuk mencegah kejahatan. Ketiga: penegakan hukum sebagai upaya terakhir bagi orang-orang yang melakukan perlawanan meski melanggar, termasuk memerintahkan pengendara motor dan mobil untuk putar balik karena larangan mudik Lebaran.
Ius Constituentum Election Courts in Indonesia Ahead of National Simultaneous Elections Taufik Firmanto; Sukirman Sukirman
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 6 No 2 (2022): JUNE
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Prior to the Implementation of National Simultaneous Elections in Indonesia, Ius Constituents of the Election Court. The purpose of this research is to examine the Election Court's Ius Constituendum in Indonesia, precisely how this Special Court is based on the PTUN environment and is placed in each province capital. This study employs normative juridical research, which is concerned with applying rules or norms in positive law. With a legal perspective (statute perspective), a conceptual perspective (conceptual perspective), and a case perspective (case approach). The results of this study show that the institution of a special election court/election in line with the democratic rule of law principles is necessary, as indicated by the following options: Establishment of a special election court/election inside the Administrative Court, to be known as the Election Court. The Administrative Court houses this Special Court, which is located in each province's capital. This Court has the jurisdiction to hear and determine Election Results Disputes, Election/Pilkada Crimes, and analyze and adjudicate Election Administration/Election Disputes. The Administrative Court houses this Special Court, which is located in each province's capital. This Court has the jurisdiction to hear and determine Election Results Disputes, Election/Pilkada Crimes, as well as to analyze and adjudicate Election Administration/Election Disputes. The Administrative Court houses this Special Court, which is located in each province's capital. This Court has the jurisdiction to hear and determine Election Results Disputes, Election/Pilkada Crimes, as well as to analyze and adjudicate Election Administration/Election Disputes.
Culture Of Law: Transcendental Approach Ridwan Ridwan; Taufik Firmanto; Arief Budiono
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v11i2.91

Abstract

Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk membuat analisis perpskriptif terhadap tatanilai yang menjadi kultur hukum dengan menggunakan pendekatan transcendental.Metodologi: Penelitian ini merupupakan jenis penelitian hukum normative. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis, dimana hukum dimanakan sebagai kumpulan nilai, asas-asas dan moral yang memiliki misi suci kebenaran, dan keadilan.Temuan Utama: Agar hukum benar-benar menjadi mutiara, dan tempat persemaian kebenaran yang mengemban misi suci, maka ada beberapa tatanilai yang dibutuhkan dalam membangun kultur hukum (kesadaran hukum), yakni hukum harus menjadi alat integrasi social, sarana yang meningkatkan kualitas idividu, berhukum harus dipandu oleh standar moral, keadilan menjadi mahkota hukum, dan hukum harus mampu mendorong pembebasan. Penerapan penelitian ini: Hasil pemikiran ini dapat menjadi alternative pemikiran tata nilai dalam membangun kultur hukum oleh pengemban hukum dan masyarakat luas.Kebaruan/Originalitas dari penelitian ini: Kebaruan dari pemikiran ini adalah perspektif baru dalam kultur hukum dengan pendekatan transendental, berupa nilai yang yang menjadi kultur hukum yang dielaborasi dari berbagai pemikiran.Kata Kunci: Kultur, Hukum, Transendental, Tatanilai.
Konstitusionalitas Penundaan Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024 Taufik Firmanto
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i1.143

Abstract

Artikel ini merupakan hasil penelitian atas isue penundaan pemilu serentak nasional tahun 2024. Isue hukum ini berkembang memanas seiring suhu politik-hukum Indonesia yang terus meningkat. Diskursus penundaan pemilu bergema sejak tahun 2022 didengungkan oleh kalangan elit dengan berbagai skenario subjektif dan tidak rasional, bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi, dimana salah satu ciri pemilu demokratis adalah penyelenggaraan pemilu secara periodik/ berkala. Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan regulasi yang mengatur periodesasi/keberkalaan pemilu, serta menganalisis isue konstitusionalitas penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan antara lain; pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan filsafat. Hasil/temuan penelitian ini, bahwa pengaturan perihal periodesasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia setiap lima tahun telah diatur secara tegas dalam pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan juga Pasal 7 ayat (1) yang memberikan batasan bahwa Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama lima tahun, hanya dapat untuk dua kali masa jabatan. Penundaan pemilu hanya dapat dilakukan pada situasi/kondisi hal ikhwal kegentingan yang memaksa, atau adanya ancaman/gangguan yang sifatnya luar biasa (extra ordinary). UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur perihal penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan Presiden, sehingga setiap gerakan penundaan pemilu/ penambahan masa jabatan Presiden merupakan gerakan yang inkonstitusional. Secara subtansif, penundaan Pemilu 2024 dianggap mengkhianati amanat reformasi, pelecehan terhadap konstitusi (contempt of the constitution), dan merampas hak rakyat. Penundaan Pemilu tanpa alasan extra ordinary akan berdampak pada delegitimasi pemerintah, instabilitas nasional, dan menjadi preseden buruk untuk demokrasi Indonesia.
PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI MENTIMETER UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DIRI SISWA DI SMKN 1 DONGGO Hadijah Hadijah; Syamsuddin Syamsuddin; Taufik Firmanto; Aman Ma’arij; Gufran Gufran
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2023): Volume 4 Nomor 4 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i4.18519

Abstract

Donggo Barat mempunyai tantangan khusus seperti kurangnya fasilitas pendidikan modern yang terbatas dengan akses teknologi atau sumber daya. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi cara siswa belajar dan mengembangkan rasa percaya diri dalam belajar bahasa Inggris. Dengan adanya masalah tersebut tim mengadakan pelatihan pengunanaan mentimeter yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam berbahasa inggris. Metode pelaksanaan melalui beberapa tahapan antara lai observasi, persiapan materi, pembuatan kuis menggunakan mentimeter, sesi interakti, dan evaluasi hasil. Hasil yang ditemukan dari pelatihan ini antara lain; 1) Meningkatkan Partisipasi Siswa, melalui Mentimeter, siswa di SMKN I Donggo aktif berpartisipasi dalam pembelajaran bahasa Inggris. 2) Peningkatan Kemampuan Berbicara, sesi pelatihan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbicara dalam bahasa Inggris secara rutin. 3) Fitur umpan balik real-time dari Mentimeter membuat siswa untuk melihat respons mereka secara langsung. Ini memberikan motivasi tambahan dan memperkuat rasa percaya diri mereka karena mereka dapat melihat kemajuan mereka sendiri. Jadi dapat di simpulkan bahwa pelatihan dengan menggunakan aplikasi Mentimeter di SMKN I Donggo telah membawa manfaat positif dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam berbicara bahasa Inggris. Pendekatan yang interaktif dan mendukung ini tidak hanya meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan mendukung.
Transition Of Authority Judicial Institutions Simultaneous National Elections 2024 Salahudin Pakaya; Roy Moonti; Yusrianto Kadir; Taufik Firmanto
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 3 No 2 (2023): IJHESS OCTOBER 2023
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v3i2.496

Abstract

The decision of the Constitutional Court No. 97/PUU-XI/2013 resulted in changes in the function and authority of the judicial institution that adjudicates Pilkada. The Constitutional Court's decision then gave birth to Article 157 of Law No. 10 of 2016 Amending Law No. 8 of 2015 (Pilkada Law) which contains provisions for the establishment of a special election judicial body that will hear disputes over the results of simultaneous national elections in 2024. However, the establishment of a special election judicial body mandated by the Pilkada Law still faces juridical obstacles if it is linked to Law 48 of 2009 concerning Judicial Power, and laws governing judicial bodies under the auspices of the Supreme Court, especially the general and state administrative courts. Another juridical problem is the Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022 which states that the phrase "until a special judicial body is established" in Article 157 paragraph (3) of the Pilkada Law does not have binding legal force. So that the Constitutional Court's decision can be interpreted as a sign of defining the Constitutional Court as a permanent judicial institution to hear disputes over Pilkada results. This research uses normative research methods as a characteristic of legal research, using statute law approaches, expert opinions. The purpose of this research is to search and find the right norms and have legal arguments in determining the right judicial institution authorized to hear disputes over the results of the 2024 simultaneous regional elections.
Bima Regional Government Policies in The Economic Development of Persons With Disabilities Perspective Inclusive Economic Development Index Junaidin; Ridwan; Taufik Firmanto; Gufran Sanusi; Ainun Wulandari; Nuratika; Firdaus; Nuruzzakiyah Salsabila
Law and Justice Vol. 8 No. 1 (2023): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v8i1.2134

Abstract

Artikel ini merupakan hasil penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah Kota Bima dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Penyandang Disabilitas dari Perspektif Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Normatif. Beberapa pendekatan digunakan, termasuk pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan filosofis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan analitis. Kebaruan penelitian ini adalah pengungkapan kebijakan pemerintah daerah Kota Bima dalam mengembangkan ekonomi penyandang disabilitas dari perspektif indeks pembangunan ekonomi inklusif yang sebelumnya belum pernah ditemukan. Diskusi menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Bima belum sepenuhnya mampu memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di sektor pembangunan ekonomi. Indikasinya adalah masih banyak penyandang disabilitas yang tersebar di berbagai tempat dalam kondisi sulit. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka terpaksa mengemis dan mengharap belas kasihan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Kondisi seperti ini bertentangan dengan tujuan mencapai indeks pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. Kesimpulan, kebijakan pemerintah daerah Kota Bima dalam pengembangan ekonomi bagi penyandang disabilitas dapat mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia, namun hal ini belum diimplementasikan secara optimal. Tidak ada kebijakan konkret dari pemerintah daerah yang dapat mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyandang disabilitas untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Begitu pula, upaya pemerintah daerah Kota Bima dalam mengembangkan ekonomi penyandang disabilitas dari perspektif indeks pembangunan ekonomi inklusif belum diimplementasikan secara optimal. Kebijakan ekonomi yang tidak diimplementasikan secara optimal mengakibatkan kualitas hidup penyandang disabilitas lebih rendah dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya.     This article is the result of research on Bima City Regional Government Policy in Efforts to Develop the Economy of Persons with Disabilities from the Inclusive Economic Development Index Perspective. The method used in this research is the Normative Law research method. With several approaches used, including approximation Legislation, conceptual approach, philosophical approach, comparative approach, and analytical approach. The novelty of this research is the revelation of the Bima City regional government's policy in developing the economy of people with disabilities from an inclusive economic development index perspective that has never been found before. The discussion shows that the regional government of the city of Bima has not been fully able to fulfill the rights of persons with disabilities in the economic development sector. The indications are that there are still quite a lot of people with disabilities scattered in various places in dire conditions. In their daily lives they are forced to beg and expect mercy from others to fulfill their daily needs. Conditions like this are contrary to the goal of achieving an inclusive economic development index in Indonesia. Conclusion, local government policy Bima City in its economic development for people with disabilities can influence increased economic growth and the quality of human resources, however this has not been implemented optimally. There are no concrete policies from the regional government that can support increasing the capacity of human resources for people with disabilities to reduce poverty and inequality. Likewise, the Bima City regional government's efforts to develop the economy of people with disabilities from the perspective of the inclusive economic development index have not been implemented optimally. Economic policies that are not implemented optimally result in a lower quality of life for people with disabilities compared to other members of society.  
Forest Damage on Sumbawa Island West Nusa Tenggara in an Ecological Justice Perspective M. Yahya; Ridwan Ridwan; Taufik Firmanto; Ainun Wulandari; Gufran Gufran; Sukirman Sukirman; Adnan Adnan; Muhammad Amin
Journal of Transcendental Law Vol. 6 No. 1 (2024): Journal of Transcendental Law
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jtl.v6i1.2357

Abstract

This article is the result of legal research that analyzes forest destruction on Sumbawa Island, West Nusa Tenggara from the perspective of ecological justice, focusing on the concept of ecological justice in forest management on Sumbawa Island, and policies on forest utilization on Sumbawa Island with the corn industry program which actually resulted in a crisis. environment in the form of forest destruction. The purpose of this study was to analyze forest destruction on Sumbawa Island, West Nusa Tenggara Province from the perspective of Ecological Justice, by conducting an analysis of forest management policies on Sumbawa Island. The method used in this study is a normative research method with a conceptual approach, statutory approach, conceptual approach, comparative approach, and analytical approach. The results of this study indicate that there has been massive forest destruction, for this reason the application of the concept of ecological justice in forest management on Sumbawa Island still needs to be implemented massively. This departs from the fact that massive forest destruction (natural exploitation) and/or environmental damage continues to occur, but an effective settlement of environmental cases has not yet been found. Likewise with the forest utilization policy on Sumbawa Island which still really needs a concrete role from the government and also the regional government of NTB . For the sake of realizing ecological justice, it cannot be separated from the role of the government as an institution authorized to implement laws and regulations. As the government as the guardian and/or executor of the law on the protection and management of the environment provides a sense of fairness in managing the environment. Keywords: Ecological Justice; Deforestation; West Nusa Tenggara; Sumbawa Island.
Strategi Pemanfaatan Digital Marketing Melalui Google My Business Pada UMKM di Kecamatan Parado) Nursani; Zara Avila, Dea; Akbar, Muhammad; Firmanto, Taufik; Faiza, Nur; Mulya, Khas Sukma; Amelia, Rizky
SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2 No 3 (2023): Sewagati: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/sjpm.v2i3.49

Abstract

Melalui hasil observasi dan wawancara dengan mitra UMKM, terungkap bahwa aktivitas pemasaran yang mereka lakukan masih terbatas pada metode word of mouth, tanpa memanfaatkan potensi media pemasaran baik secara offline maupun online. Produk-produk UMKM hanya dipamerkan di depan rumah tanpa disertai strategi pemasaran yang memadai. Dalam upaya meningkatkan keberlanjutan UMKM, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menghadirkan UMKM secara online, memungkinkan mereka lebih mudah ditemukan oleh calon pelanggan melalui platform internet. Dengan demikian, diharapkan kegiatan ini dapat membantu UMKM mengoptimalkan potensi pemasaran digital dan meningkatkan daya saing mereka di pasar yang semakin terdigitalisasi.
Co-Authors -, Iswidodo Adnan Ainun Wulandari Ainun Wulandari Alkhair Alkhair Aman Ma’arij Andi Andi Arief Budiono Arifin, Anas - Darmin Darmin, Darmin Dea Zara Avila Dea Zara Avila Erham Faisal, Adi Al Firdaus Firmansyah, Muhd Gufran Gufran Gufran Sanusi Gufran, Gufran Hadijah Hadijah Hardinandar, Fajrin Hikmah Hikmah Ihlas Ihlas Iksan Iksan Ilyas Indrayana, Bima Irfan Ardiansyah Israjunna Iswidodo - Junaidin Kasmar Kasmar, Kasmar Khas Sukma Mulya Kusuma Wijaya, Edi M. Noris M. Yahya Ma'arij, Aman Ma'arij, Amar Masrin Masrin Miskun Miskun Muhamad Amin Muhammad Akbar Muhammad Amin Munir Nastion Nastion Nur Faiza Nur Husnul Khatimah Nuratika Nursani Nursani Nursani Nuruzzakiyah Salsabila Purdiawan Putra, Wira Ridwan Ridwan Ridwan, Ridwan Rizky Amelia Rosmiati Rosmiati Roy Moonti RR. Ella Evrita Hestiandari Sahidah Sahidah Sahrul Ramadhan Salahudin Pakaya Sanusi, Gufran Saputri, Ika Sukirman Sukirman Sukirman Suyandi Permata Syamsuddin Vemansyah, Bimo Yusrianto Kadir Zuhrah Zuhrah