Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

KEABSAHAN PERCERAIAN YANG DILAKUKAN DENGAN PESAN MELALUI MEDIA TELEPON Yaqin, Husnul
Mimbar Keadilan Vol 12 No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v12i2.2384

Abstract

Perkembangan Teknologi informasi (TI) abad XXI sangat pesat dan menduduki lini kehidupan. Terutama dalam komunikasi yang berbasis kemudahan dalam melakukan hubungan seseorang secara langsung. Konteks dalam Hukum Islam ini yang bersifat universal (umum), sehingga dengan kaidah ushul fikih itu sendiri, bahwa hukum tersebut akan berubah dengan perubahan zaman dan perubahan tempat. Permasalahannya, hukum positif di Indonesia sekarang ini belum mengatur spesifik kaidah perkawinan yang melalui alur telekomunikasi, dalam praktek perkawinan yang berlaku di dalam masyarakat, banyak bermunculan hal baru bersifat ijtihad, karena dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada aturan yang khusus untuk mengatur hal tersebut. Kasus-kasus perceraian dewasa ini sudah menjadi fenomena sosial yang menggejala dalam masyarakat. Bahkan tingkat perceraian mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Adanya dominasi suami terhadap istri dalam hal thalak sangat kuat dan istri seakan menjadi pihak yang lemah, menjadikan sebuah perceraian (thalak) sebagai suatu fenomena yang wajar dan dapat dilakukan dengan mudah. Lebih lanjut sering dengan perkembangan teknologi komunikasi pada saat ini, ada satu persoalan yang muncul dalam masalah ini, yaitu ucapan thalak tersebut tidak diikrarkan secara langsung oleh suami kepada istri, tetapi hanya gadget seperti melalui SMS atau Email dan semacamnya. Dari perkembangan teknologi yang begitu pesat guna membantu dan mempermudah berbagai urusan komunikasi sesama manusia, sampai kemudian masuk ke masalah perkawinan dengan alasan yang cukup signifikan, tentunya permasalahan ini memerlukan payung hukum yang tegas guna mengatur dengan melihat aspek masalah dan mencari solusinya.
LEXICAL RELATION ANALYSIS REFERRING TO MUSLIMS ON DONALD TRUMP’S SPEECH; BAN ALL MUSLIMS TRAVEL TO UNITED STATES OF AMERICA YAQIN, HUSNUL
LANGUAGE HORIZON Vol 6, No 1 (2018): Volume 6 tahun 2018
Publisher : LANGUAGE HORIZON

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This research reviews Donald Trump?s dictions which refer to Muslims in his campaign speech. He keeps arguing that terrorism attacks in America are mostly performed by Muslims which leads to be one of his campaign concerns on banning Muslims travel to America. It becomes issue of debate over the world since the policy program hits sentimental field. Thus, knowing how the tight-loose expression level of them turns to be the interest of this study. The study focuses on semantic relation theory by Riemer and uses qualitative method to reveal the goal. There are various lexical relation terms arise over Donald Trump?s dictions to refer Muslims. They provide variant meanings which can be variation terms to use by speaker. Those terms come over four lexical relations, Antonym, Synonym, Meronym and Hyponym. Donald Trump tended to use tighter meaning words to address Muslims. Hyponymy covers more semantic components than others on componential analysis which indicates looser meaning among others. While in turn, Donald Trump should not use antonymy form to avoid misunderstanding on his audiences. It also indicates tighter meaning since it mostly does not cover any component.
Education Management in the Qur'an Perspective Husnul Yaqin; Hasni Noor
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 5, No 1 (2022): Budapest International Research and Critics Institute February
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i1.3959

Abstract

This study aims to determine the management of education from the perspective of the Qur'an. This study uses a qualitative method with a literature study approach. The result of this research is that management is a process of utilizing all resources through other people and working with them. The process is in order to achieve common goals effectively, efficiently, and productively. The principles of educational management according to the Qur'an include sincerity, honesty, trustworthiness, fairness, responsibility, dynamic, practical, flexible, selective, effective and efficient, open, cooperative and participatory, giving warnings, giving instructions and directions. The conclusion of this research is henceforth, management functions like planning, organizing, mobilizing, and supervising. This function is a process that must be carried out by all parties involved in an organization. These functions will determine the success or failure of management performance.
Reducing the Divorce Rate in the Religious Courts Through Cultivating Egalitarian Relationships Na’mah, Ulin; Rachmatulloh, Mochammad Agus; Yaqin, Husnul; Qamaria, Rezki Suci
Khazanah Hukum Vol 6, No 1 (2024): Khazanah Hukum Vol 6, No 1 April (2024)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v6i1.34368

Abstract

The income factor is often the reason for divorce by petition, a phenomenon of high divorce rates in Indonesia. Furthermore, this problem has resulted in various analytical results. It is very embarrassing that all these analyses tend to blame one party, namely that often, the wife is blamed without presenting writings about wise efforts to resolve relationship problems that lead to mutualism. Apart from that, previous researchers were still trapped in understanding the husband-and-wife relationship as a relationship that was nothing more than a matter of the rights and obligations of husband and wife, which were considered absolute. Even though the perspective of interdependence as something prescribed in Islam has begun to be discussed, there has been no study or offer on how to improve the pattern of interdependence in the lives of husbands and wives. This research aims to provide a practical way to create an egalitarian relationship between husband and wife by first uncovering the causes of the difficulty of implementing an egalitarian pattern in husband-and-wife relationships, which is a factor in the increase in divorce cases due to income reasons. This research uses an empirical or psychological phenomenological approach based on Gary Chapman's "Five Main Love Languages" theory. In selecting subjects, researchers used purposive sampling. Researchers conducted interviews with four ex-husband and wife couples in cases of divorce for reasons of livelihood in the jurisdiction of the Kediri City Religious Court. The result is a vacuum of emotional affection between husband and wife, which causes the wife to resist and be unable to give up her desire to fulfill household needs, a form of contextual and egalitarian role division. Instead of creating an egalitarian husband and wife relationship, the relationship ended in divorce. Thus, a sufficient husband and wife's love tank is the primary condition for carrying out their roles contextually and egalitarian.
Implementasi Kebiijakan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) di Kalimantan Selatan Yaqin, Husnul; Norlaila, Norlaila
el Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies el Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies, 6(1), 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Center for Research and Community Services), Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/el-buhuth.v6i1.7204

Abstract

Pendidikan Diniyah formal (PDF) merupakan Lembaga Pendidikan Islam formal yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah. Di satu sisi, Lembaga Pendidikan ini diakui oleh pemerintah dan disetarakan dengan pendidikan formal lainnya seperti SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/MAK/SMK, sehingga lulusannya mempunyai akses untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, lulusannya juga berhak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikutinya. Di sisi lain masih terdapat beberapa masalah yang nampaknya tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berangkat dari isu di atas menarik untuk diteliti dan digambarkan bagaimana implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) yang mencakup bidang kurikulum dan pembelajaran; pendidik dan tenaga kependidikan; sarana, prasarana dan pembiayaan; pembinaan dan monitoring; dan capaian serta kendala yang dihadapi. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilaksanakan untuk menggali bagaimana implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di Kalimantan Selatan dengan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk pengumpulan data dilakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di 12 lembaga Pendidikan Diniyah Formal (PDF) di Kalimantan Selatan; yaitu di Kota Banjarmasin berjumlah 2 buah, di Kabupaten Tapin berjumlah 2 buah, di Kabupaten HSU berjumlah 6 buah, dan di Kabupaten Tanah Laut berjumlah 2 buah. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Secara garis besar implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) di Kalimantan Selatan terkait dengan kurikulum dan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana, prasarana dan pembiayaan, serta pembinaan dan monitoring sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik Undang Undang Republik Indonesia, Peratuturan Presiden Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, maupun Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama; (2) Dalam bidang kurikulum, PDF di Kalimantan Selatan telah menerapkan ketentuan kurikulum yang memuat mata pelajaran agama, mata pelajaran umum, dan muatan lokal. Ketentuan kurikulum yang diterapkan ini menjadikan PDF diakui dan setara dengan MI/SD, MTs/SMP, dan MA/MAK/SMA/SMK. Dalam praktiknya buku rujukan yang diajarkan kepada santri sebagian besar mengacu kepada buku rujukan yang direkomendasi oleh Kementerian Agama dan sebagiannya lagi buku rujukan yang memang sudah biasa digunakan oleh Pondok Pesantrten Salafiyah penyelenggara PDF; (3) Dalam bidang pendidik dan tenaga kependidikan, PDF di Kalimantan Selatan belum sepenuhnya bisa mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait dengan kualifikasi akademik ustadz/ustadzah yang mengharuskan berpendidikan Strata Satu (S-1). Sedangkan kualifikasi akademik yang mensyaratkan alumni pondok pesantren sudah bisa dipenuhi oleh PDF. Sementara itu pemenuhahn tenaga kependidikan yang tidak mengharuskan berpendidikan S1 sudah bisa dipenuhi oleh PDF; (4) Dalam bidang sarana dan prasarana, PDF di Kalimantan Selatan sudah memenuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku, seperti ruang belajar, mushalla/masjid, tempat praktik ibadah, dan asrama tempat santri praktik berkehidupan. Hanya saja kapasitas sebagian asrama PDF tidak berbanding lurus dengan jumlah santri yang belajar, sehingga sebagian santri harus tinggal di luar asrama. Sementara itu dalam aspek pembiayaan, PDF di Kalimantan Selatan juga mengikuti ketentuan yang berlaku dalam perundang undangan, baik aspek pemasukan maupun aspek pengeluaran dan pertanggungjawaban; (5) Dalam aspek pembinaan dan monitoring terhadap pelaksanaan Pendidikan Diniyah Formal di Kalimantan Selatan, kebijakan yang dituangkan dalam perundang undangan sudah dilakulan dengan memberdayakan majelis masyaikh dan dewan masyaikh di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada level pusat dan Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam (PAPKIS) Kantor Kementerian Agama Kalimantan Selatan pada level provinsi, serta Kepala Seksi Pondok Pesantren dan Ma’had Aly pada level Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten; dan (6) Penerapan kebijakan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) di Kalimantan Selatan berdampak terhadap terbukanya akses santri mendapatkan kesempatan yang sama dengan lulusan lembaga Pendidikan formal lainnya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik dalam maupun luar negeri, dan berhak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan tingkat/jenjang pendidikannya. Sementara itu kendala yang dihadapi PDF lebih terkait dengan pemenuhan ustadz/ustadzhnya yang berpendidikan minilmal Strata Satu (S-1) sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang Undang. Kendala lainnya adalah pemenuhan asrama santri yang terus bertambah dan memerlukan dana yang tidak sedikit.
Inovasi dan Difusi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Manajemen Pendidikan Islam Safitri, Syaumi; Cahyadi, Ani; Yaqin, Husnul
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Al-Madrasah Vol. 7, No. 4 (Oktober 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (SIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/am.v7i4.2678

Abstract

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan manajemen Pendidikan Islam agaknya dapat diidentikkan dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan, yaitu dalam pembelajaran pendidikan Islam. Ruang lingkup teknologi pendidikan, di antaranya adalah desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, penilaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana inovasi dan difusi pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen pendidikan Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka. Bentuk inovasi pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen pendidikan islam ialah Ujian Nasional Berbasis Komputer, Pemanfaatan konsep e-madrasah, Pengembangan SDM, Media Pembelajaran, Peningkatan kinerja lembaga, Layanan akademik, Penyebaran informasi lembaga dan lainnya. Untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam memperbaiki mutu pendidikan Islam, ada tiga hal yang harus diwujudkan yaitu siswa dan guru harus memiliki akses kepada teknologi digital dan internet dalam kelas, sekolah, dan lembaga pendidikan guru; harus tersedia materi yang berkualitas, bermakna, dan dukungan kultural bagi siswa dan guru; guru harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam menggunakan alat-alat dan sumber-sumber digital untuk membantu siswa agar mencapai standar akademik.
Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Islam Al Firdaus Banjarmasin Fahlupi, Muhammad Rizka; Yaqin, Husnul; Salabi, Ahmad
ALACRITY : Journal of Education Volume 4 Issue 2 Juni 2024
Publisher : LPPPI Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52121/alacrity.v4i2.269

Abstract

Implementasi manajemen keuangan memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Firdaus Banjarmasin. Manajemen keuangan yang efektif dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan dengan cara mengoptimalkan pengelolaan sumber daya keuangan, sehingga dapat meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan yang diberikan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen keuangan yang diterapkan di sekolah tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui pendekatan studi kasus di SDIT Al Firdaus Banjarmasin, penelitian ini menggali lebih dalam tentang perencanaan dan pelaksanaan manajemen keuangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk memahami pentingnya strategi manajemen keuangan dalam konteks pendidikan, khususnya dalam lingkungan SDIT Al Firdaus Banjarmasin. Proses penganggaran dipandu oleh skala prioritas yang terdiri dari empat tingkatan, yaitu mendesak dan penting, penting tapi tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak, dan tidak penting dan tidak mendesak. Skala ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara efektif dan efisien. Prinsip keadilan, transparansi, dan kehati-hatian dalam manajemen keuangan ditekankan sebagai nilai-nilai fundamental dalam Islam dan menjadi dasar untuk praktik penganggaran yang baik.
Internalisasi Nilai Moderasi Beragama dalam Literasi Finansial (Analisis Qur’an Surah Al-Furqan Ayat 67) Hamli, Haji; Hamdan, Hamdan; Sabda, Syaifuddin; Fidzi, Ridhahani; Yaqin, Husnul
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No. 4 : Al Qalam (Juli 2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v18i4.3627

Abstract

Literasi finansial menjadi kata kunci dalam ketidakstabilan ekonomi. Permasalahan tentang krisis ekonomi dan kemiskinan masih menjadi momok menakutkan hingga hari ini dan menarik perhatian serius dari individu atau masyarakat sosial. Tujuan artikel ini untuk mengetahui bagaimana internalisasi nilai moderasi beragama dalam literasi finansial (analisis Qur’an surah al-Furqan  ayat 67).) Metode pengumpulan data adalah studi pustaka dengan menggunakan pendekatan kualikatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam al-Qur’an banyak ayat yang berbicara tentang konsep literasi finansial salah satunya adalah QS. Al-Furqan ayat 67 yang menekankan pada moderasi dalam literasi finansial atau  pengelolaan keuangan berdasarkan sistem ekonomi Islami serta pemberantasan kemiskinan dengan zakat dan infaq.
Jember Fashion Carnival (JFC) as a National Culture Viewed from Islamic Law Perspective Yaqin, Husnul; Ira Eka Pratiwi; Taufiqur Rohman; Balkis Nur Azizah
Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies Vol 7 No 2 (2021): Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies, December 2021
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/hikmatuna.v7i2.4288

Abstract

The purposes of this research were to (1) describe the practice of the Jember Fashion Carnival (JFC), which is held in Jember, Indonesia, and (2) explain how the practice of the Jember Fashion Carnival (JFC) is regarded from the perspective of Islamic law. This research is included in the qualitative-descriptive and literature research category. In conclusion, (1) the Jember Fashion Carnival (JFC) is a cultural event as well as a carnival that is held every year with a specific theme; this spectacular activity attracts foreign tourists and helps to boost the economy, among other things; and (2) the entire event contained in the Jember Fashion Carnival (JFC) is a good culture that does not conflict with Islamic law. As a result, it is feasible and may be implemented as a normal culture within the local community. No action taken at the Jember Fashion Carnival (JFC) activity violates Islam, nor does it ban something permissible, nor does it cancelsomething compulsory, invalidate the meaning of benefit, nor does it foster the growth of evil.
Pembelajaran Islam Pendekatan Multi, Inter, dan Transdisipliner (Hakikat dan Implementasinya) Rahmah, Rahmah; Yaqin, Husnul; Amiruddin, Andi
TARBAWI : Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol 9, No 01 (2024): TARBAWI: JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jtw.v9i01.14788

Abstract

Pendidikan adalah pilar fundamental dalam pembangunan masyarakat dan peradaban. Dalam konteks Pendidikan Islam, upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai agama dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern menjadi suatu tantangan yang tak terhindarkan. Pendekatan transdisipliner, yang mengintegrasikan pemahaman dari berbagai disiplin ilmu, muncul sebagai alternatif yang menjanjikan dalam merespons kompleksitas tuntutan pendidikan masa kini. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep Pendidikan Islam melalui pendekatan Multi, Inter, dan Transdisipliner Artikel  ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian mengunakan studi literatur. Sumber data dan bahan analisis yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai referensi artikel ilmiah yang relevan dari berbagai jurnal dan buku. Berdasarkan penggalian terhadap data dari beberapa sumber yang digunakan didapatkan hasil bahwa pembelajaran Islam multidisipliner menekankan pada tinjauan multiperspektif ilmu yang terkait dengan masalah yang dipecahkan, tanpa menggabungkan ilmu-ilmu tersebut menjadi sebuah kesatuan ilmu. Sementara Pembelajaran Islam interdisipliner menekankan pada interaksi dan kolaborasi antar disiplin ilmu untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Sedangkan Pembelajaran Islam transdisipliner menekankan pada interaksi dan kolaborasi antar disiplin ilmu untuk menghasilkan pemahaman baru yang tidak dapat dipahami oleh disiplin ilmu mana pun secara terpisah.