Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Reducing the Divorce Rate in the Religious Courts Through Cultivating Egalitarian Relationships Na’mah, Ulin; Rachmatulloh, Mochammad Agus; Yaqin, Husnul; Qamaria, Rezki Suci
Khazanah Hukum Vol 6, No 1 (2024): Khazanah Hukum Vol 6, No 1 April (2024)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v6i1.34368

Abstract

The income factor is often the reason for divorce by petition, a phenomenon of high divorce rates in Indonesia. Furthermore, this problem has resulted in various analytical results. It is very embarrassing that all these analyses tend to blame one party, namely that often, the wife is blamed without presenting writings about wise efforts to resolve relationship problems that lead to mutualism. Apart from that, previous researchers were still trapped in understanding the husband-and-wife relationship as a relationship that was nothing more than a matter of the rights and obligations of husband and wife, which were considered absolute. Even though the perspective of interdependence as something prescribed in Islam has begun to be discussed, there has been no study or offer on how to improve the pattern of interdependence in the lives of husbands and wives. This research aims to provide a practical way to create an egalitarian relationship between husband and wife by first uncovering the causes of the difficulty of implementing an egalitarian pattern in husband-and-wife relationships, which is a factor in the increase in divorce cases due to income reasons. This research uses an empirical or psychological phenomenological approach based on Gary Chapman's "Five Main Love Languages" theory. In selecting subjects, researchers used purposive sampling. Researchers conducted interviews with four ex-husband and wife couples in cases of divorce for reasons of livelihood in the jurisdiction of the Kediri City Religious Court. The result is a vacuum of emotional affection between husband and wife, which causes the wife to resist and be unable to give up her desire to fulfill household needs, a form of contextual and egalitarian role division. Instead of creating an egalitarian husband and wife relationship, the relationship ended in divorce. Thus, a sufficient husband and wife's love tank is the primary condition for carrying out their roles contextually and egalitarian.
Pendampingan Sertifikasi Halal dan Nomor Izin Berusaha pada Produk untuk Meningkatkan Pengembangan UMKM Keripik Gadung di Dusun Kacangan-Ngaglik Desa Kandangan Syahri, Umi Lailatul Maqhfirohmin Alfi; Huda, Muhamad Syamsul; Na’mah, Ulin
NAJWA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024): Mei
Publisher : LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/najwa.v2i1.202

Abstract

Sebagian besar UMKM mengalami kekurangan informasi, pelatihan, dan stigma tentang prosedur sertifikasi halal dan standar pangan yang baik. Informasi terkait sertifikasi halal memang digalakkan secara masif oleh pemerintah namun demikian belum semua Masyarakat UMKM di berbagai daerah memahaminya dengan baik. Salah satu Masyarakat yang mengalami hal itu di daerah Dusun Kacangan Desa Kandangan Kabupaten Kediri. Oleh sebab itu salah program kegiatan KKN Mahasiswa IAIN Kediri mengadakan sosialisasi dan pendampingan tentang sertifikasi halal dan Nomor Izin Berusaha (NIB). Metode pengabdian yang digunakan adalah ABCD (Asset-Based Community Development). Tujuannya untuk mengembangkan potensi desa yang sudah ada agar dapat lebih berkembang dibandingkan sebelumnya. Hasil kegiatan pengabdian yakni menyelenggarakan sosialisasi bersama dengan ibu-ibu PKK, untuk membantu membuat nomor induk usaha, dan membantu mengajukan sertifikasi halal sebagai bagian dari rencana pengabdian masyarakat. Hasil menunjukkan bahwa program pengabdian masyarakat berjalan dengan Lancar sesuai yang diagendakan. Melalui pelatihan ini, masyarakat di desa Kandangan supaya lebih memahami manfaat dari diadakannya labelisasi halal pada produk dan bagaimana produk tersebut dibuat dengan standar halal dari awal hingga akhir proses produksi. Mereka juga diharapkan dapat menerapkan pengetahuan ini dalam bisnis mereka untuk meningkatkan penjualan yang bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat desa Kandangan secara luas dan merata.
Pendampingan Sertifikasi Halal dan Nomor Izin Berusaha pada Produk untuk Meningkatkan Pengembangan UMKM Keripik Gadung di Dusun Kacangan-Ngaglik Desa Kandangan Syahri, Umi Lailatul Maqhfirohmin Alfi; Huda, Muhamad Syamsul; Na’mah, Ulin
NAJWA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024): Mei
Publisher : LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/najwa.v2i1.202

Abstract

Sebagian besar UMKM mengalami kekurangan informasi, pelatihan, dan stigma tentang prosedur sertifikasi halal dan standar pangan yang baik. Informasi terkait sertifikasi halal memang digalakkan secara masif oleh pemerintah namun demikian belum semua Masyarakat UMKM di berbagai daerah memahaminya dengan baik. Salah satu Masyarakat yang mengalami hal itu di daerah Dusun Kacangan Desa Kandangan Kabupaten Kediri. Oleh sebab itu salah program kegiatan KKN Mahasiswa IAIN Kediri mengadakan sosialisasi dan pendampingan tentang sertifikasi halal dan Nomor Izin Berusaha (NIB). Metode pengabdian yang digunakan adalah ABCD (Asset-Based Community Development). Tujuannya untuk mengembangkan potensi desa yang sudah ada agar dapat lebih berkembang dibandingkan sebelumnya. Hasil kegiatan pengabdian yakni menyelenggarakan sosialisasi bersama dengan ibu-ibu PKK, untuk membantu membuat nomor induk usaha, dan membantu mengajukan sertifikasi halal sebagai bagian dari rencana pengabdian masyarakat. Hasil menunjukkan bahwa program pengabdian masyarakat berjalan dengan Lancar sesuai yang diagendakan. Melalui pelatihan ini, masyarakat di desa Kandangan supaya lebih memahami manfaat dari diadakannya labelisasi halal pada produk dan bagaimana produk tersebut dibuat dengan standar halal dari awal hingga akhir proses produksi. Mereka juga diharapkan dapat menerapkan pengetahuan ini dalam bisnis mereka untuk meningkatkan penjualan yang bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat desa Kandangan secara luas dan merata.
The Concept of Mubᾱdalah (Mutuality) and the Public Role of Wife to Prevent Domestic Violence Na’mah, Ulin; Qamaria, Rezki Suci; Makrufah, Hesti Ayu
al-'adalah Vol 19 No 2 (2022): AL-'ADALAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v19i2.13682

Abstract

This research is motivated by an increase in data on complaints and acts of violence against women/housewives every year. For this reason, in this article, the author offers efforts to prevent domestic violence through a new perspective, namely Mubᾱdalah (mutuality). Mubᾱdalah is a concept formulated by Faqihuddin Abdul Kodir that can be applied in household life. In this study, the Mubᾱdalah concept is used as an effort to prevent domestic violence. This research is library research, which is research conducted using data sourced from the library. In this study, the author describes Faqihuddin Abdul Kodir's thoughts as the main basis for analyzing the public role of wives in preventing domestic violence. The conclusions obtained are: First, mubᾱdalah offers the concept of preventing domestic violence through three efforts, namely: instilling the mubadalah perspective on married couples, eliminating powerlessness or inequality in women, and changing the structure and culture in society. Second, the role of the wife in the public sphere is very important to prevent or minimize acts of violence in the household due to power relations or unequal relations between wives and husbands. Therefore, wives are encouraged not to depend on their husbands and to have a network of relationships that can become social support. in eliminating powerlessness and inequality of women in the public and domestic spheres.