Articles
<![CDATA[EFEKTIVITAS SURAT PERMINTAAN PENJELASAN DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA CIAMIS ]]>
<![CDATA[Muzaki, Isep Saepul]]>;
<![CDATA[Garis, Regi Refian]]>;
<![CDATA[Rozak, Dede Abdul]]>;
<![CDATA[Kasman, Kasman]]>
<![CDATA[ JIAK : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Vol 9 No 1 (2020): JIAK ]]>
Publisher : <![CDATA[P4M STIE Putra Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (990.364 KB)
|
DOI: 10.32639/jiak.v9i1.365
<![CDATA[Tax revenues are the largest revenue sector in the composition of the state budget in Indonesia. Taxes get a target of about 85% of all government revenues. The Directorate General of Taxes that has the mandate uses various instruments to be able to achieve tax revenues. One that is used in achieving tax revenues, The Directorate General of Taxes uses SP2DK. This study aims to determine the effectiveness of the request for an explanation of data and/or information (SP2DK) on tax revenues at the Tax Office Of Ciamis. The analytical method used is a descriptive method with a quantitative approach to give an idea of whether SP2DK has been effective or not. The data analysis technique used is descriptive. The results showed the effectiveness of SP2DK experienced fluctuations from 2016-2018, within 2016 of 0.03%, in 2017 of 9%, in 2018 of 8%. Overall, the SP2DK against Tax revenues in the Tax Office Of Ciamis is still ineffective. Under these conditions, the Head of Tax Office Of Ciamis must increase the effectiveness of the SP2DK issued.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN DALAM PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 13 TAHUN 2013 OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[GARIS, REGI REFIAN]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2738
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pengelolaan Penerangan Jalan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran masih belum optimal. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengelolaan penerangan jalan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran; 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam pengelolaan penerangan jalan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran?; 3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan penerangan jalan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data sebanyak 18 orang. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa cara yaitu studi pustaka (literature study), studi lapangan (wawancara dan observasi). Teknik pengelolaan data kualitatif. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diketahui, sebagai berikut: 1) Pengelolaan penerangan jalan secara umum belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan yang menyatakan belum dilaksanakan dengan baik sebesar 64.23% dan yang menyatakan baik sebesar 35.72%. 2) Terdapat hambatan-hambatan dalam pengelolaan penerangan jalan belum dilaksanakan dengan baik yang sesuai dengan beberapa tahapan yang ditetapkan. 3) Dilakukan upaya dalam pengelolaan penerangan jalan dengan menyesuaikan dengan beberapa tahapan dalam pengelolaan penerangan jalan umum.]]>
<![CDATA[IDENTIFIKASI POTENSI DESA WISATA DI KABUPATEN CIAMIS BERBASIS COMMUNITY BASED TOURISM ]]>
<![CDATA[Irfan Nursetiawan]]>;
<![CDATA[Regi Refian Garis]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 4 (2019): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (304.687 KB)
|
DOI: 10.25157/dinamika.v6i4.3071
<![CDATA[Era otonomi daerah telah membuka peluang untuk meningkatkan tata kelola, pembangunan yang berkeadilan, dan meningkatkan layanan publik. Selain itu di bidang pembangunan ekonomi, ada perbedaan di setiap daerah. Itu disebabkan oleh perbedaan Pendapatan Asli Daerah di masing-masing daerah. Demikian juga di Kabupaten Ciamis, setelah Kabupaten Pangandaran resmi menjadi Daerah Otonomi Baru. Salah satu yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata, yaitu desa wisata yang akan menjadi objek retribusi baru dari sektor pariwisata. Desa sebagai tujuan wisata dapat diwujudkan melalui Community Based Tourism (CBT). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan langkah-langkah penelitian yang harus dilakukan, yaitu observasi, tinjauan pustaka, pengumpulan data, dan analisis data. Desa yang memiliki potensi dan dapat diambil sebagai desa wisata, yaitu: (1) Desa Sukahurip; (2) Desa Karangampel; (3) Desa Karangpaningal; (4) Desa Medanglayang; (5) Desa Bangunharja: dan (6) Desa Sukamaju. Setiap desa memiliki potensi untuk menjadi desa wisata dengan beragam desa potensial yang dikelola oleh kelompok masyarakat dan masyarakat adat. Potensi yang ada di desa-desa ini dipublikasikan oleh potensi wisata alam dan budaya dan memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan lebih lanjut. Pembuatannya, dengan potensi desa wisata berbasis CBT ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.Kata Kunci: Potensi Desa, Desa Wisata, Community Based Tourism.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA MUKTISARI KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[Regi Refian Garis]]>;
<![CDATA[Tina Trisnia]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 1 (2021): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dinamika.v8i1.5123
<![CDATA[Partisipasi politik perempuan semakin diperlukan dalam upaya pengitegrasian kebutuhan gender di berbagai sektor khususnya kebijakan publik. Memberikan kesempatan kepada perempuan dalam pembuatan kebijakan publik di desa adalah salah satu bentuk mengakomodir kebutuhan gender serta agar kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak cenderung maskulinitas dan ada sentuhan keterlibatan dari tokoh-tokoh perempuan yang ada di desa. Struktur sosial ekonomi masyarakat dipedesaan masih kental bahwa laki-laki sebagai pemegang kekuasaan, sehingga ranah perempuan masih dianggap sebagai ruang domestik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Kepala Desa Mutisari Tahun 2020. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis ditemukan beberapa indikator permasalahan diantaranya yaitu Kurangnya Partisipasi Politik Perempuan dalam Pilkades Serentak Tahun 2020 di Desa Muktisari, Masyarakat Desa Muktsari kurang mengetahui adanya peranan Gender, Pendidikan Politik di Desa Muktisari masih sangat rendah. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan informan/narasumbernya Panitia Pemungutan Suara pemilihan Kepala Desa Muktisari dan Tokoh Masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara serta studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Tingkat partisipasi politik pemilih perempuan dalam pilkades serentak di Desa Muktisari tahun 2020 masih sangat rendah dan belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya tujuh calon Kepala Desa Muktisari yang diseleksi menjadi lima calon, semua calonnya yaitu laki-laki. Masyarakat Desa Muktisari kurang mengetahui adanya peranan gender, mereka masih menganggap perempuan hanya diranah dometik yaitu sumur, dapur dan kasur, tanpa terlibat dalam partisipasi politik secara langsung.]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENANGANI DAN MENCEGAH PENYEBARAN VIRUS COVID-19 (Studi Kasus di Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis) ]]>
<![CDATA[Regi Refian Garis]]>;
<![CDATA[Hana Setyaningsih]]>;
<![CDATA[Irfan Nursetiawan]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 1 (2022): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dak.v9i1.7327
<![CDATA[Pandemi Covid-19 masih menimbulkan permasalahan terutama pada bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial. Diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyakarat untuk dapat keluar dari permasalahan tersebut. Ditemukan beberapa indikator permasalahan terkait hal ini di Desa Sidaharja yaitu masih adanya kegiatan yang menimbulkan kerumunan, masih terdapat warga yang kurang percaya akan adanya virus corona, kurang masifnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai penerapan protokol kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah Desa Sidaharja dalam menangani dan mencegah penyebaran Covid-19 melalui empat peran yaitu peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran pemerintah Desa Sidaharja dalam menangani dan mencegah penyebaran virus Covid-19 sudah dilakukan dengan cukup baik, namun masih terdapat kendala yaitu kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat kurang berjalan dengan baik. Peran pemerintah desa yang telah dilakukan yaitu pemeritah desa mengeluarkan regulasi yang mendukung dalam hal tersebut, lalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan penularan virus dan meningkatkan kesadaran warga, selain itu pemerintah desa juga mengadakan fasilitas untuk pencegahan penyebaran virus covid-19 dan memberikan bantuan sosial kepada mereka yang terpapar Covid-19. Kata Kunci: Peran, Pemerintah Desa, Penanganan Covid-19.]]>
<![CDATA[MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERKEADILAN GENDER ]]>
<![CDATA[Regi Refian Garis]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2688
<![CDATA[Pelaksanaan pemerintah desa menjadi topik penting dalam perkembangan demokrasi indonesia. Pasalnya, kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan desa lebih besar dalam pelaksanaan pemerintah desa yang demokratis dan berkeadilan gender. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya keterwakilan wanita dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan upaya yang harus dilakukan dalam pemberdayaan wanmita dalam ranah publik. Penelitian menbggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa keterwakilan dalam pemerintahan desa sangat penting dalam rangka menciptakan peraturan perundang-undangan yang lebih sensitif gender supaya sifat maskulinitas dalam p[eraturan tidak dominan. Selain itu, pemerintah dapat memberikan pendidikan gender kepada masyarakat untuk membantun pemberdayaan wanita dalam ranah publik.]]>
<![CDATA[ANALISIS IMPLEMENTASI 4 PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN CIAMIS (Studi kasus pada lima desa di Kabupaten Ciamis) ]]>
<![CDATA[Regi Refian Garis]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v3i2.689
<![CDATA[Pelaksanaan empat program prioritas Kemetrian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal Adalah perwujudan dari perencanaan Buttom Up, dimana masyarakat desa merencanakan dan memprioritaskan sendiri segala kebutuhan untuk melaksanakan pembangunan dan keberlanjutan didesanya. Program prioritas ini mendapat dukungan yang sangat baik dari pemerintah melalui dana desa. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pembangunan dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat desa pada masa sekarang. Penelitian menggunakan metode deskripstif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pemerintahan desa sangat penting, diketahui bahwa Implementasi Kebijakan di 5 Desa Kabupaten Ciamis sudah sesuai prinsip-prinsip yang mendukung implementasi kebijakan program prioritas sebagaimana seperti adanya keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan Desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya Desa dan tipologi Desa. Kata Kunci : Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Implementasi Kebijakan Pemerintah]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN STRATEGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN OLEH PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEGIATAN USAHA KECIL MENENGAH (STUDI DI KABUPATEN PANGANDARAN) ]]>
<![CDATA[Nina Gartina]]>;
<![CDATA[Regi Refian Garis]]>;
<![CDATA[Neti Sunarti]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2712
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pembinaan Pemerintah Desa melalui pemberdayaan perempuan terhadap sektor usaha kecil menengah di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan 9 bulan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Jumlah informan sebanyak 10 orang. Teknik pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan oleh Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan kegiatan usaha kecil menengah di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran telah berjalan dengan optimal. Adanya hambatan-hambatan seperti kurangnya kesadaran, keinginan, dan kualitas kaum perempuan sebagai pelaku usaha kecil menengah dalam meningkatkan usaha kecil menengah, serta belum ada musyawarah dan kajian mendalam terkait peraturan yang mengacu pada hak-hak sosial kaum perempuan supaya tidak terjadi eksploitasi dalam proses pengembangan usaha kecil menengah. Upaya yang dilakukan yaitu memberikan motivasi berupa sosialisasi, memberikan bimbingan berupa pelatihan maupun pembinaan supaya dapat meningkatkan usaha kecil menengah, serta melakukan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemeintah Desa untuk merumuskan aturan yang berkaitan dengan hak-hak sosial kaum perempuan supaya tidak terjadi eksploitasi dalam proses pengembangan usaha kecil menengah.]]>
<![CDATA[PENGARUH PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DESA MEKARJAYA KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[REGI REFIAN GARIS]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i3.2753
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lemahnya peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut: 1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) masih kurang melakukan komunikasi sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan di desa sehingga masyarakat tidak mengetahui dengan jelas program atau kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan: 2) Masih rendahnya kerjasama yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam memberdayakan masyarakat di desa sehingga menyebabkan masyarakat menjadi pasif terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan: 3) Masih rendahnya upaya LPM dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan yang diharapkan: 4) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tidak menyusun rencana program atau kegiatan pembangunan secara jelas sehingga masyarakat tidak mengetahui arah pelaksanaan dan program pembangunan yang akan dilaksanakannya. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat penulis simpulkan sebagai berikut: Peranan LPM berdasarkan hasil pembagian angket kepada responden diperoleh data bahwa pelaksanaan peranan LPM diperoleh 87.51% yang berada pada kategori baik. Artinya pelaksanaan peranan LPM dilaksanakan secara baik sesuai dengan kegiatan-kegiatan peranan LPM. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dapat disimpulkan bahwa: Berdasarkan hasil pembagian angket kepada responden diperoleh data bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik diperoleh 81.30% yang berada pada kategori baik. Artinya peranan LPM dilaksanakan secara baik sesuai dengan ukuran partisipaso masyarakat dalam pembangunan fisik. Untuk mencari ttabel dengan tingkat keyakinan 95% dengan α = 0.5 dan untuk n = 49 maka diperoleh ttabel sebesar 2.021. Karena thitung sebesar 5.86 > dari ttabel sebesar 2,021 maka hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima dengan kata lain hipotesis yang penulis ajukan, yaitu terdapat pengaruh yang positif anatara terdapat pengaruh peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis terbukti.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG PERTANIAN OLEH PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL) WILAYAH BINAAN DESA BUNISEURI KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[Engkus Kusmana]]>;
<![CDATA[Regi Refian Garis]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v5i4.3045
<![CDATA[Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pertanian oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Wilayah Binaan Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis secara umum sudah berjalan, namun belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analsis. Berdasarkan hasil penelitian dikategorikan belum optimal. Berbagai Indikator menyatakan diantaranya PPL harus mengoptimalkan perannya sebagai penyuluh untuk memberikan motivasi, merangsang, dan memperluas wawasan petani terhadap perkembangan dunia luar. PPL mengajarkan petani agar terampil mengerjakan materi yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan. Hambatan yang dihadapi yaitu belum optimalnya peran dan fungsi PPL melalui kegiatan-kegiatan yang dikelola,. Lahan pertanian (sawah) tadah hujan dan sarana prasarana pengairan yang belum memadai menjadikan Desa Buniseuri belum bisa mengoptimalkan lahan pertanian. Pemerintah Desa, BPP (Balai Penyuluh Pertanian), UPTD Pendidikan, PKM (Pusat Kesehatan Masyarakat), UPTD P2KBP3A, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Indikator keberhasilan PPL salah satunya adalah adanya kelompok tani. Adanya kelompok tani sangat penting untuk meringankan tugas PPL. Upaya yang dilakukan diantaranya: untuk mewujudkan pertanian yang tangguh diperlukan sumberdaya manuasia berkualitas melalui penyuluhan pertanian dengan pendekatan kelompok yang mendukung sistem agribisnis berbasis pertanian (tanaman pangan, holtikultura, peternakan dan perkebunanTransfer teknologi pembuatan pupuk kompos memberikan manfaat yang besar yaitu adanya peningkatan pengetahuan warga tentang manfaat bahan sisa sampah organik sebagi bahan baku pembuatan pupuk kompos]]>
