Articles
<![CDATA[EVALUASI PROGRAM RASKIN OLEH TIM KOORDINASI RASKIN KECAMATAN DI DESA BUNISEURI KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[Garvera, R. Rindu]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (275.679 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v3i2.687
<![CDATA[Belum Optimalnya program Raskin di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut : 1. Kurang optimalnya dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau pengelola di Desa Buniseuri tentang program Raskin; 2. Kurang optimalnya Penentuan/Penetapan RTS-PM tentang kualitas dan kuantitas Raskin; 3. Kurang optimalnya mensosialisasikan dari Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan pengelola program Raskin di Desa Buniseuri perihal penyaluran Raskin yang tidak tepat sasaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Program Raskin Oleh Tim Koordinasi Raskin Kecamatan di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, hambatan-hambatan yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dalam metode ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan didukung data kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data-data dengan cara mempelajari buku-buku dan bahan kepustakaan lainnya yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti dan studi lapangan, yaitu mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian dengan cara observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut :1. Evaluasi Program Raskin Oleh Tim Koordinasi Raskin Kecamatan di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis belum optimal, karena masih banyaknya kendala tidak ada keterbukaan dalam evaluasi kepada masyarakat yang menerima program Raskin; 2. Hambatan yang paling menonjol dalam Evaluasi Program Raskin Oleh Tim Koordinasi Raskin Kecamatan di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis adalah kurangnya sosialisasi dari Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan pengelola program Raskin di Desa Buniseuri; 3. Upaya yang paling menonjol untuk mengatasi hambatan dalam Evaluasi Program Raskin Oleh Tim Koordinasi Raskin Kecamatan di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis adalah Tim Koordinasi Raskin Kecamatan setiap tahunnya selalu berusaha mengecek, memperbaiki dan mengevaluasi setiap kegiatan penyaluran program Raskin, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan menghimbau kepada Pengelola Raskin maupun petugas di Desa Buniseuri untuk memberikan perhatian dan mendorong kebijakan dalam program Raskin agar berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitan tersebut, maka dapat diajukan saran bahwa Tim Koordinasi Raskin Kecamatan hendaknya memperbaiki atau menambah RTS-PM ke daftar penerima program Raskin kepada masyarakat yang berpendapatan rendah karena masih banyak di Desa Buniseuri masyarakat berpendapatan rendah tidak mendapat program Raskin. Kata Kunci : Evaluasi Program Raskin, evaluasi Raskin]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENYULUHAN OLEH TENAGA PENGGERAK DESA (TPD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG ALAT KONTRASEPSI DI DESA KERTAYASA KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[GARVERA, R. RINDU]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2719
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya penyuluhan yang dilakukan Tenaga Penggerak Desa (TPD) dapat terlihat dari beberapa indikator, seperti dalam penyuluhan kurang melakukan pendekatan secara personal/perorangan, kurangnya materi yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan, minimnya alat bantu penyuluhan yang berfungsi sebagai perantara yang dapat dipercaya menghubungkan antara penyuluh dengan sasaran. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan penyuluhan oleh Tenaga Penggerak Desa (TPD) dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang alat kontrasepsi di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran?; 2) Apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyuluhan oleh Tenaga Penggerak Desa (TPD) dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang alat kontrasepsi di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran?; 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyuluhan oleh Tenaga Penggerak Desa (TPD) dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang alat kontrasepsi di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis denga pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 9 bulan. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan sebanyak 11 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka (literature study) dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data digunakan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pelaksanaan penyuluhan oleh Tenaga Penggerak Desa (TPD) dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang alat kontrasepsi di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dilaksanakan. Terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi, yaitu belum optimalnya TPD dalam melakukan analisis motivasi dan kemampuan masyarakat, kurangnya bekerja sama, rendahnya menciptakan situasi kekeluargaan, rendahnya kemampuan dalam mengambil inisiatif, mengarahkan dan membimbing,]]>
<![CDATA[COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA (Studi di Desa Bojongmengger, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis) ]]>
<![CDATA[R. Rindu Garvera]]>;
<![CDATA[Fachmi Syam Arifin]]>;
<![CDATA[Anisa Nurul Fazrilah]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 3 (2021): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dak.v8i3.6603
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya tumpang tindih peran antara stakeholder yang terlibat dalam proses Collaborative Governance di Desa Bojongmengger, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses Collaborative Governance yang dilakukan untuk mewujudkan kemandirian Desa Bojongmengger, mengetahui apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Bojongmengger dan mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Bojongmengger. Penelitian ini penting dilakukan karena keberhasilan kerjasama stakeholder dapat merefleksikan kesiapan pemecahan masalah sosial. Penelitian menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Collaborative Governance dalam mewujudkan kemandirian desa belum berjalan optimal, Adapun untuk faktor pendukung dalam pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Bojongmengger yaitu dari Sumber Daya (Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Keuangan), serta Otoritas atau Kewenangan. terdapat 3 (tiga) hambatan dalam pelaksanaan Collaborative Governance yaitu kurangnya komitmen, keterbatasan informasi serta struktur organisasi yang masih terlihat hirarki atau lebih mendominasi.Kata Kunci: Collaborative Governance, Kemandirian Desa]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PROGRAM KARANG TARUNA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA CINTARATU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[Siti Hertanti]]>;
<![CDATA[Irfan Nursetiawan]]>;
<![CDATA[R. Rindu Garvera]]>;
<![CDATA[Asep Nurwanda]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2713
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya program Karang Taruna dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dan cenderung tidak maksimal dalam melaksanakan suatu kegiatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan 9 bulan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi. Jumlah informan sebanyak 12 orang. Teknik pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : Pelaksanaan Program Karang Taruna dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Adanya hambatan-hambatan seperti kurangnya sosialisasi tentang program karang taruna kepada masyarakat, keterbatasan info yang diperoleh karang taruna dan sebagian program karang taruna masih ada yang belum terealisasikan karena minimnya dana karang taruna untuk pelaksanaan program karang taruna dan dalam bidang lingkungan hidup belum melakukan program penghijauan. Upaya yang dilakukan yaitu adanya komunikasi yang baik antar ketua dan anggota,banyak menjalin kerjasama dengan intansilain, mensosialisasikan semua progrm karang taruna, dan mengajukan proposal ke intansi-intansi untuk tambahan dana, memeberikan sanksi untuk anggota yang tidak hadir dalam rapat.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH BIDANG BINA MARGA DAN CIPTAKARYA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[R. RINDU GARVERA]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i3.2749
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa masih menggunakan sistem konvensional. Proses pengadaan barang jasa dilakukan dengan pemilihan langsung dimana langsung mempertemukan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan seperti penyedia barang/jasa dan pengguna barang jasa atau panitia pengadaan dan masih ditemukannya kompetisi yang kurang sehat diantara pemasok barang dan jasa yang berakibat kualitas pengadaan barang dan jasa rendah seperti pada saat mengajukan penawaran peserta dapat mengetahui lawan/pesaing bisnis yang juga mengikuti pelelangan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa? 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa? Metode pengkajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan tipe penelitian ini menggunakan tipe kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 17 orang yang terdiri dari 10 orang pegawai bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran dan 7 orang pemborong. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa secara umum sudah dilaksanakan. Hambatan yang dihadapi berupa belum optimalnya pelaksanaan komunikasi melalui koordinasi dengan instansi dan organisasi, belum memadainya sumber daya dan masih minimnya ketersediaan fasilitas pendukung berbasis teknologi seperti computer dan internet. Upaya yang dilakukan berupa melakukan komunikasi melalui koordinasi dengan instansi dan organisasi terkait dengan melakukan komunikasi yang bersifat koordinasi yang jelas dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dan upaya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya berupa menambah sumber daya pelaksana.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENYULUHAN OLEH TENAGA PENGGERAK DESA (TPD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG ALAT KONTRASEPSI DI DESA KERTAYASA KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[R. RINDU GARVERA]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2719
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya penyuluhan yang dilakukan Tenaga Penggerak Desa (TPD) dapat terlihat dari beberapa indikator, seperti dalam penyuluhan kurang melakukan pendekatan secara personal/perorangan, kurangnya materi yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan, minimnya alat bantu penyuluhan yang berfungsi sebagai perantara yang dapat dipercaya menghubungkan antara penyuluh dengan sasaran. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan penyuluhan oleh Tenaga Penggerak Desa (TPD) dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang alat kontrasepsi di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran?; 2) Apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyuluhan oleh Tenaga Penggerak Desa (TPD) dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang alat kontrasepsi di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran?; 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyuluhan oleh Tenaga Penggerak Desa (TPD) dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang alat kontrasepsi di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis denga pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 9 bulan. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan sebanyak 11 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka (literature study) dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data digunakan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pelaksanaan penyuluhan oleh Tenaga Penggerak Desa (TPD) dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang alat kontrasepsi di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dilaksanakan. Terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi, yaitu belum optimalnya TPD dalam melakukan analisis motivasi dan kemampuan masyarakat, kurangnya bekerja sama, rendahnya menciptakan situasi kekeluargaan, rendahnya kemampuan dalam mengambil inisiatif, mengarahkan dan membimbing,]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG BANTUAN DANA PNPM OLEH BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEMBUAT GALENDO DI DESA CILAME KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2011 ]]>
<![CDATA[R. RINDU GARVERA]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2700
<![CDATA[Dari hasil penelitian awal, implementasi kebijakan tentang bantuan dana PNPM oleh badan keswadayaan masyarakat di Desa Cilame Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, belum dapat menyalurkan bantuan dana PNPM sesuai dengan harapan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah responden sebanyak 27 orang. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan, dengan cara observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan tentang bantuan dana PNPM oleh Badan Keswadayaan Masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan pembuat galendo di Desa Cilame Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis tahun 2011 telah di implementasikan meski belum optimal. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan tentang Bantuan Dana PNPM oleh Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pembuat Galendo di Desa Cilame Kecamatan Ciamis tahun 2011 sebagai berikut masih rendahnya kemampuan dan keterampilan pembuat galendo dalam melakukan kegiatan usaha, masih rendahnya wawasan dan pengetahuan pembuat galendo dalam pengelolaan keuangan, penjualan hasil produksi galendo yang dilakukan masih bersifat musiman, produksi galendo yang dilakukan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang bantuan dana PNPM dalam upaya peningkatan kesejahteraan pembuat galendo di Desa Cilame Kecamatan Ciamis adalah melakukan pendidikan dan pelatihan kepada pengrajin goring udang tepung mengenai tata cara pengolahan dan pengemasan goring udang tepung agar terlihat menarik dan disukai oleh konsumen, melakukan pembinaan terhadap pembuat galendo dalam hal manajemen pengelolaan keuangan, melakukan promosi produksi galendo agar penjualan hasil produksi meningkat, mencari informasi mengenai penggunaan teknolohi yang dapat memproduksi galendo dalam skala besar, membantu pemasaran produksi galendo baik di daerah sendiri maupun ke luar daerah.]]>
<![CDATA[PERAN MANAJEMEN PUBLIC RELATIONS PEMERINTAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM OTONOMI DAERAH DI DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[R. RINDU GARVERA]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2856
<![CDATA[Demokratisasi dunia, terutama di paruh kedua abad ke-20, telah memaksa organisasi, termasuk juga pemerintahan dalam hal ini, dari semua jenis di banyak wilayah di dunia untuk mempertimbangkan memberikan kepentingan yang lebih besar untuk Public Relations Pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses pengelolaan Humas pemerintah yang merujuk kepada studi dan proses manajemen Humas menurut Scott M Cutlip, Allen H Centre dan Glen M Brom, terdiri dari mendefinisikan Masalah Humas, perencanaan dan pemrograman (fact finding), tindakan dan berkomunikasi, serta evaluasi program. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis telah memberikan kontribusi positif untuk keberhasilan program otonomi tenaga sektor pengembangan informasi dan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PROGRAM KARANG TARUNA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA CINTARATU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[Siti Hertanti]]>;
<![CDATA[Irfan Nursetiawan]]>;
<![CDATA[R. Rindu Garvera]]>;
<![CDATA[Asep Nurwanda]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (345.031 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2713
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya program Karang Taruna dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dan cenderung tidak maksimal dalam melaksanakan suatu kegiatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan 9 bulan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi. Jumlah informan sebanyak 12 orang. Teknik pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : Pelaksanaan Program Karang Taruna dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Adanya hambatan-hambatan seperti kurangnya sosialisasi tentang program karang taruna kepada masyarakat, keterbatasan info yang diperoleh karang taruna dan sebagian program karang taruna masih ada yang belum terealisasikan karena minimnya dana karang taruna untuk pelaksanaan program karang taruna dan dalam bidang lingkungan hidup belum melakukan program penghijauan. Upaya yang dilakukan yaitu adanya komunikasi yang baik antar ketua dan anggota,banyak menjalin kerjasama dengan intansilain, mensosialisasikan semua progrm karang taruna, dan mengajukan proposal ke intansi-intansi untuk tambahan dana, memeberikan sanksi untuk anggota yang tidak hadir dalam rapat.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH BIDANG BINA MARGA DAN CIPTAKARYA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[R. RINDU GARVERA]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3192.301 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i3.2749
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa masih menggunakan sistem konvensional. Proses pengadaan barang jasa dilakukan dengan pemilihan langsung dimana langsung mempertemukan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan seperti penyedia barang/jasa dan pengguna barang jasa atau panitia pengadaan dan masih ditemukannya kompetisi yang kurang sehat diantara pemasok barang dan jasa yang berakibat kualitas pengadaan barang dan jasa rendah seperti pada saat mengajukan penawaran peserta dapat mengetahui lawan/pesaing bisnis yang juga mengikuti pelelangan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa? 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa? Metode pengkajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan tipe penelitian ini menggunakan tipe kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 17 orang yang terdiri dari 10 orang pegawai bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran dan 7 orang pemborong. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa secara umum sudah dilaksanakan. Hambatan yang dihadapi berupa belum optimalnya pelaksanaan komunikasi melalui koordinasi dengan instansi dan organisasi, belum memadainya sumber daya dan masih minimnya ketersediaan fasilitas pendukung berbasis teknologi seperti computer dan internet. Upaya yang dilakukan berupa melakukan komunikasi melalui koordinasi dengan instansi dan organisasi terkait dengan melakukan komunikasi yang bersifat koordinasi yang jelas dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dan upaya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya berupa menambah sumber daya pelaksana.]]>
