Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN KEMAMPUAN KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (STUDI DI DESA LIMUSGEDE KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN CIAMIS) BUDIAWAN, ARIE
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2695

Jenis penilitian ini yaitu analisis deskriptif dengan kuesioner sebagai sumber data. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa, Desa Limusgede Kecamatan Cimerak Kabupaten Ciamis berjumlah 38 orang. Dalam menganalisa data hasil kuesioner digunakan alat bantu computer dengan program SPSS Ver. 16. Sebelum dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan analisis-analisis tersebut terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Hipotesis yang diajukan, yaitu apakah motivasi kerja dan kemampuan kerja berpengaruh positif dan siginifikan terhadap efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Limusgede Kecamatan Cimerak Kabupaten Ciamis. Hasil analisis pengujian uji t menunjukkan, bahwa: (1) t hitung untuk variabel motivasi kerja = 2.519 dan t tabel = 1.697 (to > tt). Dengan melihat posisi t hitung (2.519) lebih bedar dari ttabel (1.697), maka t hitung berada di daerah penolakan Ho dan penerimaan Ha. Sehingga keputusannya menolak Ho dan menerima Ha. Artinya ada pengaruh positif dan signifikan dari motivasi kerja terhadap efektivitas pemungutan PBB P2 di Desa Limusgede Kecamatan Cimerak Kabupaten Ciamis. (2) t hitung untuk variabel kemampuan kerja = -3.035 dan t tabel = 1.697 (to<tt). Dengan melihat posisi t hitung (-3.035) lebih kecil dari t tabel (1.697), maka t hitung berada di daerah penolakan Ha dan penerimaan Ho, sehingga keputusannya menolak Ha dan menerima Ho. Artinya tidak ada pengaruh positif dan signifikan dari kemampuan kerja terhadap efektivitas pemungutan PBB P2 di Desa Limusgede Kecamatan Cimerak Kabupaten Ciamis. Berdasarkan uji F secara simultan dan bersama-sama diperoleh Fhitung = 5.297 dan F tabel = 2.042 (Fo > Ft). dengan melihat posisi Fhitung (5.297) lebih besar dari Fatbel (1.697), maka Fhitung berada di daerah penolakan Ho dan penerimaan Ha. Sehingga keputusannya menolak Ho dan menerima Ha. Hal ini berarti secara simultan dan bersama-sama variabel independen (motivasi kerja dan kemampuan kerja) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pemungutan PBB P2 di Desa Limusgede Kecamatan Cimerak Kabupaten Ciamis.

THE QUALITY OF INFORMATION SYSTEM SERVICES AND INTEGRATED VILLAGE ADMINISTRATION SERVICES IN THE IMPLEMENTATION OF CERTIFICATES BY THE VILLAGE GOVERNMENT IN SELAMANIK VILLAGE, CIPAKU DISTRICT, CIAMIS DISTRICT Atika Lasmanah; Arie Budiawan; Otong Husni Taufik
JGSRD: Journal of Government Science and Rural Development Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : Faculty of Social And Political Science Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2021/jgsrd.v1i2.2382

This research is motivated by the inadequate information system services and integrated village administration services in the making of a letter of incapacity by the village government in Selamanik Village, Cipaku District, Ciamis Regency. This is due to the lack of quality of services provided by the Village government in making the Certificate of Disability (SKTM), the slow processing of a service, the lack of socialization from the Village government regarding the procedure for making a Certificate of Disability (SKTM). The purpose of this study was to determine the Quality of Information System Services and Integrated Village Administration Services in the Making of a Certificate of Inability by the Village Government in Selamanik Village, Cipaku District, Ciamis Regency. The research method used in this study is qualitative in a descriptive approach. The formulation of the problem in this study is as follows, How is the quality of information system services and integrated village administration services in making a certificate of incapacity by the village government in Selamanik village, Cipaku district Ciamis ?, What are the obstacles to the Integrated Village Administration Service and Information System services in the Making of a Certificate of Inability by the Village Government in Dea Selamanik, Cipaku District, Ciamis Regency ?, What are the efforts made to the Information System and Integrated Village Administration Service in Making a Letter of Inability by the Village Government in Selamanik Village, Cipaku District, Ciamis Regency? The results of the research show that the services provided are still not optimal, this is because the provision of services is still not following community expectations. The obstacles faced by the village are not providing services following the minimum service standards, not being fully friendly to the community, the procedures that must be followed in service, are still complicated. The suggestions that can be given to village governments are that services provided to the community must be given to the maximum, following community expectations. Quality service if people feel satisfied.

SOCIETY PARTICIPATION IN DRAINAGE CONSTRUCTION AT PAWINDAN VILLAGE SUB-DISTRICT OF CIAMIS, DISTRICT OF CIAMIS Enur Nurdin; Abdul Mutholib; Arie Budiawan
JGSRD: Journal of Government Science and Rural Development Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Faculty of Social And Political Science Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Based on the observation, it is known that drainage in Pawindan village sub-district of Ciamis, district of Ciamis has not been implemented properly, due to the level of societyâ€s participation in this construction still needs to be improved. Methodology of this research used descriptive analysis. Result of the research showed that society participation in drainage construction was not optimal regarding four kinds of activities, this case can be seen from the lack of society participation in deliberations to plan making decision at both the musrenbangdus and musrenbangdes, besides that, there is still a lack of society participation in the implementation of construction, so that the level of society cooperation is still lacking, another problem is related to the lack of society participation in the evaluation and monitoring of development results so that the society does not provide various inputs to the headman in the implementation of development. The obstacles encountered include the difficulty of involving the society in the deliberations to plan decision-making at the musrenbangdus and musrenbangdes, besides that it is still difficult to increase society participation in the implementation of development so that the cooperation is still lacking. The efforts that made to overcome obstacles to increase society in drainage construction are carried out by involving the society in deliberations to plan making decision at the musrenbangdus and musrenbangdes by inviting the society to attend the deliberation, besides inviting the society to participate in the implementation development through society cooperation activities.

URGENSI KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM KONSEP SOUND GOVERNANCE Ari Kusumah Wardani; Arie Budiawan
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 3 (2021): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v8i3.6695

Dalam kurun waktu yang lama Good Governance menjadi sebuah acuan dalam penyelenggaran Pemerintahan yang baik. Namun demikian, perlahan-lahan beberapa aspek dalam pemikiran tersebut dianggap usang dan tidak kompatibel lagi dengan perkembangan dalam keilmuan Administrasi Publik sehingga muncul pemikiran baru sebagai penyempurnaan yang dikenal dengan Sound Government. Konsep ini dianggap lebih komprehensif karena berisi fitur normatif dan rasional dari good governance, memiliki karakteristik kualitas governance yang lebih unggul, bercocokan dengan nilai konsitusi dan responsif kepada norma, aturan dan rezim internasional, memiliki sistem administrasi efektif dan efisien. Ada 1 hal yang sangat menonjol dalam Sound Governance. Hal tersebut adalah kerjasama/kemitraan internasional. Hal ini sangat diperlukan untuk difahami dan diimplementasikan dalam era globalisasi sekarang ini untuk memerangi penyakit-penyakit birokrasi dan meningkatkan efektivitas penyelenggraan pemerintahan dan administrasi. Kata Kunci: Sound Governance, Kerjasama Internasional

PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PERBAIKAN JALAN DESA DI DESA JADIMULYA KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN ARIE BUDIAWAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2739

Latar belakang penelitian ini adalah melibatkan semua elemen masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang mewakili setiap wilayah dusun. Sehingga sebagian besar pembangunan yang ada merupakan inisiatif pemerintah sendiri, bukan inisiatif masyarakat. Kepala desa kurang selektif dalam setiap menentukan prioritas kegiatan pembangunan. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya fasilitas umum yang rusak namun masih mengutamakan pembangunan yang lain. Masih lemahnya kemampuan kepala desa dalam menggiatkan masyarakat untuk melakukan gotong royong yang berkaitan dengan pembangunan jalan desa. Hal ini terbukti dengan banyaknya pembangunan umum yang dikelola oleh pihak rekanan kontraktor/pihak ketiga sehingga biaya yang tertuang dalam perencanaan APBDes menjadi mengurangi volume. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan Kepala Desa dalam pelaksanaan perbaikan jalan desa? Hambatan apa yang dihadapi Kepala Desa dalam pelaksanaan perbaikan jalan desa? Upaya apa yang dilakukan kepala desa untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perbaikan jalan desa. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan sampel penelitian berjumlah 1 orang tokoh masyarakat, 2 orang anggota BPD, 1 orang anggota LPM, 2 orang perangkat desa dan 1 orang kepala desa. Peranan Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan desa telah sesuai dengan peran Kepala Desa sebagaimana dikemukakan oleh Nawawi (2006:74). Hambatan yang dihadapi kepala desa dalam pelaksanaan perbaikan jalan desa di Desa Jadimulya Kecamatan Langkap Lancar Kabupaten Pangandaran adalah faktor partisipasi perangkat desa dalam melaksanakan program pembangunan. Hal ini terjadi karena lebih mengedepankan tugas pokoknya sebagai perangkat desa di kantor, sehingga kurang berkontribusi dalam kegiatan di lingkungan desa, alasannya karena kesibukan dalam pekerjaan. Upaya yang dilaksanakan Kepala Desa dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perbaikan jalan desa di Desa Jadimulya Kecamatan Langlap Lancar Kabupaten Pangandaran adalah meningkatkan rasa dan pemupukan tanggung jawab, meningkatkan keprofesionalan perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai SDM perangkat desa sehingga dapat meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik di antaranya melalui pendidikan dan pelatihan serta pembinaan.

ANALISA SKENARIO PLANNING KEBIJAKAN PUBLIK RT/RW KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT Arie Budiawan
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v4i1.1080

Metode dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan gambaran serta penjelasan dari variabel yang diteliti.Fokus penelitian adalah Analisa Sekrenario Planning Kebijakan Publik RT/RW Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat. Tekhnik pengumpulan data dengan cara library research dan filed work research yaitu observasi melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan, wawancara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada pihak yang terkait yaitu informan dan dokumentasi dokumen yang berkaitan dengan penelitian berlangsung. Sumber data diperoleh melalui pengamatan langsung kelokasi penelitian dan mengadakan wawancara langsung kepada key informan dalam penelitian ini adalah Bupati dan Wakil Pangandaran. Analisis data model interaktif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan gambaran pemahaman masalah teori atau konsep skrenario planning kebijakan publik, berkaitan dengan Kebijakan Publik RT/RW Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat agar menciptakan keterpaduan antara program pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam sehingga tercipta suatu pembangunan yang berkelanjutan pembangunan Kabupaten Pangandaran sebagai acuan dan pedoman dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah serta mendayagunakan sumber daya alam secara seimbang. Serta untuk meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin efektifitas dan efisiensi kegiatan pembangunan secara berkelanjutan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci: Skenario Planning, Kebijakan Publik, Kabupaten Pangandaran.

PENGARUH PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 ARIE BUDIAWAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i3.2754

Latar belakang penelitian ini adalah rasa tanggung jawab pegawai dalam membuat laporan keuangan masih kurang. Hal ini masih terbukti dengan masih ditemukannya indikasi-indikasi yang menunjukkan masih adanya berkas-berkas laporan keuangan yang masih keliru dan belum diperbaiki padahal waktu penyerahan berkas tersebut sudah terlewati. Target pencapaian suatu program seringkali memerlukan sumber daya dan biaya yang masih cukup tinggi, hal ini terbukti masih banyaknua biaya yang dianggap tidak perlu dalam menyelesaikan suatu program. Kurangnya keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan pengeluaran daerah. Rumusan masalah dalam penelitian (1) Bagaimana pengawasan oleh inspektorat di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis tahun 2014? (2) Bagaimanakah pengelolaan keuangan daerah di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis tahun 2014? Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan sampel penelitian berjumlah 46 orang pegawai. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Jumlah total skor yang diperoleh dari skor tiap indikator variabel X (pengawasan) adalah 2519. Dari jumlah total skor ini diperoleh rata-rata skor sebesar 154,21. Apabila besar dipersentasekan sebesar 67,04 menunjukkan kategori tingkat pelaksanaan pengawasan pegawai kategori cukup baik. Artinya pembinaan oleh kepala cukup sesuai dengan prinsip-prinsip pengawasan menurut Handayaningrat (2007). Jumlah total skor yang diperoleh dari skor tiap indikator variabel Y (Pengelolaan Keuangan Daerah) adalah 1947. Dari jumlah total skor ini diperoleh rata-rata skor sebesar 162,25. Jika dipersentasekan sebesar 70,54 menunjukkan kategori tingkat pengelolaan keuangan daerah kategori baik. Artinya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ukuran prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Halim dan Iqbal (2012:29). Pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi pengawasan oleh Inspektorat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh pengawasan oleh Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan daerah sebesar 59,29%, cukup baik 40,71% merupakan faktor lain yang tidak terbukti yang dapat mempengaruhi efektivitas kerja, seperti SDM, Sarana dan sebagainya.

PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN KEMAMPUAN KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (STUDI DI DESA LIMUSGEDE KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN CIAMIS) ARIE BUDIAWAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2695

Jenis penilitian ini yaitu analisis deskriptif dengan kuesioner sebagai sumber data. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa, Desa Limusgede Kecamatan Cimerak Kabupaten Ciamis berjumlah 38 orang. Dalam menganalisa data hasil kuesioner digunakan alat bantu computer dengan program SPSS Ver. 16. Sebelum dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan analisis-analisis tersebut terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Hipotesis yang diajukan, yaitu apakah motivasi kerja dan kemampuan kerja berpengaruh positif dan siginifikan terhadap efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Limusgede Kecamatan Cimerak Kabupaten Ciamis. Hasil analisis pengujian uji t menunjukkan, bahwa: (1) t hitung untuk variabel motivasi kerja = 2.519 dan t tabel = 1.697 (to > tt). Dengan melihat posisi t hitung (2.519) lebih bedar dari ttabel (1.697), maka t hitung berada di daerah penolakan Ho dan penerimaan Ha. Sehingga keputusannya menolak Ho dan menerima Ha. Artinya ada pengaruh positif dan signifikan dari motivasi kerja terhadap efektivitas pemungutan PBB P2 di Desa Limusgede Kecamatan Cimerak Kabupaten Ciamis. (2) t hitung untuk variabel kemampuan kerja = -3.035 dan t tabel = 1.697 (to<tt). Dengan melihat posisi t hitung (-3.035) lebih kecil dari t tabel (1.697), maka t hitung berada di daerah penolakan Ha dan penerimaan Ho, sehingga keputusannya menolak Ha dan menerima Ho. Artinya tidak ada pengaruh positif dan signifikan dari kemampuan kerja terhadap efektivitas pemungutan PBB P2 di Desa Limusgede Kecamatan Cimerak Kabupaten Ciamis. Berdasarkan uji F secara simultan dan bersama-sama diperoleh Fhitung = 5.297 dan F tabel = 2.042 (Fo > Ft). dengan melihat posisi Fhitung (5.297) lebih besar dari Fatbel (1.697), maka Fhitung berada di daerah penolakan Ho dan penerimaan Ha. Sehingga keputusannya menolak Ho dan menerima Ha. Hal ini berarti secara simultan dan bersama-sama variabel independen (motivasi kerja dan kemampuan kerja) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pemungutan PBB P2 di Desa Limusgede Kecamatan Cimerak Kabupaten Ciamis.

ANALISA SKENARIO PLANNING KEBIJAKAN PUBLIK RT/RW KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT Arie Budiawan
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Metode dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan gambaran serta penjelasan dari variabel yang diteliti.Fokus penelitian adalah Analisa Sekrenario Planning Kebijakan Publik RT/RW Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat. Tekhnik pengumpulan data dengan cara library research dan filed work research yaitu observasi melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan, wawancara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada pihak yang terkait yaitu informan dan dokumentasi dokumen yang berkaitan dengan penelitian berlangsung. Sumber data diperoleh melalui pengamatan langsung kelokasi penelitian dan mengadakan wawancara langsung kepada key informan dalam penelitian ini adalah Bupati dan Wakil Pangandaran. Analisis data model interaktif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan gambaran pemahaman masalah teori atau konsep skrenario planning kebijakan publik, berkaitan dengan Kebijakan Publik RT/RW Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat agar menciptakan keterpaduan antara program pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam sehingga tercipta suatu pembangunan yang berkelanjutan pembangunan Kabupaten Pangandaran sebagai acuan dan pedoman dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah serta mendayagunakan sumber daya alam secara seimbang. Serta untuk meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin efektifitas dan efisiensi kegiatan pembangunan secara berkelanjutan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci: Skenario Planning, Kebijakan Publik, Kabupaten Pangandaran.

PENGARUH PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 ARIE BUDIAWAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Latar belakang penelitian ini adalah rasa tanggung jawab pegawai dalam membuat laporan keuangan masih kurang. Hal ini masih terbukti dengan masih ditemukannya indikasi-indikasi yang menunjukkan masih adanya berkas-berkas laporan keuangan yang masih keliru dan belum diperbaiki padahal waktu penyerahan berkas tersebut sudah terlewati. Target pencapaian suatu program seringkali memerlukan sumber daya dan biaya yang masih cukup tinggi, hal ini terbukti masih banyaknua biaya yang dianggap tidak perlu dalam menyelesaikan suatu program. Kurangnya keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan pengeluaran daerah. Rumusan masalah dalam penelitian (1) Bagaimana pengawasan oleh inspektorat di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis tahun 2014? (2) Bagaimanakah pengelolaan keuangan daerah di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis tahun 2014? Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan sampel penelitian berjumlah 46 orang pegawai. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Jumlah total skor yang diperoleh dari skor tiap indikator variabel X (pengawasan) adalah 2519. Dari jumlah total skor ini diperoleh rata-rata skor sebesar 154,21. Apabila besar dipersentasekan sebesar 67,04 menunjukkan kategori tingkat pelaksanaan pengawasan pegawai kategori cukup baik. Artinya pembinaan oleh kepala cukup sesuai dengan prinsip-prinsip pengawasan menurut Handayaningrat (2007). Jumlah total skor yang diperoleh dari skor tiap indikator variabel Y (Pengelolaan Keuangan Daerah) adalah 1947. Dari jumlah total skor ini diperoleh rata-rata skor sebesar 162,25. Jika dipersentasekan sebesar 70,54 menunjukkan kategori tingkat pengelolaan keuangan daerah kategori baik. Artinya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ukuran prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Halim dan Iqbal (2012:29). Pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi pengawasan oleh Inspektorat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh pengawasan oleh Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan daerah sebesar 59,29%, cukup baik 40,71% merupakan faktor lain yang tidak terbukti yang dapat mempengaruhi efektivitas kerja, seperti SDM, Sarana dan sebagainya.

Title

Found 32 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 32 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 32 Documents
Search