Sistem Pengendalian Internal

This study analyzed the effect of accounting information systems (AIS) and internal control systems (ICS) on SME productivity. This type of study is descriptive quantitative, employing both primary and secondary data. The methodologies for collecting data included questionnaires for direct information gathering and literature reviews for secondary data. The focus was on SME actors registered with the cooperative SME office in the Bengkalis sub-district, Bengkalis, Riau, which has a total population of 1587. For sample selection, a purposive sampling technique was utilized, leading to 44 SME actors being chosen for thorough analysis. The approach to analyzing the collected data incorporated multiple linear regression techniques facilitated by using SPSS software. The findings from this study highlighted that the AIS did not have an impact on SME productivity. On the other hand, the ICS was found to have a positive and significant effect on enhancing SME productivity. The results of this study theoretically can complement existing theories and provide insight into how the internal control system can affect company productivity. Practically, it can be a reference for SME actors in increasing business productivity by improving the internal control system. Furthermore, it can be a reference for local governments to provide socialization regarding the use of technology, especially those related to AIS.

This study examines the influence of implementing Risk-Based Internal Auditing, Auditor Competency, and Independence on Fraud Detection. The object of this study was 133 Jasa Raharja employees who had served in Internal Supervisory Units.
The sampling technique used in this study is the total sampling method to collect data from predetermined respondents. The analytical method used in this study is the Structured Equation Modeling (SEM) equation model through the LISREL 8.80 software analysis tool.
The results of this study indicate that the variable Implementation of Risk-Based Internal Auditing, Auditor Competence and Auditor Independence positively influence the Fraud Detection variable.

UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mendefinisikan pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemkeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Kedai Putu merupakan salah satu dari sekian banyak tempat kuliner yang tetap menjaga cita rasa dan kualitas pada makanan dan minuman yang dijual. Perkembangan bisnis kuliner yang sangat marak di kalangan semua lapisan masyarakat dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas dari produk yang dijual. Bahan baku dalam pembuatan proses makanan dan minuman yang dijual harus mengutamakan cita rasa dari pelanggan yang sudah ada. Bahan baku merupakan hal utama untuk menjual produk makanan dan minuman yang dijual. Persediaan bahan baku seringkali menjadi tidak terkendali karena belum adanya sistem yang mengatur keluar dan masuknya bahan baku, sehingga menyebabkan harga yang dijual tidak sesuai dengan standar akuntansi dalam perhitungan persediaan bahan baku tersebut. Bahan baku yang tidak terpakai karena pada saat pembelian tidak memperhatikan jumlah yang tersedia maupun bahan baku yang dipakai terasa kurang karena pada saat pemakaian tidak memperhitungkan jumlahnya.Oleh karena itu, dala...

Kedai Putu merupakan salah satu dari sekian banyak tempat kuliner yang tetap menjaga cita rasa dan kualitas pada makanan dan minuman yang dijual. Perkembangan bisnis kuliner yang sangat marak di kalangan semua lapisan masyarakat dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas dari produk yang dijual. Bahan baku dalam pembuatan proses makanan dan minuman yang dijual harus mengutamakan cita rasa dari pelanggan yang sudah ada. Bahan baku merupakan hal utama untuk menjual produk makanan dan minuman yang dijual. Persediaan bahan baku seringkali menjadi tidak terkendali karena belum adanya sistem yang mengatur keluar dan masuknya bahan baku, sehingga menyebabkan harga yang dijual tidak sesuai dengan standar akuntansi dalam perhitungan persediaan bahan baku tersebut. Bahan baku yang tidak terpakai karena pada saat pembelian tidak memperhatikan jumlah yang tersedia maupun bahan baku yang dipakai terasa kurang karena pada saat pemakaian tidak memperhitungkan jumlahnya.Oleh karena itu, dala...

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah mengenai audit internal ini dengan baik dan tepat waktu. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas Ibu Nurlinda pada mata kuliah Audit Internal. Makalah ini bertujuan untuk menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai “Kasus Audit Internal pada PT Garuda Indonesia”.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran sistem informasi dan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI), baik pada unit konvensional maupun syariah. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai jurnal, laporan keuangan, dan studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan KUR tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga sangat bergantung pada sinergi antara sistem informasi yang akurat dan sistem pengendalian internal yang disiplin. Temuan juga menunjukkan bahwa tingkat Non-Performing Loan (NPL) pada BRI Syariah cenderung lebih rendah dibandingkan BRI Konvensional, karen a penerapan prinsip kehati-hatian dan seleksi pembiayaan yang lebih ketat. Oleh karena itu, integrasi sistem informasi dengan pengendalian internal yang kuat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas penyaluran KUR dan menekan risiko kredit bermasalah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem digital, peningkatan kapasitas SDM, serta replikasi prinsip syariah dalam sistem konvensional sebagai strategi perbaikan pengelolaan risiko kredit.

Audit sistem informasi persediaan merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi dan mengetahui sejauh mana sistem informasi persediaan yang sedang berjalan (pengendalian manajemen dan pengendalian aplikasi) telah mampu mengcover resiko hingga pada tingkat yang dapat diterima oleh perusahaan sekaligus memberikan rekomendasi-rekomendasi konstruktif bagi perusahaan dalam rangka meminimalisasi resiko yang ada pada saat ini dan yang akan terjadi dikemudian hari. Audit ini dilakukan dengan menggunakan audit around the computer. Metode Penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menggali materi-materi yang bersumber dari berbagai buku dan sumber pustaka lainnya serta melakukan penelitian lapangan yang meliputi kuesioner, wawancara, observasi, dan testing aplikasi. Hasil yang dicapai dari proses audit berfokus pada kelemahankelemahan yang ada pada sistem dimana kelemahan-kelemahan tersebut disajikan dalam bentuk matriks resiko dan pengendalian yang terdiri dari temuan masalah, potensi resiko (Impact dan Likelihood), keandalan pengendalian yang ada (Design dan Effectiveness).

The aim of this study to find out implementation of RBA (Risk Based Audit) and compliance with statutory regulations on the report on the implementation of the supervisory function, public service, governance, financial management and goods of local government in Banjarbaru's Inspectorate. The method used in this research is qualitative descriptive analysis method. The result showed that the supervision done by the Inspectorate as the supervisor element is running optimally, resulting in improvements in the implementation of SAKIP SKPD. The Inspectorate is not only conducting evaluations but also coaching. Coaching is carried out by picking up the ball or doing a road show to each SKPD about the implementation of SAKIP. Internal control on every organizational unit is The fundamental factor so task principal and function every one organization in order to done corresponding with regulations applicable legislation. The better the government's internal control system is the more effective in achieving the vision and mission of the government.

Kecurangan dalam UTBK 2025 mencerminkan krisis penalaran moral di kalangan pelajar. Berbagai tindakan seperti memakai joki, manipulasi identitas, hingga pembocoran soal sering dibenarkan dengan alasan “demi masa depan” atau “karena sistem tidak adil.” Padahal, alasan-alasan ini adalah bentuk kekeliruan logika seperti argumentum ad consequentiam, false dichotomy, bandwagon fallacy, dan appeal to pity. Fenomena ini bukan hanya persoalan individu, tapi juga cermin lemahnya pendidikan etika dan kuatnya tekanan sosial. Pendidikan tidak boleh hanya fokus pada hasil, tapi juga pada cara mencapainya. Dibutuhkan pendidikan moral yang membentuk penalaran kritis dan karakter jujur, serta dukungan dari semua pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk membangun budaya kejujuran dan tanggung jawab.

The aim of this study to find out implementation of RBA (Risk Based Audit) and compliance with statutory regulations on the report on the implementation of the supervisory function, public service, governance, financial management and goods of local government in Banjarbaru's Inspectorate. The method used in this research is qualitative descriptive analysis method. The result showed that the supervision done by the Inspectorate as the supervisor element is running optimally, resulting in improvements in the implementation of SAKIP SKPD. The Inspectorate is not only conducting evaluations but also coaching. Coaching is carried out by picking up the ball or doing a road show to each SKPD about the implementation of SAKIP. Internal control on every organizational unit is The fundamental factor so task principal and function every one organization in order to done corresponding with regulations applicable legislation. The better the government's internal control system is the more effective in achieving the vision and mission of the government.

This study analyzes the recruitment and selection system for drivers at PT Banyumas Raya Transportasi. The focus of this research is to identify weaknesses in the existing system and formulate strategic recommendations to enhance the effectiveness of the recruitment and selection process. The research method used is qualitative descriptive, with primary data obtained through interviews with the HRGA division and secondary data from company documents and relevant literature. The findings indicate a high turnover rate and inefficiencies in the recruitment methods, which still rely heavily on traditional approaches such as social media and bulletin boards. To address these issues, this study recommends implementing a digital recruitment system, diversifying recruitment methods, and adopting competency-based selection processes to improve recruitment efficiency and effectiveness. The results of this research are expected to assist the company in developing a more sustainable and competitive workforce.

Pentingnya Transparansi dalam Pelaporan Keuangan menjadi topik utama dalam buku ini. Transparansi adalah fondasi kepercayaan dalam dunia bisnis. Dengan pelaporan keuangan yang jelas dan terbuka, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga membangun reputasi yang kuat di mata investor, pemegang saham, dan publik. Ketidaktransparanan sering kali menjadi pertanda awal adanya masalah serius, termasuk potensi kecurangan keuangan. Contoh-contoh kasus besar seperti Enron dan WorldCom di Amerika Serikat, serta Bank Century dan Jiwasraya di Indonesia, menekankan betapa pentingnya transparansi dalam menjaga stabilitas keuangan.

The implementation of internal supervision in the form of escort and assistance has not been fully accepted by the leaders of K/L/D. In the field, there are still frequent rejections or obstructions to escort efforts designed by the BPKP to be carried out from the early stages of programs/activities. As a result, problem prevention is not optimal. In this case, programs/activities are already exposed to accountability problems so that sometimes the resolution must go through law enforcement efforts. In addition, follow-up by K/L/D on the recommendations submitted by BPKP is also often slow, or even protracted until the problem becomes bigger. This has been confirmed in the Corruption Perception Index (CPI) where in 2022 there has been a decrease in the achievement of the Corruption Perception Index score, from 34 at 110 to 38 at 96. In this regard, it is necessary to establish an Integrated Government Internal Audit Unit (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah=APIP). An integrated government internal control system framework needs to be based on the independence and objectivity of the internal control unit as well as the integrity of the internal control unit itself. The work unit of the Integrated Government Internal Audit Unit is tasked with integrating government governance in a comprehensive and integral manner as in the corporate sector in terms of reporting the audit results of the Government Internal Audit Unit, Legal and Compliance, Finance and Risk Management, Human Resources capabilities and aspects of business operational functions needed to obtain information, clarifications and reports required in an integrated manner

This  study  discusses  the  management  audit  on  the  function  of  procurement  of  goods  and  services. Management audit is a tool for management audit is a tool that can be used by companies to measure the economy, effectiveness,  and  efficiency  or  evaluation  of  management  activity  programs.  This  study  aims  to  assess  the economization, efficiency, and effectiveness of the function of the procurement of goods and services at PT PLN ULP Ruteng. The scope of the procurement function includes the procurement organization, the procurement process which consists of: procurement planning, procurement implementation, payment and reporting. In this study, it is more specifically discussed about the audit of goods and services procurement organizations. Presidential Regulation No. 16 of 2018 states that the Government Goods/Services Procurement Policy Agency, hereinafter referred to as LKPP, is an institution tasked with developing and formulating policies for the Government's procurement of goods/services. This research is a qualitative research with a case study approach. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The method of data analysis is carried out with the elements of the management audit, the data obtained will be classified into the Criteria, Conditions, Causes, Effects groups. From the results of research on the procurement function in the organization of procurement of goods and services PT PLN ULP Ruteng it cannot be  said  to  be  effective  and  efficient.  From  the  specified  criteria,  there  are  weaknesses  in  this  program.  The recommendations  given  by  researchers  to  companies  can  be  used  as  material  to  make  improvements  to  these weaknesses.

Internal control adalah sistem yang dirancang untuk memastikan keandalan laporan keuangan, efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap peraturan. COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) menyediakan kerangka kerja untuk mengelola dan menilai pengendalian internal, yang mencakup lima komponen utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kerangka COSO membantu organisasi merancang pengendalian internal yang efektif untuk mengurangi risiko dan mencapai tujuan bisnis secara optimal.

Bab ini dimulai dengan asumsi bahwa suatu perusahaan memiliki fungsi audit internal yang efektif, didukung oleh piagam audit yang disetujui yang mengesahkan fungsi tersebut, serta persetujuan komite audit untuk rencana tahunan internal. Auditor internal yang efektif berfungsi sebagai a frontline set of eyes and ears bagi komite audit dan manajemen senior, dan harus lebih dari sekadar meninjau kepatuhan perusahaan dengan prosedur terdokumentasi yang dipublikasikan. Auditor internal mengunjungi fasilitas organisasi dimana pekerjaan sebenarnya dilakukan dan catatan disimpan, mengamati operasi dan memberikan laporan tingkat manajemen. Auditor internal dapat mengembangkan pemahaman tentang proses yang ada dan merancang serta melakukan pengujian yang sesuai untuk mengevaluasi pengendalian internal yang mendukung.

Makalah ini membahas penerapan manajemen konflik dan manajemen risiko dalam meningkatkan efektivitas organisasi dengan studi kasus di PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Penelitian bertujuan untuk menganalisis strategi perusahaan dalam mengelola konflik internal, mitigasi risiko operasional, serta peran kepemimpinan dalam mendukung produktivitas karyawan. Metode yang digunakan melibatkan analisis teori manajemen konflik, manajemen risiko, dan kepemimpinan, didukung oleh data sekunder dari jurnal dan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen konflik berbasis kolaborasi dan pengelolaan risiko sistematis memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas organisasi, dengan peningkatan produktivitas dan stabilitas operasional.

Audit internal adalah suatu aktivitas independen yang memberikan jaminan objektif serta konsultasi yang dirancang untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses pengelolaan organisasi.

Violations of professional accounting ethics, as seen in the case of Mulyana W Kusuma, have created a crisis of trust in financial statements and damaged the company's reputation. This study aims to identify the causes, impacts, and solutions to the case. This research uses a descriptive qualitative approach with a case study as the primary method. Data were collected through the analysis of documents related to the Mulyana W Kusuma case, including investigation reports and court decisions. The study also draws upon literature on accounting ethics to provide a broader context. The results show that the ethical violations committed by Mulyana W Kusuma were driven by pressure from company management and personal motives to maintain the company's public image. As a result, the involved company's reputation suffered, and stakeholders lost trust in the integrity of financial statements. This ethical violation highlights weaknesses in the company's internal control system and poor adherence to the code of ethics by the accountant. The lack of strict sanctions and inadequate regulatory oversight contributed to the violation. Weak internal control and poor enforcement of the code of ethics encouraged this violation. The proposed solutions include strengthening internal controls and enforcing the professional code of ethics.

Violations of professional accounting ethics, as seen in the case of Mulyana W Kusuma, have created a crisis of trust in financial statements and damaged the company's reputation. This study aims to identify the causes, impacts, and solutions to the case. This research uses a descriptive qualitative approach with a case study as the primary method. Data were collected through the analysis of documents related to the Mulyana W Kusuma case, including investigation reports and court decisions. The study also draws upon literature on accounting ethics to provide a broader context. The results show that the ethical violations committed by Mulyana W Kusuma were driven by pressure from company management and personal motives to maintain the company's public image. As a result, the involved company's reputation suffered, and stakeholders lost trust in the integrity of financial statements. This ethical violation highlights weaknesses in the company's internal control system and poor adherence to the code of ethics by the accountant. The lack of strict sanctions and inadequate regulatory oversight contributed to the violation. Weak internal control and poor enforcement of the code of ethics encouraged this violation. The proposed solutions include strengthening internal controls and enforcing the professional code of ethics.

Kasus gratifikasi yang terjadi di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencerminkan tantangan serius dalam penerapan etika bisnis di lembaga keuangan dalam hal ini Lembaga Keuangan BEI telah melakukan pelanggaran dalam etika bisnis. Dalam jurnal ini kami menganalisis persoalan etika yang muncul dari praktik tidak etis karyawan BEI yang menerima gratifikasi atau imbalan untuk mempermudah proses penawaran umum (IPO) dalam jual beli saham perusahaan. Untuk mengetahui atau mencari bagaimana kasus gratifikasi karyawan BEI tersebut telah melanggar etika bisnis dengan menggunakan berbagai teori etika, termasuk utilitarianisme, deontologi, dan etika kebajikan, jurnal ini akan mengevaluasi dampak negatif dari kasus gratifikasi karyawan BEI tersebut terhadap integritas institusi dan kepercayaan publik. Selain itu, jurnal ini akan mengusulkan sistem monitoring yang komprehensif untuk menangani dan mencegah masalah pelanggaran etika bisnis di perusahaan yang memungkin adanya ketidak seusaian perilaku karyawan dengan visi misi perusahaan. Sistem ini mencakup pengawasan internal, saluran pelaporan (whistleblowing), pelatihan etika, transparansi proses, serta mekanisme evaluasi dan tindakan untuk pelanggaran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dengan menerapkan langkahlangkah ini, diharapkan BEI dapat membangun budaya etika yang kuat, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan keberlanjutan dalam operasional bisnisnya. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan praktik etika dalam dunia keuangan serta penerapan bagi perusahaan lain dalam upaya menjaga integritas dan reputasi perusahaan.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa masih terdapat celah untuk melakukan kecurangan, karena masih adanya praktik kecurangan yang cukup besar terhadap pengadaan barang/jasa. Artikel ini bertujuan untuk mengajukan model konseptual tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencegahan fraud pada pengadaan barang/jasa di Perguruan Tinggi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Institusi Perguruan Tinggi di Indonesia dalam pencegahan fraud pengadaan barang/jasa.