Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.336
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Legality of Law Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan Terpadu (JITPU) Clavia: Journal of Law
Basri Oner
Bosowa University Faculty Of Law
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
CONCURSUS DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK: STUDI KASUS PUTUSAN : NO.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr M. Aswan Alimuddin; Basri Oner; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1569

Abstract

Concursus atau gabungan melakukan tindak pidana adalah mengenai bagaimana sistem pemberian hukuman bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana gabungan. Sistem penjatuhan pidana dalam perbarengan tindak pidana terdapat berbagai macam yang harus diidentifikasi dalam penentuan penjatuhan pidana. Menelaah putusan pidana tentang concursus terutama atas suatu Putusan Pengadilan membutuhkan penelaahan teori dalam sistem penjatuhan pidana.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Apakah bentuk concursus yang terjadi pada Putusan: No.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr 2). Sistem penjatuhan pidana apakah yang diterapkan oleh Hakim pada Putusan: No.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan 1).Bentuk concursus yang terjadi pada Putusan No.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr ialah concursus realis ditinjau dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa berdiri sendiri sebagai bentuk terwujudnya suatu niat jahat yang dilakukan secara berulang-ulang dalam rentang waktu yang tidak dapat dipastikan kepada anak korban yang berjumlah 8 (delapan) orang. 2). Sistem penjatuhan pidana yang diterapkan Majelis Hakim ialah absorpsi atau penyerapan mengingat Pasal yang didakwakan yakni Pasal 82 Ayat (1) Jo Psal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Dalam pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana sudah melakukan pertimbangan secara sosiologis, filosofis dan yuridis. The Concursus or a combination of committing a crime is about how the system of giving punishment for someone who has committed a combined crime. There are various types of criminal penalties that must be identified in determining criminal penalties. Examining criminal decisions regarding concursus, especially on a Court Decision, requires a theoretical study in the criminal system. This study aims to determine: 1). What is the form of concursus that occurs in Decision: No.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr 2). What is the criminal system applied by the Judge in the Decision: No.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr. The research method used is normative law research. The results of the study show 1). The form of concursus that occurred in Decision No. 66/Pid.Sus/2019/PN.Enr is a realist concursus in terms of criminal acts committed by the defendant standing alone as a form of realizing an evil intention that was carried out repeatedly in an undetermined time span to the child victims, totaling 8 (eight) people. 2). The criminal system applied by the Panel of Judges is absorption considering the article indicted is Article 82 Paragraph (1) Jo Article 76E of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Article 65 Paragraph (1) of the Criminal Code. In legal considerations, the judge in imposing a sentence has made sociological, philosophical and juridical considerations.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL Farel Al Ghany; Waspada Santing; Basri Oner
Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1652

Abstract

Era modern ini banyak terjadi penistaan/penodaan agama melalui media sosial berupa hinaan atau ujaran kebencian yang ditujukan kepada individu atau kelompok yang terkait dengan unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Hal ini dapat menimbulkan intoleransi terhadap sesama manusia dan dapat menimbulkan perasaan benci. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 156 dan 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan aturan yang sama tentang penistaan agama melalui media sosial adalah Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, sanksi pidana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan penistaan agama melalui media sosial dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku penistaan agama melalui media sosial?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan melakukan pendekatan undang-undang, pendekatan analisis konsep hukum, mengumpulkan data, observasi, dan melakukan wawancara dengan Hakim Kelas IA Pengadilan Negeri Makassar dan Unit 3 Tipiter Polrestabes Makassar. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bagaimana proses penanganan penistaan agama melalui media sosial dan bagaimana hakim menerapkan sanksi terhadap pelaku penistaan agama melalui media sosial.. In this modern era, there are many of blasphemy/defamation of religion through social media in the form of insults or hate speech directed at individuals or groups related to elements of ethnic, religious, racial, and intergroup (SARA) elements. This can lead to intolerance to fellow humans and can lead to feelings of hatred. This crime is regulated in the Criminal Code (KUHP) Articles 156 and 156a, the same rules regarding blasphemy through social media are regulated in Law No.19 of 2016 amendments to Law No.11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Article 28 paragraph (2). And the criminal sanctions are regulated in Article 45A paragraph (2) of the Electronic Information and Transaction Law. The purpose of this study is to: 1). How to deal with blasphemy through social media? 2). What are the imposition of sanctions on blasphemy criminals via social media?. The research methods were a prescriptive normative empirical research with a legal approach, a legal concept analysis approach, data collecting, observation, and interviews with judges of District Court Judges Class IA Makassar and Unit 3 Tipiter Polrestabes Makassar. The legal materials used in this study include primary legal materials and secondary legal materials. The results of this study show how the process of handling blasphemy through social media and how judges apply sanctions to perpetrators of blasphemy through social media.
ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA KELALAIAN MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENDAMPAKKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Maros No. 48/Pid.Sus/2020/PN.Mrs Sahiruddin Sahiruddin; Ruslan Renggong; Basri Oner
Clavia Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i3.1583

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana atas tindak pidana kelalaian dalam putusan No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mrs dan relevansi sanksi pidana dijatuhkan dalam putusan No.48/Pid.sus/2020/PN.Mrs telah sesuai dengan upaya pencegahan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas. Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder, data dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan undang-undang dan bahan hukum sekunder merujuk pada buku, jurnal dan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta sumber informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan majelis hakim, jaksa penuntut umum dan juga kepolisian untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan. Hasil penyidikan ini menunjukkan bahwa pemidanaan dalam perkara ini diputus oleh hakim dengan pidana penjara lima bulan penjara, atau pidana penjara sepuluh bulan, yang lebih kecil dari tuntutan jaksa. Adapun pertimbangan hakim, selama persidangan terdakwa dengan sopan mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, kemudian hakim memutuskan tingkatnya lebih rendah dari tuntutan jaksa. This research aims to find out the application of criminal sanctions for criminal offenses in decision No.48/Pid.Sus/2020/PN.Nyonya and the relevance of criminal sanctions imposed in decision No.48/Pid.sus/2020/PN.Nyonya are in accordance with efforts to prevent traffic accidents. This research is a type of normative legal research. The types of data used are primary data and secondary data, data from primary legal materials in the form of court decisions and laws and secondary legal materials refer to books, journals and other readings related to the issues studied as well as sources of information obtained from interviews with panel of judges, public prosecutors and also the police to complete the required information. The results of this examination show that the judge decided to sentence in this case with five months imprisonment or ten months imprisonment, which is less than the prosecutor's demand. As for the judge's consideration, during the trial he politely acknowledged all of his actions and promised not to repeat them, then the judge decided the level was lower than the prosecutor's prosecution.
PENERAPAN SANKSI PIDANA PELAKU PENCABULAN ANAK DI KOTA PANGKAJENE: Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj Nirmala Nirmala; Basri Oner; Almusawir Almusawir
Clavia Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i3.2215

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak pada putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pelaku pencabulan di Kota Pangkajene. Hasil penelitian di Pengadilan Negeri Pangkep lebih tepatnya di Kabupaten Pangkep. Data primer dan data sekunder,. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan suatu pidana pada Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj oleh Majelis Hakim yang menerapkan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76 C UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena korbannya Anak dan dasar pemberlakuannya adalah asas lex spesialis. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj belum sesuai karena hukuman yang di jatuhkan kepada terdakwa masih terdapat kekurangan-kekurangan yang tidak sesuai dengan perbuatannya sehingga dapat merusak mental dan sosiologis Anak.
ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PEMALSUAN SURAT KEMATIAN DI KABUPATEN GOWA Muhammad Firmansyah; Marwan Mas; Basri Oner
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2217

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum mengenai pemalsuan surat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat kematian di dalam putusan perkara pidana No. 108/Pid.B/2022/PN Sgm. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Data dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui informasi menggunakan wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Sungguminasa. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan membaca referensi hukum, perundang-undangan, jurnal-jurnal serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) aturan mengenai tindak pidana pemalsuan surat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dalam Bab XII buku II  Pasal 263 s/d Pasal 276 yaitu membuat surat palsu, memalsukan surat dan memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan (ii) penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat kematian karena adanya  niat atau kesengajaan untuk memalsukan surat dengan tujuan untuk mencairkan asuransi BPJS. This study aims (i) to find out how the legal arrangements regarding forgery of letters in the Criminal Code and (ii) to find out the factors that cause the crime of forging death certificates in the decision on criminal case No. 108/Pid.B/2022/PN Sgm. The method used in this research is empirical normative. The data and data sources used are primary data and secondary data. Primary data was obtained directly through information using interviews with the Sungguminasa District Attorney and the Sungguminasa District Court. Secondary data was obtained from library research by reading legal references, legislation, journals and documents related to this research. The results of the study show that (i) the rules regarding the criminal act of forging letters in the Criminal Code are contained in Chapter XII book II Articles 263 to Article 276 namely making fake letters, forging letters and using fake letters or forged letters (ii ) the cause of the criminal act of forging a death certificate is because of the intention or intention to falsify the letter with the aim of disbursing BPJS insurance.
PELAKSANAAN PRAPENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI BONE Bobby Ashari Lukman; Ruslan Renggong; Basri Oner
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2243

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Bone dan Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam  melakukan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Bone. Penelitian ini dilaksanakan di di Kejaksaan Negeri Bone lebih tepatnya di Kabupaten Bone. Dengan menggunakan tipe penelitian pendekatan yuridis. Jenis data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder, data dari bahan hukum primer diperoleh langsung dari sumber pertama pada lokasi penelitian. Bahan hukum sekunder merujuk pada buku, jurnal dan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Bone dalam melakukan prapenuntutan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur biasa disingkat (SOP) penanganan perkara Tindak Pidana Umum terkhusus Prapenuntutan dimana disebutkan bahwa dalam prapenuntutan, penuntut umum setelah menerima berkas perkara penyidikan penyidik dan berpendapat bahwa hasil penyidikan itu dianggap lengkap atau belum lengkap. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bone melakukan Prapenuntutan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diawali penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik kepada penuntut umum yang tertuang dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP sehingga terjadi keterlibatan Kejaksaan Negeri Bone terhadap kasus yang dimaksud dalam SPDP. Kejaksaan Negeri Bone juga melakukan Prapenuntutan berdasarkan PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang tersusun dari Pasal 8 sampai Pasal 12. This study aims to identify and analyze the implementation of pre-prosecution at the Bone State Prosecutor's Office and to find out and analyze the basic considerations of the Public Prosecutor in carrying out Pre-Prosecution at the Bone State Attorney's Office. This research was conducted at the Bone District Attorney, more precisely in Bone Regency. By using the type of research approach juridical. The type of data used is Primary Data and Secondary Data, data from primary legal materials obtained directly from the first source at the research location. Secondary legal materials refer to books, journals and other readings related to the issues under study. The results showed that the Bone District Attorney carried out pre-prosecution based on the Criminal Procedure Code and PER-036/A/JA/09/2011 concerning Standard Operating Procedures (SOP) for handling general criminal cases, especially pre-prosecution, which states that in pre-prosecution, the public prosecutor after receiving the investigator's investigation case file and is of the opinion that the results of the investigation are considered complete or incomplete. The Public Prosecutor of the Bone State Prosecutor's Office conducted a pre-prosecution based on the Criminal Procedure Code. It began with the receipt of the Notice of Commencement of Investigation (SPDP) from the investigator to the public prosecutor as stipulated in Pasal 109 Ayat (1) of the Criminal Procedure Code so that the Bone District Prosecutor's Office was involved in the case referred to in the SPDP. The Bone District Attorney also conducted pre-prosecution based on PER-036/A/JA/09/2011 concerning Standard Operating Procedures (SOP) for Handling General Crime cases which are composed of Pasal 8 to Pasal 12.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI TUNTUTAN TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH: Studi Putusan No.75/Pid.B/2021/Pn.Mak Budi Mangawi; Basri Oner; Andi Tira
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2265

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam  perkara pidana putusan Nomor 75/Pid.B/2021/Pn.Mak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, artikel dan jurnal terkait dengan penelitian ini. Seluruh bahan hukum dikumpulkan secara terstruktur dan sistematis menggunakan ukuran kualitatif dan disajikan dalam analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur Pasal 167 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Onslag Van Rechtavervolging (terbukti ada perbuatan, namum perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana) diputus lepas dari segala tuntutan karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata. This study aims to find out the legal considerations of the judge in the criminal case decision Number 75/Pid.B/2021/Pn.Mak. The research method used is qualitative legal research. Types and sources of data consist of primary data in the form of laws and regulations and court decisions and secondary legal materials consisting of books, articles and journals related to this research. All legal materials are collected in a structured and systematic manner using qualitative measures and presented in a descriptive analysis. The results of the research show that the elements of Article 167 Paragraph (3) of the Criminal Code Jo. Article 55 Paragraph (1) 1st of the Criminal Code which the Public Prosecutor charged was not proven so that the Panel of Judges handed down the Onslag Van Rechtavervolging Decision (it was proven that there was an act, but the act was not a crime) was dismissed from all charges because the act was not a crime but civil matters.
ANALISIS PENEGAKAN SANKSI MILITER TERHADAP PRAJURIT TNI ANGKATAN DARAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER DI WILAYAH KOMANDO DAERAH MILITER XIV/HASANUDDIN: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 62-K/PM III-16/AD/IX/2019 Tamsil M. Djabir T.; Ruslan Renggong; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2597

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan sanksi terhadap prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana LGBT di wilayah kodam XIV/Hasanuddin dan pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Nomor 62-k/PM III-16/AD/IX/2019. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan anggota TNI AD yang melakukan tindak pidana asusila sanksinya dapat diperberat. Bentuk pemberatan pidana yang didapat oleh anggota TNI AD yang melakukan tindak pidana ialah berupa pemecatan atau pemberhentian dari dinas militer jika perbuatan yang dilakukannya itu melibatkan keluarga besar TNI AD. Akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut juga kurang dapat digunakan dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Prajurit TNI AD yang terlibat jaringan LGBT akan dipecat karena perbuatan itu bertentangan dengan norma hukum, agama, dan budaya. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai TNI AD dan jika tidak ditindak tegas maka jelaslah akan berdampak negatif bagi upaya perbaikan citra TNI AD di mata masyarakat karena dapat menimbulkan gejolak dan keresahan di masyarakat dan di lingkungan TNI AD itu sendiri yang mana keberadaan dan aktivitas seksual menyimpang yang dilakukan oleh terdakwa selaku prajurit TNI AD penyuka hubungan sesama jenis apabila dibiarkan akan mengganggu suasana ketertiban dan disiplin dalam kehidupan prajurit di kesatuan tempatnya bertugas. Seandainya terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dikhawatirkan akan menggangu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI AD yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik. This study aims to determine: 1) the enforcement of sanctions against TNI AD soldiers who commit LGBT crimes in the XIV / Hasanuddin Kodam area. 2). To determine the judge's legal considerations for Decision Number 62-k/PM III-16/AD/IX/2019. The research method used is Normative Law research. The study results show that the implementation of members of the Indonesian Army who commit immoral crimes can be severely punished. The form of criminal punishment obtained by members of the Indonesian Army who commit criminal acts is in the form of dismissal or dismissal from military service if the actions they commit involve the large family of the Indonesian Army. But the purpose of this punishment is also less able to be used in imposing the additional sentence of dismissal from military service. TNI AD soldiers involved in the LGBT network (lesbian, gay, bisexual, transgender) will be fired because their actions are against legal, religious and cultural norms. Then the Panel of Judges thought that the Defendant could no longer be defended as the TNI AD if it was not dealt with decisively. It would harm efforts to improve the image of the TNI AD in the eyes of the public because it could cause turmoil and unrest in the community and within the TNI AD itself, which existence and abnormal sexual activity carried out by the Defendant as a Soldier of the Indonesian Army who likes same-sex relations if left unchecked will disturb the atmosphere of order and discipline in the life of Soldiers in the unit where he is assigned. If Defendant were to remain as an Indonesian Army Soldier, it was feared that it would disrupt and shake the foundations of discipline and order in the life of Indonesian Army Soldiers, which have been well organized and developed so far.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA RT-RW DI KOTA MAKASSAR Muhammad Izhar Kurniawan; Ruslan Renggong; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2619

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dalam pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Makassar dan faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian ketua RT/RW Kota Makassar dalam mewujudkan pemilihan langsung secara transparan yang berasaskan demokrasi. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pemilihan RT/RW di Kota Makassar. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa polemic akibat kontestasi politik Walikota sebelumnya sehingga berdampak pada kontestasi pemilihan RT/RW. pemerintah dengan segala upayanya mampu meredam hal-hal yang memengaruhi masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah/ Perwali No. 1 Tahun 2017 Tentang perubahan atas peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan RT/RW di Kota Makassar. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Ketua RT/RW Kota Makassar Dalam Mewujudkan Pemilihan Langsung Secara Transparan yang Berasaskan Demokrasi yaitu pertama faktor Pendukung yaitu keterlibatan tokoh masyarakat yang membantu mensosialisasikan peilihan dan memberikan masukan terkait pelaksanaan pemilihan, kenyamanan pemilih yang merupakan pelayanan yang baik dengan adanya makanan dan minuman yang tersedia, lokasi TPS dekat dengan akses masyarakat. Kedua faktor penghambat yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) seperti kurangnya panitia pemilihan dan kurangnya pemahaman tupoksi kerja panitia, sosialisasi yang belum optimal, kurangnya pemahaman terkait mekanisme pemilihan. This study aims to determine the Implementation of Regional Regulations and Mayor Regulations in the implementation of the election, appointment, and dismissal of RT/RW heads in Makassar City and the supporting and inhibiting factors in organizing the election, appointment, and dismissal of Makassar City RT/RW heads in realizing direct elections transparently. Based on democracy. The research method used is empirical juridical legal research. The research results show the election implementation for the heads of neighborhood associations (RT) and the heads of neighborhood associations (RW) in Makassar City. In its implementation, several polemics were due to the previous Mayor's political contestation, which impacted the RT/RW election contestation. However, with maximum effort, the government with all its efforts can reduce matters that affect the community in the implementation of Regional Regulation/Perwali No. 1 of 2017 concerning changes to Makassar Mayor regulation No. 72 of 2016 concerning Guidelines for the Implementation of the Election of Neighborhood Association Heads (RT) and Heads of Resident Associations (RW) in Makassar City. And the Supporting and Inhibiting Factors in Organizing Elections, Appointment, and Dismissal of Makassar City RT/RW Chairpersons in Realizing Direct Elections Transparently Based on Democracy, namely the first supporting factors, namely the involvement of community leaders who help socialize the election and provide input related to the implementation of elections, voter convenience which is good service with food and drink available, TPS location close to community access. The two inhibiting factors are Human Resources (HR), such as the lack of an election committee and a lack of understanding of the duties and functions of the committee, socialization that has not been optimal, and a lack of understanding regarding the election mechanism.
ANALISIS PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR MAROS Franssiscus Patrick Siahaya; Baso Madiong; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3814

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembuatan Surat Izin Mengemudi di Polres Maros dan yang menjadi kendala pembuatan Surat Izin Mengemudi di Polres Maros. Penelitian empiris digunakan sebagai metode penelitian. Kajian menunjukkan bahwa pihak Polres Maros telah menyelesaikan pelaksanaan dan pelayanan pembuatan surat izin mengemudi. sesuai dengan aturan yang berlaku. Keefektifan pada proses pelayanan serta pelaksanaannya telah berdasarkan Sumber Daya Manusianya yang cukup namun memenuhi kualitas pelayanan yang juga ditunjang oleh Sarana dan Prasarana yang memadai serta Kesadaran Masyarakat yang produktif terhadap aturan Hukum Lalu Lintas. Dalam Proses penerbitan SIM di Polres Maros, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat terwujudnya kelengkapan surat-surat bagi pengemudi. Biaya yang masih relatif memberatkan untuk kalangan masyarakat di desa, edukasi terhadap persyaratan serta akses jaringan internet yang harus diperhatikan. This study aims to determine the implementation of the driving license issuance at Maros Resort Police and the obstacles in the driving license issuance at Maros Resort Police. Empirical research is used as a research method. The study shows that the Maros Resort Police has completed the implementation and service of making a driver's license. in accordance with applicable regulations. The effectiveness of the service process and its implementation has been based on sufficient Human Resources but fulfills the quality of service which is also supported by adequate Facilities and Infrastructure and productive Public Awareness of the rules of Traffic Law. In the process of issuing a SIM at the Maros Resort Police, there are still several obstacles that hinder the realization of the completeness of the documents for the driver. Costs are still relatively burdensome for rural communities, education on requirements and internet network access must be considered.
Co-Authors Adang, Chiep Panji Adhi Yudha Ristanto Ahmad Muchlis Ahmad Taufiq Almusawir Nansa Almusawir, Almusawir Andi Tira Astaman Astaman Astaman Baso Madiong Baso Madiong Bernanrd, Gabriella Putri Bobby Ashari Lukman Budi Mangawi Dappi, Setti Fajarina, Mauidza Farel Al Ghany Franssiscus Patrick Siahaya Halwan, Muhammad Hamid, Abd. Haris Hasan, Asriani Hermansyah Hermansyah Iip Ipdulkipli Juliati, Juliati Kristalara, Intan M. Aswan Alimuddin Madiong , Baso Mansyur Mansyur MARWAN MAS Marwan Mas Muhammad Firmansyah Muhammad Idrus Muhammad Izhar Kurniawan Nirmala Nirmala Noris Mbotengu Nur Indah, Nur Nursapira, Nursapira Oktavia, Aryva Sulfianti Ondrey, Muh. Luky Rahman, Muh. Ashadi Ruslan Renggong Ruslan Renggong Ruslan Renggong Ruslan Renggong Sadar, Aprillia Sahiruddin Sahiruddin Sakhkhar, Muhammad Nur Salsabila, Sabrina Saputra, Andi Irham Andry Sari, Muhammad Khairil Sinta, Atifa Batara Siti Anggur, Beby Ais Siti Zubaidah Siti Zubaidah Tamsil M. Djabir T. Teguh Indraswara, Andi Iman Waspada Santing Yamin, Muhammad Halwan Yulia A. Hasan Zakariah, Fadil Rahmat