Garuda - Garba Rujukan Digital

Resolusi Konflik dalam Pendirian Pabrik Semen Bima di Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Agung - Prasetyo; Turtiantoro - -; Hendra Try Ardianto
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pendirian pabrik semen Bima milik PT. Sinar Tambang Arthalestari didorong dengan adanya RPJMD kabupaten Banyumas tahun 2008-2013 dan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031 mengakibatkan konflik antara corporate dan society terkait kesejahteraan masyarakat dari keberadaan pabrik semen Bima antara lain lapangan pekerjaan, dampak limbah pertambangan, lahan pertanian dan perkebunan, hingga akhirnya berujung pada aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat desa terdampak dari adanya pendirian pabrik semen Bima ini. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan dokumentasi serta analisis data dengan menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan penggunaan resolusi konflik antara pihak corporate dan society dengan menggunakan kajian ekologi politik, memperlihatkan inkonsistensi perusahaan dan pemerintah dari pendirian pabrik semen Bima tidak membuktikan dengan komitmen awal yang dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Adanya aktivitas- aktivitas eksploitasi, ekstraksi dan industrialisasi dari pabrik semen Bima condong menimbulkan dampak negatif, seperti tidak mendapatkan kesempatan pekerjaan, lahan pertanian dan perkebunan terdampak banjir lumpur oleh aktivitas-aktivitas pertambangan, hilangnya akses tanah dari masyarakat lokal. Maka dari itu, resolusi konflik dalam sudut pandang kajian ekologi politik menunjukkan masih terdapat formula penyelesaian konflik yang belum tepat (win-win solution), namun menunjukkan posisi lose pada masyarakat lokal yakni pada desa Tipar Kidul, Karangbawang dan Pancasan serta posisi win pada pihak perusahaan yakni PT. Sinar Tambang Arthalestari.

Media Kooperasi di Tengah Pusaran Konglomerasi Media: Analisis Ekonomi Politik Tiga Media Kooperasi di Indonesia Ilham Rosyid Hasibuan; Yuwanto - -; Hendra Try Ardianto
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Berawal dari pemberitaan media televisi di Indonesia terkait kemengan kedua pasangan calon dalam kontestasi politik di kompetisi electoral atau pemilihan presiden ditampilkan oleh TV One dan Metro TV. Memberitakan kemenangan pasangan calon dengan orang yang berbeda yang ditampilkan dan disaksikan oleh masyarakat Indonesia. Ada dugaan yang menjelaskan bahwa keberpihakan masing-masing media sebagai pengusung ke salah satu pasangan calon. Tentu sangat bertentangan dengan prinsip jurnalisme yakni konsep imparsialitas dan faktualitas. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan media ekonomi politik media tiga kooperadi di tengah konglomerasi media di Indonesia. Selain itu juga dengan menjelaskan keberjalanan tantangan media kooperasi sebagai media tandingan yang mengambil jalan berbeda dibanding dengan media mainstream. Untuk menjawab permaalahan dan tujuan penelitian dengan menggunakan teori ekonomi politik media, media alternatif dan media kooperasi dengan mengguanakan metode kulaititaif dan pendekatan multiple case study. Hasil penelitian ini memperlihatkan bagaimana dinamika dan tantangan media kooperasi sebagai media alternatif yang menempuh media pilihan jalan rakyat untuk bersuara dilihat dari pendekatan teori ekonomi politik media, media alternatif dan media kooperasi. Menjelaskan dinamika hubungan media dengan penggiatnya, hubungan media dan aktor diluar media; dan hubungan media dan demokrasi. Media kooperrasi sebagai media tanding mempu menampilkan tulian yang berbeda dengan media mainstream. Pasang surut pengelolaan juga terjadi disamping kesibukan anggota yang terlibat dalam media kooperasi Literasi.co., Sama.id. dan Kalamkopi.id

MENUJU ERA AKTIVISME DIGITAL (Agenda Setting Media Informasi Kota Semarang Dalam Mengadvokasi Kasus Kekerasan Terhadap Pekerja Rummah Tangga) Muhammad - Kholilurrohman; Wijayanto - -; Hendra Try Ardianto
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The presence of the internet and social media has a huge impact on people's attitudes and behavior. Media Informasi Kota Semarang (MIK Semar) is an example of how the harmony of community activities (real and virtual) is tested when faced with cases of violence that occur around them. This research explicitly aims to look at digital activism carried out by the Media Informasi Kota Semarang (MIK Semar) based on agenda setting theory. Media Informasi Kota Semarang (MIK Semar) as a social media group that has been established in various social activities replaces the role of mass media in raising the issue to the pu blic. Media Informasi Kota Semarang (MIK Semar) has successfully used social media as a starting point for a movement to help victims of violence so that it is able to influence government policy in viewing the case. Through McCombs and Shaw's agenda setting theory, this research reveals how digital activism can transform into the real world and its implications for solving the cases it handles. The results of this study indicate that the Media Informasi Kota Semarang (MIK Semar) has a major role in solving one of the cases of violence involving domestic workers. Media Informasi Kota Semarang (MIK Semar) became the accelerator for the resolution of the case by taking the initiative to accumulate social support from netizens through social media. This social support is then transformed into the real world in the form of providing legal assistance by the Team Media Informasi Kota Semarang (MIK Semar) to the victims.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI KOTA LAMA SEMARANG SEBAGAI WORLD HERITAGE SITE VERSI UNESCO Salsabilla Alya Putri; Budi - Setiyono; Hendra Try Ardianto
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan hasil dari implementasi kebijakan revitalisasi Kota Lama Semarang yang terdaftar sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Untuk menganalisis hal tersebut, penelitian ini menggunakan variabel-variabel seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan publik dari George C. Edwards III dan menggunakan indikator-indikator sebagai tolak ukur pencapaian dalam situs warisan dunia UNESCO. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif disertai dengan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil survei menunjukkan bahwa renovasi berkelanjutan di Kota Lama Semarang telah menghasilkan banyak perubahan baik pada lingkungan maupun pada bangunannya. Menurut prakiraan, pada tahun 2020 silam Kota Lama Semarang akan masuk dalam Daftar Warisan Dunia UNESCO, namun pada kenyataannya baru selesai di pertengahan tahun 2021. Revitalisasi Kota Lama Semarang dilakukan dalam dua tahap pada tahun 2017 dan 2020. Tidak ada kendala besar dalam revitalisasi Kota Lama, semuanya berjalan dengan lancar

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) DALAM MENINGKATKAN IKLIM INVESTASI DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 Almira Tasya Vicesa; dewi - erowati; hendra Try Ardianto
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dalam upaya pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satunya dengan mengadakan pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan model Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Tujuan penyelenggaraan PTSP yakni terselenggaranya pelayanan perijinan serta nonperizinan yang cepat, murah, sederhana, dan transparan, serta perluasan akses masyarakat terhadap pelayanan perizinan serta nonperizinan. Pencapaian realisasi investasi di Kabupaten Banyumas tidak terlepas dari adanya proses perizinan yang lebih mudah yaitu dengan adanya PTSP, sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan PTSP dalam meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Banyumas serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat proses implementasi kebijakan tersebut menggunakan teori George Edward, yaitu variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

HEGEMONI POLITIK FENOMENA CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2020 (Studi Perbandingan Kota Semarang & Kabupaten Boyolali) Arioseno - Dwi Pradana; Nur Hidayat - Sardini; Hendra Try Ardianto
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penyelenggaraan Pilkada yang terjadi di Indonesia terdapat beberapa tantangan yang terjadi dalam pelaksanaanya. Salah satu problematika tersebut yaitu penyelenggaraan Pilkada dengan calon tunggal. Fenomena calon tunggal bermula pada tahun 2015, dengan terdapatnya tiga daerah hanya terdapat satu pasangan calon yang mengikuti penyelenggaraan Pilkada. Atas dasar problematika tersebut, terdapat landasan hukum yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 yang berisi tentang penyelenggaraan Pilkada calon Tunggal. Pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020, Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali juga menyelenggarakan Pilkada dengan calon tunggal. Peneliti memilih kedua daerah tersebut, untuk dijadikan studi perbandingan terkait penyebab terjadinya Pilkada dengan calon tunggal melihat dari segi perspektif hegemoni politik. Metode penelitian yang digunakan dalam peneliian ini yaitu kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model studi perbandingan, dimana dalam hal ini peneliti ingin melakukan penelitian calon tunggal pada penyelenggaraan Pilkada pada tahun 2020 yang terjadi di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali berlandaskan dengan metode ilmiah. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapatnya suatu kajian mengenai perbedaan dan persamaan dari penyebab terjadinya Pilkada calon tunggal di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali ditinjau dari segi perspektif hegemoni politik

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam Menangani Permasalahan Kerusakan Hutan Mangrove Delta Mahakam Rimadhana Desyana Putri; supratiwi - -; Hendra Try Ardianto
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Implementasi kebijakan pengelolaan hutan mangrove yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka menangani permasalahan kerusakan hutan mangrove Delta Mahakam merupakan sebuah upaya yang dilakukan demi terciptanya kembali kelestarian lingkungan terutama pada kawasan hutan mangrove Delta Mahakam. Penelitian ini dilakukan karena adanya permasalahan yang terjadi di kawasan hutan mangrove Delta Mahakam secara terus menerus. Permasalahan yang terjadi memang sudah cukup lama, hal ini disebakan oleh ketidaktepatan kebijakan sebelumnya serta adanya tumpang tindih kewenangan dan keegoisan dari para pemangku kepentingan. Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan saat ini yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menangani permasalahan kerusakan hutan mangrove Delta Mahakam dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn dengan variabel standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan, serta kondisi sosial, ekonomi dan politik. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saat ini sudah dapat dikatakan berhasil, meskipun masih terdapat indikator yang butuh ditingkatkan lagi, seperti pada variabel sumber daya. Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu untuk ditingkatkan untuk mendapatkan kualitas yang baik dalam pelaksanaan program kebijakan dan sumber daya waktu yang membutuhkan evaluasi yang matang agar waktu yang telah dibuat sebelumnya dapat terlaksana sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu, dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa masih terdapat permasalahan yang terjadi pada pihak swasta. Adapun rekomendasi dari hasil penelitian ini yakni melakukan seleksi penerimaan SDM dengan tepat untuk mendapatkan SDM yang berkualitas, melakukan evaluasi bersama Pemerintah Pusat terkait sumber dana dan waktu, harus dilakukannya evaluasi program kegiatan kebijakan terkait penanaman pohon mangrove, kebijakan ini juga harus tegas dalam menindak pihak swasta, harus adanya pegawasan setelah penanaman

Efektifitas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya (Studi tentang Bangunan Tjong A FIE) Juandi - Silaen; Kushandajani - -; Hendra Try Ardianto
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya bangunan bersejarah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Medan sebagai bangunan cagar budaya. Status penetapan sebagai cagar budaya berkaitan langsung dengan tindakan pelestarian dan perlindungan cagar budaya. Salah satu bangunan yang telah lama ditetapkan oleh pemerintah Kota Medan dan telah masuk dalam daftar cagar budaya sejak tahun 1989 oleh Pemerintah Kota Medan ialah Bangunan Cagar Budaya Tjong A Fie. Penetapan ini sejalan dengan kebijakan pelestarian bangunan dan perlindungan cagar budaya pada tahun itu. Seiring perkembangan zaman dan perubahan waktu, tentunya Bangunan Cagar Budaya Tjong A Fie mengalami penuaan dan kerusakan terlebih lagi bangunan ini sudah berdiri selama 123 tahun. Pada tahun 2012 pemerintah Kota Medan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pelestarian Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya yang bertujuan untuk melestarikan segala aspek dari cagar budaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah terhadap bangunan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif desrkiptif dengan mengkaji fenomena aktual yang terjadi di lapangan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis efektivitas dari peraturan daerah Kota Medan terkait pelestarian cagar budaya pada Bangunan Cagar Budaya Tjong A Fie. Teori yang digunakan untuk menganalisisnya ialah teori efektivitas dari Nakamura dan Smallwood (1980). Hasil dari penelitian ini menujukkan secara garis besar, kebijakan ini kurang efektif dilaksanakan pada bangunan cagar budaya Tjong A Fie. Kurang tercapainya tujuan yang diinginkan dari kebijakan ini diakibatkan adanya hambatan dalam proses perencanaan yang tidak pernah dilakukan. Hal tersebut berimplikasi pada perencanaan pelestarian pada bangunan cagar budaya tidak pernah berjalan efisien walaupun sudah terdapat sumberdaya pendukung yang cukup memadai. Terdapat juga ketidaktaatan tindakan pelestarian yang diberikan oleh para stakeholder dalam melestarikan Bangunan Cagar Budaya Tjong A Fie jika dilihat dari penggunaan bahan baku. Kebijakan pelestarian cagar budaya tidak memiliki check and balance dilihat dari kurangnya tindakan monitoring dan evaluasi kebijakan cagar budaya

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search