Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.577
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Jurnal Dimensi Jurnal Ius Constituendum WAJAH HUKUM Unes Law Review Jurnal Jatiswara Lutjanus Jurnal Syntax Fusion : Jurnal Nasional Indonesia Jurnal Talenta Sipil Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Amal: Jurnal Ekonomi Syariah Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary International Journal of Education, Language, Literature, Arts, Culture, and Social Humanities Medic Nutricia : Jurnal Ilmu Kesehatan Jurnal Pendekar Nusantara Journal of Innovative and Creativity Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia International Journal of Law and Society International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Humanities and Social Sciences Reviews Kesejahteraan Bersama : Jurnal Pengabdian dan Keberlanjutan Masyarakat JURMA YUSTISI Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies
Fadlan Fadlan
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Tugas dan Kewenangan Vts Batam dalam Pengawasan Lalu Lintas Pelayaran Di Selat Singapura Adhitia Adhitia; Idham Idham; Fadlan Fadlan
Wajah Hukum Vol 6, No 1 (2022): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v6i1.706

Abstract

The government, as well as all of us as rulers, managers and users of the sea, are responsible for regulating the flow of traffic to ensure that maritime activities run smoothly and safely. This requires defining channel and crossing functions, which can be done through the use of navigational hazard labeling and updating of water level conditions. The purpose of this study is to find out how the VTS legal duties and authorities are arranged in the supervision of shipping traffic in the Singapore strait, how the VTS Batam duties and authorities are carried out, and what factors hinder the VTS legal duties and authority in supervising shipping traffic in the strait. Singapore. This study collects primary data through fieldwork using a normative and sociological research approach. To collect primary data, descriptive technique is combined with a normative approach (legal research). For marine activities, some locations must be equipped with a Vessel Traffic Information System (VTS) or Radar Beacons for security and strategic considerations. The decision will be announced by the Minister as soon as all the shipping lane requirements have been met, and will be communicated to the maritime world through the International Maritime Organization (IMO), in accordance with the convention that has adopted the standard for the use of shipping lanes. reporting system of ships at sea to operators on land traffic monitoring. This equipment has a VTIS attached to it, enabling it to detect the ship's name, position, speed and course. This data is then entered into the system and continuously monitored.
ANALISIS YURIDIS VARIASI PERUSAHAAN DALAM IMPLEMENTASI PEMBAYARAN PESANGON KARYAWAN BAGI PERUSAHAAN YANG MENGALAMI KEPAILITAN DI KOTA BATAM Rudiyanto Rudiyanto; Siti Nurkhotijah; Fadlan Fadlan; Lia Fadjriani; Tuti Herningtyas
JURNAL DIMENSI Vol 12, No 1 (2023): JURNAL DIMENSI (MARET 2023)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v12i1.4710

Abstract

Isu Kepailitan merupakan permasalahan yang sangat rentan terjadi pada suatu perusahaan terkhususnya di kala suatu perusahaan menghadapi persoalan likuiditas keuangan dan hal ini jelas akan menjadi ancaman untuk dipailitkan hanya dengan melalui permohonan dari sedikitnya dua pihak kreditur.Salah satu dampak dari dinyatakannya pailit suatu perusahaan adalah terhadap nasib para pekerja/buruh yang masih bekerja di perusahaan tersebut. Persoalan gaji terutang dan/atau pesangon yang merupakan kewajiban pengusaha untuk membayar kepada pekerja/buruh menjadi teralihkan ke kurator pada saat pernyataan pailit diucapkan pengadilan niaga pada pengadilan negeri.Pengaturan hukum mengenai hak pekerja/buruh akibat adanya pernyataan pailit suatu perusahaan sudah tertera pada Undang-Undang Ketenagakerjaan RI Nomor 13 tahun 2003, yang mana telah diperkuat kembali melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 tahun 2013 terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan RI Nomor 13 tahun 2003. Selain itu, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 tahun 2004 juga mengatur mengenai hak pekerja dalam hal upah terutang yang akan menjadi utang debitur di dalam harta pailit.Secara umum pengaturan hukum terhadap hak pekerja/buruh terkait perusahaan yang mengalami kepailitan sudah jelas, namun pada kenyataannya pelaksanaan di lapangan dalam pemenuhan hak pekerja/buruh tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku sehingga timbul ketidakjelasan dalam implementasi hukum positif yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Batam. Hal ini tentu tidak sesuai dengan azas kepastian hukum yang berlaku di negara ini.  
Kekuatan Mengikat Risalah Lelang Bagi Pembeli Lelang Terhadap Hak Tanggungan Bagi Pembeli Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (Kpknl) Kota Batam Guswanda Andi Putra Pratama; Soerya Respationo; Erniyanti Erniyanti; Fadlan Fadlan; Ramon Nofrial
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1142

Abstract

This research aims to determine the obstacles that occur for auction buyers in vacating auction objects due to resistance from debtors or third parties, denying that debtors have been negligent in carrying out their obligations towards creditors, debtors who do not acknowledge the amount of debt from all costs that have been incurred by creditors first for the purposes of encumbrances in mortgage rights. The nature of this research is analytical descriptive. This research is also included in empirical juridical research. The data source used in this research is secondary data sources. This research was carried out at the Batam State Property and Auction Service Office (KPKNL) which was the research location. In collecting data for this research, the techniques used were library research and field research methods. The data collection tools used in this research are document study or literature study and interviews. Meanwhile, the data analysis used in this research is qualitative analysis. The conclusions that will be drawn in this research are carried out deductively. The results that have been obtained from this research are the auction minutes as authentic deeds that have perfect evidentiary power, the efforts made by KPKNL in overcoming obstacles in the auction for the execution of mortgage rights at KPKNL must be completed properly and auction buyers who have good intentions must be protected by law.
Analisis Parameter Fisika Kimia Untuk Kesesuaian Lokasi Budidaya Gracilaria changii Pada Tambak Desa Panyampa Kabupaten Polewali Mandar Fadlan, Fadlan; Noor, Rahmat Januar; Arbit, Nur Indah Sari
Lutjanus Vol 29 No 1 (2024): Lutjanus Edisi Juni
Publisher : Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51978/jlpp.v29i1.829

Abstract

Gracilaria changii adalah salah satu jenis rumput laut genus ganggang merah (Rhodophyta) yang banyak dibudidayakan dan banyak hidup di tanah yang berlumpur dan berpasir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kualitas air pada tambak di Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman sesuai untuk aktivitas budidaya rumput laut Gracilaria changii. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan metode field survey yaitu melakukan pengamatan kondisi alami suatu lokasi secara langsung tanpa perlakuan. Parameter yang diamati yaitu parameter fisika dan kimia perairan. Parameter fisika meliputi suhu, kecerahan, kedalaman, dan substrat. Parameter kimia mencakup salinitas, pH air, pH tanah, oksigen terlarut, nitrat, dan fosfat. Analisis data menggunakan pembobotan dengan klasifikasi (S1) dengan nilai 70-90, (S2) dengan nilai 50-69, (N), dengan nilai 30-49, dan hasilnya diolah di microsoft Excel dan ditampilkan dalam gambar grafik. Hasil penelitian ini berdasarkan data parameter fisika (kedalaman, kecerahan,suhu, pasang surut dan substrat) dan parameter kimia (salinitas, pH, Oksigen terlarut (DO), Nitrat, Fospat, pH tanah), dari hasil analisis yang diperoleh bahwa stasiun I, masuk kategori sesuai (S1) dengan nilai 78 dan stasiun II masuk kategori (S1) sesuai dengan nilai 75 dan stasiun III masuk kategori (S1) dengan nilai 81. Kesimpulan penelitian ini yaitu kualitas air pada area tambak tradisional di perairan Desa Panyampa dinyatakan sesuai dan berpotensi mendukung pertumbuhan budidaya rumput laut Gracilaria changii.
Juridical Analysis of Home Ownership Credit by Developers to Consumers Not Through Banking (Research Study at PT. Putera Tangkas Baloi Permai) Andrini, Annisa Rizky; Prasetyasari, Christiani; Fadjriani, Lia; Fadlan, Fadlan
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 2, No 2 (2023): December 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i2.1342

Abstract

Home ownership credit (KPR) has 3 (three) parties working together, namely the developer, usually called the developer, the consumer, and of course the bank that finances the home ownership loan. However, currently many developers have the ambition to gain more profits by not involving banks in implementing mortgage activities with consumers. This research discusses the legal regulations for home ownership loans which are regulated in Bank Indonesia Regulation No. 20 of 2018 as well as the application of the KPR Law by developers to consumers who do not go through banking and how to implement, obstacles and solutions related to home ownership credit by developers to consumers who do not go through banking. This research is a type of empirical research that uses primary and secondary data sources and analyzes the data using qualitative analysis to then form sentence descriptions that can be easily understood by readers. Based on the research results, the legal regulations regarding Home Ownership Credit are contained in Bank Indonesia Regulation No. 20 of 2018 which states that there are 3 parties in KPR, namely Developer, Bank, and Customer or Consumer. That the implementation of KPR must be in accordance with applicable regulatory procedures, and it is not permissible to carry out KPR without a bank. That the obstacle that arises if according to the procedure means involving a bank, the obstacle is in the prospective home owner's understanding of the legal provisions and KPR requirements, if without banking the obstacle that arises is the lack of legal certainty for the prospective home owner due to the absence of a bank in implementing KPR activities.
Juridical Analysis of Procedures and Stages of Determining Criminal Suspects Against Perpetrators of Traffic Accidents Due to Negligence (Research Study at the Barelang Police Traffic Unit, Batam) Anggara, Risky; Fadlan, Fadlan; Jihad, Kaspol; Prasetyasari, Christiani
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 2, No 2 (2023): December 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i2.1338

Abstract

The procedure and stages for determining a suspect in a traffic accident crime due to negligence are carried out in stages, receiving a report or complaint from someone about a criminal act, seeking information and evidence, in Article 311 of Law Number 22 of 2009. The sound of Article 311 is explained that paragraph (1) Every person who deliberately drives a motorized vehicle in a manner or condition that is dangerous to life or property shall be punished with a maximum imprisonment of 1 (one) year or a maximum fine of IDR 3,000,000.00 (three million rupiah). The problem in this research is what the law is, its implementation and what factors become obstacles and obstacles in the procedures and stages of determining suspects for perpetrators of criminal traffic accidents due to negligence. This research uses a descriptive analysis method using a normative approach (legal research) and is supported by empirical research. This was carried out to obtain primary data obtained through interviews through field research (research). The results of this research explain that Article 1 number 24 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation states that a traffic accident is an unexpected and unintentional event on the road involving a vehicle with or without other road users which results in human casualties and/or property loss, minor traffic accidents which are accidents that result in damage to vehicles and/or goods, accidents that result in minor injuries and damage to vehicles and/or goods, serious traffic accidents. It is hoped that this will be done by providing education to the public. regarding traffic and safety when driving, little by little it will create a sense of caution among the public when driving. This aims at education which is carried out by carrying out activities such as seminars held in schools and factories.
Juridical Analysis of Evidence of Crimes of Domestic Violence Against Children (Research Study at Indragiri Hilir Resort Police) Bulan, Puti Lindung; Fadlan, Fadlan; Prasetyasari, Christiani; Nofrial, Ramon; Lubis, Irpan Husein
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 2, No 2 (2023): December 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i2.1343

Abstract

In writing this thesis, it is entitled, proving criminal acts of domestic violence against children. Proving is the process of how evidence is used. Proving is providing sufficient grounds for those examining the case in question to provide certainty about the truth of the events being presented, provide certainty to the judge regarding the truth of the events that occurred, and make clear the problem of an act. crime and find the suspect. This research uses a normative type of research supported by empirical research and also data collection techniques carried out through interviews with parties related to the research topic. Apart from that, the author also conducted library research through books and literature related to the research topic. Next, the data obtained was analyzed qualitatively and then presented descriptively. Based on the results of research and discussions in the implementation of Proof of Criminal Acts of Domestic Violence, the results of this research are in accordance with Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, that all forms of violence, especially domestic violence, constitute a violation of human rights. and crimes against human dignity and forms of pecuniary discrimination must be eliminated. Therefore, the state and society are obliged to carry out prevention, protection and action. The problems discussed in this thesis are the process of proving criminal acts of domestic violence against children as well as discussing the obstacles and solutions faced by investigators in carrying out proof of criminal acts of domestic violence against children. Based on the research conducted, it was concluded that the factors that cause domestic violence are economic factors, infidelity, parental experience, knowledge, environment, low legal awareness, patriarchal culture and early marriage. The obstacles are the lack of evidence, and the slow pace of reporting victims, while the solutions that have been implemented overcome the obstacles of special attention from parents, the community and law enforcement.
Juridical Analysis of the Process of Terminating Investigations Against Perpetrators of Traffic Accidents that Result in Death (Karimun Police Research Study) Delviane, Annisa; Fadjriani, Lia; Jihad, Kaspol; Fadlan, Fadlan; Prasetyasari, Christiani
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 2, No 2 (2023): December 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i2.1339

Abstract

Termination of an investigation is an official action taken by law enforcement authorities, such as the police or prosecutors, to stop the investigation or investigation process into a criminal case. An investigation termination order or SP3 by the Police is a notification letter from the investigator to the public prosecutor that the investigation of the case has been stopped. This research discusses the process of legal regulation of terminating investigations of perpetrators of traffic accidents that result in death which are regulated in Article 109 paragraph (2) of the Criminal Code Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and road transportation and to find out the implementation obstacle factors and obstacles as well as solutions to stopping investigations into perpetrators of traffic accidents that result in death. This research is a type of empirical research that uses primary and secondary data sources and analyzes the data using qualitative analysis to then form sentence descriptions that can be easily understood by readers. Based on the research results, the reasons for stopping the investigation into the perpetrator of a traffic accident which resulted in death was that there was peace between the families of the victim and the perpetrator. The investigation was stopped for purely humanitarian reasons and the culture of the people who do not want a complicated process and tend to choose peaceful paths. The process of terminating the investigation of the reporter and the reported party against the perpetrator of a traffic accident that resulted in death is for the police to use their discretionary authority and Standard Operating Procedures for restorative justice. The obstacle experienced by investigators in the process of handling this case is that witnesses do not want to appear at the police to provide information regarding the occurrence of a criminal act, because if there are no witnesses the process of handling the case will definitely be difficult to carry out.
Juridical Analysis of Police Authority for Community Protection of Robberies that Occurred in Batam City (Research Study in the Barelang Police Legal Area) Simanjuntak, Victor Daniel; Fadlan, Fadlan; Prasetyasari, Christiani; Fadjriani, Lia
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 2, No 2 (2023): December 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i2.1340

Abstract

In writing this thesis entitled Juridical Analysis of police authority to protect the public from robbery that occurred in Batam City. One form of crime that often occurs in society is the crime of motor vehicle theft. Motor vehicle theft is a crime against property that is not uncommon in developing countries. The phenomenon of violent theft of two-wheeled motorized vehicles or what is better known as "Begal" is a type of crime that has recently become the focus of the wider community. In completing this writing and to complete the required data, the author conducted Empirical Legal research (field), by interviewing sources about the problem being researched, using qualitative data, namely sources at the Barelang Police Station in Batam City, Riau Islands regarding the Role of the Police Against Eradication of Robbery. Preventive Efforts (Prevention) Involving community leaders, youth and religious leaders to prevent acts of violence against victims of muggings Repressive Efforts (Enforcement) using various methods or tactics to reveal the perpetrators to be processed according to law. There is a role for the Barelang Police in criminal acts of theft with violence (Robbery) as regulated in Article 365 of the Criminal Code. This research shows that, in accordance with the duties and authority of the police, they carry out inquiries and investigations as well as arrest the perpetrators and process them in accordance with applicable legal provisions, as well as making efforts to prevent violent acts of theft by carrying out patrols.
Juridical Analysis of Criminal Act Handling Based on Restorative Justice in Resolving Attempted Murder Cases (Research Study at Lingga Resort Police) Sinaga, Gopal Gospel; Fadlan, Fadlan; Prasetyasari, Christiani; Nofrial, Ramon; Pasaribu, Juhrin
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 2, No 2 (2023): December 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i2.1341

Abstract

This thesis is entitled Juridical Analysis of Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice in Resolving Cases of Attempted Murder (Research Study at the Lingga Resort Police). The formulation of the problem is how the law is regulated and also how it is implemented, obstacles and efforts to overcome obstacles in handling criminal acts based on restorative justice in solving the attempted murder case. The aim is to find out legal regulations and their implementation, obstacles and efforts to overcome them. This research uses empirical (field) legal research and normative legal (literature) research. Using research methods consisting of 2 forms. Namely normative law or doctrine and empirical or sociological law. The normative is through applicable articles and the empirical is through interviews. The results of research on resolving criminal acts using a restorative justice approach aim to resolve conflicts that occur between perpetrators and victims and avoid negative effects arising from the current criminal system. Some jurisdictions may have special restorative justice programs designed for attempted murder cases. These programs can involve meetings between perpetrators and victims, as well as community participation, with the aim of promoting understanding, resolution, and reconciliation. Implementation of restorative justice in attempted murder cases can be carried out in stages.
Co-Authors Ade Kuncoro Ridwan Adhitia Adhitia Aliatul Hana, Nurul Aminah, Titik Andre Gunawan Andriani, Tania Puji Andrini, Annisa Rizky Anggara, Risky Apridony, Apridony Aris Munandar Asfani, Rahimah Azhar, Aditya Brawijaya, Noldi Bulan, Puti Lindung Bungasia Bungasia Darwis Anatami Delviane, Annisa Doni Gusmardi Dwi Sahputra, Rifaldi E. Arinda Chikita Eniyanti3, Eniyanti3 Erniyanti Erniyanti Fadillah, Muhammad Haris Fadjriani, Lia FAJAR SETIAWAN Fernando, Ricky Septian Firdaus Firdaus Gabriel Simson Tamba Guswanda Andi Putra Pratama Hamdi, Satria Harry Kurniawan Hendri Hendri Henry Aspan Idham Idham Idham Idham Indah Sugandi Irawati Irawati Istiyanto, Ryan Jemmy Rumengan Jihad, Kaspol Juhani, Hasan Bin Lia Fadjriani Lubis, Irfan Husein Lubis, Irpan Husein Mukhti, Mukhti Muktashim Billah Mulyana, Hani Rizki Natalia Tampubolon, Sofia Ng, Paulus Jimmytheja Nur Harilda, Dhea Nur Indah Sari Arbit Nurkhotijah, Siti Panca Gunawan Harefa Parameshwara Parameshwara Parameshwara, Parameshwara Pasaribu, Juhrin Prasetyasari, Christiani Purwanti, M. M. Fajar Puspita Amanda, Belafida Putri, Delfia Diana Rahadi Pratama Rahmat Januar Noor Raja Zulkifli Ramon Nofrial Ramon Nofrial, Ramon Revo Christanto Riza Rosalya Rosli, Rozaini Rudiyanto Rudiyanto Sayid Fadhil Siadari, Lagat Paroha Patar Siadari, Lagat Parroha Patar Simanjuntak, Victor Daniel Simbolon, Citra Irwan Sinaga, Gopal Gospel Siswanto Siagian, Agus Siti Nurkhotijah Sitohang, Citra Permata Soerya Respationo Suhendra Suhendra Tuti Herningtyas Washliati, Laily Wulandari, Dita Eli Zulfiati, Ria