Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMBATALAN AKTA HIBAH WASIAT YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS DAN AKIBAT HUKUMNYA Hariyanti, Eko; Cahyaningsih, Diana Tantri; Supanto, Supanto
REPERTORIUM Vol 3 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukanpengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang- undangan yangberlaku. Membuat wasiat (testament) adalah perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yangterjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Pembuatan suatu testament terikat oleh bentukdan cara tertentu kalau diabaikan dapat menimbulkan batalnya testament. Sesuai pada ketentuan Pasal 875KUHPerdata bahwa wasiat yang dibuat dihadapan notaris dapat dibatalkan apabila ternyata dalam prosedurpembuatannya tidak dilakukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku terhadap akta hibahwasiat.

IMPLEMENTASI PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH NOTARIS MENURUT PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 1 TAHUN 2016 Setyawan, Adam Azis Rachma; Cahyaningsih, Diana Tantri
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19344

AbstractThis article aimed to determine implementation and obstacles of establishment Limited Company by a Notary according to Minister Regulation of Justice and Human Right Nomor 1 of 2016 about Amendment on Minister Regulation of Justice and Human Right Nomor 4 of 2014 about Procedures of Application Submission Attestation Legal Entity and Approval Amendment of Articles of Association and Establishing Notification of Amendment of Articles of Association and Amendment Data of Limited Company. This article law belongs to the type of legal research or empirical sociological descriptive, with a qualitative approach. The data used are primary data and secondary data. Data collection techniques using interviews and literature study. Data analysis technique used is qualitative analysis with interactive analysis model. Establishment of Limited Company according to Minister Regulation of Justice and Human Right was use the AHU Online System. The establishment of Limited Company through a AHU Online System can only be achieved by a notary. Of a stage done notary in AHU Online that is, enter users name and password, pay PNBP, fill documents establishment of Limited Company electronically, pay PNRI bills, upload certificate, fill statement accountability, and last printing a decree. Notaries had in common in the process of establishment Limited Company through a AHU Online System. Only in printing a decree, third notary not in accordance with regulations. Obstacles faced by Notaries as the internet network, AHU eror system, difficulties in communicate with AHU services, and lack of public knowledge about terms and procedure for establishment Limied Company.Keywords: Limited Company, Notary, AHU Online System AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan kendala pendirian Perseroan Terbatas oleh Notaris menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis kualitatif dengan model analisis interaktif. Pendirian Perseroan Terbatas menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM adalah menggunakan Sistem AHU online. Pendirian PT melalui Sistem AHU online hanya dapat dilakukan oleh Notaris. Tahap yang dilakukan Notaris pada AHU online yaitu, memasukkan nama pengguna dan kata sandi, membayar PNBP, mengisi dokumen pendirian PT secara elektronik, membayar tagihan PNRI, pengunggahan akta PT, mengisi pernyataan pertanggungjawaban, dan terakhir pencetakan Surat Keputusan. Ketiga Notaris tersebut mempunyai kesamaan dalam proses pendirian PT melalui Sistem AHU online. Hanya dalam pencetakan Surat Keputusan, ketiga Notaris tidak sesuai peraturan. Kendala yang dihadapi oleh ketiga Notaris yaitu jaringan internet, sistem AHU mengalami eror, kesulitan untuk berkomunikasi dengan layanan AHU, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang syarat dan prosedur pendirian PT.Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Notaris, AHU online

AKIBAT HUKUM ANAK YANG BERBEDA AGAMA DENGAN ORANG TUA DITINJAU MENURUT HUKUM WARIS DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/Pdt/2012) Maharani, Dhea Swasti; Cahyaningsih, Diana Tantri
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19262

AbstractThis article aims to analyze the consequences in life caused if children have different religion with parents or interreligion inheritance. This research uses prescriptive normative legal research. With the approach of legislation and approch of case. Using primary and secondary sources of law. Mechanical collection of legal materials through the study of literature. Analysis of legal materials using deductive syllogism. The result is that Supreme Court Rulling Number 1582 K/Pdt/2012 certify that the heirs who have different religion with the dead still can get inheritance wealth from the dead, although based on concept of Islamic Law, if the dead is Islam then the heirs who are not Islam are prohibited to receive the wealth that left by the dead. In the case of interreligious inheritance, all the opponents have to obey religion law the dead has and in this case the dead profess Islam. The heirs that have different religion can receive the wealth from the dead as the one who received wasiat wajibah.Keywords: Inheritance; Interreligion; Heredity LawAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum jika anak berbeda agama dengan orang tua. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Analisis hukum menggunakan silogisme deduksi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582K/Pdt/2012 menyatakan bahwa Ahli Waris yang berbeda agama dengan Pewaris tetap dapat mendapatkan Harta Warisan peninggalan Pewaris, padahal menurut Hukum Islam, jika Pewaris beragama Islam maka Ahli Waris yang tidak beragama Islam tidak mendapatkan Harta Warisan dari Pewaris tersebut. Dalam hal Kewarisan Beda Agama, pihak-pihak di dalamnya harus tunduk terhadap hukum agama yang dianut oleh Pewaris dan pada kasus ini Pewaris memeluk agama Islam. Anak yang berbeda agama dengan orang tua dapat memperoleh bagian hartanya dari Pewaris tetapi bukan sebagai Ahli Waris tetapi sebagai orang yang diberi wasiat wajibah.Kata kunci: Waris; Beda Agama; Hukum Waris

PROBLEMATIKA PERAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DALAM PELAKSANAAN PERWALIAN DITINJAU DARI PERMENSOS NOMOR 30/HUK/2011 TENTANG STANDAR NASIONAL PENGASUHAN ANAK UNTUK LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (Studi pada Panti Asuhan Gunungan) Widagdo, Reza Wahyu; Cahyaningsih, Diana Tantri
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis article aims to determine the problematic role of orphanage in the implementation of guardianship from the perspective of Permensos Number 30 / HUK / 2011 on National Standard of Child Care for Child Welfare Institutions. The research is a kind of descriptive empirical legal research. Research approach using case and statutory approach. Types of data in the form of primary data where the main data derived from the results of empirical research conducted as well as secondary data obtained from literature materials related to the problem or research material. Based on the research results it can be seen that, the implementation of guardianship by the Panti Asuhan Gunungan experienced various problems, but despite experiencing various problems, the role undertaken by the Panti Asuhan Gunungan can run although there are various problems causing inconsistency with Permensos Number 30 / HUK / 2011. Problems encountered include: barriers in trust procedures, barriers to self-care, funding constraints, and limited caregivers and administrators. Solutions offered by the authors include: deregulation of guardianship related rules, caregivers dealing letters and intensive communication between caregivers and foster children, open charity shop and find more donators, and use social media to find caregivers that are voluntary or voluntary.Keywords: Problematic Guardianship, Child Social Welfare Institution.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui problematika panti asuhan dalam pelaksanaan perwalian ditinjau dari Permensos Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deksriptif .Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Jenis data berupa data primer dimana data utama berasal dari hasil penelitian empiris yang dilakukan serta data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, pelaksanaan perwalian oleh Panti Asuhan Gunungan mengalami berbagai problematika, tetapi meskipun mengalami berbagai problematika, peranan yang dilakukan oleh Panti Asuhan Gunungan dapat berjalan meskipun terdapat berbagai problematika yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian dengan Permensos Nomor 30/HUK/2011. Problematika yang dihadapi diantaranya: hambatan dalam prosedur perwalian, hambatan mengenai diri anak asuh, hambatan pendanaan, dan terbatasnya tenaga pengasuh dan pengurus. Solusi yang ditawarkan oleh penulis diantaranya: deregulasi peraturan terkait perwalian, pengasuh melakukan pengurusan surat-surat serta komunikasi yang intensif antara pengasuh dan anak asuh agar tercipta kesatuan rasa, membuka charity shop dan mencari lebih banyak donator, dan menggunakan sosial media untuk mencari pengasuh yang bersifat voluntary atau sukarela.Kata Kunci: Problematika, Perwalian, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ASUH DI YAYASAN SYAMSU DHUHANA PANTI ASUHAN ADHSA KARTASURA Wicaksono, Ashari Imam; Cahyaningsih, Diana Tantri
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis article aims to determine the shape of the protection law done Orphanage Adhsa against the foster care. Research results: 1) form of perlindungn law of Adhsa Orphanage performed against the foster care who done The Asuhan Adhsa: a) the legal protection of the child as recognized by the way: the surrender of foster care to the Orphanage Adhsa done the family, relatives, Chairman of the RT or child living quarters, and the authorities/police, b) responsibility as guardian of foster care that replaces the responsibility of his parents who could no longer take responsibility for the child, It is based on Article 26 of the Act No. 17 Tahun 2017 on the protection of Children, c) legal protection, related to the role of The Asuhanyaitu do prevention against children who do not get the legal protection of a parent or other person against child exploitation.Keywords: protection; law; orphanages; children’s orphanage.AbstrakTujuan artikel ini adalah mengetahui bentuk perlindungan hukum anak asuh yang dilakukan Panti Asuhan Adhsa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, selanjutnya dianalisis secara deskriptif terkait dengan bentuk perlindungan hokum yang dilakukan di Panti Asuhan Adhsa. Teknik analisis data menggunakan data interaktif yang terdiri dari reduksi data, analisis dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian: 1) Bentuk perlindungn hukum yang dilakukan Panti Asuhan Adhsa terhadap anak asuh yang dilakukanPanti Asuhan Adhsa ini antara lain: a) Perlindungan hukum diakui sebagai anak dengan cara: penyerahan anak asuh kepada Panti Asuhan Adhsa dilakukan oleh pihak keluarga, sanak saudara, ketua RT tempat tinggal anak tersbut, dan pihak yang berwajib / kepolisian, b) Tanggung jawab sebagai wali dari anak asuh yang menggantikan tanggung jawab orang tuanya yang tidak bisa lagi bertanggung jawab atas anak tersebut, hal ini berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No. 17 Tahun2017 tentang Perlindungan Anak, c) Perlindungan hukum, terkait dengan peran Panti Asuhan yaitu melakukan pencegahan terhadap anak yang tidak mendapatkan perlindugan hukum dari orang tua maupun orang lain terhadap eksploitasi anak.Kata Kunci: Perlindungan; hukum; panti asuhan; anak asuh.

PERBANDINGAN HUBUNGAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN TERHADAP ORANG TUA AKIBAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/ PUU-VIII/2010, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Rahmawati, Galih; Cahyaningsih, Diana Tantri
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis article aims to compare the legal relationship between nonmarital child to parents based on the Constitutional Court Desecion Number 46/PUU-VIII/2010, Law Number 24 of 2013 about Amendment to Law Number 23 of 2006 about Population Administration and Law Number 1 of 1974 about Marriage. This research is a normative legal research particulary prescriptive research. The data research are in the form of primary materials and secondary materials. The technique of collecting legal materials is literature study technique. The approaches in this research is legislation approach. The conceptual framework is deductive. The result of the research showed an inconsistency of The Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, Law Number 24 of 2013 about Amendment to Law Number 23 of 2006 about Population Administration and Law Number 1 of 1974 about Marriage on the legal relationship between nonmarital children to parents.Keywords: Legal Relationship; Nonmarital Child; ParentsAbstrakArtikel ini bertujuan untuk membandingkan hubungan hukum anak luar kawin terhadap orang tua berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskiptif. Sumber data dari artikel ini yaitu berupa bahan hukum primer dan bahanhukum sekunder. Tehnik pengumpulan bahan hukum dalam artikel ini adalah tehnik studi kepustakaan. Pendekatan dalam artikel ini adalah pendekatan perundang-undangan. Metode berpikir yang digunakan dalam artikel ini adalah metode berpikir deduktif. Hasil artikel menunjukkan adanya inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap hubungan hukum anak luar kawin dengan orang tuanya.Kata Kunci: Hubungan Hukum; Anak Luar Kawin; Orang Tua

PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT SETELAH PENGANGKATAN ANAK MELALUI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA Sari, Nurdiani Yusnita; Cahyaningsih, Diana Tantri
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25610

AbstractThis study article to determine the arrangements regarding legal protection to the adopted child after adoption through the determination of the court. This research is a normative research viewed from prespective with statue approach. This research is using primary legal materials and secondary legal materials. The legal materials collected through library research and study of the document which is then analyzed using a technique based on the method of deductive reasoning deduction. Determination issued by the District Court and the Religious Courts have different legal protections because of the difference in status and position of the adopted child. The status and position of such a biological child provided by the District Court gives a wider legal protection to the adopted child than the adopted child who issued their determination through the Religious Courts.Keywords: Adoption; Adopted; Determination of The Court; Legal Protection;AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan hukum pada anak angkat setelah pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatifÂ yangÂ bersifatÂ preskriptifÂ danÂ teknisÂ atauÂ terapan.Â PendekatanÂ penelitianÂ menggunakan pendekatan undang-undang. Bahan hukum penelitian iniÂ menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan atau studi dokumen (library research), yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deduksi. Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama memiliki perlindungan hukum yang berbeda karena perbedaan status dan keududukan anak angkat yang diberikan. Status dan kedudukan seperti anak kandung yang diberikan oleh Pengadilan Negeri memberikan perlindungan hukum yang lebih luas pada anak angkat daripada anak angkat yang pengesahan pengangkatannya melalui Pengadilan AgamaKata Kunci: Pengangkatan Anak; Anak Angkat; Penetapan Pengadilan; Perlindungan Hukum;

PERBANDINGAN HUBUNGAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN TERHADAP ORANG TUA AKIBAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/ PUU-VIII/2010, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Rahmawati, Galih; Cahyaningsih, Diana Tantri
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40374

AbstractThis article aims to compare the legal relationship between nonmarital child to parents based on the Constitutional Court Desecion Number 46/PUU-VIII/2010, Law Number 24 of 2013 about Amendment to Law Number 23 of 2006 about Population Administration and Law Number 1 of 1974 about Marriage. This research is a normative legal research particulary prescriptive research. The data research are in the form of primary materials and secondary materials. The technique of collecting legal materials is literature study technique. The approaches in this research is legislation approach. The conceptual framework is deductive. The result of the research showed an inconsistency of The Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, Law Number 24 of 2013 about Amendment to Law Number 23 of 2006 about Population Administration and Law Number 1 of 1974 about Marriage on the legal relationship between nonmarital children to parents.Keywords: Legal Relationship; Nonmarital Child; ParentsAbstrakArtikel ini bertujuan untuk membandingkan hubungan hukum anak luar kawin terhadap orang tua berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskiptif. Sumber data dari artikel ini yaitu berupa bahan hukum primer dan bahanhukum sekunder. Tehnik pengumpulan bahan hukum dalam artikel ini adalah tehnik studi kepustakaan.Â Pendekatan dalam artikel ini adalah pendekatan perundang-undangan. Metode berpikir yang digunakan dalam artikel ini adalah metode berpikir deduktif. Hasil artikel menunjukkan adanya inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap hubungan hukum anak luar kawin dengan orang tuanya.Kata Kunci: Hubungan Hukum; Anak Luar Kawin; Orang Tua

IMPLEMENTASI PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH NOTARIS MENURUT PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 1 TAHUN 2016 Setyawan, Adam Azis Rachma; Cahyaningsih, Diana Tantri
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19344

AbstractThis article aimed to determine implementation and obstacles of establishment Limited Company by a Notary according to Minister Regulation of Justice and Human Right Nomor 1 of 2016 about Amendment on Minister Regulation of Justice and Human Right Nomor 4 of 2014 about Procedures of Application Submission Attestation Legal Entity and Approval Amendment of Articles of Association and Establishing Notification of Amendment of Articles of Association and Amendment Data of Limited Company. This article law belongs to the type of legal research or empirical sociological descriptive, with a qualitative approach. The data used are primary data and secondary data. Data collection techniques using interviews and literature study. Data analysis technique used is qualitative analysis with interactive analysis model. Establishment of Limited Company according to Minister Regulation of Justice and Human Right was use the AHU Online System. The establishment of Limited Company through a AHU Online System can only be achieved by a notary. Of a stage done notary in AHU Online that is, enter users name and password, pay PNBP, fill documents establishment of Limited Company electronically, pay PNRI bills, upload certificate, fill statement accountability, and last printing a decree. Notaries had in common in the process of establishment Limited Company through a AHU Online System. Only in printing a decree, third notary not in accordance with regulations. Obstacles faced by Notaries as the internet network, AHU eror system, difficulties in communicate with AHU services, and Â lack of public knowledge about terms and procedure for establishment Limied Company.Keywords: Limited Company, Notary, AHU Online System AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan kendala pendirian Perseroan Terbatas oleh Notaris menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis kualitatif dengan model analisis interaktif. Pendirian Perseroan Terbatas menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM adalah menggunakan Sistem AHU online. Pendirian PT melalui Sistem AHU online hanya dapat dilakukan oleh Notaris. Tahap yang dilakukan Notaris pada AHU online yaitu, memasukkan nama pengguna dan kata sandi, membayar PNBP, mengisi dokumen pendirian PT secara elektronik, membayar tagihan PNRI, pengunggahan akta PT, mengisi pernyataan pertanggungjawaban, dan terakhir pencetakan Surat Keputusan. Ketiga Notaris tersebut mempunyai kesamaan dalam proses pendirian PT melalui Sistem AHU online. Hanya dalam pencetakan Surat Keputusan, ketiga Notaris tidak sesuai peraturan. Kendala yang dihadapi oleh ketiga Notaris yaitu jaringan internet, sistem AHU mengalami eror, kesulitan untuk berkomunikasi dengan layanan AHU, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang syarat dan prosedur pendirian PT.Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Notaris, AHU online Â Â

AKIBAT HUKUM ANAK YANG BERBEDA AGAMA DENGAN ORANG TUA DITINJAU MENURUT HUKUM WARIS DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/Pdt/2012) Maharani, Dhea Swasti; Cahyaningsih, Diana Tantri
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19262

AbstractThis article aims to analyze the consequences in life caused if children have different religion with parents or interreligion inheritance. This research uses prescriptive normative legal research. With the approach of legislation and approch of case. Using primary and secondary sources of law. Mechanical collection of legal materials through the study of literature. Analysis of legal materials using deductive syllogism. The result is that Supreme Court Rulling Number 1582 K/Pdt/2012 certify that the heirs who have different religion with the dead still can get inheritance wealth from the dead, although based on concept of Islamic Law, if the dead is Islam then the heirs who are not Islam are prohibited to receive the wealth that left by the dead. In the case of interreligious inheritance, all the opponents have to obey religion law the dead has and in this case the dead profess Islam. The heirs that have different religion can receive the wealth from the dead as the one who received wasiat wajibah.Keywords: Inheritance; Interreligion; Heredity LawAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum jika anak berbeda agama dengan orang tua. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Analisis hukum menggunakan silogisme deduksi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582K/Pdt/2012 menyatakan bahwa Ahli Waris yang berbeda agama dengan Pewaris tetap dapat mendapatkan Harta Warisan peninggalan Pewaris, padahal menurut Hukum Islam, jika Pewaris beragama Islam maka Ahli Waris yang tidak beragama Islam tidak mendapatkan Harta Warisan dari Pewaris tersebut. Dalam hal Kewarisan Beda Agama, pihak-pihak di dalamnya harus tunduk terhadap hukum agama yang dianut oleh Pewaris dan pada kasus ini Pewaris memeluk agama Islam. Anak yang berbeda agama dengan orang tua dapat memperoleh bagian hartanya dari Pewaris tetapi bukan sebagai Ahli Waris tetapi sebagai orang yang diberi wasiat wajibah.Kata kunci: Waris; Beda Agama; Hukum Waris

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search