Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.979
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara Jurnal Pendidikan : Riset dan Konseptual Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara JURNAL GOVERNANSI Jurnal Pendidikan Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series Moderat JURNAL LENTERA BISNIS Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Jurnal Andi Djemma I Jurnal Pendidikan Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Abdimas Sang Buana JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Journal of Asian Social Sciences Research Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Jurnal Progress: Wahana Kreativitas dan Intelektualitas Public Service And Governance Journal Mimbar Administrasi Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)
Tatang Sudrajat
Universitas Sangga Buana
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL: SUATU ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN Sudrajat, Tatang
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 5 No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v5i2.222

Abstract

Penanaman modal merupakan salah satu faktor penting dalam perekonomian daerah. Keberadaan rencana penanaman modal berjangka panjang sangat penting sebagai pedoman pelaksanaannya. Hal ini terkait dengan banyak aspek penanaman modal, diantaranya identifikasi masalah yang dirasakan publik, visi, misi, sasaran, strategi dan kebijakan. Pemerintah kabupaten/kota berperan penting dalam menetapkan rencana umum penanaman modal (RUPM) yang mengacu kepada kebijakan yang telah digariskan di tingkat nasional dan provinsi. Dari perspektif kebijakan publik, langkah yang ditempuh pemerintah kabupaten/kota ini merupakan tahap formulasi kebijakan
EFEKTIVITAS ORGANISASI SEKRETARIAT KPU DI DAERAH SEBAGAI THE OPERATING CORE DAN THE SUPPORT STAFF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Sudrajat, Tatang
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v8i2.285

Abstract

From an organizational perspective, the existence of the Secretariat of the KPU in the regional (provincial, district / city) as the operating core as well as the support staff will determine the sting of the realization of a qualified election. This is relatedto organizational effectiveness with which the task will affect the quality of KPU and Regency / City KPU as the holder of the authority of the election of regional head and vice regional head (election). Important to know how the implementation oforganizational roles, the constraints facing the organization and affectiveness of the sekretariat as building an organization, so the achievement of objectives will determine the election as one of the important tasks of government.
Kontribusi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam bagi Kesiapan Bangsa Memasuki Globalisasi: Konsepsi, Kebijakan, Tantangan dan Permasalahan Sudrajat, Tatang
Jurnal Pendidikan : Riset dan Konseptual Vol 4 No 4 (2020): Volume 4, Nomor 4, Oktober 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.496 KB) | DOI: 10.28926/riset_konseptual.v4i4.271

Abstract

Bangsa Indonesia dihadapkan pada fakta bahwa globalisasi dengan segala konsekuensinya telah menjadi bagian dari kompleksitas kehidupan sehari-hari. Selain dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat juga dirasakan dampak negatif yang sangat mungkin dapat mengarah pada disintegrasi bangsa. Dengan metode penelitian kepustakaan dan yuridis normatif tampak bahwa globalisasi dalam berbagai bentuk dan implikasinya sudah menjadi bagian keseharian masyarakat Indonesia. Perguruan Tinggi, termasuk perguruan tinggi keagamaan Islam sesuai dengan fungsinya yang diatur dalam perundang-undangan, dapat berkontribusi besar dalam mempersiapkan bangsa Indonesia dalam kehidupan global saat ini. Dalam menjalankan fungsi tersebut, beberapa tantangan dan permasalahan dihadapi perguruan tinggi, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
Tantangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum: Kebijakan dan Implementasi Sudrajat, Tatang; Ruswandi, Uus; Arifin, Bambang Syamsul
Jurnal Pendidikan : Riset dan Konseptual Vol 5 No 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, April 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.282 KB) | DOI: 10.28926/riset_konseptual.v5i2.333

Abstract

Education plays an important role in shaping the character of the nation, especially religious education. Islamic religious education is part of general compulsory courses, including in non-religious universities. Its existence is regulated through laws and regulations at various levels of government. The implementation of the learning is faced with several challenges and problems. Through the data obtained by juridical normative, qualitative and literature methods, it is known that the challenges are related to the globalization era, students' perceptions of religious subjects, student educational background, the amount of SKS and learning time.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI DAN AKTUALISASI PERANNYA DALAM PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN Sudrajat, Tatang
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v9i1.258

Abstract

The existency of college in the country is very strategic. College has provided contributive role to the development and  sustainable government. The future generation will be born from there. The generation which is capable of moving wheels of government and development. Therefore, policy for development will be very important, besides the consistency of policy implementation and continuous evaluation.
ANALISIS KOMPARATIF PENGATURAN DIMENSI ORGANISASI KPU SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU PADA UNDANG-UNDANG DI ERA PEMERINTAHAN PASCAORDE BARU Sudrajat, Tatang
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v14i1.8

Abstract

Beberapa undang-undang terkait pemilu yang terbit pada era pemerintahan pasca-Orde Baru telah memberi landasan kuat bagi pemilu yang makin demokratis, dan penyelenggara pemilu merupakan aspek strategis bagi keberlanjutannya. Karena itu, penting adanya analisis komparatif pengaturan dimensi-dimensi organisasi penyelenggara dalam undang-undang tersebut. Dengan metode deskriptif kualitatif dan teknik kepustakaan, studi dokumenter dan analisis isi, penelitian ini menyimpulkan bahwa sembilan undang-undang yang pernah dan masih berlaku pada era pemerintahan pasca-Orde Baru memuat pengaturan dimensi organisasi, baik dimensi struktural maupun kontekstual. Dimensi struktural meliputi formalisasi, spesialisasi, sentralisasi, standardisasi, hirarki kewenangan, kompleksitas, profesionalisme, sedangkan dimensi kontekstual meliputi ukuran organisasi, teknologi organisasi dan lingkungan. Dua undang-undang tentang Penyelenggara Pemilu yaitu UU Nomor 22 Tahun 2007 dan UU Nomor 15 Tahun 2011 lebih  lengkap dan memadai memuat berbagai dimensi organisasi dibandingkan dengan tujuh undang-undang lainnya (UU Nomor 3 Tahun 1999,  UU Nomor 12 Tahun 2003, UU Nomor 23 Tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2004,  UU Nomor 10 Tahun 2008, UU Nomor 42 Tahun 2008,  dan UU Nomor 1 Tahun 2015).Ada tiga dimensi organisasi yang terkandung penuh dalam kesembilan undang-undang tersebut, yaitu spesialisasi, teknologi organisasi dan lingkungan, sehingga oleh karenanya jauh lebih lengkap dibandingkan dengan dimensi lainnya, khususnya dimensi profesionalisme, dimensi sentralisasi dan konfigurasi. Terdapat beberapa inkonsistensi dan permasalahan substantif terkait penyelenggara pemilu dalam UU Nomor 15 tahun 2011 yang saat ini menjadi pedoman pengaturan berbagai dimensi organisasi penyelenggara pemilu. Penelitian ini merekomendasikan agar UU Nomor 15 Tahun 2011 disempurnakan untuk lebih mengakomodasi beberapa dimensi organisasi yang pengaturannya belum memadai. Diantaranya berkaitan dengan ukuran organisasi (kesesuaian jumlah anggota dengan kondisi geografis), profesionalisme (tingkat pendidikan dan kesesuaian bidang ilmu) dan sentralisasi (proses, bentuk, dan jenis keputusan organisasi).Kata kunci : organisasi, dimensi organisasi, pemilu
Implementasi Kebijakan Tanggung Jawab Dan Profesionalisme Guru Sebagai Pendidik Bagi Kemajuan Pendidikan Islam Tatang Sudrajat; Nurwadjah Ahmad EQ; Andewi Suhartini
Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan Vol 4, No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu aspek yang sangat kontributif bagi perkembangan dan kemajuan suatu bangsa adalah pendidikan. Berkaitan dengan itu, peran guru sebagai pendidik di semua jenjang dan jenis pendidikan, termasuk pendidikan agama sangat penting dan strategis. Dengan metode penelitian kepustakaan dan yuridis normatif, tampak bahwa terdapat tuntutan yang besar kepada seseorang yang telah berkhidmat sebagai pendidik, untuk dapat tampil sebagai guru ideal dan profesional. Terdapat tuntutan kepada dirinya sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Quran dan Hadits untuk berperan secara bertanggungjawab. Tanggungjawab sebagai guru, aktualisasinya akan sangat berkaitan dengan kompetensinya ketika berinteraksi dengan peserta didik serta dengan masyarakat luas. Terdapat beberapa substansi perundang-undangan yang mengatur tentang peran penting peran guru yang bertanggungjawab, ideal dan profesional.
Evaluasi Kebijakan Pencalonan Anggota DPRD Dalam Penyelengaraan Pemilu Tahun 2014 Tatang Sudrajat
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.178 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i3.256

Abstract

The nomination policy of local parliament members in general election is regulated in various policies by the Central Parliament, the President and the Election Commission. In order to improve the election quality, policy evaluation is required. This study uses legal research/normative methods and library/documentary study of the policies content. It is found out that there are some different aspects in managing the nomination of local parliament members in Law No. 8 of 2012 and some Election Commission/KPU’s regulations. Substantively, there are several provisions that are ambiguous, multi-interpretative, contradictious, and are not implementable. This problem causes local election commissions cannot optimally perform theirs tasks. Therefore, it is recommended to have policy revision in several aspects, such as education qualification, physical and spiritual health, authorized health agency, political liaison officers, resignation certificate or decree from certain positions at public agencies (such as civil servant, military, police, etc.) and other institutions to avoid conflict of interest, nomination forms, and several errors/ inconsistencies terms.Keywords: policy evaluation, local parliament nomination, general election.Pencalonan anggota DPRD dalam pemilu diatur dalam berbagai kebijakan yang ditetapkan DPR, Presiden dan KPU. Untuk penyelenggaraan yang makin berkualitas di masa yang akan datang, diperlukan evaluasi kebijakan. Dengan metode penelitian hukum/hukum normatif dan teknik studi kepustakaan/dokumenter terhadap isi/substansi kebijakan diketahui adanya berbagai aspek pengaturan pencalonan anggota DPRD, yang termuat dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 dan beberapa produk kebijakan KPU yang pada dasarnya merupakan kebijakan publik. Secara substantif terdapat beberapa ketentuanyang bersifat tidak jelas, multiinterpretatif,  kontradiktif dan tidak implementatif. Kondisi ini mengakibatkan para penyelenggara pemilu di daerah tidak dapat melaksanakan tugas pelayanan pencalonan secara lebih optimal. Untuk itu, direkomendasikan perlu adanya penyempurnaan terhadap substansi beberapa aspek pencalonan anggota DPRD, yang meliputi ijazah/STTB, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, institusi pemberi surat keterangan sehat, petugas penghubung parpol dengan penyelenggara pemilu, surat keterangan atau surat keputusan pemberhentian dalam kedudukan/jabatan tertentu (PNS, TNI, Polri, dan sebagainya), surat pernyataan pengunduran diri, badan lain yang anggarannya dari keuangan negara, pekerjaan lain yang tidak menimbulkan konflik kepentingan, beberapa contoh formulir/model pencalonan dan beberapa kesalahan/ inkonsistensi peristilahan.Kata kunci: evaluasi kebijakan, pencalonan anggota DPRD, pemilihan umum.
KONTRIBUSI TEORI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM Tatang Sudrajat; Muhibbin Syah; Mohammad Erihadiana
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 1 (2021): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v8i1.5178

Abstract

Permasalahan pendidikan, termasuk manajemen Pendidikan Islam mengharuskan tindakan nyata pemerintah sebagai wujud kebijakan publik. Program, tindakan atau kebijakan publik di bidang Pendidikan Islam yang dilakukan pemerintah merupakan salah satu area substantif studi kebijakan publik. Hal ini juga merupakan bagian dari kajian studi Manajemen Pendidikan Islam. Dengan metode kepustakaan dan yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontibusi teori kebijakan publik terhadap studi manajemen Pendidikan Islam. Berbagai teori yang dikemukakan ahli kebijakan publik tentang berbagai aspek teori kebijakan public, termasuk analisis kebijakan publik sangat berkontribusi terhadap pengembangan studi  Manajemen Pendidikan Islam. Studi Manajemen Pendidikan Islam sebagai bagian dari ilmu Pendidikan Islam dapat memanfaatkan teori dan analisis kebijakan publik untuk menjelaskan berbagai feomena dan permasalahan Pendidikaan Islam.
NILAI-NILAI PANCASILA DAN PERADABAN BANGSA: KONSEPSI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KARAKTER Tatang Sudrajat; Aan Hasanah
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran pendidikan bagi satu bangsa dan negara sangat penting. Bangsa Indonesia berdasarkan pengalaman sejarah masa lalu dan tantangan masa depan memerlukan pendidikan karakter ini. Pancasila yang termuat dalam pendidikan karakter sangat penting bagi pembentukan peradaban bangsa. Dengan metode yuridis normatif dan studi kepustakaan, tampak bahwa negara telah menerbitkan beberapa produk kebijakan publik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, berupa dua undang-undang, satu peraturan presiden dan dua peraturan menteri. Dalam keempat produk kebijakan publik tersebut terkandung arti penting pendidikan karakter yang bertumpu pada nilai-nilai Pancasila. Kepala sekolah, guru dan pemangku kepentingan kebijakan lainnya sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan karakter
Co-Authors Aan Hasanah Abdurrahman Rahim Thaha Adi Permana Sidik Agnie Imaniar W. Andewi Suhartini Artanty Fauziyah Bambang Syamsul Arifin, Bambang Syamsul Barick Ahmad Setiawan Deni Nurdyana Hadimin Dwi Handayani Fauzan Aziz Finna Kharisma Putri Hadimin, Deni Nurdyana Hamidah Nurbaiti Hanny Rahayu Hayun Setiawan Hersusetiyati Hersusetiyati Koko Adya Winata Koko Adya Winata Kurniasih, Wiwit Leni Rohida Leni Rohida Lenny Kristianti Mansyur, Agus Salim Merita Auli Mohamad Erihadiana, Mohamad Muhammad Dadi Priadi Muhibbin Syah Ni’mawati Ni’mawati Nurhaeni Sikki Nurwadjah Ahmad EQ Omay Komarudin Pupi Indriarti Zaelani Pupi Indriati Zaelani Puteri Regina Qiqi Yulianti Zakiyah Qiqi Yuliati Zakiah Qiqi Yuliati Zaqiah, Qiqi Yuliati Rachman, Reza Saeful Rohayati, Yeti Roni Tabroni Ruswandi, Uus Sandra Irawaty Sanusi, Nunung Septiana Wulandari Sri Lestari Supiana Supiana Supiana, Supiana Umi Rahmawati Uus Ruswandi Widyapuri Prasastiningtyas Winata, Koko Adya Witri Cahyati Wulandari Wulandari Yadiman Yadiman Yuyun Yuniarsih Zakiah, Qiqi Yuliati