Analisis Normalisasi Hubungan Arab Saudi dengan Qatar Tahun 2021

Jurnal PACIS, 2022

Normalisasi hubungan Israel dan Arab pada dekade saat ini menjadi salah satu penghambat dalam perjuangan kemerdekaan Palestina. Di tahun 2020, Donald Trump telah memediasi empat negara Arab untuk menyepakati normalisasi hubungan dengan Israel. Di balik kesepakatan ini, terdapat berbagai kepentingan negara-negara Arab terkait, Israel, dan AS di wilayah Timur Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana normalisasi hubungan Israel dan negara Arab di bawah pemerintahan Trump dan dampaknya terhadap isu di wilayah Timur Tengah, serta perjuangan kemerdekaan Palestina dengan menggunakan perspektif konstruktivisme. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Berdasarkan hasil analisis data, normalisasi hubungan Israel dan negara Arab dilakukan berdasarkan unsur identitas (identity), kepentingan (interest), maksud (intention), dan nilai-nilai (values), sehingga AS dianggap memainkan Israel sebagai alat politiknya di Timur Tengah. Kata kunci: Konstruktivisme, normalisasi hubungan, kemerdekaan palestina, kebijakan politik Donald Trump, kepentingan Pilpres AS 2020.

Politeia: Jurnal Ilmu Politik

Studi ini adalah studi tentang kebijakan embargo negara Arab terhadap ekonomi Qatar. Fokusnya membahas tentangbagaimana dampak yang ditimbulkan dari kebijakan embargo negara Arab terhadap ekonomi Qatar. Temuan studi ini antara lain ada dampak negatif dan positif yang ditimbulkan dari kebijakan ini. Negatif meliputi: Minyak dunia, penerbangan komersil, pelayaran, pangan, pasar, saham, keuangan, asuransi, dan bank. Sedangkan positif meliputi: transportasi, pangan, perdagangan, keuangan, dan penerbangan komersil. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif.

Politea, 2021

The Muslim Brotherhood (MB) is an obstacle that disrupts Qatar's relations with its neighbors in the Gulf, especially Saudi Arabia and the United Arab Emirates. Qatar's different position with the fellow Gulf countries towards Muslim Brotherhood became one of the problems that caused the estrangement of the relationship. The dispute led to demands that Qatar ends its support for the Muslim Brotherhood. However, Qatar remains unmoved in maintaining good relations with the Muslim Brotherhood. This article aims to answer why Qatar retains its relationship with the Muslim Brotherhood amid the severing of diplomatic ties from fellow Gulf countries. This research uses qualitative research methods with library studies. This study uses secondary data obtained from books, journals, and the internet, which are then interpreted and concluded utilizing the concept of nested power. This article finds that Qatar maintains its relationship with the Muslim Brotherhood to maintain national p...

2019

Krisis Diplomatik tahun 2017 silam menimpa salah satu negara kecil kaya raya di Teluk Persia yaitu Qatar. Krisis diplomatik tersebut terjadi atas tuduhan pro terorisme dan pro Iran kepada Qatar yang dilanjutkan dengan blokade dan pemutusan hubungan diplomatik. Hal tersebut dilakukan oleh tiga negara tetangganya sendiri yaitu Arab Saudi, UEA, Bahrain ditambah Mesir, negara yang jauh dari Teluk Persia namun bermasalah dengan Qatar. Keempatnya tergabung dalam satu koalisi penentang Qatar yang dijuluki sebagai kuartet anti Qatar. Upaya resolusi telah beberapa kali dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam badan Dewan Keamanan Teluk (GCC) ini, namun gagal, termasuk mediasi yang dilakukan oleh pemimpin GCC pada saat itu, Kuwait. Upaya resolusi hanya menyisakan 13 tuntutan dari kuartet yang dinilai melukai kemerdekaan dan kedaulatan Qatar, terutama tuntutan untuk menutup Al Jazeera, memutuskan hubungan dengan Ikhwanul Muslimin dan juga Iran. Yang menjadi masalah kemudian ...

Journal of Integrative International Relations

Qatar merupakan salah satu negara yang memiliki pengaruh cukup besar di kawasan Timur Tengah. Dalam kebijakan politiknya Qatar mengadopsi “kebijakan luar negeri terbuka”, yang mana banyak mengandalkan alat-alat soft diplomacy salah satunya seperti media diplomasi ekonomi, politik, dan pertahanan, Qatar juga memberikan bantuan kemanusiaan dan sumbangan melalui Qatar Charity sebagai wujud soft diplomacy. Penulis menggunakan konsep soft diplomacy sebagai alat analisis untuk mengetahui potensi atas kerja sama melalui lembaga Qatar Charity serta keunggulan Qatar dalam bidang ekonomi, politik, dan pertahanan. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan mengambil studi pustaka sebagai sumber data utama. Hasil dari analisis yang didapat, penulis mengemukakan bahwasannya Qatar terus meningkatkan potensi politik, ekonomi, dan militernya untuk aktif dalam komunitas internasional. Qatar Charity sebagai wujud strategi soft diplomacy Qatar dalam pemba...

Jurnal PIR : Power in International Relations

This article describes the diplomatic relations between Indonesia and Saudi Arabia in the security sector. The diplomacy in the security sector is in the form of a bilateral agreement between the two countries in tackling terrorism. This is because terrorism is a global crime that has become the world's attention. The method used in this research is descriptive analytical method. Then the theory used is the concept of national interest. This research was conducted to answer several problems, namely what is the foundation of Indonesia's foreign policy? Then how is the diplomacy between Indonesia and Saudi Arabia in tackling transnational crimes in the form of terrorism? The results of this research are that in implementing foreign policy, Indonesia has three bases as a reference. The foundation is an ideal basis, a constitutional basis and an operational basis. In the security sector, Indonesia and Saudi Arabia have collaborated in the handling of transnational crime, namely ...

Banyak peran sosial kekerabatan yang ada pada masyarakat, yakni menatalaksana kehidupan rumah tangga, memelihara harta kelompok, kesatuan dalam mencarai mata pencaharian hidup, melaksanakan gotong royong, melindungi dan memberi bantuan kepada warga yang berada dalam keadaan darurat, membina rasa persatuan kelompok, memelihara norma-norma dan adat tradisional, menyelenggarakan kehidupan keagamaan dari seluruh kelompok kesatuan, dan menjadi dasar organisasi politik. Pelaksanaan kehidupan rumah tangga mencakup pula hal yang salah satunya ialah memberi dan menerima warisan.

Arab Saudi merupakan salah satu negara terbesar di dunia yang perkembangannya cukup signifikan terkait ekonomi maupun militer. Meskipun Arab Saudi bukan negara demokratis dan menolak untuk menjadi negara demokratis, kebijakan luar negeri Arab Saudi dapat dilihat sebagai salah satu kebijakan luar negeri negara Timur Tengah yang memiliki efek counterdemocratic. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan luar negeri Arab Saudi yang utama yaitu memperangi kelompok Islamis ektremis yaitu Muslim Brotherhood. Pemerintah Saudi meningkatkan kebijakan luar negeri yang asertif dengan tujuan untuk mencegah domestic insecurity terkait akan cadangan minyak serta penjualan minyak itu sendiri dan persaingannya dengan Iran. Arab Saudi berpendapat bahwa masalah tersebut dapat dipengaruhi oleh masuknya ideologi-idelogi ekstrem yang dianggap dapat mempengaruhi perdagangan minyak Timur Tengah, termasuk diantaranya perkembangan ideologi Iran khususnya yang saat ini mulai menyebarkan pengaruhnya kembali di Timur Tengah. Disisi lain dibalik pengambilan kebijakan tersebut, secara tidak langsung mencerminkan Arab Saudi yang sedikit demi sedikit menerapkan konsep demokratisasi. Dapat dilihat dari kerajaan Saudi yang mulai mendengarkan pendapat rakyatnya terkait penerapan kebijakan antiterror serta kepercayaan Saudi akan adanya pembentukan organisasi regional yang solid di Timur Tengah.

Jurnal PIR : Power in International Relations, 2021

AbstrakKrisis konflik di Suriah mulai berlangsung sejak tahun 2011. Pada saat itu rakyat menuntut adanya keadilan, reformasi terhadap struktur pemerintahan dan pergantian pemimpin. Demonstrasi terjadi di berbagai kota di Suriah dibarengi dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh rezim pemerintahan Suriah yang menimbulkan banyak korban jiwa. Hal itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan internasional. Dunia internasional mengecam hal tersebut. Arab Saudi sebagai negara yang memiliki pengaruh yang kuat di timur tengah mengecam dan menentang hal tersebut. Arab Saudi merubah haluan politik luar negerinya menjadi anti rezim pemerintahan Suriah. Arab Saudi justru mendukung penuh pihak oposisi. Arab Saudi ikut berkecimpung dalam konflik Suriah. Tentu saja ada berbagai faktor dibalik kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Arab Saudi terhadap pemerintahan Suriah. Dalam penelitian ini, penulis berusaha menjelaskan analisis yang telah dilakukan terhadap kebijakan luar negeri yang dikeluar...