Putra, Hidayatullah
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 1999 PERLINDUNGAN HAM MANTAN NARAPIDANA TERHADAP STIGMA SOSIAL MASYARAKAT Putra, Hidayatullah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i8.6995

Abstract

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Pasal 2 “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada diri, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi martabat kemanusiaan. Mantan narapidana dianggap sebagai noda sosial, orang dengan status mantan narapidana seringkali mengalami hambatan karena stigma buruk Masyarakat. Tujuan penelitian adalah menganalisis efektivitas regulasi dalam melindungi HAM narapidana, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitiannya adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, analisis hukum, dan studi kasus yang berkaitan dengan perlindungan HAM mantan narapidana di lingkungan Masyarakat. Pengaturan dalam UU No 39 Tahun 1999 juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM mantan narapidana. Edukasi mengenai HAM dapat membantu mengurangi stigma negative. UU No 39 Tahun 1999 berfungsi sebagai payung hukum yang melindungi hak mereka dan memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan diperlakukan secara tidak adil setelah menjalani hukuman. Mantan narapidana sering mengalami ketidakadilan karena stigma yang muncul di masyarakat. Meskipun mantan narapidana telah menjalani hukuman, mereka tetap berhak atas hak warga negara seperti hak untuk hidup, belajar, dan bekerja. Kehidupan mantan narapidana sangat dipengaruhi oleh stigma atau respons negatif masyarakat terhadap mereka setelah mereka keluar dari LAPAS.
PENGELOLAAN PEMANFAATAN HUTAN DI INDONESIA DALAM RANGKA MENGURANGI EMISI KARBON PESAWAT Harningtyas, Almira Rahma; Putra, Halieondrah Wisya; Putra, Hidayatullah; Iskandar; Wulandari
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i12.7923

Abstract

Perubahan iklim yang sekarang sedang terjadi di dunia, membuat banyak pihak di dunia melakukan aktivitas yang mencegah terjadi perubahan iklim, yaitu salah satu caranya dengan memanfaatkan fungsi karbon hutan dalam menyerap emisi atau REDD+ . Indonesia adalah negara yang ikut serta dalam aktivitas pencegah perubahan iklim dengan menerapkan program REDD+ pada hutan Indonesia. Pelaksanaan REDD+ di Indonesia dilaksanakan pada hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, hutan hak atau hutan rakyat yang telah di atur pada pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012. Dalam hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak semua hutan di Indonesia dapat digunakan untuk penyelenggaraan karbon hutan, hanya hutan lindung, hutan konservasi dan hutan hak yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan karbon hutan. Hal ini dikarenakan pengelolaan hutan baik tidak hanya memerhatikan kelestarian alam tetapi juga dengan pembangunan berkelanjutan pengelolaan hutan di Indonesia untuk selanjutnya.