Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.881
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ushuluddin KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture) JURNAL MAHKAMAH Jurnal Ilmiah Peuradeun SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Tarbawi : Jurnal Ilmu Pendidikan Anterior Jurnal Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Analisa: Journal of Social Science and Religion Jurnal Lektur Keagamaan Jurnal Penelitian
Ahmad, Jafar
Institut Agama Islam Negeri Kerinci
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Pendidikan Karakter dan Perilaku Memilih Warga Kota Sungai Penuh Ahmad, Jafar
Tarbawi : Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 1 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.458 KB)

Abstract

Di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, keterlibatan langsung warga dalam setiap pemilihan politik telah membawa perubahan besar. Tidak saja bagi meningkatnya partisipasi warga secara langsung dalam politik, namun juga beberapa ekses negatif terhadap prilaku memilih warga. Di antara yang paling menonjol adalah pola pilihan yang sangat dipengaruhi oleh unsur primordialisme dan penggunaan uang sebagai imbalan dalam pemilihan. Prilaku politik warga dalam melakukan pilihan seperti yang tersebut di atas, alih-alih mendukung berkembangnya demokrasi ke arah yang lebih baik, justeru menghancurkan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh demokrasi. Sehingga perlu upaya yang cukup serius untuk mengantisipasi berkembangnya prilaku politik yang telah berkembangan, paling tidak sejak proses pemilihan langsung, tahun 2004, dimulai. Namun, di tengah-tengah masalah yang ditemui di atas, tetap ada peluang bagi pihak yang ingin memperbaiki kualitas prilaku memilih warga. Responden meyakini bahwa himbauan para tokoh masyarakat di masing-masing daerah tetap bisa memberi pengaruh positif bagi prilaku memilih warga. Bahkan, media  komunikasi melalui tempat-tempat ibadah dan acara-acara keagamaan dianggap efektif untuk memperbaiki prilaku memilih warga di Kabupaten  Kerinci dan Kota Sungai Penuh
Kebijakan Industri Malaysia Ahmad, Jafar
Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Vol 15 No 1 (2015)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pegabdian pada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan kebijakan ekonomi Malaysia, khususnya kebijakan industri pada pemerintahan Mahatir bin Mohamad dalam periode 1983-1990 dalam bidang otomotif. Tujuan lain dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan Mahatir, sebagai Perdana Menteri Malaysia, dalam menjalankan tujuan industrialisasi. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu pemaparan data-data yang ada dalam proses industrialisasi Malaysia serta menganalisa agar hasilnya bisa dipahami. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan industri yang dijalankan di Malaysia pada masa Pemerintahan Mahatir memperlihatkan campur tangan negara yang tinggi dalam bidang industri bisa memberi hasil yang paling tidak mendekati taget yang talah ditetapkan dalam the New Economic Policy.
Sejarah Jambi Ahmad, Jafar
Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Vol 15 No 2 (2015)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pegabdian pada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejarah Jambi
NAHDLATUL ULAMA IN FACING THE GUIDE DEMOCRACY 1959-1965: An Overview of Social and Political Factors Hidayat, Asep Achmad; Nurjaman, Andri; Ahmad, Jafar; Witro, Doli; Alghani, Raid
Jurnal Lektur Keagamaan Vol 20 No 2 (2022): Bahasa Inggris
Publisher : Center for Research and Development of Religious Literature and Heritage, Agency for Research and Development and Training, Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (655.687 KB) | DOI: 10.31291/jlka.v20i2.1069

Abstract

ABSTRACT Nahdlatul Ulama is one of the Islamic political parties that took part in the national political arena during President Soekarno's time from parliamentary democracy to the transition period from parliamentary democ­racy to guided democracy. NU's progress was closely related to its social and political factors which required NU to accept and integrate into President Soekarno's new government system. This paper aims to reveal the social and political factors that enabled NU to face and then accept guided democracy. This article employed a qualitative approach, particu­larly the historical study method. In tracing the socio-religious history in this study, the stages of heuristics, criticism, interpretation and historiog­raphy were taken. The results showed that NU's social factors in dealing with guided democracy were due to the presence of the PKI which was so strong in national politics and so close to President Soekarno. To deal with the PKI, like it or not, NU had to enter the government in order to resist the PKI and divert President Soekarno's inclination towards NU. Mean­while, the political factor was to maintain NU's position in government, where had always received a share. NU efforts were done solely to protect Muslims, especially ahlussunnah waljamaah an-nahdliyah. Keywords: Guided Democracy, Nahdlatul Ulama, Socio-Political Factors.  ABSTRAK Nahdlatul Ulama merupakan salah satu partai politik Islam yang berkiprah di kancah perpolitikan nasional masa Presiden Soekarno sejak demokrasi parlementer bahkan mampu bertahan pada masa transisi dari demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin. Hal ini karena ada faktor sosial dan politik yang mengharuskan NU menerima dan masuk pada sistem pemerintahan baru Presiden Soekarno. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap faktor sosial dan politik yang memungkiakan NU mengha­dapi dan kemudian menerima demokrasi terpimpin. Artikel ini mengguna­kan pendekatan kualitatif, dengan metodi studi sejarah. Dalam menelu­suri sejarah sosial keagamaan dalam penelitian ini, ditempuh tahapan heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian menunju­kan bahwa faktor sosial NU dalam menghadapi demokrasi terpimpin karena adanya eksistensi PKI yang begitu kuat dalam politik nasional dan kedekatannya dengan Presiden Soekarno. Untuk menghadapi PKI maka NU mau tidak mau harus masuk dalam pemerintahan dalam rangka membendung PKI dan mengalihkan kecenderungan Presiden Soekarno kepada NU. Sedangkan faktor politik adalah untuk mempertahankan kedudukan NU di pemerintahan yang sejak zaman demokrasi parlementer NU selalu mendapatkan jatah, hal ini dilakukan semata-mata untuk menjaga dan melindungi umat Islam khususnya ahlisunnah waljamaah an-nahdliyah.  Kata kunci: Demokrasi Terpimpin Faktor Sosial-Politik, Nahdlatul Ulama.
TITLE WALIYUL AMRI ADH-DHARURI BI SYAUKAH AS NU’S SUPPORT TO SOEKARNO IN GUIDED DEMOCRACY 1959-1965 Asa’ari, Asa’ari; Ahmad, Jafar; Nurjaman, Andri; Witro, Doli; Alghani, Raid
Analisa: Journal of Social Science and Religion Vol 7, No 2 (2022): Analisa: Journal of Social Science and Religion
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18784/analisa.v7i2.1784

Abstract

The Nahdlatul Ulama Party is one of the Islamic parties that became a loyalist party to President Soekarno during the implementation of guided democracy. This is because the political strategy used by the NU Party is a realistic political strategy and tends to be accommodating and cooperative in dealing with President Soekarno’s new political situation, namely guided democracy. So that after the NU Party decided to accept guided democracy, the return of the 1945 Constitution, and the Nasakom and Manipol-Usdek, the NU party supported the leadership of President Soekarno, one of its supports was the awarding of a charter with the title waliyul amri adh-dharuri bi syaukah from Nahdlatul Ulama to President Soekarno. This paper aims to reveal the waliyul amri adh-dharuri bi syaukah title charter as moral support from the Nahdlatul Ulama Party to the leadership of President Soekarno during the guided democracy. The method used in this study is the historical method, while the approach used is the hermeneutic theory of Paul Ricoeur. The results of the study show that the waliyul amri adh-dharuri bi syaukah charter is a form of moral support from the Nahdlatul Ulama Party for the leadership of President Soekarno, so it has legitimized that the government led by President Soekarno himself is a legitimate government according to the eyes of fiqh law. This charter is also the basis for acceptance and support from the NU Party for President Soekarno and his guided democracy.
Trend and Contestation of Religious Discourse Post “Perppu Ormas” at Islamic College Jambi Ahmad, Jafar; Mahmud Wafi; Hayat, Ade Putra; Herdiawanto, Heri; Hidayat, Taufiq
KARSA Journal of Social and Islamic Culture Vol. 30 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/karsa.v30i1.6130

Abstract

Government Regulation instead of Law (Perppu) for Ormas No. 2 of 2017 has shown its implications for religious activities and discourses at IAIN Kerinci and UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. The argument of this research departs from the tendency of campus elements to strengthen identity through discourse contestation after the issuance of the Perppu Ormas. This study applies a descriptive qualitative approach through observation, interviews, and document review. This study found that Perppu Ormas No. 2 of 2017 raises two different attitudes at the level of student organizations. Acceptance of the Perppu Ormas argues intending to deradicalize and strengthen moderation. Meanwhile, the voices of refusal argued that the Perppu Ormas have the potential to weaken democracy and be misused. Perppu Ormas at the leadership level was welcomed by intensifying the discourse on religious moderation and strengthening the Pancasila ideology through seminars and study centers.
DIVERSITY, ETHNIC POLITICS, AND POLICY FORMULATION IN LEGISLATIVE INSTITUTIONS: KEBERAGAMAN, POLITIK ETNIS, DAN FORMULASI KEBIJAKAN DI LEMBAGA LEGISLATIF Ahmad, Jafar; Wafi, Mahmud Hibatul; Wahdini, Muhammad
Anterior Jurnal Vol. 23 No. 2 (2024): Anterior Jurnal
Publisher : ​Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/anterior.v23i2.6669

Abstract

This research discusses how ethnic diversity in the city of Sungai Penuh, Jambi, influences the legislative body in playing its political role. Through a case study approach, this research emphasizes the interaction patterns of legislative actors in the legislative process based on ethnic relations, and it conducts interviews to generate descriptive data to reveal the cultural diversity of ethnic groups and the political expression of the legislative institution in Sungai Penuh. The research findings indicate the presence of ethnic diversity in Sungai Penuh, including the Kerinci people (79.73%), Minang (15.73%), Javanese (2.13%), Malay (0.27%), Batak (0.27%), Chinese (0.13%), and Banjar (0.07%). In addition to the Kerinci ethnic group, which is the majority, other ethnic groups are also involved in the legislative institution, such as the Minang, Javanese, and Batak. The election of Regional House of Representatives (DPRD) members from different ethnicities in Sungai Penuh is driven by the support of the same ethnic group as the dominant voters (instrumentalist approach), as well as their significant role in the community. This affects the implementation of priority programs by DPRD, which tends to accommodate the interests of their constituents. Nevertheless, the combination of dominant and minority ethnic groups provides a variety of ideas and approaches in the dynamics of ethnic politics among legislative members.
Multiculturalism and identity politics: Reading on the Religious Harmony Forum Ahmad, Jafar; Wafi, Mahmud Hibatul; Mushkalamzai, Ziaulrahman; Hadi, Al Amin
IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya Vol. 21 No. 2 (2023): IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/ibda.v21i2.7885

Abstract

This study looks into identity politics locally, with an emphasis on the role played by religious groups—such as the Religious Harmony Forum (Forum Kerukunan Umat Beragaman/FKUB)—in promoting multiculturalism as a countermeasure to the growth of identity politics. The study’s focus is the Kerinci Regency in Jambi, Indonesia, and it looks at how identity politics and diversity are positioned within the larger Indonesian framework. The research selectively chooses informants, such as the FKUB, the Election Supervisory Agency (Bawaslu), traditional leaders, and religious figures, using qualitative methods like observation, interviews, and document examination. Results show that a variety of political identification patterns exist across the country according to societal culture, resources, and sociopolitical circumstances. As a result, the FKUB responds with a variety of strategies and tactics. The study also emphasizes how the discourse-centric perspective on multiculturalism hinders its ability to effectively counter identity politics. The research points up difficulties that stand in the way of achieving diversity, such as the consolidation and contestation of identity within Islam. Interfaith conflicts, however, show a downward trend and provide a more nuanced picture of the intricate relationship between identity politics and multiculturalism in Indonesia at the local level.
The Acculturation Crisis and Religious Commodification in the Customary Conflict of Rencong Telang Kerinci Ahmad, Jafar; Iskandar, Nuzul
JURNAL PENELITIAN Vol. 19 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/jupe.v19i1.5114

Abstract

This study examines the role and position of religion in the Rencong Telang customary conflict in Kerinci Regency, Jambi, which has led to the dualism of customary institutions and the commodification of religious symbols. The research highlights two key concerns: first, the crisis of acculturation between Islam and local traditions; and second, the instrumentalization of religion as a commodity in power contestations. Employing a qualitative approach, this study collects data through in-depth interviews, participant observations, and document analysis, which are subsequently analyzed using an interpretive-descriptive method. The findings reveal that the customary conflict in Rencong Telang emerged as a consequence of the declining authority of religious institutions, rendering them incapable of functioning as mediators in resolving social disputes. This crisis threatens the long-established integration of Islam and adat, embodied in the philosophy of adat bersendi syara’, syara’ bersendi Kitabullah. Moreover, in the absence of religious authority, Islamic values are increasingly commodified as a tool for gaining influence and legitimacy in customary disputes. This research contributes to the academic discourse on religious acculturation by offering a critical perspective on the vulnerability of religious institutions in conflict situations. Future studies should explore the broader socio-political implications of religious commodification and its impact on indigenous cultural resilience.
Presidential Decree as the Norm in Legal Politics (A Comparative of the Presidential Decree in Tunisia and Indonesia During Soekarno and Abdurrahman Wahid) Ahmad, Jafar; Fadillah, Nisaul
Al-Risalah Vol 21 No 2 (2021): December 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.621 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v21i2.897

Abstract

This article investigates a legal politics in Tunisia and Indonesia focuses the fate of the presidential decree in Tunisia in the dissolution of Parliament context. Did it succeed or fail? This analysis is obtained through a comparative study of the same pattern in Indonesia, namely the presidential decree during the Soekarno leadership and Abdurrahman Wahid or Gus Dur. The data is obtained through literature studies such as scientific books and journals. Researchers also construct the data through online media studies both at domestic and abroad. The results of this study illustrate how the pattern of the Presidential decree in Tunisia on July 27th, 2021. It has similarities with the presidential decree that occurred during the Soekarno Presidential era on July 5th, 1959. Military forces fully supported the decree that led to the dissolution of Parliament. Unlike Gus Dur, who stepped down from his post after issuing a decree. Kais Saied's decree in Tunisia is predicted to be a success and perpetuate his reign as President.
Co-Authors Alghani, Raid Asa’ari, Asa’ari Hadi, Al Amin Hayat, Ade Putra Hengki Firmanda Herdiawanto, Heri Hidayat, Asep Achmad Kustiawan, Muhamad Taufik Muhammad Wahdini Mushkalamzai, Ziaulrahman Nisaul Fadillah Nurjaman, Andri Nuzul Iskandar, Nuzul Taufiq Hidayat Wafi, Mahmud Hibatul Witro, Doli Zufriani, Zufriani