Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.669
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Gema Publica : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik jurnal niara Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan JWP (Jurnal Wacana Politik) JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Kemudi Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Dinasti International Journal of Education Management and Social Science Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Journal of Contemporary Governance and Public Policy Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik, dan Birokrasi AKM: Aksi Kepada Masyarakat Jurnal Paris Langkis
Nina Yuslaini
Universitas Islam Riau
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Kewenangan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Dalam Perlindungan Cagar Budaya Masjid Jami’ Air Tiris Yuslaini, Nina; Adni, Dita Fisdian
Jurnal Niara Vol. 14 No. 1 (2021)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.327 KB) | DOI: 10.31849/niara.v14i1.5609

Abstract

Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya sebagai pemahaman dan pengembangan sejarah ilmu pengetahuan dan kebudayaan.Didalam peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Cagar Budaya yaitu keberadaan Cagar Budaya di wilayah Provinsi Riau namun masalahnya belum mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya cagar budaya Mesjid Jami’ Air Tiris menjadi tanggungjawab bersama.dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kewenangan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam Perlindungan Cagar Budaya Mesjid Jami” Air Tiris. metode penelitian kualitatif pendektan deskriptif,Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kewenangan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau mempunyai tiga aspek penting dalam perlindungan cagar budaya Mesjid Jami’ Air Tiris yaitu aspek atribusi,delegasi dan mandat.
Prinsip Good Environmental Governance Oleh Pemerintah Kabupaten Siak (Studi Kasus Kebakaran Lahan Gambut Di Kecamatan Dayun) Rusadi, Sylvina; Nina Yuslaini
Jurnal Niara Vol. 14 No. 2 (2021)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.788 KB) | DOI: 10.31849/niara.v14i2.5502

Abstract

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan gambut terbesar nomor empat di dunia.Untuk itu potensi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia juga menjadi besar.Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam mencegah kebakaran hutan adalah dengan membuat aturan yang dapat menjadi dasar pedoman penanganan kebakaran lahan di Indonesia.Salah satu nya adalah melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Namun, hingga saat ini aturan yang ditetapkan belum dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau karena Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki agenda tahunan bencana kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana prinsip Good Environmental Governance dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak dalam mencegah terjadinya kebakaran lahan dan juga untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan Good Environmental Governance oleh Pemerintah Kabupaten Siak.Metode penelitian yang dilakukan adalah menggunakan metode Kualitatif melalui pendekatan studi kasus dengan menggunakan teori Good Environmental Governance dan menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data yang di ambil pada tahun 2019. Hasil penelitian diperoleh bahwa penerapan prinsip Good Environmental Governance oleh pemerintahan kabupaten siak dalam menanggulangi dan mencegah kebakaran lahan gambut sudah berjalan dengan baik
DINAMIKA PERMASALAHAN KLASIK DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK OLEH PEMERINTAH DESA Dita Fisdian Adni; Nina Yuslaini
GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (607.585 KB) | DOI: 10.14710/gp.4.1.2019.10-16

Abstract

The Village Government is the spearhead in implementing existing government functions. Government functions according to Ryas Rasyid itself are four, namely Service, Development, Empowerment, and Regulation. The function that will be focused in this paper is the function of the service) carried out by the Village Government, namely the Village Head, Village Secretary and Other Village Devices to the Village Community. There are various services available at the Village Office, such as a cover letter for the management of Electronic Citizenship Cards, Family Cards, Birth Certificates, Death Certificates, Police Records and others. Although the services provided at the Village Office are only limited to a cover letter, good and satisfying services are a demand of the village community and must be fulfilled by village officials everywhere. This Conceptual Idea was created with the aim of identifying classic problems in the implementation of public services by the Village Government so that appropriate solutions can be found to answer these problems. There are so many classic problems that occur in the services provided by village government officials. For example, there are still village officials who do not have the ability to listen to complaints made by the village community about the services provided by the village officials. In addition, another classic problem is the ethics and attitude of the village officials in providing services to the community that are still not good. Of course with the ethics and attitude that is not good from the village apparatus, the community becomes uncomfortable in dealing with village officials. Classic problems like this are undeniably still found in many Village Offices throughout Indonesia. A formulation is needed so that the classic problems can be gradually lost and no longer become a disease in the Services carried out by the Village Government
ANALISIS KINERJA PROGRAM PENDAMPING DESA DI BANTAN AIR KABUPATEN BENGKALIS Nina Yuslaini; Dita Fisdian Adni
GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (76.734 KB) | DOI: 10.14710/gp.4.2.2019.65-77

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengembangkan paradigma dan konsep kebijakan tata kelola desa secara nasional.Undang-Undang Desa ini tidak lagi menempatkan Desa sebagai latar belakang Indonesia, tetapi halaman depan Indonesia. Konsepsi pendampingan desa ini lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Pendampingan desa mempunyai peran penting dalam meningkatkan peran serta masyarakat dan kelembagaan desa dalam kegiatan pembangunan desa. Program Pendamping Desa di Desa Bantan Air Kabupaten Bengkalis sudah dilaksanakan sejak tahun 2011 yang lalu dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Bengkalis, hal ini disebabkan karena kondisi pembangunan yang belum terlaksana dengan baik dan belum merata di setiap desa sehingga menimbulkan kesenjangan antar desa. Disamping itu, jumlah anggaran atau dana yang dikelola oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Bengkalis sangat banyak, mulai dari Alokasi Dana Desa, Dana Itruksi Bupati tentang Penguatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (INBUP PPIP) sampai dengan Dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak program pendamping desa di Kabupaten Bengkalis. Pelaksanaan Program Pendamping Desa di Kabupaten Bengakalis pada dasarnya belum berjalan dengan sebagaimana mestinya dan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kemampuan aparatur desa dan pembangunan desa di Bengkalis.
EVALUASI PROGRAM PENDAMPING DESA DI KABUPATEN BENGKALIS Yuslaini, Nina; Juliana, Septa
WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi Vol. 5 No. 2 (2019): (Oktober 2019)
Publisher : UIR PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/wedana.2019.vol5(2).4180

Abstract

This study aims to look at the Village Companion Program in Bengkalis Regency and this research was conducted using survey research methods, the level of exploration was descriptive and used qualitative data analysis. The researcher interviewed directly and in depth with the key informants who were considered to be most knowledgeable about the Village Companion Program by using purposive sampling technique. Practically, the results of this study are useful as information material for the Bengkalis Regency Government especially the Bengkalis District Community Empowerment Office and are expected to be a reference in making policy guidelines related to Village Facilitators in Bengkalis Regency in the future.
Village Government Challenges Facing Technological Advances: Readiness for the digital era in Bengkalis Village, Riau Province, Indonesia Andriyus, Andriyus; Yuslaini, Nina; Shiddiqy, Muhammad Arsy Ash; Safitri, Bella Hidiyan
Kemudi Vol 8 No 2 (2024): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/kemudi.v8i2.6643

Abstract

This study aims to analyse the readiness of the village government in facing the digitalisation era seen from various aspects to analyse the problems and obstacles of the village government in facing the digitalisation era. The method used is descriptive qualitative to explore in depth empirical phenomena. The results showed that the village government in Bengkalis Regency was not ready to face the digitalisation era from the aspect of human resources, the knowledge and skills of village officials were still low in mastering technology and information and the readiness of technological infrastructure that had not been able to support the digitalisation era, namely the uneven internet network in all villages. The conclusion of this research is that the village government in Bengkalis Regency does not have qualified readiness in facing the digitalisation era.
KOLABORASI DALAM PELATIHAN PENULISAN KARYA ILMIAH MAHASISWA MENGGUNAKAN MEDIA DARING Febriyanti, Doris; Zubaidah, Siti; Yuslaini, Nina
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 2 (2024): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v7i2.55634

Abstract

This training activity aims to optimize students' ability to write and publish scientific papers through coordinated online training. The training, which was held on Saturday, May 25, 2024, involved 150 students from various universities in Indonesia, including Indo Global Mandiri University, STIA Bala Putra Dewa, Universitas Terbuka, Sriwijaya University, UIN Walisongo University Semarang, Jakarta State University, Palembang Ministry of Health Polytechnic, and STIE Aprin Palembang. The method of the activity is planned by identifying problems, carried out online through WhatsApp Groups and Zoom Meetings, including three sessions of delivering interesting material about scientific publications and writing. Each session began with an opening by the MC, prayer reading, and singing the Indonesia Raya song, followed by material presentations by three speakers. This training is designed to overcome students' limited knowledge in scientific writing and utilize digital technologies, including Artificial Intelligence, to improve the quality and effectiveness of their scientific work. Through this program, it is hoped that students can better understand the process of scientific writing and publication, so that they can produce works that are of higher quality and ready to be published. 
HOW LOCAL DEMOCRATIC BACKSLIDING? SINGLE CANDIDATE, PRAGMATISM AND UNCOMPETITIVE LOCAL HEAD ELECTION IN INDONESIA Prianto, Andi Luhur; Yuslaini, Nina
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 9, No 2 (2024): JWP (Jurnal Wacana Politik) May
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v9i2.53451

Abstract

This paper will examine how pragmatism has created rational choice behavior in candidate selection. Pragmatism has resulted in single candidates for local heads, which makes local democracy uncompetitive. The research method used is an explanatory approach that aims to explain how pragmatism as a rational choice behavior in the local government head election. Data were collected, compiled and analyzed using Nvivo 12 Plus software. The results showed that political parties as political institutions are very pragmatic in the selection of candidates for local heads. The incumbents utilized the support of almost all political parties based on clientelistic and programmatic relations. This has led the candidate selection process to prioritize pragmatic aspects, especially financial support, acceptability, and electability of candidates. The candidate selection process no longer determines ideological values at the official candidate selection process. Financial support for candidates has the highest priority for political parties in determining their endorsements in regional head elections. Meanwhile, the acceptability aspect refers to the dominant acceptance of all elites, cadres, and the mass base of supporters of the selected candidate. Electability is also a priority, although it is considered that electability trends are dynamic and able to change based on the level of competition. The behavior of political party elite actors and local head candidates eventually forms a rational choice pattern that makes local democracy backsliding.
Governing sustainability: land use change impact on the palm oil industry in Riau Province, Indonesia Yuslaini, Nina; Maulidiah, Sri
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 14, No 1 (2024): (April 2024)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/ojip.v14i1.14304

Abstract

The aim of this research is to determine the social, economic, and ecological impacts of Land Use Change (LUC) of forest areas into Palm Oil industrial areas. The research method used was exploratory qualitative and analyzed using Nvivo 12 Plus. he findings of this study show that there are several challenges in the industrial land use of oil palm in forest areas in Riau, Indonesia, such as land conflicts between communities, government, private sector, forest destruction, and natural disasters. Therefore, we suggest that in order to expedite the removal of oil palm plantations from forest areas and to expedite the issuance of plantation licenses for community, private, and government entities wishing to enter such areas, both the federal government and local governments must adopt policies and impose sanctions. This study serves as a knowledge base to address the social, economic and ecological issues resulting from Land Use Change (LUC) in the province from forest areas to industrial areas producing oil palm. The conclusion of this research is that Land Use Change (LUC) from forest area to palm oil industry area in Riau Province, Indonesia has positive and negative impacts on social, economic, and ecological aspects in Riau Province, Indonesia. The government of the Indonesian province of Riau benefits from this research on land use change (LUC) in the palm oil sector.
STRATEGI MENINGKATKAN PARTISIPASI AKTIF PEREMPUAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI NEGERI KEDAH, MALAYSIA Maulidiah, Sri; Muslim, Sakinah; Rauf, Rahyunir; Yuslaini, Nina; Hayati, Restu; Rahyunir, Muhammad Hafizh
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 3 (2024): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v7i3.53430

Abstract

In development planning, women's involvement is imperative in order to create conditions which puts women in a fair position, without discrimination. This condition does not only occur in Indonesia but also occurs in developing countries such as Malaysia. From this phenomenon, the Community Service Team (PKM) of Universitas Islam Riau (UIR) in collaboration with Universiti Utara Malaysia (UUM) located in the Government of Yan District Negeri Kedah, Malaysia made an activity program with the theme of being an active woman in development planning. The purpose of PKM activities (1) is to provide an understanding of the importance of women's participation in development planning in Kedah, Malaysia, (2) to provide an understanding of the direct impact that will be felt by the government if women can play an active role directly in development planning. The method used uses the Rapid Rural Appraisal (RRA), Participatory Rural Appraisal (PRA), Actian Research (AR) methods. The results of PKM activities show (1) an increase in the interest and enthusiasm of counseling participants in the involvement of governance in Kedah, Malaysia. (2) an increase in the understanding of counseling participants on the importance of women's participation in development planning in Kedah, Malaysia. (3) there is an increase in the understanding of counseling participants about the direct impact that will be felt by the Kedah State government if women can play an active role directly in the development planning of Kedah State, Malaysia. (4) there is an increase in maximizing programs in the field of development and in the field of community empowerment that are directly related to meeting the needs of women and children of Kedah State, Malaysia.Dalam perencanaan pembangunan, keterlibatan perempuan menjadi keharusan yang tujuannya agar tercipta kondisi yang menempatkan perempuan dalam posisi yang adil, tanpa diskriminasi. Kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi pada negara-negara berkembang seperti Malaysia. Dari fenomena tersebut, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Islam Riau (UIR) bekerjasama dengan Universiti Utara Malaysia (UUM) bertempat di Pemerintah Yan District,Negeri Kedah, Malaysia membuat program kegiatan dengan tema menjadi perempuan aktif dalam perencanaan pembangunan. Tujuan kegiatan PKM (1) untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan di Negeri Kedah, Malaysia, (2) untuk memberikan pemahaman tentang dampak langsung yang akan dirasakan oleh pemerintah jika perempuan dapat berperan aktif secara langsung dalam perencanaan pembangunan. Metode yang digunakan menggunakan metode Rapid Rural Appraisal (RRA), Participatory Rural Appraisal (PRA), dan Action Research (AR). Hasil kegiatan PKM menunjukkan (1) adanya peningkatan animo dan antusiasme peserta penyuluhan dalam keterlibatan penyelenggaraan pemerintahan di Negeri Kedah, Malaysia. (2) Adanya peningkatan pemahaman peserta penyuluhan tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan di Negeri Kedah, Malaysia. (3) Adanya peningkatan pemahaman peserta penyuluhan tentang dampak langsung yang akan dirasakan oleh pemerintah Negeri Kedah jika perempuan dapat berperan aktif secara langsung dalam perencanaan pembangunan Negeri Kedah, Malaysia. (4) Adanya peningkatan memaksimalkan program di bidang pembangunan dan di bidang pemberdayaan masyarakat yang berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak-anak Negeri Kedah, Malaysia.
Co-Authors Agung Wicaksono Agusnimar Agusnimar Andi Luhur Prianto Andriyus Andriyus Andriyus, Andriyus Arifani Maulina Ashshiddiqy, Muhammad Arsy Awang, Normah Binti Dema Fito Wardana Desy Mardianty Dita Fisdian Adni Haryani, Suci Hayati, Restu Hutiya, Siti Ikhtiaruddin Ikhtiaruddin Juliana, Septa Kausarri, Muhammad Rezieq Lintang Nur Agia Maulidiah, Sri Mindrayani, Annisa Muslim, Sakinah Mutia Fadhilla Putri, Lita Mistika Rahyunir Rauf Rahyunir, Muhammad Hafizh Safitri, Bella Hidiyan Sahindra, Roni Siti Zubaidah Sri Maulidiah Syahruddin Syahruddin Sylvina Rusadi Yarni, Ertika