Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MERCATORIA SIGn Jurnal Hukum LAWYER: Jurnal Hukum
Wau, Hilbertus Sumplisius M.
Unknown Affiliation
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Implikasi Hukum Hybrid Contract dalam Akad Al-ijarah Wa Ar-rahn pada Pegadaian Syariah di Kota Yogyakarta Prabowo, Bagya Agung; Barus, Utary Maharany; Wau, Hilbertus Sumplisius M.
JURNAL MERCATORIA Vol. 16 No. 2 (2023): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v16i2.10071

Abstract

Praktek gadai syari’ah (Rahn) sebagai produk pembiayaan yang diunggulkan dalam pegadaian syariah dengan prinsip syariah, berbeda dengan pembiayaan Ijarah (penitipan barang). Namun realitanya kedudukan akad Ijarah dalam gadai syariah pada pegadaian syariah di Kota Yogyakarta juga menggunakan akad Ijarah sebagai akad tambahan dalam pelaksanaan gadai syariah selain akad Rahn (Hybrid Contract). Masalah yang dikaji dalam penelitian ini mengenai implementasi Hybrid Contract dalam akad Al-Ijarah wa ar-Rahn pada Pegadaian Syariah, dan implikasi hukum terhadap Hybrid Contract dalam akad Al-Ijarah wa ar-Rahn pada praktik pegadaian syari’ah di Kota Yogyakarta. Kajian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa akad yang benar seharusnya digunakan dalam praktik pegadaian syariah adalah akad Rahn saja sebab penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Keadaan yang demikian dapat menimbulkan perbedaan konstruksi hukum yang berimplikasi berbedanya hubungan hukum antar pihak. Kedudukan akad Ijarah dalam gadai syariah pada pegadaian syariah secara praktik harus dipisahkan dengan akad Rahn, karena akad Ijarah dengan akad Rahn adalah dua akad yang berbeda, menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Implementation of the Disclosure Principle in Submitting Evidence in Civil Lawsuits Through e-Court in the Class 1 A District Court Medan and Class 1 A District Court Lubuk Pakam Mulhadi, Mulhadi; Barus, Utary Maharany; Harianto, Dedi; Sembiring, Idha Aprilyana; Wau, Hilbertus Sumplisius M.
JURNAL MERCATORIA Vol. 17 No. 1 (2024): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v17i1.11118

Abstract

This article aims to determine the implementation of the principle of disclosure in submitting evidence in civil lawsuits through e-Court in the district court, by taking the location of research in the Class 1 A District Court Medan and Class 1 A District Court Lubuk Pakam. Technological advances have provided convenience in public services, including electronic case resolution services in district courts with the introduction of e-Court. The research methods used are the type of normative juridical research supported by field research, the approach methods used are statutory approaches and conceptual approaches, secondary data sources and primary data, technical data collection literature research and field research, qualitative data analysis and deductive conclusions. This study concludes that the electronic justice system (e-Court) in the Medan Class 1 A District Court and Lubuk Pakam Class 1 A Court provides convenience to the parties concerned and their legal representatives to submit evidence in civil lawsuits, but regarding the implementation of the principle of disclosure, the information obtained regarding evidence is only limited to information on letter evidence that enters the Court Information Tracing System which is still of doubtful authenticity without direct mail check.
Akibat Hukum Pemalsuan Sidik Jari Pengganti Tanda Tangan dalam Akta Autentik Adam, Putri Maulia; Purba, Hasim; Suprayitno, Suprayitno; Wau, Hilbertus Sumplisius M.
SIGn Jurnal Hukum Vol 6 No 2: Oktober 2024 - Maret 2025
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v6i2.376

Abstract

This research aims to comprehensively examine the juridical implications of fingerprint forgery as a substitute for signatures in authentic deeds and analyze the judicial considerations in handling such cases, using Decision Number 87/Pdt.G/2014/PN.Kpn as a case study. This normative legal research utilizes a statutory approach and a case study approach. Data analysis employs a qualitative content analysis to describe the problem and answer the research objectives. The results show that fingerprint forgery in authentic deeds has multidimensional legal consequences, covering civil, criminal, and administrative law aspects. In civil law, such a deed has the potential to be null and void due to a defect in the element of consensus, which results in the invalidity of the transfer of rights. From a criminal law perspective, this act constitutes the crime of document forgery. Meanwhile, notary publics or land deed officials involved or who are negligent may be subject to administrative sanctions. The analysis of Decision Number 87/Pdt.G/2014/PN.Kpn shows that the judicial considerations were based on the principles of legal certainty, justice, and benefit while emphasizing the importance of due diligence, integrity, and professionalism, especially for Land Deed Officials in carrying out their duties and functions to ensure the validity and authenticity of authentic deeds.
PELINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PASCA PEMBARUAN APLIKASI SATUSEHAT DALAM PERSPEKTIF PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA Wau, Hilbertus Sumplisius M.; Aspan, Henry; Sumarno, Sumarno
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2025): LAWYER: Jurnal Hukum
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v3i1.772

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi informasi mendorong digitalisasi di berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan meluncurkan aplikasi SATUSEHAT sebagai platform nasional pengelolaan data kesehatan masyarakat. Namun, pembaruan aplikasi SATUSEHAT menimbulkan polemik baru terkait hilangnya data pribadi pasien COVID-19, termasuk riwayat vaksinasi dan hasil tes PCR. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran atas Pelindungan data pribadi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum Pelindungan data pribadi di Indonesia serta menilai implementasinya terhadap kasus hilangnya data pasien pasca pembaruan SATUSEHAT, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung data empiris. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), implementasi di lapangan masih lemah. Pemerintah sebagai pengendali data belum sepenuhnya memenuhi kewajiban hukum dalam melindungi data pribadi, terutama dalam hal pemberitahuan insiden, pemulihan data, dan jaminan keamanan informasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret dari pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas, memperbaiki sistem keamanan data, serta memastikan Pelindungan hukum bagi seluruh subjek data dalam sistem layanan kesehatan digital.
Co-Authors Adam, Putri Maulia Bagya Agung Prabowo, Bagya Agung Dedi Harianto HASIM PURBA Henry Aspan Idha Aprilyana Sembiring Mulhadi, Mulhadi Sumarno . Suprayitno Suprayitno Utary Maharany Barus