Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

ANALISIS PENERAPAN PELAYANAN PRIMA TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT (Studi Kasus pada Kantor Kelurahan Nginden Jangkungan, Surabaya) Moyu, Erut Edwin; Soesiantoro, Adi
JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol 1 No 01 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jpap.v1i01.395

Abstract

The Village is the spearhead of service in government agencies, because the public will first come to the Village Office before asking to get service at the District Office or at government offices on it again. Excellent service concept into a concept adopted by all government agencies in the province of East Java because East Java became  a pilot project excellent service. The purpose of this study to determine the application of excellent service to the satisfaction of the people at the Village Office Nginden Jangkungan Surabaya. This study is a qualitative type of data used is qualitative data and the source is a source of primary data. Data is collected using questionnaires and interviews. Analysis of the data used is qualitative data analysis. The results showed that the conditions of service of excellence at the Village Office Nginden stilts are as follows: Ability to be in good condition, Attitude is in good condition, Attention was in poor condition, Action are in good condition, Appearance in a state sufficiently, and Accoutability are in good condition. Aspects of excellent service which gives effect to the satisfaction of the user community service at the Village Office Nginden stilts are aspects of attitude, action aspect and appearance aspects of service excellence, so the research hypothesis proposed in the previous chapter, which reads "The application of excellent service at the Village Office Nginden stilts Surabaya provide influence on the satisfaction of the user community service "is proven to three aspects, namely attitude, aspects of the action, and aspects of appearance.Keywords: Excellent service, satisfaction, village office
Evaluasi Program Mini Mal Pelayanan Publik (MMPP) di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Rachmawati, Intan; Puspaningtyas , Anggraeny; Soesiantoro, Adi
Progresif : Media Publikasi Ilmiah Vol. 11 No. 1 (2023): PROGRESIF : MEDIA PUBLIKASI ILMIAH
Publisher : Universitas Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61595/progresif.v11i1.754

Abstract

Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah memerlukan adanya sebuah inovasi yang tujuannya untuk memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya. Program Mini Mal Pelayanan Publik (MMPP) merupakan hasil kebijakan PERMEN PAN-RB Nomor 30 Tahun 2014 mengenai inovasi pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo. Tujuan pelaksanaan evaluasi pada program Mini Mal Pelayanan Publik untuk mengetahui keberhasilan program tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan yaitu teori evaluasi kebijakan menurut William n Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Mini Mal Pelayanan Publik belum cukup efektif namun dalam pelaksanaanya sudah efisien karena petugasnya yang ramah, dan memberi tahu alur pelayanan. Pada indikator kecukupan, program ini dirasa sudah cukup bagi masyarakat karena memudahkan dalam pelayanan. Namun pada indikator perataan, dirasa belum merata dalam mensosialisasikan program MMPP kepada masyarakat Sukodono sehingga masih ada masyarakat Sukodono yang belum mengetahui adanya Mini Mal Pelayanan Publik. Pada indikator ketepatan, jam operasional pelayanan ada yang tidak sesuai dengan jadwal bahkan ada yang sudah tidak beroperasional. Hal ini menunjukkan bahwa program MMPP belum maksimal dalam memberikan pelayanan yang diberikan karena belum cukup efektif dan tidak meratanya sosialisasi. Penulis menyarakan perlu adanya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kecamatan Sukodono untuk mengatasi beberapa masalah yang terjadi pada Mini Mal Pelayanan Publik.
PELAYANAN ADMINISTRASI DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI KELURAHAN SEMEMI SURABAYA Astria, Dianti Eka; Widodo, Joko; Soesiantoro, Adi
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 01 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Administrasi kependudukan adalah suatu pengelolaan dalam pengurusan dokumen dan data kependudukan lainnya yang menyangkut tentang identitas seseorang di suatu negara. Administrasi kependudukan ini biasanya harus melalui pendaftaran disertai prosedur yang sudah ditetapkan dari pihak instansi pemerintahan. Dalam kepengurusan dokumen ini tentunya diperlukan pelayanan yang maksimal agar tidak terjadi kekeliruan maupun kesalahan dari data dan tidak terjadi kesalah pahaman kepada masyarakat. Dalam mewujudkan pelayanan maksimal tentunya dibutuhkan keahlian bagi pegawai dan sikap tanggung jawab yang tinggi. Namun, juga tidak mudah melakukannya dikarenakan juga masih ada yang kurang profesional dalam mengurus pelayanan yang akhirnya membuat nilai pelayanan menurun di mata masyarakat. Dalam pelayanan juga tentunya ada faktor penghambat dan pendukung. Dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa kualitas pelayanan administrasi di bidang pembuatan akta kelahiran yang berlokasi di Kelurahan Sememi Surabaya. Dengan adanya penelitian ini akan didapatkan hasil yang akurat mengenai pelayanan administrasi mulai dari latar belakang serta faktor-faktor atas dasar berjalannya pelayanan adminitrasi. Selain itu juga mengetahui data-data akurat mengenai akta kelahiran yang itu juga harus dimengerti oleh seluruh masyarakat. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa dasar pelayanan memang harus tinggi memberlakukan perilaku organisasi seperti tanggung jawab, ramah kepada masyarakat, kejelasan dalam penyampaian informasi, serta fasilitas yang disediakan guna kesejahteraan pegawai maupun masyarakat. Selain itu agar pelayanan dapat berjalan maksimal juga dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk saling menghargai dan mentaati peraturan yang sudah dibuat oleh pegawai dan pegawai juga harus saling menghargai serta memberikan sepenuhnya pelayanan agar kepuasan masyarakat tetap maksimal. Jika pihak masyarakat dan pegawai saling mengerti satu sama lain maka pelayanan akan berjalan dengan lancar dan satu sama lain mendapatkan keuntungan maupun kepuasan tersendiri.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAYANAN SAMSAT KELILING DALAM MENINGKATKAN PEROLEHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT MANYAR SURABAYA Veliasari, Lisef Adinda; Widodo, Joko; Soesiantoro, Adi
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 02 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keunggulan Samsat keliling memilik kendala. Penelitian ini berusaha ingin mencari tahu bagaimana implementasi kebijakan layanan Samsat keliling dalam meningkatkan perolehan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Manyar Surabaya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif analitik. Pendekatan teoritik digunakan Model Implementasi dari George Edwards III mengenai keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor Komunikasi, Sumber daya, Struktur Birokrasi dan Disposisi. Penelitian ini menghasilkan bahwa implementasi layanan Samsat keliling sudah baik dalam pelaksanaan implementasinya. Perolehan Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunya menyumbangkan nominal yang besar, hal ini dapat dibuktikan bahwa Samsat Keliling sudah berhasil dalam implementasinya dan berhasil meningkatkan perolehan pajak Kendaran Bermotor setiap tahunnya.
OPTIMALISASI PELAYANAN BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN MUTU ALAT KESEHATAN DI KOTA SURABAYA Ningsih, Heri S; Soesiantoro, Adi; Widiyanto, M. Kendry
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 02 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The large number of puskesmas or service facilities that are covered in the BPFK Surabaya work area, are not comparable to medical device testing/calibration institutions in Surabaya, besides that the factor of distance to provinces outside the island is an obstacle that needs to be considered in calibrating medical devices to remote areas and secluded. feel the need to do better planning by paying attention to various aspects of effectiveness and optimizing available resources so that their service activities develop. In Permenkes No. 363 of 1998 that every equipment, especially medical devices that are directly related to humans and are very critical (related to life) must be calibrated to ensure the correctness of the output value and safety or calibration of medical devices, the measuring instruments and standard sizes used must be calibrated periodically also by Referral Testing Institutions such as the Security Center for Health Facilities, LIPI and other private testing. In the medical equipment management cycle, there are medical device maintenance and calibration activities. Medical device maintenance and calibration activities have not run optimally. This is shown by the Application of Facilities, Infrastructure and Medical Devices (ASPAK)
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KELUARGA BERENCANA (DP3AKB) KABUPATEN SIDOARJO Cahyaningrum, Anggraeni; Widodo, Djoko; Soesiantoro, Adi
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 01 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan seksual pada anak dan perempuan merupakan sebuah fenomena yang hampir terjadi di semua Negara. Pemerintah Republik Indonesia sangat berupaya dalam mengatasi kasus kekerasan seksual. Dalam penanganan kekerasan seksual pada anak dan perempuan di Kabupaten Sidoarjo terdapat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) yang bertugas untuk memimpin, koordinasi pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan dalam kegiatan dinas. Pada tahun 2022 Kabupaten Sidoarjo terdapat kasus kekerasan seksual yang dimana kasus ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan Data Sistem Informasi Online dari Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat 162 kasus pada bulan Januari sampai Desember tahun 2022 di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tujuan Penelitian adalah untuk memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan di Kabupaten Sidoarjo yang belum optimal sebelumnya. Metode Penilitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini adalah Mengetahui Implementasi dari kebijakan baru yang dibuat oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yaitu Kebijakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo.
EFEKTIVITAS BANTUAN KARTU PRAKERJA TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI MASA COVID-19 DI KOTA SURABAYA Sunato Kwure, Fransiskus; Soesiantoro, Adi; Widiyanto, M. Kendry
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 03 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui keefektivitasan bentuk kegiatan Dinas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan Kartu Prakerja serta mengetahui hambatan pemerintah melaksanakan penyaluran bantuan Kartu Prakerja, juga untuk mengetahui strategi-strategi yang digunakan pemerintah dalam meningkatkan keefektivitasan bantuan kartu prakerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif, dengan mengumpulkan data di lapangan, wawancara dan, dokumentasi. Berdasarkan  hasil penelitian, peran dinas ketenagakerjaan Kota Surabaya dalam melaksanakan program Kartu Prakerja sudah seefektiv mungkin melalui berbagai tindakan dari penyediaan sarana dan prasarana hingga bimbingan khusus perorangan bagi masyarakat yang belum memahami prosedur pendaftaran. Bahkan masyarakat ini dibimbing sampai melaju pada tahap peelatihan. Namun dalam beberapa kesermpatan, pemerintah Dinas Ketenagakerjaan mengalami beberapa kendala misalnya kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kartu prakerja juga masyarakat yang masih belum melek teknologi, sehingga membutuhkan bimbingan ekstra dari petugas di Dinas Ketenagakerjaan.
IMPLEMENTASI LAYANAN E-HEALTH DALAM MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PUCANG SEWU KOTA SURABAYA: (Studi Kasus di Puskesmas Pucang Sewu Surabaya) Rivaldo, A. Rendy; Soesiantoro, Adi; Widiyanto, M. Kendry
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 02 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah sistem pelayanan konvensional di lembaga pemerintah menjadi sistem pelayanan berbasis elektronik, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 mengenai kebijakan dan strategi pengembangan E-Government. Dalam sektor pelayanan kesehatan, terdapat layanan e-health. Menurut Pagliari (2005), e-Health merupakan penggunaan jaringan informasi, terutama internet, dari teknologi telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Layanan e-Health bermanfaat dalam memberikan informasi kesehatan, termasuk resep obat dan informasi tentang berbagai jenis penyakit. Dalam konteks ini, e-Health sangat berguna bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan menggunakan perangkat elektronik. Layanan e-Health ini memberikan kemudahan dalam pengambilan nomor antrian secara online untuk 63 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang telah dipilih dan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya untuk menyediakan layanan e-Health di fasilitas pelayanannya. Terdapat 63 Puskesmas yang tersebar di berbagai wilayah di Surabaya, termasuk Surabaya Pusat, Surabaya Barat, Surabaya Timur, Surabaya Utara, dan Surabaya Selatan. Layanan e-Health di Puskesmas Pucangsewu dapat diklasifikasikan sebagai Inovasi Berkelanjutan (Sustaining Innovation) karena meskipun menghadirkan perubahan, namun tetap didasarkan pada kondisi pelayanan dan sistem yang sudah ada atau produk yang telah ada sebelumnya, seperti pendaftaran dan rujukan pasien.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ECOGREEN DI KAMPUNG DINOYO TANGSI SURABAYA: (Suatu Studi tentang Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007) Akhmad Bimantara, Bagas; Indartuti , Endang; Soesiantoro, Adi
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 01 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ecogreen salah satu gerakan penghijauan yang dimana tidak membuat semua yang ada di lingkungan menjadi berkurang atau pun lama kelamaan menjadi habis maka mencegah polusi yang semakin hari semakin meningkat menjadi hal yang terpenting agar pembangunan Ecogreen juga berdampak pada menerapkan gaya hidup ramah lingkungan serta mengedepankan alam agar menjadi hijau dan bahan adapun luwes daerah dengan pemakaian  awal usaha adapun berhasil serta sesuai salah satu kampung yang peneliti ambil adalah kampung dinoyo tangsi sebab kampung tersebut sudah mendapatkan Tropy dari hasil juara SSC 2019 dan juara Green And Clean 2016 - 2017 serta kampung tersebut juga mendapatkan kampung Ecogreen. Implementasi merupakan aktivitas adapun dilaksanakan beserta persiapan serta menentukan untuk peraturan ketetapan akan mendapatkan suatu gerakan. dasarnya, implementasi mampu dijalankan jika berakhir diperoleh agenda maupun rencana adapun dijalankan. Undang – Undang 26 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pembenahan bagian dilakukan akan melaksanakan suatu tempat adapun bahagia tenang bermanfaat maka berkepanjangan demi kelangsungan kehidupan orang maupun orang bernyawa bersama agar supaya bergerak selaras harmonis dengan seimbangan bagi kelestarian lingkungan dan pembanguan bekerlanjuatan. maksud pemeriksaan ini menyelidiki lalu memahami aspek penolong serta bagian penghalang sejak implementasi kebijakan ecogreen di kampung dinoyo tangsi surabaya (suatu studi tentang undang –undang nomor 26 tahun 2007). Program adapun dipergunakan bagi pengamat merupakan gambaran adapun memakai program . Buatan mulai penyelidik ini merupakan bagi memahami meski implementasi yang dibuat pemerintah dalam kebijakan ecogreen untuk memperindah kampung yang ada di Kota Surabaya pada kampung ecogreeen di Dinoyo Tangsi Surabaya. Rekomendasi yang diberikan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat kampung Dinoyo Tangsi membuat kampungnya menjadi ecogreen.
EFEKTIVITAS PROGRAM SURABAYA SINGLE WINDOW DI UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP KOTA SURABAYA Dwi Fajar Laksmana, Anugrah; Soesiantoro, Adi; Widiyanto , M. Kendry
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 01 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini berfokus pada keberhasilan program Surabaya Single Window (SSW) dalam upaya membuat program yang terintegrasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam membangun sistem perizinan yang cepat dan tepat bagi masyarakat kota Surabaya. Studi ini tujuannya guna mencari tahu seberapa baik program SSW membantu masyarakat Surabaya memperoleh izin. Dalam metode penelitian deskriptif kualitatif yang dipilih, data dikumpulkan lewat wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil studi dan diskusi terkait efektivitas program SSW di UPTSA Surabaya dinilai dengan menerapkan empat unsur efektivitas program (Budiani dalam Khadafi dan Mutiarin (2017) mengemukakan beberapa indikator evaluasi program, yakni ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Penulis bisa menyimpulkan program SSW belum efektif guna membantu masyarakat memperoleh izin online.