Articles
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN SERTIFIKAT TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIGI ]]>
<![CDATA[Nurhayati, Nurhayati]]>;
<![CDATA[Matompo, Osgar S.]]>;
<![CDATA[Hasmin, Moh. Yusuf]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2018): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (324.886 KB)
|
DOI: 10.31934/jom.v1i1.468
<![CDATA[Tugas terpenting dari setiap instansi pemerintah termasuk BPN adalah memberikan pelayanan, karena pada dasarnya pembentukan instansi-instansi pemerintah ditujukan sebagai perangkat utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Good Governance dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi dan Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi dalam menerapkan prinsip Good Governance guna memberikan pelayanan pendaftaran sertifikat tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris. Adapun hasil penelitian ini adalah upaya meningkatkan kualitas pelayanan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi, menerapkan beberapa prinsip-prinsip good governance di antaranya prinsip transparansi, prinsip pelayanan prima dan prinsip akuntabilitas dalam setiap pelayanan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi, Untuk menerapkan good governance dalam setiap pelayanan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi tidak selamanya berjalan dengan baik terdapat beberapa kendala dalam penerapan good governance yaitu diantaranya masih minimnya sumber daya manusia, Melekatnya stigma negatif dari masyarakat terkait pelaksanaan pelayanan sertifikat tanah serta Masih minimnya sarana dan prasarana Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PERATURAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA PALU ]]>
<![CDATA[Adawiyah, Rabiatul]]>;
<![CDATA[Haling, Syamsul]]>;
<![CDATA[Hasmin, Moh. Yusuf]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2018): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (474.197 KB)
|
DOI: 10.31934/jom.v1i1.469
<![CDATA[Pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Palu belum optimal sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Dan kendala yang dihadapi pemerintah sampai saat ini adalah juru parkir yang terdaftar saat ini tidak sebanding dengan jumlah pengawas dilapangan ataupun legalitas tempat parkir yang belum memadai. Saran penelitian ini adalah Pemerintah Kota Palu dalam hal ini Dinas Perhubungan lebih aktif dalam mensosialisasikan peraturan daerah tentang parkir, pembentukan kembali UPTD perparkiran serta peningkatan sumber daya manusia yaitu tim satgas parkir sebagai unsur pendukung pelaksanaan peraturan daerah tentang parkir dalam melakukan pengawasan di lapangan. Dan untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum perlu dibuat peraturan walikota tentang pelayanan parkir di tepi jalan umum agar penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum kedepan dapat berjalan optimal.]]>
<![CDATA[PENYALAHGUNAAN FASILITAS BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT OLEH WARGA NEGARA ASING ]]>
<![CDATA[Malfiyanti, Andi Ika]]>;
<![CDATA[Matompo, Osgar S.]]>;
<![CDATA[Hasmin, Yusuf]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2018): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (428.459 KB)
|
DOI: 10.31934/jom.v1i1.460
<![CDATA[Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya kantor imigrasi Kelas I Palu dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas bebas visa kunjungan singkat oleh warga Negara asing serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi kantor imigrasi Kelas I Palu dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas bebas visa kunjungan singkat oleh warga Negara asing. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Adapun hasil penelitian ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan Bebas Visa Kunjungan Singkat oleh warga negara asing di Provinsi Sulawesi Tengah, maka Kantor Imigrasi Kelas I Palu melakukan berbagai upaya diantaranya yaitu membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (timpora) diseluruh Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan di Provinsi Sulawesi Tengah serta melakukan penindakan baik penindakan secara yuridis maupun penindakan secara administrat serta terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan masih ditemukannya warga negara asing yang menyalahgunakan izin bebas kunjungan singkat di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu masalah sumber daya manusia, Minimnya saran dan Prasana serta lemahnya koordinasi di antara instansi terkait sehingga masih banyaknya warga negara asing yang menyalahgunakan izin bebas kunjungan singkat yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada 169 negara di dunia.]]>
<![CDATA[FUNGSI PELAYANAN OLEH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP ANGGOTA DPRD KOTA PALU MENURUT PERATURAN WALIKOTA PALU NOMOR 6 TAHUN 2017 ]]>
<![CDATA[Sakaria, Heriati]]>;
<![CDATA[Matompo, Osgar S.]]>;
<![CDATA[Hasmin, Moh. Yusuf]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2018): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (431.499 KB)
|
DOI: 10.31934/jom.v1i1.465
<![CDATA[Penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dibutuhkan organisasi yang kuat agar Pimpinan DPRD dan Anggotanya dapat menunjukkan kinerja yang baik sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam kedudukannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Tujuan dalam penelitian ini untuk Untuk mengetahui fungsi pelayanan sekretariat DPRD Kota Palu terhadap Anggota DPRD sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Palu Nomor 6 tahun 2017 dan Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pelayanan sekretariat DPRD terhadap Anggota DPRD Kota Palu. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode empiris, hasil dalam penelitian ini adalah fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seperti misalnya dalam hal penyelenggaraaan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta dalam Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Palu dalam Penyediaan dan pengordinasian tenaga ahli untuk DPRD masih belum optimal Pentingnya peran sekretariat DPRD Kota Palu dalam memberikan pelayanan untuk menunjang tugas dan fungsi DPRD belum maksimal hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yaitu, kualitas sumber daya manusia, rendahnya tingkat disiplin pegawai kesekretariatan DPRD Kota Palu serta minimnya sarana dan prasarana]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN HAK REMISI BAGI WARGA BINAAN KASUS KORUPSI DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palu) ]]>
<![CDATA[Moh Yusuf Hasmin]]>;
<![CDATA[Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad]]>
<![CDATA[ Maleo Law Journal Vol. 2 No. 2 (2018): Oktober 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The tightening of remissions to corruption-assisted citizens in the Palu Class IIA Penitentiary does not reflect the protection of human rights values, where the remission is actually a right for inmates if they have carried out the conditions stipulated by Law Number 5 of 1995 concerning Corrections, the State must give the remission rights to inmates including those fostered by corruption cases if this is not given then the State violates human rights. know the legal impact of tightening remissions for residents fostered by corruption cases at Class IIA correctional facilities. By using the research method is empirical juridical which means the type of legal research that functions see the law in reality. Kata Kunci : Guided People. Corruption Case. Remission]]>
<![CDATA[Kewenangan Ombudsman dalam Penanganan Laporan Pelayanan Publik: Ombudsman's Authority in Handling Reports Public Service ]]>
<![CDATA[Muhammad Rus’an Yasin]]>;
<![CDATA[Muhammad Akbar]]>;
<![CDATA[Moh. Yusuf Hasmin]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 4 No. 5: MEI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56338/jks.v4i5.1874
<![CDATA[Hasil dari pembahasan ini yaitu pertama, mekanisme penanganan laporan pelayanan publik oleh Ombudsman menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 yakni terlebih dahulu “harus” dilaporkan pada instansi terlapor, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yakni tidak mengharuskan masyarakat menyampaikan pada institusi terlapor. Kedua, penyelesaian disharmoni kedua peraturan perundang-undangan ini yakni dengan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi oleh lembaga yang berwenang. Akhirnya, penulis memberikan saran pertama, sebaiknya pihak Ombudsman Republik Indonesia dan kementerian Hukum dan HAM, berkoordinasi untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap ketentuan yang mengatur penanganan laporan sebagaimana terdapat dalam UU No. 37 Tahun 2008 dan UU No. 25 Tahun 2009. Kedua, kepada pihak pembuat Undang-Undang agar dapat merubah beberapa pasal yang ada dalam kedua UU tersebut, guna menghilangkan kebingungan pada lembaga pelaksananya.]]>
<![CDATA[Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Studi Kantor DPRD Kab. Parigi Moutong): Initiative Rights of the Regional House of Representatives in the Submission of Local Regulation Draft (Study of the Office of the Parliament of Kab. Parigi Moutong) ]]>
<![CDATA[I Wayan Gamariel Umbarayasa]]>;
<![CDATA[Osgar S. Matompo]]>;
<![CDATA[Moh. Yusuf Hasmin]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 4 No. 5: MEI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56338/jks.v4i5.1875
<![CDATA[Penulisan ini bertujuan 1). Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong dalam mengajukan rancangan peraturan daerah. 2). untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi sehingga Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong tidak dapat maksimal dalam melaksanakan hak inisiatifnya. Dengan menggunakan tipe penelitian normatif-empiris. Tipe penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu berkenaan dengan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Studi Kantor DPRD Kabupaten Parigi Moutong). Hasil Penelitian Menunjukan 1). Mekanisme pelaksanaan Fungsi Legislasi yang berasal dari hak inisiatif DPRD Kabupaten dapat diajukan oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda Kabupaten/Kota sesuai Pasal 33 Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 2). Adapun Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi sehingga anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong tidak dapat maksimal dalam melaksanakan hak inisiatifnya adalah karena kurangnya sumber daya manusia atau kualitas anggota DPRD yang sangat menentukan dalam memainkan peranan dalam menggunakan hak inisiatif untuk membentuk sebuah peraturan daerah dan Kurangnya Komitmen Anggota DPRD dalam menjalankan tugas, serta rendahnya rasa solidaritas antar sesama anggota untuk saling mendukung dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab membentuk peraturan daerah.]]>
<![CDATA[Pemenuhan Terhadap Hak Warga Negara dalam Memperoleh Informasi Publik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik : Fulfillment of the Rights of Citizens in Obtaining Public Information according to Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure ]]>
<![CDATA[Arumbela Bangun Negara]]>;
<![CDATA[Osgar S Matompo]]>;
<![CDATA[Moh. Yusuf Hasmin]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 5 No. 5: MEI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56338/jks.v5i5.2416
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui pembatasan terhadap hak untuk memperoleh informasi publik bertentangan dengan keberadaan informasi publik sebagai Hak Asasi Manusia (2) Untuk mengetahui anggungjawab negara terhadap pemenuhan hak informasi publik bagi masyaraka. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis Normatif. Hasil Penelitian ini adalah (1) Hak atas informasi adalah hak fundamental yang diakui dalam instrumen hak asasi manusia baik internasional maupun nasional, namun dalam pelaksanaanya semua hak asasi manusia tidak bersifat mutlak pemenuhannya termasuk hak atas informasi publik dapat dilakukan pembatasan terhadap pemenuhannya selama pembatasan tersebut dilakukan dengan Undang-Undangan dan dilakukan berdasarkan kepetingan dan proporsional (2) Dengan adanya jaminan konstitusional terhadap hak atas informasi sebagai bagian HAM tersebut, konsekuensi yuridisnya adalah timbulnya tanggung jawab negara terhadap pemenuhannya. Oleh sebab itu Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 kemudian menentukan bahwa tanggung jawab terhadap pemenuhan HAM termasuk dalam hal ini, hak atas informasi publik, diserahkan kepada negara. Pelaksanaan atas tanggung jawab ini tentu saja tidak sekedar bersifat gugur kewajiban saja, namun di dalamnya terkandung esensi bahwa informasi publik tersebut harus disampaikan dengan baik dan benar baik dari segi prosedur maupun dari segi substansinya. Saran dalam Penelitian ini adalah (1).Sebaiknya pemerintah dalam melakukan pembatasan terhadap hak atas informasi publik bagi masyarakat harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat (2) Sebaiknya masyarakat juga harus memiliki kesadaran terhadap pentingnya informasi publik sehingga tanggungjawab terhadap pemenuhan hak atas informasi tidak diserahkan sepenuhnya kepada negara, karena masyarakat harus proaktif terhadap informasi-informasi yang diterimanya.]]>
<![CDATA[Kewenangan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negaran dalam Pengambilan Aset dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata: The Authority of the Attorney as State Attorney in Corrupt Assets Taking Through Civil Instruments ]]>
<![CDATA[Muh. Yusuf Mustari]]>;
<![CDATA[Muh. Akbar]]>;
<![CDATA[Moh. Yusuf Hasmin]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 5 No. 5: MEI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56338/jks.v5i5.2417
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dasar hukum kewenangan Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara dalam pengambilan aset hasil korupsi melalui instrumen hukum perdata menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Dan untuk mengetahui mekanisme pengambilan aset hasil korupsi oleh Jaksa Pengacara Negara melalui jalur hukum perdata. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini adalah (1). Menganalisis Pengaturan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam pengambilan aset hasil korupsi melalui instrumen perdata, melalui Pasal 32, 33, 34 dan 38C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pasal 30 Ayat 2 dan Pasal 35 Undang-Undang Kejaksaan R.I. (2) Dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi Oleh Jaksa Sebagai Pengacara Negara lebih dapat diwujudkan melalui jalur hukum perdata melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (PERJA) Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan gugatan perdata untuk menyelamatkan aset sekalipun dalam kondisi tidak terbukti unsur tindak pidananya, terdakwa sudah meninggal atau terdakwa sudah divonis bebas. Sehingga ketika Negara menjadi korban tindak pidana korupsi tetap dapat dipulihkan kerugiannya.]]>
<![CDATA[PENYALAHGUNAAN FASILITAS BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT OLEH WARGA NEGARA ASING ]]>
<![CDATA[Andi Ika Malfiyanti]]>;
<![CDATA[Osgar S. Matompo]]>;
<![CDATA[Yusuf Hasmin]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 1 No. 1: Oktober 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (428.459 KB)
|
DOI: 10.56338/jks.v1i1.460
<![CDATA[Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya kantor imigrasi Kelas I Palu dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas bebas visa kunjungan singkat oleh warga Negara asing serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi kantor imigrasi Kelas I Palu dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas bebas visa kunjungan singkat oleh warga Negara asing. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Adapun hasil penelitian ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan Bebas Visa Kunjungan Singkat oleh warga negara asing di Provinsi Sulawesi Tengah, maka Kantor Imigrasi Kelas I Palu melakukan berbagai upaya diantaranya yaitu membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (timpora) diseluruh Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan di Provinsi Sulawesi Tengah serta melakukan penindakan baik penindakan secara yuridis maupun penindakan secara administrat serta terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan masih ditemukannya warga negara asing yang menyalahgunakan izin bebas kunjungan singkat di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu masalah sumber daya manusia, Minimnya saran dan Prasana serta lemahnya koordinasi di antara instansi terkait sehingga masih banyaknya warga negara asing yang menyalahgunakan izin bebas kunjungan singkat yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada 169 negara di dunia.]]>
