Garuda - Garba Rujukan Digital

THE ISLAMIC PERSPECTIVE OF NON-MUSLIM LEADERS IN INDONESIAN MUSLIM MAJORITY COMMUNITIES Ali Abdul Wakhid; Mohd Shahril Bin Ahmad Razimi; Moh. Mukri; Is Susanto
Akademika : Jurnal Pemikiran Islam Vol 26 No 2 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Metro

The leader is a key component of the government system. Referring to the Prophet Muhammad and his companions' leadership attributes as described in many literatures, a leader must be a Muslim who is istiqamah (consistent), trustworthy, honest, and fair. Another issue comes when the leader is not Muslim but has a trustworthy, honest, and fair character in carrying out his leadership responsibilities. This article tries to give answers to these issues through many sources of literature, particularly leadership for the Indonesian Muslim community, which has a Muslim population of 231.06 million (86.7 percent) (according to The Royal Islamic Strategic Studies Center/RISSC). According to the findings of this study, the leader serves as a substitute for the Prophet in world and state affairs. As a result, the legislation enabling non-Muslims to handle Muslim affairs is prohibited, because non-Muslim leaders will be unable to implement it for the Muslim community. His leadership will put his group's interests over the Muslim group's. Although scholars disagree in their opinions on non-Muslim leaders, some scholars restrict the selection of non-Muslim leaders since they share beliefs with helpers and leaders. Some other scholars agree that non-Muslim leaders can exist in Muslim-majority territories because they no longer fit the contemporary context.

Efektivitas Kebijakan Fiskal melalui Bantuan Program Keluarga Harapan Perspektif Maqashid Syariah Malik, Anas; Wakhid, Ali Abdul; Imtihanah, Ani Nurul
el hisbah Journal of Islamic Economic Law Vol 4 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/elhisbahjournalofislamiceconomiclaw.v4i1.8485

Fiscal policy is one of the main instruments used by the government to overcome poverty and improve social welfare. Through the management of state revenue and expenditure, the government can encourage economic growth, create jobs, and provide social services for the underprivileged through the Family Hope Program. This article aims to analyze the effectiveness of the Family Hope Program in poverty alleviation efforts, identify fiscal policy challenges in the implementation of the program, and review the effectiveness of PKH fiscal policy from the perspective of maqashid sharia. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach, through literature studies and secondary data analysis obtained from official government documents, research reports, and relevant scientific publications. The types of analysis used are content analysis to examine fiscal policy in the implementation of PKH, and normative analysis to assess its compliance with the principles of maqashid sharia. The results of the study indicate that the Family Hope Program is effective in increasing household income, reducing absolute poverty rates, expanding access to education and health services, and improving the socio-economic status of beneficiary families. From the perspective of maqashid sharia, PKH contributes to the protection of five main aspects, namely religion, soul, mind, descendants, and property, which as a whole reflect support for achieving community welfare.

MODEL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DALAM POLA GOOD GOVERNANCE Wakhid, Ali. abdul
ASAS Vol. 12 No. 2 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Desember 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v12i2.8280

Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan semua elemen masyarakat dan stakeholders dalam perencanaan pembangunan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang). Musrenbang merupakan wahana publik ( public event) yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan (stakeholders) memahami isu-isu dan permasalahan daerah mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan, dan konsesus untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan daerah.Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu Bagaimana model proses perencanaan pembangunan yang partisipatif di Propinsi Lampung? Bagaimana tahapan dalam perencanaan pembangunan yang partispatif di Propinsi Lampung. Adapun tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis model proses perencanaan pembangunan yang partisipatif di Propinsi Lampung. Untuk mengetahui dan menganalisis tahapan dalam perencanaan pembangunan yang partispatif di Propinsi Lampung. Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu Ketua Bappeda Propinsi Lampung, Ketua Bappeda Kab/Kota di Propinsi Lampung, LSM, Organisasi Swasta dan tokoh masyarakat di Kecamatan Propinsi Lampung. Serta data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi-referensi, peraturan perundang-undangan dan al-Qur’an yang relevan dengan topik yang dibahas dan yang disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer maupun pihak lain. Populasi dalam penelitian ini adalah Ketua Bappeda Propinsi Lampung, Ketua Bappeda Kab/Kota di Propinsi Lampung, LSM, Organisasi Swasta dan tokoh masyarakat di Kecamatan Propinsi Lampung. Dalam penelitian ini yang dijadikan Sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 Orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dan terakhir adalah dokumentasi. Model analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu model analisis data Kualitatif Miles dan Huberman. Hasil temuan penelitian ini yaitu Model proses perencanaan partisipatif telah dilakukan di Propinsi Lampung dengan melalui proses politik, teknokratik, partisipatif, top down dan bottom up. Dan Tahapan perencanaan pembangunan partisifatif di Propinsi Lampung yaitu Penyelidikan, Perumusan Masalah, Identifikasi Daya Dukung, Perumusan Tujuan, Menetapkan Langkah-Langkah Rinci, dan Merancang Anggaran.Kata Kunci: Pola, Perencanaan Partisipatif, Pembangunan

A Genealogical Analysis on the Concept and Development of Maqaṣid Syarī‘ah Nur, Iffatin; Abdul Wakhid, Ali; Handayani, Lestari
al-'adalah Vol 17 No 1 (2020): al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v17i1.6211

Maqāṣid syarī‘ah has a tremendous urgency to the process of Islamic law’s adaptability and modernization, especially in response to the increasingly complicated and crucial human problems where the treasures of classical fiqh are no longer capable to answer them. This paper studies a genealogical analysis to answer the question about the origin of the concept of maqāṣid syarī‘ah by uncovering its embryo and genes of this completely new concept. It was library research employing discourse analysis. Primary and secondary sources of works from previous and contemporary Muslim scholars discussing maqāṣid were studied and analyzed using Gadamer’s hermeneutics. The study found that from the historical perspective, maqāṣid syarī‘ah did not just emerge at the time of al-Syaṭibi, but, based on empirical data, it had been present long before his time. The literature analysis on uṣūl fiqh concluded that the figures before al-Syaṭibi had developed some works that were actually in the area of the essential and substantial values of maqāṣid syarī‘ah, however, they presented them using other words and terms so that they were considered as not of maqāṣid syarī‘ah.

EKSISTENSI KONSEP BIROKRASI MAX WEBER DALAM REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA Wakhid, Ali Abdul
JURNAL TAPIS Vol 7 No 2 (2011): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v7i2.1540

Abstrak Sejak bergulirnya era reformasi, berbagai isu ataupun pemikiran dilontarkan para pakar berkaitan dengan bagaimana mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), di antaranya dilakukan melalui reformasi birokrasi. Upaya tersebut secara bertahap dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/ Kota). Secara empiris birokrasi identik dengan aparatur pemerintah yang mempunyai tiga dimensi yaitu organisasi, sumber daya manusia, dan manajemen. Dalam pemerintahan, dimensi itu dikenal kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan, yang merupakan unsur-unsur administrasi negara; kiranya dimensi tersebut dapat ditambah dengan kultur mind set.Konsep birokrasi Max Weber yang legal rasional, diaktualisasikan di Indonesia dengan berbagai kekurangan dan kelebihan seperti terlihat dari perilaku birokrasi. Perilaku birokrasi timbul manakala terjadi interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik birokrasi; apalagi dengan berbagai isu yang berkembang dan penegakan hukum saat ini yang berkaitan dengan patologi birokrasi. Kata Kunci: Eksistensi, Birokrasi, Max Weber

HUBUNGAN PEMERINTAH DAN BIROKRASI Wakhid, Ali Abdul
JURNAL TAPIS Vol 8 No 2 (2012): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v8i2.1570

AbstrakPenulis mencoba memberikan tawaran kajian tentang birokrasi dan pemerintahan yang sebagian masyarakat berpandangan menyamakan antara birokrasi (administrasi negara) dengan pemerintahan. Melalui dorongan pemahaman ideal bahwa birokrasi bukan bawahan atau kepanjangan tangan pemerintah. Birokrasi merupakan alat negara yang perlu memiliki aturan main sendiri dan didukung oleh perundang-undangan tersendiri. Oleh karenanya, relasi antara birokrasi dan eksekutif harus diatur sedemikian rupa sehingga birokrasi menjadi sungguh-sungguh bekerja sebagai abdi negara dan bukan sebagai abdi kekuasaan. Politik birokrasi, kalau boleh dikatakan demikian, adalah politik kenegaraan dan bukan politik kekuasaan. Kata Kunci: Pemerintah, Birokrasi

HUBUNGAN PEMERINTAH DAN BIROKRASI Wakhid, Ali Abdul
JURNAL TAPIS Vol 9 No 2 (2013): Jurnal Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v9i2.1595

AbstrakPenulis mencoba memberikan tawaran kajian tentang birokrasi dan pemerintahan yang sebagian masyarakat berpandangan menyamakan antara birokrasi (administrasi negara) dengan pemerintahan. Melalui dorongan pemahaman ideal bahwa birokrasi bukan bawahan atau kepanjangan tangan pemerintah. Birokrasi merupakan alat negara yang perlu memiliki aturan main sendiri dan didukung oleh perundang-undangan tersendiri. Oleh karenanya, relasi antara birokrasi dan eksekutif harus diatur sedemikian rupa sehingga birokrasi menjadi sungguh-sungguh bekerja sebagai abdi negara dan bukan sebagai abdi kekuasaan. Politik birokrasi, kalau boleh dikatakan demikian, adalah politik kenegaraan dan bukan politik kekuasaan. Kata Kunci: Pemerintah, Birokrasi

REFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA Wakhid, ali abdul
JURNAL TAPIS Vol 13 No 1 (2017): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v13i1.1619

AbstrakNegara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Kualitas pelayanan yang sangat diperlukan dalam suatu harapan mendapatkan kualitas terbaik dalam pelayanan publik sesuai yang telah ditetapkan terutama yang dilakukan oleh aparatur pemerintah baik swasta maupun lainnya, serta tidak ada pelayanan yang merugikan masyarakat. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Pemerintah

PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG SEBAGAI PERWUJUDAN DEMOKRASI PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Wakhid, Ali Abdul; Qohar, Abd; Faizal, Liky
JURNAL TAPIS Vol 13 No 2 (2017): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v13i2.2032

Abstrak Pilkada langsung diyakini sebagai jalan demokratis dalam memilih kepala daerah setelah sekian lama dalam kungkungan Rezim Orde Baru yang tidak memberikan kesempatan rakyat menentukan sendiri pemimpinnya.[1] Melalui Pilkada langsung, rakyat langsung dapat menentukan pemimpin daerahnya. Sehingga Pilkada langsung juga merupakan wujud nyata asas responsibilitas dan akuntabilitas karena kepala daerah harus bertanggung jawab langsung kepada rakyat.Penelitian ini bertujuan untuk: bertujuan untuk: (1) mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemilihan kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) mengetahui dan menganalisis pemilihan kepala daerah langsung sebagai perwujudan demokrasi.Penelitian merupakan penelitian dokrinal/normatif. Penelitian ini menganalisis peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah sebagai perwujudan Demokrasi perspektif peraturan perundang-undangan Kata Kunci: Pilkada, Demokrasi, Otonomi Daerah [1] Andi Ramsses, Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Perlunya Revisi Terbatas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, (Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 19 Tahun 2003)

PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG SEBAGAI PERWUJUDAN DEMOKRASI PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Liky Faizal, Ali Abdul Wakhid, Abd. Qohar,
JURNAL TAPIS Vol 13 No 2 (2017): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v13i2.2033

Abstrak Pilkada langsung diyakini sebagai jalan demokratis dalam memilih kepala daerah setelah sekian lama dalam kungkungan Rezim Orde Baru yang tidak memberikan kesempatan rakyat menentukan sendiri pemimpinnya.[1] Melalui Pilkada langsung, rakyat langsung dapat menentukan pemimpin daerahnya. Sehingga Pilkada langsung juga merupakan wujud nyata asas responsibilitas dan akuntabilitas karena kepala daerah harus bertanggung jawab langsung kepada rakyat.Penelitian ini bertujuan untuk: bertujuan untuk: (1) mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemilihan kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) mengetahui dan menganalisis pemilihan kepala daerah langsung sebagai perwujudan demokrasi.Penelitian merupakan penelitian dokrinal/normatif. Penelitian ini menganalisis peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah sebagai perwujudan Demokrasi perspektif peraturan perundang-undangan Kata Kunci: Pilkada, Demokrasi, Otonomi Daerah [1] Andi Ramsses, Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Perlunya Revisi Terbatas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, (Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 19 Tahun 2003)

Title

Found 33 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 33 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 33 Documents
Search