Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.879
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hukum Islam LENTERA: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Malikussaleh Mengabdi JOAS
Fitri Maghfirah
UIN Sunan Kalijaga
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
PERUBAHAN PASAR DI ERA DISRUPTIF: ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM Maghfirah, Fitri
AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah Vol 1 No 2 (2019): AT-TIJARAH Vol. 1 No. 2 July-December 2019
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business, IAIN Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The discourse that occurred as a result of the 4.0 industrial revolution, besides having a positive impact also had a negative impact on some of the old market participants (incumbent) or conventional business people. Many of the incumbents feel threatened, this is because consumers in old markets or conventional markets have started to switch to new markets by incarnating through digital markets or the internet of things / internet for everything. In this article, the author wants to analyze the implications of the disruptive era for the sustainability of conventional markets. The research was conducted through a qualitative methodology, and reviewed through a business approach. Based on the analysis conducted by the author on some general description of the implications of the disruptive phenomenon on the sustainability of conventional markets through the concept of Islamic Business Ethics, the authors conclude that conventional business practitioners in the face of the industrial revolution 4.0, should align their markets with human development in this digital era. This is based on Islamic business ethics principles, which encourage business practitioners to do their best in developing their business. In addition, which is in accordance with the facts, that the occurrence of disruptive phenomena is inevitable, especially in the business world. Therefore, with the incumbent adjustments to new market patterns, this is one of the golden strategies in boosting the market, because inevitably the new market already has a place among consumers in this digital era. Keywords: Market, Disruptive, Islamic Business Ethics. Abstrak Diskursus yang terjadi akibat dari revolusi industri 4.0, selain berdampak positif juga berdampak negatif bagi sebagian incumbentatau para pelaku bisnis konventional. Banyak diantara para incumbent yang merasa terancam, hal ini diakibatkan karena pasar konventional sudah mulai berekonstruksi menjadi pasar baru dengan menjelma melalui digitalmarketplaceatau serba-serbi internet of things/internet for everything.Oleh karena itu, dalam artikel ini penulis hendak menganilisis tentang implikasi dari era disruption terhadap keberlangsungan pasar konventional. Penelitian akan dilakukan melalui metodologi kualitatif, dengan jenis penelitian field research,yang ditinjau melalui pendekatan bisnis. Berdasarkan analisis yang penulis lakukan melalui konsep Etika Bisnis Islam, bahwa para pelaku bisnis konventional dalam menghadapi revolusi industri 4.0 yang berimplikasi pada perubahan pasar haruslah berusaha menyelaraskan pasar mereka dengan perkembangan manusia di era internet for everything ini. Hal tersebut didasarkanpada prinsip etika bisnis Islam yang menganjurkan para praktisi bisnis untuk melakukan yang terbaik dalam pengembangan bisnisnya. Di samping itu, terjadinya fenomena disruption sudah tidak mungkin bisa dielakkan lagi, khususnya dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, dengan adanya upaya penyelarasan oleh incumbent terhadap pola indutrialisasi di era disruption, karenafenomena ini merupakan salah satu peluang emas dalam mendongkrak pasar, dengan kondisi laju pasar yang mau tidak mau pasar baru sudah diterima oleh konsumen di era digital ini. Kata kunci:Pasar Konventional, Disruption, Etika Bisnis Islam.
Social Media as a Medium of Da’wah: Religious Transformation among Online Da’wah Audience on TikTok Platform Maghfirah, Fitri; Andriani, Fitria; Mirzal, Husnul
LENTERA VOL 5, No 01 (2021): LENTERA
Publisher : IAIN Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/lentera.v5i1.3090

Abstract

This study aims to examine the da’wah activities movement in the Tik Tok application, and the religious transformation that is felt by listeners of Da’wa in the Tik Tok application. This study used a qualitative method with a phenomenological approach. Data collection was carried out through interview techniques, observation, questionnaire distribution, and in-depth review of previous research literature. The results of this study indicate that the Tik Tok media has been colored by creative Islamic da’wah video content so that it can attract a lot of attention from Tik Tok users, as well as being a breakthrough to eliminate negative justifications that are often pinned generally on Tik Tok . The creativity carried out by Da’wa Tik Tokers can be classified as a modern reconstruction of da’wah, so that the message conveyed seems more relaxed and in accordance with the times. Meanwhile, with the presence of da’wah content on Tik Tok, listeners have experienced several religious transformations, such as getting closer to Allah, avoiding bad deeds, gaining mental peace, and increasing spiritual values. The religious transformation experienced by listeners of Da’wa on Tik Tok is not only caused by the da’wah content on Tik Tok but may also be caused by other external factors. The results of this research are expected to be useful as an inspiration to da’wah activists to try to do da’wah activities in creative and innovative ways, one of which is through the Tik Tok application. In addition, this research is expected to be able to add literature in the field of Islamic studies, especially in the field of da’wah. Keywords: Da’wah, religious transformation, and Tik Tok. 
Diskursus Interpretasi Ayat Riba dan Relevansinya dengan Bunga fitri maghfirah
Hukum Islam Vol 20, No 1 (2020): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v20i1.8481

Abstract

ABSTRACTThe interpretation of usury verses, there are two main issues that the writer will describe in this paper, the first writer wants to describe the interpretation of usury verses. Second, the author wants to describe the interpretation of the law of interest and its correlation with usury by Islamic scholars. The methodology used by the writer is descriptive method. The results of the author's analysis show that the historical evidence and theorems of Islamic law have clearly described the prohibition of usury. Besides that, regarding interpretations of interest and usury differences occur in the circles of Islamic scholarship, it departs from the consideration of Islamic scholars in interpreting the verses of usury, so there are those who allow and forbid.Keywords: Usury, Interest. ABSTRAKMengenai diskursus interpretasi ayat riba, ada dua pokok masalah yang akan penulis jabarkan dalam tulisan ini yaitu pertama penulis hendak mengkaji diskursus penafsiran ayat riba. Kedua, penulis hendak mengkaji tentang interpretasi hukum bunga dan korelasinya dengan riba oleh para sarjana Islam. Metodologi yang digunakan penulis adalah deskriptif. Hasil analisa penulis menunjukkan bahwa bukti sejarah dan teks-teks dalil dalam hukum Islam sudah begitu jelas mendeskripsikan keharaman riba. Disamping itu, mengenai interpretasi bunga dan riba terjadi perbedaan pendapat pada kalangan kesarjaan Islam, hal tersebut berangkat dari pertimbangan para sarjana Islam dalam menginterpretasi ayat riba, sehingga ada yang membolehkan dan mengharamkan.Kata Kunci: Riba, Bunga.
Peningkatan Perolehan Dana Zakat Melalui Penggunaan Teknologi Online fitri maghfirah
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 12, No 2 (2020): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v12i2.1826

Abstract

Teknologi online tidak hanya memudahkan beberapa aspek kehidupan manusia. Dalam konteks media online yang berimplikasi pada kemudahan komunikasi, selain itu pada era revolusi industri 4.0, hampir segala lini kehidupan manusia telah diakomodir oleh sistem teknologi online yang tidak hanya sebatas kemudahan dalam informasi saja. Kemudahan-kemudahan tersebut mengakomodir hingga dalam lingkup pengelolaan zakat, oleh karena itu penulis tertarik terhadap proses mobilisasi zakat melalui teknologi online. Ruang lingkup penelitian ini hendak mengidentifikasi pengaruh pengumpulan zakat melalui sistem teknologi online sekaligus juga pengaruh sosialisasi zakat melalui sosial media yang kemudian menggunakan pisau analisa Maqāṣid asy-Syarī’ah Jasser Audah untuk menemukan jawabannya. Penelitian ini memberi hasil sebagai berikut: pertama, penggunaan layanan online untuk pembayaran zakat di LAZ kota Yogyakarta memberi dampak kemudahan bagi muzakki dalam menyetorkan zakat sebagai upaya memenuhi kewajibannya. Kedua, adanya sosialisasi zakat melalui media social disamping untuk mengakomodir para muzakki yang peka terhadap penggunaan teknologi online, juga berdampak pada kesadaran masyarakat dalam membayar zakat melalui informasi yang disebarkan di sosial media. Dalam hal ini, perwujudan Maqāṣid asy-Syarī’ah melalui strategi pengembangan jumlah penghimpunan dana zakat jelas secara juziyyah nya bertujuan untuk mencari jalan keluar dari tidak optimalnya penghimpunan dana zakat menuju optimalnya penghimpunan dana zakat. Hal tesebut dapat diupayakan melalui sistem sosialisasi zakat dan penggunaan pembayaran zakat melalui teknologi online, sehingga dapat tercapai hifzu al-mal dan hifzu ad-din bagi para muzakki dan mustahik.Kata kunci: Teknologi Online, Zakat, Maqāṣid asy-Syarī’ah
Diskursus Jaminan dan Urgensinya Pada Akad Bagi Hasil di Bank Syariah Fitri Maghfirah
Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 5 No 2 (2020): Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum Islam seiring kompleksnya kebutuhan manusia terus berekonstruksi. Sanada dengan itu, interpretasi penyertaan jaminan pada akad bagi hasil di bank syariah masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Berangkat dari itu, penulis hendak menganilisa kontrak pada akad bagi hasil di Perbankan Syariah, serta interpretasi berdasarkan hukum Islam terhadap penerapan jaminan dalam akad bagi hasil. Jenis penelitian ini adalah kajian kepustakaan, dengan metodologi deskriptif, melalui pendekatan normatif. Penelitian ini dilakukan melalui riview berbagai kajian literatur serta kontrak perjanjian akad bagi hasil pada salah satu bank syariah, mengidentifikasi bahwa meski sebagian ulama klasik melarang penyertaan jaminan dalam akad bagi hasil yang didasarkan pada nilai kepercayaan, di samping itu, pembolehan jaminan pada akad bagi hasil di bank syariah dapat diupayakan dengan mempertimbangkan kemashlahatan, yang bertujuan menghalau terjadinya moral hazard diantara para pihak dalam perjanjian tersebut. Pertimbangan pembolehan lainnya, terkhusus dalam keshahihan akad tersebut bahwa perjanjian untuk penyertaan jaminan telah memuat unsur kerelaan antara para pihak. Senada dengan itu, penerapan jaminan dalam akad bagi hasil di bank syariah juga sebagai upaya yang urgen dalam memitigasi risiko, di samping juga untuk mematuhi peraturan Undang-Undang dan peraturan Bank Indonesia yang dibebankan kepada Lembaga Keuangan, peraturan tersebut diamanatkan sebagai upaya menjaga kesehatan arus pembiayaan dalam perbankan.
Penyelesaian Sengketa Mawah di Lembaga Adat Aceh dalam Hukum Islam mardhatillah, Fitria; Maghfirah, Fitri; Thani, Shira
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v7i1.8313

Abstract

Mawah transactions in Aceh is agree orally without written evidence, potentially leading to prolonged disputes. The mawah agreement does not mention a time limit for the duration of the agreement with a certain period of time, causing the heirs of the mawah property manager to sue. If there is a dispute in Acehnese society (including mawah disputes) it will be resolved through peaceful means and/or customary courts before being handed over to the police. This research approach uses an empirical juridical approach that aims to examine aspects that must be considered in resolving mawah disputes and procedures for resolving mawah disputes in Aceh Customary Institutions based on Islamic law. The results showed that aspects of the agreement, legal aspects and judges need to be observed so that the settlement does not violate Islamic law. The dispute resolution procedure in the Acehnese customary court is in accordance with the settlement in Islam which is in the nature of the settlement in accordance with peace (aṣṣulh) and the form of implementation is in accordance with the judiciary (al-qaḍā) with an appeal at the Mukim level if Keuchik unable to complete. Furthermore, if the customary court has not been able to be resolved it will be resolved through the Religious court, for Aceh the Religious court is called the Shar'iyah Court.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA KEJAHATAN BEGAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI SMAN 1 MUARA BATU Nur Aksa, Fauzah; Jamidi, Jamidi; Herinawati, Herinawati; Nuribadah, Nuribadah; maghfirah, fitri
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol 3, No 1 (2024): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, April 2024
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v3i1.16717

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan karena keprihatinan yang sangat mendalam atas kejahatan begal yang dilakukan oleh anak-anak yang masih sangat belia, kejahatan begal ini sukses menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan. Fenomena begal merupakan suatu tren fenomena kejahatan dilihat dari pola dan modusnya yang bersifat khusus. beberapa istilah yang terdapat dalam al-Quran dan hadis yang kemudian dianggap saling terkait dalam diskursus mengenai perilaku pembegalan ini, dimana di dalamnya terkait juga mengenai bentuk-bentuk hukum yang berlaku diberlakukan terhadapnya. Membegal, dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Qat’uth Tharîq atau Hirâbah. Yaitu, mencegat untuk merampas harta orang lain, atau membunuhnya, atau menerornya, dengan cara terang-terangan, dengan kesombongan, dengan mempergunakan kekuatan (senjata) serta jauh dari orang yang bisa menolong. Membegal adalah tindakan merampas harta orang lain, atau membunuh atau meneror dengan jalan mengumumkan dengan terang-terangan, dengan memamerkan kekuatan dan saat itu tak ada yang bisa menolong. Awalnya belum banyak kejadian tentang begal di Aceh Utara dan Lhokseumawe, akhir-akhir ini sudah banyak yang terjadi, di provinsi aceh yang terkenal karena serambi mekkah nya.  Mirisnya begal yang terjadi justru dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Kejadian begal dengan sepeda motor ini semakin meningkat sejak Januari hingga Mei 2024 yang sudah tercatat ada beberapa kasus yang terjadi. Berdasarkan gambaran krusial tersebut yang terus terjadi di Lhokseumawe dan aceh utara , sehingga Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe menganggap bahwa perlu adanya penyuluhan tentang kejahatan ini. Pengabidan Kepada Mayarakat ini akan dilaksanakan melalui metode ceramah atau penyuluhuan SMAN I Muara Batu yang berada di wilayah Aceh Utara. Melalui penyuluhan ini, diharapkan bisa menjadi jalan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahunan hukum masyarakat khususnya anak- anak remaja yang masih di bawah umur terhadap bahaya serta proses hukum dari tindak kejahatan begal. Di samping itu, meningkatkan pemahaman anak-anak remaja terkait bahaya dan akibat begal serta upaya penanganan serta pencegahan nya, baik dengan cara memperkuat Pemahaman bagi masyarakat khususnyan anak-anak dibawah umur memberikan pemahaman agar orang tua serta masyarakat umum bisa terlibat dalam pengawasan yang ketat terhadap anak-anak mereka dan respek terhadap yang terjadi di sekitar lingkungan mereka, juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang bahaya begal dalam perspektif islam  Senada dengan itu, Pendekatan persuasif juga diperlukan, agar masyarakat khususnya masyarakat dan orangtua lebih berani mengkomunikasikan jika terjadi pengaruh-pengaruh buruk pergaulan di lingkungan anak.anak mereka.
Penyuluhan Hukum Tentang Hak-Hak Korban Kekerasan Seksual: Upaya Perlindungan Dan Penegakan Hukum Di Lingkungan Universitas Malikussaleh Maghfirah, Fitri; Mardhatillah, Fitria; Sastro, Marlia Sastro; Malahayati, Malahayati; Azkia, Sela Azkia
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol 3, No 2 (2024): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, Oktober 2024
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v3i2.19494

Abstract

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dan civitas akademika Universitas Malikussaleh mengenai hak-hak korban kekerasan seksual serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Sebelum intervensi, pemahaman mengenai prosedur pelaporan dan dukungan bagi korban masih terbatas akibat kurangnya informasi serta anggapan bahwa isu kekerasan seksual adalah hal yang tabu untuk dibahas. Melalui metode yang komprehensif dan interaktif, seperti seminar, diskusi kelompok, dan distribusi materi edukasi, program ini berhasil meningkatkan kesadaran dan mendorong partisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman. Program ini juga meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum kampus dengan menghadirkan mekanisme pelaporan yang transparan, pendampingan hukum, dan dukungan psikologis bagi korban. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta serta kesediaan mereka untuk terlibat dalam tindakan pencegahan. Luaran program ini mencakup artikel yang telah di-submit ke jurnal serta pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, yang mencerminkan dampak positif dari kegiatan ini. Inisiatif ini menekankan pentingnya tanggung jawab kolektif dan transformasi budaya dalam menangani kekerasan seksual serta membangun lingkungan akademik yang inklusif.
Strengthening Zakat Rules in Indonesia: A Legal Study of the Law on the Government of Aceh Faisal, Faisal; Mukhlis, Mukhlis; Jamaluddin, Jamaluddin; Manfarisyah, Manfarisyah; Maghfirah, Fitri
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 7, No 1 (2023): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v7i1.13993

Abstract

Aceh is a province with special authority under the Law Number 11 of 2006 on the Government of Aceh (Undang-Undang Pemerintahan Aceh/UUPA). The special authority is mentioned, among other regulations, in Article 180, which makes zakat the source of original income of the Aceh Region and the district or city. This study is a normative juridical research, that is, a study that analyses the regulations of laws that set law as a system of norms.The data collection technique used in this research is a literature studies of laws and regulations. This study concludes that zakat management in Aceh is regulated based on the UUPA of 2006. Baitul Mal Aceh and Baitul Mal districts or cities manage the institutions that regulate it. In addition, this legal regulation also explains that the amount of zakat paid is a deductible expense from the taxpayer's income tax liability. However, the existence of zakat, as stipulated in a number of UUPA articles, has not been implemented as expected. The absence of government regulations governing the implementation of taxes as a deductible factor for the amount of income tax payable is one of the reasons for not implementing Article 192. This government regulation is an essential factor towards strengthening the law on the Government of Aceh as part of the Helsinki Memorandum of Understanding mandate. The principle of lex specialis derogate lex generalis must be used as a legal argument in order to encourage the implementation of these regulations. Since Aceh is a region with special autonomy, the application of its law must also be handled specifically.
Analysis of PT Lhoong Setia Mining's Responsibility for Land Reclamation in the Perspective of Environmental Fiqh Mardhatillah, Fitria; Thani, Shira; Maghfirah, Fitri
Journal of Aceh Studies Vol. 1 No. 2 (2024): Journal of Aceh Studies (JOAS)
Publisher : Winaya Inspirasi Nusantara Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63924/joas.v1i2.167

Abstract

Mining businesses play an important role in providing real added value for national economic growth and sustainable regional development. However, the excessive exploitation of natural resources will have an impact on the sustainability of natural resources and environmental functions. Land reclamation is the responsibility of mining companies to restore post-mining environmental conditions. This study utilizes a qualitative analysis method with a comparative analysis data collection technique, namely by comparing various journals, written information from the internet, and other literature. According to Law Number 3 of 2020 regarding Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, companies or business actors are required to carry out post-mining reclamation. As a result of field findings, PT Lhoong Setia Mining has not conducted the land reclamation process or fulfilled other obligations. This is not in line with laws, regulations, and the principles of environmental fiqh in mining land exploration.
Co-Authors Andriani, Fitria Azkia, Sela Azkia Faisal Faisal Herinawati, Herinawati Husnul Mirzal Jamaluddin Jamaluddin Jamidi, Jamidi Malahayati Malahayati Manfarisyah, Manfarisyah Mardhatillah, Fitria Mukhlis Mukhlis Nur Aksa, Fauzah Nuribadah, Nuribadah Sastro, Marlia Thani, Shira Ummi Kalsum Walqomaro, Qoryati