Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Visi Sosial Humaniora Nommensen Journal of Legal Opinion Jurnal Hukum PATIK International Journal of Social Sciences Review
Kasman Siburian
Universitas HKBP Nommensen
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
IMPLEMENTASI DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 Kasman Siburian; Hisar Siregar; Tri Dennis Boy Silitongan
Visi Sosial Humaniora Vol. 1 No. 2 (2020): Visi Sosial Humaniora: Edisi Desember 2020
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/vsh.v1i2.78

Abstract

The presence of the Law on Villages, namely Law No.6 of 2014 strengthens the status of the Village as a community government as well as a Village power to build infrastructure and prosper the Village community. Villages receive transfer funds from the regions in the form of Village Fund Allocation (ADD). This research was conducted in Lobusiregar II Village, Siborongborong District, North Tapanuli Regency. This study aims to analyze village financial management in managing the Village Fund Allocation. This type of research is a juridical emipirical legal research with a descriptive analysis approach. This research was conducted using documentation techniques and interviews with parties involved in ADD management. The results of the description are obtained through the analysis of Permendagri No. 113 of 2014 by comparing the realization in the field.
KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN TUGAS PEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir) Kasman Siburian
Visi Sosial Humaniora Vol. 2 No. 2 (2021): Visi Sosial Humaniora: Edisi Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/vsh.v2i2.478

Abstract

The authority and duties of the village head in running the village government are the authority and duties of the village head that must be carried out as village government. The purpose of the study was to find out, understand and explain the duties and authorities of the Village Head based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. To find out, understand and explain the implementation of the Duties and Authorities of the Village Head in Simbolon Purba Village, Palipi District, Samosir Regency and what obstacles are the types of this research is a juridical-empirical legal research with a descriptive analysis approach. This research was conducted using documentation techniques and interviews with parties involved in the authority and implementation of the village head's duties. The results of the study were obtained by analyzing the Shrimp Law number 6 of 2014 concerning villages by comparing the realization in the field.
TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH SAAT TERJADI WABAH VIRUS COVID-19 DALAM KARANTINA WILAYAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 KEKARANTINAAN KESEHATAN Kasman Siburian; Ondo Puro Hutahaean
Nommensen Journal of Legal Opinion Vol 02 No 02 Juli 2021
Publisher : Magister Hukum Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/njlo.v2i02.386

Abstract

The determination of the status of the Covid-19 Pandemic by the World Health Organization based on the number of spread of the virus has increased significantly and sustainably globally, this has been responded by the Government of Indonesia by setting the status of the Covid-19 outbreak as a National Disaster on March 14 as stated in the Decree President Number 12 of 2020 concerning the Designation of Non-Natural Disaster for the Spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) as a National Disaster. The principle of the unitary state emphasizes the highest power over all state affairs, namely the central government without a delegation or delegation of power to the regional government (local government). Based on the results of the research that has been done, it can be concluded that, considering that there are still problems with coordination, communication and synergy that were felt at the beginning of this pandemic, it is considered to be still lacking. The government should have responded quickly to the pandemic which in turn affected the entire handling process. However, it has been seen that the government is increasingly focused and realizes that coordination is important, one of which is reflected in the existence of a task force and a study of the status of various regions in Indonesia. This is done for the common interest of handling the Covid-19 health emergency.
PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT SIMALUNGUN) Andrew Siburian; Rinsofat Naibaho; Kasman Siburian
Jurnal Hukum PATIK Vol. 10 No. 1 (2021): Edisi April 2021
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/patik.v10i1.219

Abstract

Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat dibidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan atau tidak sesuai dengan standart pengobatan. Kepolisian yang diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana dan menjadi ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaan sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Hal tersebut menjadi tantangan bagi aparat polri untuk menanggulangi dan membasmi peredaran narkotika yang sudah menyerang keseluruh kalangan umur. Permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Studi di Kepolisian Resort Simalungun. Metode penelitian yang digunakan adalah metode wawancara dan metode studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan peratuan perundang-undangan, buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa upaya dan hambatan kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah kepolisian resort simalungun yaitu dengan upaya represif dan preventif.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBAR HOAX YANG DAPAT MENJATUHKAN WIBAWA KEPALA NEGARA (STUDI PUTUSAN NO : 196/Pid.Sus/2019/PN BKS) andreas Parulian; Herlina Manullang; Kasman Siburian
Jurnal Hukum PATIK Vol. 9 No. 1 (2020): Edisi April 2020
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/patik.v9i1.230

Abstract

Masalah pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong atau hoax akhir-akhir ini saat merebak di masyarakat. Permasalahan dalam penulisan ini mengarah pada Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Hoax Yang Dapat Menjatuhkan Wibawa Kepala Negara dalam putusan Nomor: 196/Pid.Sus/2019/PN Bks. Penelitian ini bersifat normatif menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis dalam Putusan Nomor : 196/Pid.Sus/2019/PN Bks untuk menentukan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban yaitu unsur adanya suatu tindak pidana, kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan, tidak ada alasan pemaaf. Dalam kasus yang diteliti penulis, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan karena terdakwa mampu bertanggungajawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 569/PID.SUS/2019/PN.MPW) Martha Grace Hutapea; Kasman Siburian; Jusnizar Sinaga
Jurnal Hukum PATIK Vol. 9 No. 2 (2020): Edisi Agustus 2020
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/patik.v9i2.239

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ketentan pidana materil dan pidana formil terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor : 569/PID.SUS/2019/PN.MPW). Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan sehingga hakim menjatuhkan pidana. Data sekunder diperoleh melalui beberapa literature berupa buku-buku, jurnal hokum, dan pengaturan perundang-undangan. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum metode penelitian kualitatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Putusan Nomor : 569/PID.SUS/2019/PN.MPW, maka dapat disimpulkan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Pengangkutan di pidana penjara dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang apablia tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM MANTAN NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI CALON ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI: CALON ANGGOTA LEGISLATIF PERIODE 2019-2024) Jou Rapolin Simatupang; Haposan Siallagan; Kasman Siburian
Jurnal Hukum PATIK Vol. 8 No. 1 (2019): Edisi April 2019
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan umum adalah salah satu ciri dari negara demokrasi. Namun bagaimana jika seorang calon anggota legislatif adalah seorang mantan narapidana korupsi?. Pemilihan legislatif tahun 2019 merupakan penelitian yang menimbulkan suatu polemik. Salah satunya mengenai dua pengaturan hukum yang berbeda tentang kedudukan hukum mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif. Penelitian ini berfokus pada tiga aspek yaitu, Pertama, Untuk mengkaji dan memahami kedudukan hukum mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif periode 2019-2024 berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018. Kedua, Untuk mengkaji dan memahami perlindungan hukum hak politik mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif periode 2019-2024 dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Bahwa hak politik mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif periode 2019-2024 dilindungi oleh HAM. Kemudian, sinkronisasi antara kedudukan UU No. 7 Tahun 2017 dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum perihal pengaturan hak politik mantan narapidana korupsi sangat berbeda. Komisi Pemilihan Umum harus merevisi aturan hukum tersebut dengan menyesuaikan dengan UU diatasnya.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN KEWENANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG – UNDANG DASAR 1945 Daniel sianipar; Kasman Siburian; Rinsofat Naibaho
Jurnal Hukum PATIK Vol. 8 No. 2 (2019): Edisi Agustus 2019
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial. Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. UUD 1945 sebagai Konstitusi mengatur mengenai tugas, posisi serta kewenangan yang dimiliki oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya. UUD 1945 membagi tugas, posisi serta kewenangan antara Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini merupakan penilitian yuridis normative, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau data yang bersifat kepustakaan yang diperoleh dari perpustakaan ilmiah. Hasil dari penelitian ini adalah dalam menjalankan roda pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden memiliki wewenang yang berbeda. Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan menjalankan UU, mengangkat Menteri dan memberhentikannya, memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang Republik Indonesia, menyatakan Wakil Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan, Wakil Presiden mempunyai tugas seperti, membantu presiden menjalankan tugas sehari-hari, menjalankan tugas presiden kalau presiden berhalangan, dan menggantikan presiden kalau jabatan presiden lowong.
TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) DALAM PEMBAYARAN SISTEM TRASNPORTASI ONLINE SESUAI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/6/PBI/2018 jona benedit; Ojak Nainggolan; Kasman Siburian
Jurnal Hukum PATIK Vol. 8 No. 3 (2019): Edisi Desember 2019
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan dunia transportasi dan komunikasi tidak terlepas pula dari perkembangan ilmu pengetahuan (sciences) dan teknologi. Tiadanya penjelasan atas keabsahan penggunaan uang elektronik dalam pembayaran transportasi online, serta ketidakjelasan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik dalam pembayaran transportasi online ini tentu akan menimbulkan keraguan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan uang elektronik (e-money) sebagai alat pembayaran transportasi online sesuai PBI Nomor 20/6/PBI/2018 dan bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik (e-money) dalam pembayaran transportasi online. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif, melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Dalam penelitian kepustakaan, studi pustaka dilakukan pada peraturan perundang-undang dan studi pustaka lainnya. Hasil penelitian ini menyimpulkan sampai dengan saat ini, di Indonesia belum memiliki Undang-Undang tersendiri yang secara khusus mengatur mengenai kegiatan pembayaran transportasi online dengan menggunakan electronic money. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen antara lain legal arrangements dan perlindungan kerahasiaan data konsumen.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Putusan Nomor. 4/Pid.Sus-Anak /2019/PN.Mdn) sri intan ndruru; Haposan Siallagan; Kasman Siburian
Jurnal Hukum PATIK Vol. 7 No. 1 (2018): Edisi April 2018
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan efek tergantung dari yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat ke dalam tubuhnya, efek ini berupa pembiasan untuk menghilangkan rasa sakit, rangsangan dan halusinasi. Adapun rumusan masalah yaitu Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menjadi Perantara dalam Kasus Jual Beli Narkotika Kategori I (No.4 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN.Mdn). Penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data melalui studi pustaka, sumber bahan hukum sekunder dengan menggunakan data primer yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang Tanggung Jawab Pidana Anak Yang Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Kategori I Dalam Kasus (No.4 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN.Mdn). Sehingga berdasarkan unsur pertanggungjawaban pidana, terdakwa Imam Wijaya Sinaga dengan kata lain Imam dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tindak pidana yang dilakukannya itu dilakukan. Ia dipertanggungjawabkan yakni dengan hukuman pelatihan kerja selama 6 bulan di Rumah Inspirasi Pusat Pelatihan Yayasan Inspirasi Bangsa dan pidana pelatihan kerja untuk 3 orang. (tiga) bulan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.
Co-Authors Alfedbond Naibaho andreas Parulian Andrew Siburian Budiman N.P.D Sinaga Daniel sianipar Gaby Levina haposan siallagan Herlina Manullang Hisar Siregar jona benedit Jou Rapolin Simatupang Jusnizar Sinaga Martha Grace Hutapea Ojak Nainggolan Ondo Puro Hutahaean Rinsofat Naibaho sri intan ndruru threesy agustina Tri Dennis Boy Silitongan