Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

THE OBVIOUSNESS OF THE ARTICLE ON BODY SHAMING AGAINST CYBERBULLYING ON SOCIAL MEDIA BASED ON THE ITE LAW Rohman, Muhammad Holilur; Rusdiana, Erma
Jurnal Cendekia Hukum Vol 9, No 1 (2023): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : LPPM STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v9i1.821

Abstract

Insulting the shape of the human Body, or what is familiarly known as body shaming, is an action by someone to criticize another individual's body shape, which originates from the imperfection of the body shape generally originates from; body shape is not ideal. Physique is not perfect, or there is a physical disability. The act of insulting the shape of the human Body or body shaming can be carried out verbally by carrying out direct insults aimed at insulting the individual, or an individual can criticize verbally and indirectly; in this case, the use of social media such as TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. The research method used in this research is normative research. The results of the discussion obtained are that legally, the criminal act of insulting (body shaming) on social media can be subject to the provisions of the Law on ITE if the insult or body shaming is conveyed on social media and is expressed in the form of insults, ridicule, face, skin colour, and a person's body posture. So, this is included in the category of provisions of Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article 45 paragraph (3) of Law No. 19 of 2016 concerning ITE. The legal protection provided to victims in criminal acts of insulting (body shaming) through social media is through LPSK, in the provisions of article 28 paragraph (1) of Law No. 31 of 2014 concerning the Protection of witnesses and victims.
Internalisasi Nilai-Nilai Kepahlawanan Syaikhona Muhammad Kholil Sebagai Upaya Meningkatkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme pada Generasi Muda Suherlin, Suherlin; Annisa, Nur; Rusdiana, Erma
Parjhuga : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Daerah Vol 1 No 1: Juni 2023
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangkalan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60128/parjhuga.v1i1.4

Abstract

Pengusulan gelar pahlawan Syaikhona Mohammad Kholil menjadi momen penting untuk membangkitkan kembali nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme generasi muda. Pendidikan karakter untuk mencintai negara merupakan salah satu hal yang harus ditanamkan bagi generasi muda sedini mungkin. Karakter untuk mencinta bangsa dan negara merupakan fondasi awal untuk membentukan karakter jiwa nasionalisme dan upaya membangkitkan rasa nasionalisme pada generasi muda Indonesia. Penelitian tentang internalisasi nilai-nilai kepahlawanan ini bertujuan mengkaji strategi dan metode internalisasi nilai nasionalisme dan patriotisme serta memasukkan ketokohan Syaikhona Muhammad Kholil Syaikhona pada kurikulum sekolah menengah sebagai upaya meningkatkan jiwa nasionalisme dan patriotisme pada generasi muda. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2021. Data primer diperoleh melalui wawancara (interview) terstuktur dan tak terstruktur dengan responden atau informan adalah guru, Kepala Sekolah dan siswa. Selain itu dilakukan pula serangkaian FGD untuk memperoleh masukan dari para stakeholders. Hasil penelitian menunjukkan nilai-nilai karakter yang ditanamkan oleh Saikhona Muhammad Kholil melalui pendidikan pesantren memiliki ciri khas dalam pembelajaran karakter yang bernilai islami sekaligus menanamkan nasionalisme
Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Rusdiana, Erma; Hidayatulloh, Moh. Rizqi; Muti’ah, Dewi
JURNAL RECHTENS Vol. 13 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v13i2.3488

Abstract

Isu hukum yang perlu dikaji adalah bagaimana peran kepala Desa Sebagai Mediator atas dugaan tindak pidana dan hambatan apa saja yang dialami oleh Kepala Desa selama menjadi mediator. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis atau penelitian lapangan. Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Socah. Kepala Desa di Kecamatan Socah menyelesaikan suatu perselisihan dalam masyarakat dengan cara melakukan mediasi kepada pihak yang berselisih. Dari hasil penelitian dan kajian yang dilakukan diperoleh bahwa (1) peran Kepala Desa di Kecamatan Socah sangat penting demi menjaga perdamaian desa dan peran Kepala Desa di Kecamatan Socah sebagai mediator termasuk efektif dengan tingginya kasus yang berhasil di mediasi dan jenis dugaan tindak pidana yang diselesaikan oleh Kepala Desa di Kecamatan Socah adalah pencurian, penganiayaan, kenakalan remaja, pengancaman, kecelakaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penggelapan (2) terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh Kepala Desa di Kecamatan Socah yakni adanya adanya provokator dalam mediasi yang sedang berlangsung dan salah satu pihak yang tidak mau datang untuk melakukan mediasi.  Kata Kunci: Peran Kepala Desa; Mediator; Dugaan Tindak Pidana; Mediasi Penal Abstract The legal issues that need to be studied are the role of the village head as a mediator regarding alleged criminal acts and what obstacles the village head experiences while being a mediator. This research uses empirical legal research with a sociological juridical approach or field research. the location of this research is socah district. The village head in socah district resolves a problem in the community by mediating with disputing parties. From the results of the research and studies carried out, it was found that (1) the role of the village head in socah district is very important in maintaining village peace and the role of the village head in socah district as a mediator is quite effective with the high number of cases being successfully mediated and the types of suspected criminal acts being resolved by village heads in socah district are theft, signing, juvenile delinquency, threats, accidents, domestic violence (kdrt) and embezzlement (2) there are several obstacles experienced by village heads in socah district, namely the existence of provocateur in ongoing mediation and one of the parties who does not want to come to mediation.  Keywords: Role Of The Village Head; Intermediary; Alleged Criminal Acts; Penal Mediation
Preventing the politicisation of corruption crime law enforcement based on local wisdom Rusdiana, Erma; Zaman, Nurus; Darnela, Lindra; Hasanah, Uswatun
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 33 No. 1 (2025): March
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ljih.v33i1.37429

Abstract

This study focuses on the phenomenon of politicised law enforcement in corruption cases during election years, where legal actions are suspected of being used as political tools to weaken opponents and maintain power. Consequently, law enforcement is perceived as "by order" and heavily influenced by vested interests. This entanglement between politics and law is attributed to a lack of integrity and moral values among the involved actors, further undermining democratic practices and justice. This study analyses how the politicisation of law occurs in the electoral context and its impact on law enforcement and proposes a solution to prevent the politicisation of corruption in law enforcement through local wisdom-based approaches. This research employs a socio-legal method, analysing secondary data from various corruption cases exposed ahead of the 2014, 2019, and 2024 elections. This analysis includes literature reviews, investigative reports, and data from law enforcement agencies. Findings indicate a consistent pattern where corruption in law enforcement involving public officials tends to intensify as elections approach, suggesting efforts to politicise the law. Such politicisation negatively impacts genuine anti-corruption efforts by casting the law as a political instrument rather than a means of upholding justice, thus degrading the dignity of law enforcement and affecting public perception. Taking Malaysia as an example in successfully improving its Corruption Perceptions Index (CPI), this study underscores the importance of strengthening integrity by instilling moral values rooted in local wisdom, such as "Hasta Brata" and the "nine anti-corruption values." These efforts are essential to establishing dignified democratic practices and fair law enforcement that are free from corruption, collusion, and nepotism.     
Penegakan Hukum Atas Tindakan Curang Dalam Pelaksanaan Utbk-Sbmptn Di Jawa Timur Rusdiana, Erma; Mutiah, Dewi; Pratiwi, Titin Luk
Journal of Economic and Business Law Review Vol 3 No 1 (2023): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jeblr.v3i1.39115

Abstract

Penegakan hukum merupakan nilai-nilai keserasian antara hukum dan perilaku dalam mesyarakat. Penegakan hukum dibidang pendidikan terkait kecurangan akademik dan perjokian saat ini meliputi kekosongan hukum sehingga apparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara kecurangan akademik kurang optimal dalam penerapan pasal kurang sesuai dan kuran memnuhi unsur perbuatan pidananya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bentuk-bentuk kecurangan dan penegakan hukum atas Tindakan curang dalam pelaksanaan UTBK SBMPTN di Jawa Timur. Penelitian ini berupa penelitian hukum empiris atau yang biasa dikatakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, serta tekhnik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan studi kepustakaan sehingga sumber data yang diperoleh adalah sumber data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa bentuk kecurangan. Berdasarkan pada Pasal 378 KUHP penjoki telah melakukan penipuan menggunakan nama palsu, sedangkan peserta yang melakukan kecurangan dengan menggunakan alat penghubung telah memenuhi unsur-unsur Pasal 55 KUHP turut serta melakukan kecurangan. Hal ini dipicu karena belum adanya aturan yang mengatur secara khusus terkait pidana pendidikan dalam hal ini mengenai kecurangan akademik
War Crimes and Legal Accountability in the 2023 Israel-Gaza Conflict Darnela, Lindra; Rusdiana, Erma; Sugitanata, Arif; Adawiah, Rabiatul
Lentera Hukum Vol. 11 No. 3 (2024): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v11i3.47011

Abstract

This research focuses on the October 2023 conflict between Israel and Hamas, analyzing violations of international law committed by both parties under the 1949 Geneva Conventions. Using a qualitative document-based approach, the study investigates actions taken by Israel and Hamas during the first ten days of the conflict. It examines the jus ad bellum and jus in bello violations, such as Hamas's unprovoked attacks on Israeli civilians and Israel's disproportionate retaliatory strikes in Gaza. Both parties violated the Geneva Conventions: Hamas breached Article 51 by launching attacks without declaring war and targeting civilians. In contrast, Israel's retaliations violated the principle of proportionality by causing excessive civilian harm. Israel's blockade of Gaza also violated humanitarian law, as it denied civilians access to essential goods. The research identifies legal obligations under international law, noting that while Israel is a state party to the Geneva Conventions, Hamas, as a non-state actor, is bound by customary international law. The study concludes that both sides committed war crimes, requiring legal accountability through international mechanisms. The findings contribute to ongoing discussions about the challenges of enforcing international law in asymmetrical conflicts involving state and non-state actors.KEYWORDS: International law, Justice of war, Israel-Palestine dispute, Use of force.
The legal issues concerning Nigerian’s student education loan act: A lesson from Uganda perspective Jufri, Muwaffiq; Aidonojie, Paul Atagamen; Rusdiana, Erma; Antai, Godswill Owoche; Obieshi, Eregbuonye
Jurnal Hukum Novelty Vol. 16 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/jhn.v16i1.29327

Abstract

Introduction to the Problem: Education is said to be one of the major keys to development and civilization. Concerning this, the Nigeria and the Uganda governments had sought to enhance and facilitate tuition fees of tertiary education of peasant citizens, by enacting the Student Loan Act, Unlike the Uganda Education Loan Act, there seems to be a gridlock in accessing education loans in Nigeria. Purpose/Study Objectives: In this regard, this study examines the issues concerning the Nigeria and Uganda tertiary education loan act, with a view of taking a leap from the Uganda student loan act in improving on the Nigeria student loan act. Design/Methodology/Approach: In this regard, the study adopts a hybrid study method, 406 questionnaires were sent to respondents residing in Nigeria and Uganda. The results obtained were analyzed using a descriptive and analytical method. Findings: The study identified significant flaws in the Nigeria Loan Act that risk undermining its intended purpose, whereas the Uganda Tertiary Education Loan Act offers a more effective framework, granting students better access to loans and scholarships. Consequently, the study concludes that Nigeria should adopt key aspects of Uganda’s model, particularly its student-friendly provisions, to improve access to educational financing. It therefore recommends that Nigerian policymakers reform the existing loan system by integrating successful elements from Uganda’s approach, ensuring greater equity and efficiency in supporting students’ academic pursuits. Paper Type: Research Article
Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana Fatoni, Syamsul; Rusdiana, Erma; Rosyadi, Imron; Rozikin, Opik
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 32 No. 1: JANUARI 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol32.iss1.art3

Abstract

The principle of proportionality is based on the principle of balance between the interests of the perpetrator, the victim and the state (on behalf of the society) in relation to the suitability between the crime that has been committed and the sanctions imposed as an important part of the criminal justice system. The purpose of this study is to analyse the existence of the principle of proportionality, from the perspective of positive law and maqasid sharia in the criminal justice system. The type of the present study is a normative juridical research with a statutory approach, a case study approach, and a comparative approach by using primary legal materials, secondary materials, and tertiary legal materials, with qualitative analysis. The results of the study reveal that the existence of the principle of proportionality from the perspective of positive law and maqasid sharia in the criminal justice system is essential, especially in the criminal justice system by considering the objectives of the imposed punishment and the guidelines for imposing such punishment. Therefore, synchronisation of the criminal justice system is needed, namely substantial synchronisation, structural synchronisation and cultural synchronisation to realise the objectives of the fair and just law, in addition to the benefits and certainty for the interests of the perpetrator, the victim, and the state. The principle of proportionality must be well configured in the Positive Law, especially Criminal Law, as contained in the values of Pancasila as the philosophy and way of life of the Indonesian nation, in addition to the ideals of Islamic Law in maqasid sharia which reflects the intent or purpose of law as the philosophy of Muslims for the benefit of the universe ( rahmatan lil 'alamin ) such as hifdz ad-din , hifdz an-nafs , hifdz al-aql , hifdz al-mal and hifdz an-nasl which serve as the symbiotic paradigms.Keywords: criminal justice, maqasid sharia, proportionality, synchronization. AbstrakAsas proporsionalitas yang mendasarkan pada prinsip keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban dan negara (masyarakat) berkaitan  adanya kesesuaian antara pidana yang telah dilakukan dengan sanksi yang diterimanya adalah bagian penting dalam sistem peradilan pidana. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis eksistensi asas proporsionalitas, perspektif hukum positif dan maqosid syariah dalam sistem peradilan pidana. Jenis penelitiannya adalah yuridis normatif dengan statute approarch, case approarch, comparative approarch dan menggunakan bahan hukum primer, bahan sekunder, bahan hukum tertier, serta analisis kualitatif. Hasil studi mengungkapkan bahwa eksistensi asas proporsionalitas, perspektif hukum positif dan maqosid syariah dalam sistem peradilan pidana sangat penting, khususnya dalam sistem pemidanaan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan. Oleh sebab itu, diperlukan sinkronisasi sistem peradilan pidana yaitu sinkronisasi substansial, sinkronisasi struktural dan sinkronisasi kultural untuk mewujudkan tujuan hukum yang berkeadilan di samping kemanfaatan dan kepastian bagi kepentingan pelaku, korban, dan negara (masyarakat). Asas proporsionalitas tersebut harus terkonfigurasikan dengan baik dalam hukum positif terutama Hukum Pidana yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan way of life bangsa Indonesia, di samping cita Hukum Islam dalam maqasid al syariah yang memuat maksud atau tujuan hukum sebagai falsafah Umat Islam demi kemaslahatan bagi alam semesta (rahmatan lil ‘alamin) seperti hifdz ad-din, hifdz an-nafs, hifdz al-aql, hifdz al-mal dan hifdz an-nasl yang merupakan paradigma simbiotik.Kata Kunci: Asas Proporsionalitas, Maqasid Sharia, Sinkronisasi, Sistem Peradilan Pidana.