Rena Aminwara
Universitas Muhammadiyah Mataram

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

KONSTRUKSI HUKUM ADAT DALAM MENENTUKAN KECAKAPAN HUKUM (STUDI DI MASYARAKAT ADAT DUSUN SADE LOMBOK TENGAH) Rena Aminwara; Nasri Nasri; Fitriani Amalia; Rina Rohayu Harun; Sahrul Sahrul; Anies Prima Dewi
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i1.6207

Abstract

This study intends to describe legal skills in the prespective of indigenous people by photographing the implementation of merari’in sade community. This research is a normative legal by not putting aside empirical research conducted through library research and interviews, to be analyzed qualitatively based on legal, conceptual and socio legal aprroach. The result show that sade community tends to interpret a person’s legal maturity from the real aspect, namely the fullfilment of “aqil balig” indicator, which sade women are also skilled in weaving to strengthen the definiton of legal skills based on national laws such as marriage law. in addition, it is necessary to make legislative efforts to review the marriage law by making the values of local wisdom as a source of ideas so that national law does not exists in a vacuum due to its inability to respond to the values of life and apply around it.keyword : legal skill;, sade community; merari’ ABSTRAKPenelitian ini bermaksud mendeskripsikan kecakapan hukum dalam perspektif masyarakat adat dengan memotret penyelenggaraan merari’ di masyarakat Sade. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tidak mengenyampingkan penelitian empiris yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan pendekatan undang-undang, konsep dan sosio-legal. Diperoleh hasil bahwa masyarakat Sade cenderung memaknai kedewasaan hukum seseorang dari aspek sesungguhnya yaitu terpenuhinya indikator aqil-baliq, yang perempuan Sade juga telah terampil dalam hal menenun untuk memperkuat definisi kecakapan hukum berdasarkan hukum nasional seperti Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, perlu kiranya dilakukan upaya legislative review terhadap Undang-Undang Perkawinan dengan menjadikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai sumber ide agar hukum nasional tidak berada di ruang hampa akibat ketidakmampuannya dalam merespon nilai-nilai yang hidup dan berlaku di sekelilingnya.
WACANA AMANDADEMEN KE V UUD 1945 DAN PENGHIDUPAN KEMBALI POKOK-POKOK HALUAN NEGARA (PPHN) Ady Supryadi; Rena Aminwara; Fahrurrozi Fahrurrozi; Edi Yanto
Unizar Law Review (ULR) Vol 5 No 1 (2022): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53726/ulr.v5i1.559

Abstract

This study aims to examine the implications of the fifth amendment to the 1945 Constitution and the re-enactment of the Basic Principles of State Policy (PPHN) as a substitute for the GBHN on the constitutional system. The research method used is normative by placing primary and secondary legal materials as a reference. The results of the study indicate that a limited amendment to the 1945 Constitution is not yet necessary, including in the case of restoring the MPR's authority to determine the PPHN (Points of State Policy) because the position of the MPR is no longer the highest state institution.
Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Di Bale Mediasi NTB Asri, Asri; Rena Aminwara; Hamdi
JATISWARA Vol. 39 No. 3 (2024): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v39i3.797

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Mediator dalam Penyelesaian sengketa di Bale Mediasi NTB. Sengketa dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi yang disebabkan karena adanya hubungan interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain yang akan menimbulkan hubungan hukum diantara mereka, masing-masing pihak akan memperjuangkan kepentingan atau haknya, dari interaksi demikian maka akan menimbulkan perselisihan atau sengketa. Sengketa pada umumnya dapat diselesaikan dalam dua jalur, yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Penyelesaian melalui jalur non litigasi sering disebut alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution) yang lazim disingkat dengan sebutan ADR. Penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan musyawarah mufakat untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam penelitian ini juga terdapat dua tipe penelitian, yaitu: Penelitian Kepustakaan (Library Reseach) dan Penelitian Lapangan (Field Reseach), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara turun langsung ke lapangan dan memilih obyek penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yakni Bale Mediasi NTB. Pelaksanaan penyelesaian sengketa di bale mediasi NTB dilakukan melalui tiga tahap yaitu pra mediasi (pengamatan laporan dan pendeketan kepada para pihak), proses mediasi dan pasca mediasi (hasil mediasi). Selanjutnya peran mediator sangat dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam melakukan pendekatan kepada para pihak untuk berdamai dan menyelesaikan sengketa berbasis kearifan lokal. Sedangkan hambatan sengketa dibale mediasi meliputi hambatan internal dan hambatan eksternal.