Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.978
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Hukum De Jure Varia Justicia Jambura Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL RECHTENS Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Kanun: Jurnal Ilmu Hukum SASI
Ahmad Rustan
Universitas Muhammadiyah Kendari
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Ahmad Rustan Syamsuddin
Jambura Law Review VOLUME 2 NO. 2 JULY 2020
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (792.752 KB) | DOI: 10.33756/jlr.v2i2.5942

Abstract

Korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin meningkat dari tahun ke tahun baik dari segi jumlah kasusnya maupun dari segi nilai kerugian negara yang ditimbulkan. Korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa pada umumnya terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang dari penyelenggara negara yang terlibat dalam proses pengadaan mulai dari perencanaan sampai pada diterimanya barang dan jasa oleh Penggguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pada umumnya terpidana kasus korupsi pada sektor pengadaan didakwa dengan menggunakan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu unsur yang wajib dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan adalah unsur penyalahgunaan wewenang disamping unsur yang lain juga perlu dibuktikan khususnya berkenaan dengan unsur adanya kerugian negara secara nyata. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat disharmonisasi perundang-undangan terkait kompetensi dan prosedur pembuktian penyalahgunaan wewenang.
Maladministration on Mining Business Licenses: Case Study “Mining Business License Production Operation PT. Aneka Tambang, Tbk.” Ahmad Rustan; Ju Lan Hsieh; Wahyudi Umar
Varia Justicia Vol 17 No 3 (2021): Vol 17 No 3 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/variajusticia.v17i3.6265

Abstract

As a potential natural wealth, mining sectors should be managed with proper rules. Therefore, control instruments are needed in the form of mining business licenses to prevent the negative impact of mining management. At the stage of production operations, the requirements that must be met by businesses are administrative, technical, environmental, and financial. This paper aims to describe maladministration in the issuance of mining business license process especially on upgrading process of exploration permits to production operating permits. This research is a normative juridical research with statute approach and case approach. The results showed that the issuance of mining business license production operation (IUP OP) of PT. Aneka Tambang, Tbk based on the Decree of the Regent of North Konawe No. 158 of 2010 does not meet the technical requirements, especially regionally because the IUP is overlapping 11 other IUP with the same commodity, and there is an IUP OP area which not a part of the exploration area.
Maladministrasi Dalam Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Muhammad Alfar; Ahamd Rustan; Irwansyah Irwansyah; Fachmi Jambak
JURNAL RECHTENS Vol. 12 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v12i2.2457

Abstract

Salah satu hak bagi ABH yang masih terabaikan adalah masih terdapat ABH yang masih dilakukan penahanan di Rutan bercampur dengan tahanan dewasa yang seharusnya penahanan dilakukan pada LPKS dan/atau LPAS agar tidak bercampur dengan tahanan dewasa sehingga anak rentan mendapatkan pengaruh buruk. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni Bagaimanakah praktik penahanan ABH dalam rangka menghadapi proses hukum? Apa bentuk maladministrasi yang terjadi dalam proses penahanan ABH dalam menjalani proses hukum? Penelitian ini masuk dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa proses penahanan terhadap ABH dalam rangka menjalani proses hukum masih bercampur dengan tahanan orang dewasa akibat belum tersedianya LPKS dan/atau LPAS. Adapun bentuk maladministrasi yang terjadi akibat belum tersedianya LPKS dan/atau LPAS yaitu, pengabaian kewajiban hukum, penundaan berlarut, dan penyimpangan prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kata kunci: Maladministrasi, pemenuhan, Hak ABH One of the rights for ABH that is still neglected is that there are still ABH who are still being held in detention centers mixed with adult prisoners who should be held at LPKS and / or LPAS so as not to mix with adult prisoners so that children are vulnerable to bad influences. The formulation of the problem in this study is: How is the practice of ABH detention in order to face the legal process? What forms of maladministration occur in the process of detention of ABH in undergoing legal proceedings? This research is included in normative legal research using the statutory approach method statute approach and conceptual approach. Based on the results of the study, it was concluded that the detention process for ABH in the context of undergoing legal proceedings is still mixed with adult detention due to the unavailability of LPKS and / or LPAS. The forms of maladministration that occur due to the unavailability of LPKS and / or LPAS are neglect of legal obligations, protracted delays, and irregularities in procedures in the implementation of public services.  Keywords: Maladministration, fulfillment, ABH Rights REFERENCES Abd, Munim. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK,” 2022. Analiyansyah, Analiyansyah, and Syarifah Rahmatillah. “PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia Dan Peradilan Adat Aceh).” Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies 1, no. 1 (2015): 51–68. Andari, Soetji. “Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial.” Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos) 6, no. 2 (2020): 76–92. https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2200. “Data Kepolisian Resor Kendari, Setember 2023,” n.d. Dheny Wahyudhi, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice,” Jurnal Ilmu Hukum Jambi 6, no. 1 (2015) Ersanda, Elsha, Ahmad Rustan, and Wahyudi Umar. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Review Hasil Pemilihan Penyedia Dalam Pengadaan Barang Atau Jasa Oleh Pejabat Pembuat Komitmen” 5, no. 2 (2023): 1859–70. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3653. Fajar, Ni Made Anggia Paramesthi. “Mal Administrasi Dalam Pelaksanaan Administrasi Negara.” Jurnal Yustitia 13, no. 2 (2019): 69–78. Hizbullah, M Abdussalam. “Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia.” Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak 1, no. 2 (2019). Masthuri, Budhi. Mengenal Ombudsman Indonesia. Pradnya Paramita, 2005. Naibaho, Daud Fredrik Randa. “Pembinaan Terhadap Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian.” Universitas Jambi, 2021.   Nugroho, Okky Chahyo. “Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Jurnal HAM 8, no. 2 (2017): 161. https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.356. Nurtjahjo, Hendra, Yustus Maturbongs, and Diani Indah Rachmitasari. “Memahami Maladministrasi.” Ombudsman Republik Indonesia, 2013, 22. Pradana, Jannah Mutiarani, Dinie Anggraeni Dewi, and Yayang Fuji Furnamasari. “Karakter Anak Terbentuk Berdasarkan Didikan Orang Tua Dan Lingkungan Sekitar.” Jurnal Pendidikan Tambusai 5, no. 3 (2021): 7834–40. Primaharsya, Angger Sigit Pramukti Dan Fuady, and Angger Sigit Pramukti. Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015. Putri, Sesty Deli, Anrial Anrial, and Dita Verolyna. “Komunikasi Persuasif Pendamping Dalam Pembinaan Anak Di LPKS ABH Anak Bangsa.” IAIN Curup, 2022. Putro Ferdiawan, Rachmat Putro Ferdiawan, Meilanny Budiarti Santoso, and Rudi Saprudin Darwis. “Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum.” Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik 2, no. 1 (2020): 19. https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27044. Rustan, Ahmad, Ju Lan Hsieh, and Wahyudi Umar. “Maladministration on Mining Business Licenses: Case Study ‘Mining Business License Production Operation PT. Aneka Tambang, Tbk.’” Varia Justicia 17, no. 3 (2021): 246–57. https://doi.org/10.31603/variajusticia.v17i3.6265. Umar, Ratih Do. “KAJIAN HAK ANAK ATAS PEMISAHAN PENAHANAN DAN PEMASYARAKATAN MENURUT HAM.” LEX ET SOCIETATIS III, no. 5 (2015): 14–18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (n.d.). Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (n.d.). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (n.d.). Wahyudhi, Dheny. “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice.” Jurnal Ilmu Hukum Jambi 6, no. 1 (2015): 143–63.
Aspek Hukum Dalam Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang Di Kota Kendari Fatmawati Fatmawati; Ahmad Rustan; Dirawati Dirawati; Fatwa Al Yusak
JURNAL RECHTENS Vol. 13 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v13i1.2732

Abstract

Kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, mengalami pertumbuhan pesat yang memerlukan pengelolaan tata ruang yang efektif dan efisien. Namun, tantangan seperti pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, konflik kepentingan, dan ketidakpatuhan terhadap regulasi menjadi hambatan dalam penegakan hukum tata ruang di Kota Kendari. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan utama dalam penegakan hukum terhadap tata ruang wilayah di Kota Kendari serta menganalisis upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek hukum dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah pesisir terdiri dari beberapa aspek yakni pertama, peraturan zonasi, system perizinan yang terintegrasi, hak kepemilikan tanah bagi masyarakat, aspek perlindungan terhadap, aspek penegakan hukum, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam proses pengambilan kebijakan. Keywords: Aspek Hukum, Pengendalian, Pemanfaatan, Ruang Abstract Kendari City as the capital of Southeast Sulawesi Province, is experiencing rapid growth which requires effective and efficient spatial management. However, challenges such as uncontrolled growth, conflicts of interest, and non-compliance with regulations are obstacles in enforcing spatial planning laws in Kendari City. This research aims to identify the main problems in law enforcement regarding regional spatial planning in Kendari City and analyze the efforts that have been made to overcome them. This research is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research show that the legal aspects and control of space utilization in coastal areas consist of several aspects, namely first, zoning regulations, an integrated licensing system, land ownership rights for the community, protection aspects, law enforcement aspects, community involvement is very important in the policy making process. Keywords: Legal Aspects, Control, Utilization, Space REFERENCES Arisaputra, M. I. “Penguasaan tanah pantai dan wilayah pesisir di Indonesia”. Perspektif Hukum. 2015 Alfar, Muhammad, et al. "Maladministrasi Dalam Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." JURNAL RECHTENS 12.2 (2023): 257-272. Djunarsjah, Eka. “Tinjauan Aspek Hukum Tentang Bangunan Dan Instalasi Laut Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Sdgs”. 2020. Djuna, Kartika, J. Tjiptabudy, and S. Halmes Lekipiouw. "Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Terhadap Masalah Tata Ruang Kota Ambon." Jurnal Saniri 2.2 (2022): 13-21. Elsha Ersanda, Ahmad Rustan, and Wahyudi Umar, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Review Hasil Pemilihan Penyedia Dalam Pengadaan Barang Atau Jasa Oleh Pejabat Pembuat Komitmen” 5, no. 2 (2023): 1859–70, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3653 Fitri Hakim, “Konsep Pengembangan Kawasan Wisata Teluk Kendari. Tesis Program Magister Manajemen Pembangunan Kota Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya”, (2017). Fainstein, Susan. "Spatial justice and planning." Justice Spatiale/Spatial Justice 1.1 (2009): 1-13. Hudah, Komsih, Ahmad Rustan, and Irwansyah Irwansyah. "Enigma of the Idea from Extending the Village Head Period: Orientation and Implications in a Constitutional Perspective." SASI 29.4 (2023): 740-754. Ilham, Arisaputra, Muhammad. “Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia”. Perspektif Hukum, Jurnal 15, No. 1 (2015). Jazuli, Ahmad. "Penegakan hukum penataan ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 6.2 (2017): 263-282. Junef, Muhar. "Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN 1410 (2021): 5632. Katiandagho, Febrianto Gabriello Owen. "Aspek Hukum Pengelolaan Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil." Lex Et Societatis 8.1 (2020) Riza Salman, Tebang Pilih Bisnis di Ruang Terbuka Hijau Teluk Kendari, 31 Maret 2023. https://www.ekuatorial.com/2022/05/tebang-pilih-bisnis-di-ruang terbuka-hijau-teluk-kendari Simamora, Janpatar, and Andrie Gusti Ari Sarjono. "Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia." Nommensen Journal of Legal Opinion (2022): 59-73. Sunyowati, Dina. “Penataan Ruang Laut Berdasarkan Integrated Coastal Management”. Penataan ruang, Jurnal 20, No. 3, (2008): 436. Sherlock Halmes Lekipiouw, 2012. Hukum Agraria Dalam Penataan dan Pengembangan Wilayah. https://fh.unpatti.ac.id/hukum-agraria-dalam-penataan-dan-pengembangan-wilayah/ Trinanda, Tommy Cahya, Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Berbasis Pelestarian Lingkungan, Matra Pembaruan, Jakarta Pusat, 2017, Hlm. 80 Surya, S. M., & Apriyandi, H. “Pemanfaatan Ruang Untuk Bangunan Resort Pariwisata Yang Berada Di Atas Laut Di Kepulauan Derawan”. Notary Journal, 1. Ubaidillah, Amri. “Penguasaan Tanah Reklamasi tanpa Alas Hak atas Tanah”. Lentera Hukum, Jurnal 5, No 1 (2018): 161-162. Wahyudi, Adi Imam, Luky Adrianto, and Syamsul Bahri Agus. "User Fee System Sebagai Bentuk Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Pesisir Teluk Kendari." JSIP (JURNAL SAINS DAN INOVASI PERIKANAN) (JOURNAL OF FISHERY SCIENCE AND INNOVATION) 7.2 (2023) Yanuari, Fira Saputri Yanuari, and Daffa Prangsi. "Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang." Padjadjaran Law Review 8.2 (2020): 27-40.
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Review Hasil Pemilihan Penyedia dalam Pengadaan Barang atau Jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ersanda, Elsha; Rustan, Ahmad; Irwansyah, Irwansyah; Umar, Wahyudi
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3653

Abstract

The role of the Commitment Making Officer (PPK) is very important to ensure procurement objectives are achieved by reviewing the results of the selection of government procurement of goods and services so that the entire procurement process is carried out transparently, fairly and in accordance with applicable regulations. This research aims to analyze whether the process of reviewing election results in procurement process No. 15117081 carried out by PPK Southeast Sulawesi has complied with the principles of transparency, accountability and fairness in selecting tender winners based on LKPP Regulation No. 12 of 2021. The research method used is a legal research method with a statutory approach and case study. The results of the research show that the implementation of the review by the PPK in the aquo case is not in accordance with the provisions of LKPP regulation No.12 of 2021. The review should be carried out by the PKK only based on the Minutes of Election Results (BAHP) documents received, not providing field evidence or clarification to participants or other parties. The implication of these findings is that there is a potential violation of the principles of government procurement of goods and services which must be carried out transparently, fairly and in accordance with regulations.
Legal Considerations Judex Factie Acquittal and Guilty Judgments by Judex Juris Abdaud, Faisal; Umar, Wahyudi; Rustan, Ahmad; Ming-Hsi, Sung
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 5, No 1 (2024): March
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jphk.v5i1.18145

Abstract

The corruption case involving the former North Konawe regent, Aswad Sulaiman, was acquitted by the Kendari Corruption Court in 2017, according to decision Number 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kdi. While the Supreme Court Cassation decision number 1964 K/PID.SUS/2017 decided that Defendant Aswad Sulaiman was proven legally and convincingly guilty of committing a crime by jointly committing an ongoing criminal act of corruption, imposing a prison sentence of 6 years and an IDR 200 million fine. If not paid, it will be replaced with imprisonment for 6 months, punished for producing a compensation of IDR 3,310,639,545 (three billion three hundred ten million six hundred thirty-nine thousand five hundred and forty-five rupiah). This study focuses on the legal ratio of the panel of judges in imposing an acquittal in the corruption case Number 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kdi and decision number 1964 K/PID.SUS/2017. This study used normative legal research with a statutory approach and a case approach, Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, which was last amended by Law Number 20 of 2001. The results are that the recovery of state financial losses must be investigated as the starting point that the defendant has committed corruption by not releasing him from criminal responsibility but only as a basis for mitigating considerations for the defendant. The judges deciding this case have at least gone through 3 stages: constating, qualifying, and constituting.
Keamanan Investasi Online: Evaluasi Regulasi Perlindungan Investor dalam Konteks Robot Trading di Indonesia Muhammad Saeful Rizzal; Ahmad Rustan; Rudy Iskandar Ichlas
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 24, No 3 (2024): November Edition
Publisher : Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2024.V24.295-306

Abstract

Investment has become a new lifestyle for some people, as investment promotions typically entice potential investors with promising returns. In Indonesia, investments are broadly categorized into tangible and financial investments. This study aims to review the licensing system and protection for victims of online robot trading investments in Indonesia, focusing on safeguarding the public as investors. This research aims to provide knowledge so that the public can differentiate between legal and illegal investments, thus encouraging more cautious investment decisions. The method employed in this study is a normative juridical approach involving an analysis of existing laws and regulations, including the Consumer Protection Law, Capital Market Law, and regulations issued by the Financial Services Authority (OJK). A qualitative analysis of the collected data was conducted to assess the extent to which current regulations can protect the public from potential losses arising from investments in robot trading. The research findings indicate that the protection of victims in online robot trading investments in Indonesia needs to be strengthened and adapted to technological and market developments. Stricter and more specific regulations governing the operations of robot trading platforms are necessary. It is advisable for the public to exercise caution when engaging in online investments to avoid becoming victims.
POSISI BAWASLU SEBAGAI PIHAK KETIGA DALAM SENGKETA PEMILU Hariadi; Rustan, Ahmad; Irwansyah
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 8 (2024): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the position of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) as a third party in election disputes in Indonesia. Bawaslu plays an important role in the supervision and resolution of election disputes, including in handling administrative violations and election crimes. Research shows that Bawaslu faces challenges in harmonizing authority with other institutions, such as the KPU and the Constitutional Court, as well as in increasing public participation in election supervision. Through a normative juridical approach, this study highlights the need for regulatory clarity and collaboration between institutions to realize democratic and transparent elections.
Ratio Decidendi of Supreme Court Decision No. 23 P/HUM/2024 on Judicial Review of Age Requirements for Candidates for Governor Yensi Prasilia; Rustan, Ahmad; Nashriani Jufri, Nur; Malie, Adi Muliawansyah
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 3 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i3.1220

Abstract

Regional elections are a means of exercising popular sovereignty that allows citizens to directly elect leaders at the regional level while providing legitimacy to democratically elected governments. In their journey, political elites often use various methods to become contestants or to prevent their political opponents from competing by changing various legal rules that are considered ‘obstructing’ their political goals through judicial review (JR) at the Supreme Court against regulations under the law. This study aims to analyse the ratio decidendi of Supreme Court Decision No. 23 P/HUM/2024 which changes the age requirement for nominating regional head candidates from the age when they are determined as candidates by the KPU to the inauguration requirement. This research is a type of legal research using 2 (two) types of legal approaches, namely statute approach and conceptual approach. The results showed that the ratio decidendi in the case considered the importance of providing opportunities for the younger generation to participate in the political process and the human rights aspect that age restrictions can be considered a violation of individual political rights.This consideration is a real mistake considering that the position of the judge in deciding JR cases at the Supreme Court acts as a Negative Legislator who is limited to making an assessment of whether the regulation that is the object of the test is contrary to the law as the touchstone?Textually, the KPU regulation that is the object of the test is still in line with the Law so that the petition should be rejected.
PUBLIC PARTICIPATION IN CONSTITUTIONAL AMENDMENTS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF INDONESIA AND THAILAND Masykuri, Masykuri; Rustan, Ahmad; Ichlas, Rudy Iskandar; Umar, Wahyudi
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 26, No 3: December 2024: Law and Justice in Digital Age
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v26i3.32697

Abstract

The idea of revising the 1945 Constitution is likely to spark debate. Nevertheless, Article 37 of the 1945 Constitution has provided a mechanism for amendment, rather than replacement, of the constitution. The amendments to the 1945 Constitution are now mandatory, as previously decreed by the MPR leadership, which will be continued by the current leadership. This paper examines the role of public participation in the amendment of constitutions in Indonesia and Thailand. The study employs a normative legal research approach, utilizing statutes, conceptual frameworks, and comparative analyses. Data was collected from books, academic journals, relevant laws, and regulations. The results indicate that the forms of public participation in Indonesia and Thailand in the constitution-making and amendment processes are largely similar, including public hearings, working visits, socialization, seminars, workshops, and discussions. However, a notable difference exists in that Indonesia lacks explicit provisions for public participation in its constitutional amendment process, whereas Thailand has established clear regulations. It is recommended that Indonesia clearly regulate public participation as a procedure in its constitution-making and amendment processes.
Co-Authors Abdaud, Faisal Adi Muliawansyah Malie AGUS AGUS Alba, La Ode Andi Nurfarah Aulia Annisa, Sitti Dirawati Dirawati Elvi Susanti Syam Ersanda, Elsha Fachmi Jambak Fachmi Jambak Fachrur Razy Mahka Fadil, Muh. Fatmawati Fatmawati Fatwa Al Yusak Hargono Hargono HARIADI Herman Herman Hudah, Komsih Ichlas, Rudy Iskandar IRWANSYAH Irwansyah Irwansyah Irwansyah Irwansyah Iskandar Ichlas, Rudi Jambak, Fachmi Jefri Jefri Ju Lan Hsieh jufri, nur nashriany Malie, Adi Muliawansyah Masykuri Masykuri Ming-Hsi, Sung Muhammad Alfar Muhammad Saeful Rizzal Nashriani Jufri, Nur Nur Nashriani Jufri Rahman, Rofi Aulia Rudy Iskandar Ichlas Rudy Iskandar Ichlas Saepullah Saepullah Sri Asnani, Multi Sudirman Sudirman Wahyudi Umar Yensi Prasilia