Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA DI BANK OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Ila Rusmiati Kinot; Hari Sapto Adji; Rahmat Setiawan; Asis Harianto
Jurnal Yustisiabel Vol 6, No 1 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i1.1597

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabaha penyimpan dana di bank dan perlindungan hukum simpanan nasabah bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun hasil dan pembahasan menjelaskna bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dibank dilakukan secara langsung dan tidak langsung baik kedudukannya sebagai kreditur maupun debitur. Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan yang berperan sebagai penjamin terhadap simpanan nasabah bank, maka apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan usaha, kemudian dicabut izin usahanya dan dilikuidasi, kedudukan nasabah tetap terjamin. Dengan kata lain, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan bentuk nyata dari adanya penjaminan dan perlindungan terhadap dana simpanan masyarakat.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) RAHMAT SETIAWAN; RISNO MINA
Jurnal Yustisiabel Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak pemegang saham minoritas dan bentuk pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif, dengan metode analisis adalah deskriptif kualitatif. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur hak pemegang saham minoritas yaitu hak perseorangan dan hak derivatif. Sedangkan Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas saat ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dimana pemegang saham minoritas dapat memintah Pengadilan untuk menetapkan diadakanya RUPS dan meminta dilakukannya Pemeriksaan atas Perseroan apabila merugikan pemegang saham

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KECAMATAN LUWUK KABUPATEN BANGGAI Rahmat Setiawan; Risno Mina
Jurnal Yustisiabel Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v5i1.922

Kedudukan hukum guru bukan pegawai negeri sipil sama halnya dengan guru pegawai negeri sipil. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik guru pegawai negeri sipi dan bukan pegawai negeri sipi keduanya mempunyai tugas yang sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Perbedaan hanya pada status kepegawaian yaitu Pegawai tetap pegawai negeri sipi, Pegawai tetap non pegawai negeri sipi. Namun kedua status kepegawaian tersebut merupakan pendidik profesional. Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Jenjang Pendidikan Dasar di Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai belum berjalan, meliputi Perlindungan terhadap pemutusan kerja, Perlindungan terhadap pemberian imbalan yang tidak wajar, dan Perlindungan terhadap kecelakaan dan kesehatan kerja.

TINJAUAN YURIDIS PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 Sirjon Tenong; Mustating Daeng Maroa; Rahmat Setiawan
Jurnal Yustisiabel Vol 5, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v5i2.1279

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum SERTA tahapan Penyelenggaraannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. Pemerintah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui pelaksanaan pengadaan tanah oleh Menteri di bidang agrarial/pertanahan dan tata ruang. Selanjutnya Pemerintah daerah dalam hal ini gubernur/bupati/walikota menyelenggarakan pengadaan tanah pada tahapan perencanaan yaitu menerima dokumen perencanaan pengadaan tanah dari instansi yang memerlukan tanah dan tahap persiapan yaitu membentuk tim persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentigan umum. Sedangkan tahapan penyelenggaran pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 dilaksanakan melalui tahapan kegiatan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pengadaan tanah

THE JURISDICTION OF INTELLECTUAL PROPRIETARY RIGHTS OF NAMBO WEAVING AFFAIRS OF BANGGAI REGENCY Rahmat Setiawan; Firmansyah Fality
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 6, No 2 (2021): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v6i2.294

Nambo weaving is a local wisdom as the pride of the people in Banggai Regency. As the heritage of the artistic art of local weaving affais which has the artistic value deserves to be excelled by acclamated the Nambo Weaving as the land mark for tourism sectors in Banggai District of Central Sulawesi. The practical purpose of this article is to observe the jurisdiction of Intellectual Proprietary Rights and the efforts to provide legal protection for the existence of Nambo Weaving. Empirical legal research is as method of the research; specifically is based on the sociological juridical type. Sociological juridical research is research based on normative legal science and its implementation. The results showed that legal protection of Intellectual property rights for Nambo Weaving can be done by protecting the Geographical Indication. The safeguard that has been done is registration of Geographical Indications of Nambo Weaving. However, the registration process is still pending at the substantive examination stage. As for the efforts made to support legal protection of Intellectual property rights for Nambo Weaving are by optimizing the registration process for the Geographical Indication for Nambo Weaving, registering the copyright for Nambo Weaving motifs and providing guidance to craftsmen.

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Moh Rizky A Jumadil; Rahmat Setiawan; Mustating Daeng Maroa; Asis Harianto; M. Ikhwan Rays
Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i1.2449

The authority to administer business licenses in the regions and the authority of the regional government in administering business licenses using the Online Single Submission (OSS) system are matters that will be studied. The research method used is normative legal research. The results of the research and discussion show that the authority to administer business licenses in the regions is a concurrent authority owned by the regions. Where the authority of the regional government must follow the norms, standards, criteria and procedures set by the central government. The implementation of Business Licensing in the Regions is carried out to improve the investment ecosystem. The improvement of the investment ecosystem and business activities includes Risk-Based Business Licensing, basic requirements for Business Licensing, and sector Business Permits and ease of investment requirements. The implementation of Business Licensing using the Online Single Submission (OSS) System by the regional government is limited to operating the system while the Central Government through the OSS institution carries out the implementation. The OSS system does not mean taking over the authority of the regional government in the licensing process, because the regional government continues to oversee investors' commitment to business licensing.

Harmonization of Digital laws and Adaptation Strategies in Indonesia focusing on E-Commerce and Digital transactions Irsan Rahman; Mohamad Hidayat Muhtar; Novita M Mongdong; Rahmat Setiawan; Beni Setiawan; Henry Kristian Siburian
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai bagaimana Indonesia menggabungkan prinsip-prinsip hukum digital internasional ke dalam konteks domestiknya, dengan fokus khusus pada e-commerce dan transaksi digital. Peneliti mengadopsi pendekatan normatif dan konseptual, memeriksa peraturan, hukum, kebijakan, literatur akademis, dan sumber hukum sekunder. Metode analisis dengan menggunakan perbandingan antara standar hukum internasional dan implementasinya di Indonesia, dan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Temuan menunjukkan komitmen Indonesia untuk mengintegrasikan standar hukum digital global ke dalam kerangka hukum lokal, sejalan dengan perjanjian ASEAN sambil mengakui keunikan nasional. Komitmen ini tercermin dalam pembentukan peraturan yang mendukung pengembangan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, praktisi hukum dan pemain industri di Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk terus beradaptasi dengan teknologi dan regulasi yang terus berkembang. Pendekatan proaktif ini memastikan kepatuhan terhadap standar saat ini dan masa depan, mempersiapkan mereka menghadapi tantangan yang akan datang.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA DI BANK OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Ila Rusmiati Kinot; Hari Sapto Adji; Rahmat Setiawan; Asis Harianto
Jurnal Yustisiabel Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i1.1597

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabaha penyimpan dana di bank dan perlindungan hukum simpanan nasabah bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun hasil dan pembahasan menjelaskna bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dibank dilakukan secara langsung dan tidak langsung baik kedudukannya sebagai kreditur maupun debitur. Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan yang berperan sebagai penjamin terhadap simpanan nasabah bank, maka apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan usaha, kemudian dicabut izin usahanya dan dilikuidasi, kedudukan nasabah tetap terjamin. Dengan kata lain, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan bentuk nyata dari adanya penjaminan dan perlindungan terhadap dana simpanan masyarakat.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search