Articles
<![CDATA[PEMBUBARAN PARTAI POLITIK TERLIBAT KORUPSI OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI ]]>
<![CDATA[Suhariyanto, Didik]]>
<![CDATA[ JURNAL KONSTITUSI Vol 4, No 2 (2011): November ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL KONSTITUSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[If the political parties and board, a member of its cadres in a structured, systematic and massive corruption, it can be dissolved by the Constitutional Court. Legal action for the dissolution of political parties must be a consequence of judicial findings of violations of constitutional or based on legal facts. Dissolution a political party is the legal expiration of the existence of political parties. All forms of corruption have the effect of the destruction of the political culture, political institutions, and public trust in the leadership and government]]>
<![CDATA[THE CONSTITUTIONAL COURT'S DECISION ON CHILD OUT OF WEDLOCK IS BASED ON JUSTICE ]]>
<![CDATA[Didik Suhariyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Pembaharuan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISSULA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26532/jph.v9i1.20435
<![CDATA[The aim of this research is to find out and analyze the justice-based review of out-of-wedlock children as a result of the decision of the constitutional court, the implications of the Constitutional Court's decision have provided a new legal breakthrough for the realization of perfecting the legal position of illegitimate children whose regulation. The approach method in this study used a normative juridical approach, the results obtained that The Constitutional Court's decision Number 46/PUU-VIII/2010 has fulfilled the principle of justice, namely the principle of child protection and is an acknowledgment of children's human rights. For children out of wedlock, the Constitutional Court's decision has fulfilled their desire for legal certainty and justice, as well as responding to the subjective sense of injustice that they have felt so far. The decision of the Constitutional Court Number: 46/PUU-VIII/2010 has provided an opportunity for children out of wedlock to be able to obtain law enforcement on the existence of their position as a child due to the marital relationship between their mother and biological father.]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DENGAN PANCASILA SEBAGAI RECHTSIDE ]]>
<![CDATA[Didik Suhariyanto]]>
<![CDATA[ SETARA : Journal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2018): SETARA : Journal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[SETARA : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (411.115 KB)
<![CDATA[Nilai-nilai paradigma filosofis dalam pembentukan peraturan perundangundangan norma hukum berisi kesadaran, penghayatan nlai-nilai, sikap, ide dan gagasan pemegang otoritas politik. Pancasila sebagai jiwa bangsa sebagai cita hukum ‘rechtside’ sebagai sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara teoritis berdasar pada kaidah hukum masyarakat dan secara yuridis amandemen konstitusi berpengaruh pada pembentukan peraturan perundnag-undangan. Perubahan Paradigma berpengaruh terhadap politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh pada implementasi berlakunya peraturan perundang-undangan di masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya di tangan Presiden politik hukumnya berubah kekuasaan pembentukan peraturan perundangundangan berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Politik hukum tidak lepas dari sumber hukum Pancasila sebagai ‘rechtside’ sebagai dasar pelaksanaan kemajuan bangsa dan negara yang sesuai dengan kultur bangsa. KataKunci: Politik Hukum, Paradigma, Pancasila sebagai cita hukum ‘rechtside’ ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERPIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM BERDASAR ALAT BUKTI YANG LEMAH MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Didik Suhariyanto]]>;
<![CDATA[Reza Aditya]]>
<![CDATA[ SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2019): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bung Karno ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (4467.372 KB)
|
DOI: 10.59017/setara.v2i1.211
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terpidana terhadap putusan hakim berdasar alat bukti lemah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus: sengkon-karta, Risman lakoro-Rostin mahaji, Jessica kumala wongso, dan Pollycarpus. Menggunakan bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah No.92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Bahan hukum sekunder yaitu buku buku yang terkait dengan perlindungan hukum. Hasil penelitian yang didapat adalah sebagai berikut, perlindungan terpidana pada prinsipnya berpedoman pada Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, perlindungan tersebut harus memperhatikan asas keseimbangan dalam KUHAP yaitu, perlindungan harkat martabat manusia dengan perlindungan kepentingan dan ketertiban masyarakat.]]>
<![CDATA[KONSTRUKSI HUKUM PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERAKILAN RAKYAT OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[FINDAWATI AHMAD]]>;
<![CDATA[Didik Suhariyanto]]>;
<![CDATA[ISMAIL -]]>
<![CDATA[ SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2022): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bung Karno ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59017/setara.v3i1.309
<![CDATA[AbstrakTujuan dari tulisan ini yaitu untuk menjelaskan terkait kepastian hukum penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan perlindungan hukum terhadap calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai suara terbanyak dalam pemilihan umum tetapi tidak ditetapkan sebagai calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh Komisi Pemilihan Umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian ini menguraikan terkait bagaimana kepastian hukum penetapan calon terpilih anggota DPR oleh Komisi Pemilihan Umum menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum dan Perlindungan Hukum terhadap calon anggota DPR yang mempunyai suara terbanyak tetapi tidak ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR oleh Komisi Pemilihan Umum menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sebagaimana diketahui bahwa penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Akan tetapi, pada perhelatan Pemilu tahun 2019 penetapan calon terpilih menjadi salah satu problematika hukum, yaitu dengan adanya proses Penetapan calon terpilih anggota DPR Partai Gerindra yang dinilai tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan Pemilu sebagai akibat dari adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel. Abstract The purpose of this paper is to explain legal certainty regarding the determination of elected candidates for members of the DPR and legal protection for candidates for members of the DPR who have the most votes in general elections but are not determined as elected candidates for members of the DPR by the General Election Commission. The method used in this research is normative juridical research. The results of this study describe how the legal certainty of determining the elected candidates for members of the DPR by the General Election Commission according to Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and Legal Protection of candidates for DPR members who have the most votes but are not determined as elected candidates for DPR members by the Election Commission General according to Law Number 7 of 2017 Concerning General Elections. As it is known that the determination of elected candidates for members of the People's Legislative Assembly is an important element in holding general elections. However, in the 2019 election event, the determination of elected candidates became one of the legal problems, namely with the process of determining the elected candidates for members of the Gerindra Party DPR which were considered inappropriate and contrary to the provisions of the election law as a result of the South Jakarta District Court Decision No. 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel. ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA ANAK TERHADAP KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL ]]>
<![CDATA[Heppy Lades Sidabutar]]>;
<![CDATA[Didik Suhariyanto]]>;
<![CDATA[Puguh Aji Hari Setiawan]]>
<![CDATA[ SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2022): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bung Karno ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59017/setara.v3i1.312
<![CDATA[ABSTRAKPencabulan yang dilakukan terhadap anak kerap terjadi di masyarakat dan tidak jarang berdampak pada psikologis dan perkembangan anak tersebut. Terbukti dari kasus pencabulan anak menurut KPAI pada tahun 2021 mencapai 5.953 kasus. Salah satu contohnya ialah kasus seorang anak perempuan bernama Isnawati baru berusia 16 tahun dan telah diputusan sesuai dengan putusan No. 507/Pid.Sus/2014/PN. JKT.BAR yang dimana Majelis Hakim menggunakan KUHP serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam penerapan pertimbangannya sehingga timbulah pertanyaan bagaimana efektifitas penerapan daripada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual dan perlindungan hukum kepada anak ? dan bagaimana tindak pidana dan sanksi pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikaitkan dengan putusan No. 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR ?. Efektifitas pengaturan mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur menurut hukum yang berlaku di Indonesia seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 285, 286 dan 287 ayat (1) serta di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dalam pasal 81 ayat (1) dan (2) menurut penulis dalam penegakannya harus lebih dipertegas agar dapat memberikan kepastian dan perlindungan terhadap korban anak serta dapat berguna agar korban-korban yang tidak berani bersuara dapat bersuara dan melaporkan tindakan-tindakan pencabulan dalam lingkungan masyarakat Dalam perkara tindak pidana persetubuhan bila melihat Putusan No. 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR penulis sependapat dengan Majelis Hakim, dikarenakan penerapan pasal-pasal tersebut telah memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap korban. Kata Kunci : Pencabulan, Perlindungan Hukum, Efektifitas ABSTRACTSexual abuse committed against children often occurs in society and often has an impact on the psychology and development of these children. It is evident from cases of child abuse according to KPAI in 2021 reaching 5,953 cases. One example is the case of a girl named Isnawati, who was only 16 years old and has been sentenced in accordance with decision no. 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR where the Panel of Judges used the Criminal Code and Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in the application of its considerations so that the question arose of how effective the application of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection as well as with the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence, against perpetrators of crimes of sexual harassment and legal protection for children? and how criminal acts and criminal sanctions for sexual abuse of minors in the Criminal Code and Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence are related to decision No. 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR?. The effectiveness of the regulation regarding the criminal act of intercourse with a minor according to the laws in force in Indonesia such as the Criminal Code, articles 285, 286 and 287 paragraph (1) as well as in Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, namely in article 81 paragraphs (1) and (2) according to the author, the enforcement must be more stringent so that it can provide certainty and protection for child victims and can be useful so that victims who don't dare to speak up can speak up and report acts of obscenity within the community. crime of intercourse if you see Decision No. 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR the author agrees with the Panel of Judges, because the application of these articles has provided justice and legal certainty for victimsKeywords : Obscenity, Legal Protection, Effectiveness]]>
<![CDATA[PEMBUKTIAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN PEREMPUAN DENGAN KEKERASAN DAN ANCAMAN ]]>
<![CDATA[Juri Frasiska]]>;
<![CDATA[Didik Suhariyanto]]>;
<![CDATA[Puguh Aji Hari Setiawan]]>
<![CDATA[ SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2022): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bung Karno ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59017/setara.v3i2.351
<![CDATA[Abstract The crime of rape with violence and threats requires valid evidence to prove it, at least two valid pieces of evidence to form a judge's conviction. If the evidence is lacking, then it can be done by making a Visum et Repertum. The problems discussed in this study are how the judge proves the crime of rape with violence and threats and how justice is enforced by the judge in proving the crime of rape with violence and threats. The research method used is normative juridical legal research and empirical juridical research. The results showed that the Banjarmasin High Court judge in Decision Number 42/PID/2017/PT.BJM had ruled out very important evidence from the case, so that the conclusion drawn was that there was no evidence of the crime of rape. The strength of the visum et repertum proof in the crime of rape is at the investigation level, the strength of the visum et repertum proof is one of the pieces of evidence that can corroborate or prove that a crime of rape has occurred. Judges must examine progressively the evidence for elements of violence and threats of violence which are no longer only interpreted as violence or threats of physical violence, or injuries suffered by victims. Judges must be able to provide the fairest decision for victims. Keywords: judge's evidence, women's rape, violence and threats. Abstrak Tindak pidana perkosaan dengan kekerasan dan ancaman memerlukan alat bukti sah dalam pembuktiannya, minimal dua alat bukti yang sah dalam membentuk keyakinan hakim. Jika alat buktinya kurang, maka dapat dilakukan dengan membuat Visum et Repertum. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pembuktian hakim dalam tindak pidana perkosaan dengan kekerasan dan ancaman dan bagaimana penegakan keadilan oleh hakim dalam pembuktian terhadap tindak pidana perkosaan perempuan dengan kekerasan dan ancaman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam Putusan Nomor 42/PID/2017/PT.BJM telah mengenyampingkan bukti yang sangat penting dari kasus tersebut, sehingga kesimpulan yang diambil adalah tidak terbuktinya tindak pidana tindak pidana perkosaan. Kekuatan pembuktian visum et repertum dalam tindak pidana perkosaan adalah pada tingkat penyidikan, kekuatan pembuktian Visum et Repertum merupakan salah satu alat bukti yang menguatkan atau dapat memfaktakan bahwa telah terjadi tindak pidana perkosaan. Hakim harus mengkaji secara progresif pembuktian unsur kekerasan dan ancaman kekerasan yang tidak lagi hanya dimaknai sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan fisik, ataupun luka yang dialami oleh korban hakim harus mampu memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi korban. Kata Kunci: Pembuktian Hakim, Perkosaan Perempuan, Kekerasan dan Ancaman.]]>
<![CDATA[PEMBINAAN KESADARAN HUKUM DAN PENDIDIKAN TAHANAN DI PENJARA POLRES METRO JAKARTA UTARA ]]>
<![CDATA[Didik Suhariyanto]]>
<![CDATA[ Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/cdj.v4i2.12715
<![CDATA[Program pembinaan kesadaran hukum dan pendidikan para tahanan di penjara efektif meningkatkan sumber daya narapidana untuk mengubah masa depan mereka menjadi lebih baik. Hasil dari pembinaan kesadaran hukum dan pendidikan ini menunjukkan bahwa sebagian besar warga binaan (narapidana) mendukung program pendidikan yang dibuka oleh petugas penjara. Bahkan diantara mereka tidak hanya turut mendukung melainkan semangat berkompetisi dalam berprestasi.Bahwa di dalam program pembinaan dan kesadaran hukum dan pendidikan yang diselenggarakan di penjara Polres Metro Jakarta Utara antusias mengikuti dikarenakan adanya motivasi untuk berubah menjadi lebih baik bagi dirinya, karena setelah mereka selesai menjalani masa tahanan, mereka akan kembali lagi ke dunia luar untuk eksistensi dirinya.Dari kegiatan program pembinaan kesadaran hukum dan pendidikan para tahanan di penjara melalui penyuluhan berupa Pengabdian Kepada Masyarakat ini tanggapan para peserta yaitu para tahanan cukup antusias sangat bersemangat mendengarkan dan menanggapi serta melakukan tanya jawab dengan nara sumber, dan hampir semua di antara mereka menyatakan penyesalannya telah melakukan tindakan kriminal serta berjanji ingin kembali ke jalan yang lurus.]]>
<![CDATA[PKM PENGENALAN UU DESA: LANGKAH PEMERINTAH MENGGENAPI IKRAR KESEJAHTERAAN MELALUI PEMBENTUKAN PERATURASN DESA (PERDES) DI DESA WANAHERANG GUNUNG PUTRI BOGOR ]]>
<![CDATA[Didik Suhariyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas Bina Bangsa Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Abdimas Bina Bangsa ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46306/jabb.v4i1.401
<![CDATA[Village potential needs to be developed for village development and determined by Village Regulations (Perdes). The potential that exists in the potential village is Natural Resources (SDA) and Human Resources (HR) as well as facilities and infrastructure as well as community income that continues to increase. The potential of the village continues to be explored and planned in carrying out innovative and exploratory development based on Village Regulations. The response of the Village Apparatus and Village Representative Body as well as the village community was quite enthusiastic, very excited, listened and responded in the discussion of techniques for the formation of Village Regulations as an effort to improve the progress of village welfare]]>
<![CDATA[Pelatihan Pengelolaan SDM di Era Digital pada UMKM ]]>
<![CDATA[Didik Suhariyanto]]>
<![CDATA[ SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2023): SABAJAYA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[SABA JAYA PUBLISHER ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (409.647 KB)
|
DOI: 10.59561/sabajaya.v1i2.16
<![CDATA[Kegiatan Pelatihan Pengelolaan SDM di Era digital pada UMKM melalui unit bisnis usaha skala terbatas atau yang dikenal sebagai usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) secara universal merupakan salah satu pendorong ekonomi dunia utama yang secara substansial memperkuat produk domestik bruto dan memperluas lapangan kerja banyak negara. Di Indonesia, UMKM menunjukkan peningkatan yang signifikan secara jumlah dan diversifikasi usaha serta mampu bertahan di tengah krisis ekonomi di era disruptif global dewasa ini. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan digital, yang ditandai dengan kemudahan akses informasi melalui media digital dalam dua dekade terakhir ini, telah secara fundamental menciptakan transformasi di segala aspek. Kebutuhan akan adaptasi pun menjadi tantangan yang dihadapi UMKM di era Industry 4.0 dan Society 5.0. Ini merupakan peluang bagi UMKM untuk secara fundamental merevolusi konsep dan strategi bisnis dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, perubahan pola komunikasi konsumen dan potensi teknologi digital demi mendapatkan keunggulan kompetitif di tengah persaingan global. Oleh karena itu, pemahaman yang bersifat komprehensif atas konsep dan inovasi UMKM menuju transformasi bisnis digital sangat penting bukan saja bagi tercapainya tujuan UMKM tapi juga terselenggaranya bisnis yang keberlanjutan dalam persaingan global.]]>
