Claim Missing Document
Check
Articles

IMPLICATION OF GROUP COMPANY EXPANSION TO MONOPOLY PRCTICE AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION (Study Case : Coal Mining Industry) Hartana, Hartana
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i1.23467

Abstract

In relation with the coal mining business growth in Indonesia for the past 10 years, than it must also supported with the fulfillment of the applicable Laws, than the purpose of this disertationare, first, to know and to find the Laws which specifically regulates the expansion buoying of Group Company especially in coal mining sector.Second, to know about the implementation of Group Company expansion in coal mining sector. Third, to know, analyze, and to find the implication of Group Company expansion in mining sector toward monopoly practice and unfair business competition. The results of this research are, First, that the Law No. 4 Year 2009 regarding Mineral and Coal Mining regulates about the buoying of group company, mentioning that the IUP and IUPK owners are banned from involving their sister company and/or their affiliation in mining service industry located in their mining area, except they have the Minister’s License. Meanwhile maximum area ownership of IUP in group company is not restricted. Second, the most common group expansion in coal mining industry are by establishing holding company, acquisition and joint venture. The principal motive of these actions are economy and psychology. Third, group company expansion in coal mining industry implicates on abuseof dominant position and market control. The consequence are the addition of several new companies and also directly implies the ownership of the subsidiary's shares by the parent company. Of the 5 (five) coal mining companies studied when doing corporate actions, so that into 1 (one) group companies, the amount of coal production does not reach 50%. It is not proven to be denied Article 17 of Law no. 5 of 1999.
INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) OF CAPITAL MARKET AND CAPITAL MARKET COMPANIES IN INDONESIA Hartana, Hartana
Ganesha Law Review Vol 1 No 1 (2019): May
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/glr.v1i1.17

Abstract

From the aspect of Capital Market Law, the Initial Public Offering (IPO) conducted by PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk (PT. DSS Tbk) is legitimate and has complied with all the provisions governing this matter. This can be seen in a series of stages of the IPO implementation carried out by PT. DSS Tbk. Likewise, if viewed from the legal aspects of Mineral and Coal Mining, it does not indicate any contradiction with the article governing Coal Mining if it is associated with the IPO process of PT. DSS Tbk. In conducting the IPO, PT. DSS Tbk does not experience significant obstacles. The only obstacles faced are small bureaucratic obstacles and policies can be overcome by the active role of Bapepam-LK. This shows that Bapepam-LK has acted as a dynamic supervisor.
EXISTENCE AND DEVELOPMENT GROUP COMPANIES IN THE MINING SECTOR (PT. BUMI RESOURCES TBK) Hartana, Hartana
Ganesha Law Review Vol 2 No 1 (2020): May
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PT. Bumi Resources Tbk. memiliki saham pengendali secara absolute terhadap anak-anak perusahaannya (subsidiaries), sehingga PT. Bumi Resources Tbk. dapat mengontrol, mengkoordinasikan dan bertanggung jawab secara mutlak terhadap kegiatan operasional anak-anak perusahaannya. Untuk memperluas jaringannya, PT. Bumi Resources Tbk. membentuk perusahaan subholding yaitu PT. Bumi Resources Mineral Tbk. (BRM). BRM memfokuskan diri sebagai induk perusahaan yang mengurusi beberapa anak usaha yang bergerak dalam bisnis non- batubara. Pembentukan subholding ini tak lepas dari ekspansi yang dilakukan oleh PT. Bumi Resources Tbk. yang telah melakukan akuisisi beberapa perusahaan mineral non batubara, antara lain Calipso Investment Pte Ltd (99%), International Minerals Company, LCC (100%), Lemington Investments Pte.Ltd (99%), PT. Citra Palu Minerals (96,97%), PT. Dairi Prima Mineral (80%), PT. Multi Capital (99%), dan PT. Sarkea Prima Minerals (20%). Perusahaan-perusahaan tersebut selanjutnya menjadi anak dan/atau afiliasi dari PT. Bumi Resources Mineral Tbk.
EXISTENCE AND DEVELOPMENT GROUP COMPANIES IN THE MINING SECTOR (PT. BUMI RESOURCES Tbk) Hartana, Hartana
Ganesha Civic Education Journal Vol 1 No 1 (2019): April, Ganesha Civic Education Journal
Publisher : Program Studi PPKn Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PT. Bumi Resources Tbk. memiliki saham pengendali secara absolute terhadap anak- anak perusahaannya (subsidiaries), sehingga PT. Bumi Resources Tbk. dapat mengontrol, mengkoordinasikan dan bertanggung jawab secara mutlak terhadap kegiatan operasional anak-anak perusahaannya. Untuk memperluas jaringannya, PT. Bumi Resources Tbk. membentuk perusahaan subholding yaitu PT. Bumi Resources Mineral Tbk. (BRM). BRM memfokuskan diri sebagai induk perusahaan yang mengurusi beberapa anak usaha yang bergerak dalam bisnis non-batubara. Pembentukan subholding ini tak lepas dari ekspansi yang dilakukan oleh PT. Bumi Resources Tbk. yang telah melakukan akuisisi beberapa perusahaan mineral non batubara, antara lain Calipso Investment Pte Ltd (99%), International Minerals Company, LCC (100%), Lemington Investments Pte.Ltd (99%), PT. Citra Palu Minerals (96,97%), PT. Dairi Prima Mineral (80%), PT. Multi Capital (99%), dan PT. Sarkea Prima Minerals (20%). Perusahaan-perusahaan tersebut selanjutnya menjadi anak dan/atau afiliasi dari PT. Bumi Resources Mineral Tbk.
Regulation of Group Company Expansion Restrictions in the Coal Mining Sector Viewed from Indonesian Laws and Regulations Hartana, Hartana
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i2.37983

Abstract

The growth of coal mining business in the last ten years in The Indoensia region must certainly be balanced with the fulfillment of the prevailing laws and regulations. So in this article will be discussed about the legislation that specifically regulates the restriction of expansion of group companies, especially in the coal mining sector in Indonesia. The result of this study is Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining provides restriction arrangements for group companies, namely IUP or IUPK holders are prohibited from involving subsidiaries and/or affiliates in the field of mining services in the mining business area they are working in, except with the permission of the Minister. The maximum area ownership of IUP in group companies is not limited.
EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN Hartana, Hartana
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38522

Abstract

Ekspansi perusahaan group di sektor pertambangan batubara berimplikasi pada: pertama, Penyalahgunaan Posisi Dominan, kedua, Penguasaan Pasar. Satu hal yang tidak bisa dihindari dari ekspansi suatu perusahaan atau diversifikasi usaha ini adalah bertambahnya beberapa perusahaan baru dan secara langsung juga berimplikasi pada kepemilikan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan. Hubungan terafliasi ini diatur di dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 yaitu tentang Jabatan Rangkap dan tentang Kepemilikan Saham Silang. Hubungan afliasi yang diakibatkan adanya jabatan rangkap oleh seseorang pada beberapa perusahaan atau kepemilikan saham silang di beberapa perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan pelaku usaha tersebut, karena pengaruh tersebut dapat mengendalikan perusahaan tersebut. Pada akhirnya pengaruh tersebut dapat mempengaruhi persaingan di pasar bersangkutan di industri tertentu. Sementara itu, penguasaan pasar atau dengan kata lain menjadi penguasa di pasar merupakan keinginan dari hampir semua pelaku usaha karena penguasaan pasar yang cukup besar memiliki korelasi positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin bisa diperoleh oleh pelaku usaha. Pihak yang dapat melakukan penguasaan pasar adalah para pelaku usaha yang mempunyai market power, yaitu pelaku usaha yang dapat menguasai pasar, sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa yang di pasar yang bersangkutan. Dari 5 (lima) perusahaan pertambangan batubara yang diteliti apabila melakukan aksi korporasi, sehingga menjadi 1 (satu) perusahaan group, jumlah produksi batubaranya tidak mencapai 50%. Hal tersebut tidak terbukti melanggal Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
IMPLIKASI EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP PADA SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DI INDONESIA Hartana, Hartana
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v10i1.42718

Abstract

Berkenaan dengan pertumbuhan bisnis pertambangan batubara dalam 10 tahun terakhir di Indonesia tentunya harus diimbangi dengan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis Implikasi Ekspansi Perusahaan Group di Sektor Pertambangan Batubara Terhadap Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Hasil penelitian adalah ekspansi perusahaan group di sektor pertambangan batubara berimplikasi pada Penyalahgunaan Posisi Dominan dan Penguasaan Pasar. Konsekuensinya adalah bertambahnya beberapa perusahaan baru dan secara langsung juga berimplikasi pada kepemilikan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan. Dari 5 (lima) perusahaan pertambangan batubara yang diteliti apabila melakukan aksi korporasi, sehingga menjadi 1 (satu) perusahaan group, jumlah produksi batubaranya tidak mencapai 50%. Hal tersebut tidak terbukti melanggar Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
PENGATURAN PEMBATASAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Hartana, Hartana
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.44062

Abstract

Berkenaan dengan pertumbuhan bisnis pertambangan batubara di Indonesia tentunya harus diimbangi dengan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis Pengaturan Pembatasan Ekspansi Perusahaan Group di Sektor Pertambangan Batubara Ditinjau dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Hasil penelitian adalah Pembatasan pembentukan layer perusahaan group (anak, cucu dan cicit) perusahaan tidak diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun pembatasannya dihadapkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini terkait dengan angka threshold dan indikasi melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selanjutnya, Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, interlocking directors tidak dilarang, tetapi dalam hal ini pelaku usaha harus hati-hati dan jangan sampai melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya terkait dengan hal jabatan rangkap.
Penerapan Hukum Responsif dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat Panjaitan, Aleks Leo; Setiawan, Puguh A.J.; Hartana, Hartana
FOCUS Vol 4 No 2 (2023): FOCUS: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v4i2.1330

Abstract

Transportasi sepeda motor dengan aplikasi menjadi moda transportasi penumpang yang digemari masyarakat perkotaan, seperti: di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Bukan hanya tarif yang relatif terjangkau, tetapi juga efisiensi waktu sangat ditunjang. Selain itu moda tranportasi ini kontekstual dengan preferensi masyarakat modern dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Hanya dengan handphone android pengguna bisa menggunakan dan memanfaatkan moda transportasi ini, salah satunya adalah PT. Grab Indonesia. Dasar hukum yang dipergunakan di antaranya adalah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Bagaimana penerapan hukum responsif dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Sepeda Motor berbasis aplikasi? merupakan pokok permasalahan yang dibahas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder dan data primer sebagai data pendukung, yang diolah dan dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 bersifat responsif tetapi tetap bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Tanggung jawab Pidana Kepala Kantor Badan Pertanahan terhadap Sertipikat Hak Milik Ganda di Indonesia Afika, Alzam; Setiawan, Puguh Aji Hari; Hartana, Hartana
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 06 (2023): Artikel Riset November 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v12i06.3320

Abstract

Sertifikat Hak Milik merupakan surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat berdasarkan pasal I angka 20 PP Nomor 24 Tahun 1997. Kekuatan hukum Sertipikat merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertipikat sebagai alat bukti yang sempurna sepanjang tidak ada pihak lawan yang membuktikan sebaliknya. Namun seiring dengan tingginya nilai dan manfaat tanah, banyak orang yang berupaya memperoleh bukti kepemilikan tanah dengan memiliki sertipikat palsu, asli tapi palsu maupun sertipikat ganda.Hal ini akan mengakibatkan masalah hukum yang menjadi tanggungjawab pidana Kepala Kantor Pertanahan. Penyusunan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder . Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah pendekatan interprestasi merupakan upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung data sekunder. Untuk analisis data dilakuan dengan metode analisis yuridis normatif. Kepala Kantor Pertanahan dalam hal sengketa tanah yang berkaitan terbitnya sertipikat ganda di Indonesia dapat dipidana berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP dapat sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan. Namun kesemuanya itu harus memenuhi setiap unsur yang tindak pidana. Bilamana terdapat unsur yang tidak terpenuhi, maka pertanggungjawaban hanya bersifat administrative dan etik terhadap Kepala Kantor Pertanahan hingga dapat dibuktikan di pengadilan. Akibat hukum terbitnya sertipikat ganda yaitu hilangnya kepastian hukum.