Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
8.089
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMU SOSIAL Jurnal Demokrasi TINGKAP Jurnal Administrasi Negara JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Journal of Civic Education Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan JESS (Journal of Education on Social Science) Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Jurnal Iso Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial Journal of Education, Cultural, and Politics Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan Publicness: Journal of Public Administration Studies Al-DYAS : Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development TOFEDU: The Future of Education Journal J-TRAP (Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik) Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities
Hasbullah Malau
Universitas Negeri Padang
Aerospace Engineering Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 63 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAHAN NAGARI DI SUMATERA BARAT Malau, Hasbullah
TINGKAP Vol 9, No 2 (2013): TINGKAP, Tema: POLITIK, KEBIJAKAN, DAN KOMUNIKASI
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.309 KB)

Abstract

One of the important issues in the contemporary world on post-modren era include the claims against the openness of the state and the ability of the government to involve the community. In order for the state and the government is able to meet the demands of the society, the country and the government should reform its public administration to become more democratic, efficient, and creating procedures for good governance and good local governance. Implementation of good governance for the regional administration based on local wisdom as a goal of governance will provide color of the ultimate goal of autonomy and participation as well as empowerment of communities in the implementation of regional autonomy. Keywords: good governance, otonomi daerah dan local wisdom
Menyoal Pelayanan Publik yang Berkualitas di Era Otonomi Daerah Malau, Hasbullah
Jurnal Demokrasi Vol 8, No 1 (2009): Jurnal Ilmiah Politik Kenegaraan
Publisher : Pusat Kajian Civics Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.976 KB)

Abstract

The implementation of local autonomy in Indonesia since 2001 has made several changes in governmental paradigm in Indonesia, especially in local government. Nevertheless, the authority delegated from the central to local government has never made any good public service toward the customers or society. This article tries to discuss anything related to implementation of public service during decentralization era in Indonesia, especially in local government. The discussion in this article will include public service reform, public service in the era of local autonomy, models in public service, and equity in public service Kata Kunci: Pelayanan publik, reformasi pelayanan publik, otonomi daerah,
Pelaksanaan Pengawasaan Inspektorat Terhadap Distribusi Bantuan Covid-19 di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Masyitah, Tiara; malau, Hasbullah
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 5 No. 2 (2021): 2021
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (139.182 KB)

Abstract

Program Bantuan Sosial Covid-19 diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk meringankan ekonomi di masa pandemi. Terdapat permasalahan dalam proses penyaluran bantuan sosial yaitu terjadi kecemburuan antar masyarakat yang bisa menimbulkan konflik karena sebagian masyarakat akan menuduh pemerintahan tidak adil dalam menyalurkan bantuan. Dampak lainnya yaitu menjadi pemicu terjadinya korupsi di lingkungan pemerintah. Maka perlu adanya pengawasaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bukittinggi untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data dan kemudian verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Kota Bukittinggi melakukan asistensi dan bimbingan terhadap dinas social melaksanakan penyaluran bantuan social sesuai dengan perundang-undangan. Insepktorat melakukan Audit, Survei dan Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan kegiatan pengawasaan dalam melaksanakan pengawasaan terhadap penyaluran bantuan social.
Implementasi Program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Padang Yaumil Fadhilah Aminova; Hasbullah Malau
Jurnal Perspektif Vol 3 No 1 (2020): Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan, Universitas Negeri Pad
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/perspektif.v3i1.204

Abstract

Harga rumah yang terus naik membuat masyarakat semakin sulit untuk mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau. Pemerintah dalam mengatasi hal pemenuhan rumah memberikan subsidi untuk pembangunan perumahan sederhana dan sehat untuk menyediakan rumah yang layak huni dan terjangkau khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). MBR adalah masyarakat yang memiliki pendapatan kurang. Subsidi KPR adalah salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Tekhnik pengumpulan data menggunakan tekhnik triangulasi.Hasilpenelitian ini ditemukan bahwa implementasi program kredit perumahan rakyat (KPR) bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kota Padang sudah baik, terbukti dari pernyataan masyakat baik pengguna maupun non pengguna yang mengatakan program ini bagus dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Permasalahan pnelitin ini yaitu terkait komunikasi yang masih kurang serta masalah yang dialami para implementor seperti kendala administrasi dan yang terakhir kesadaran masyarakat pengguna rumah KPR yang masih kurang dalam memahami setiap aturan yang diterapkan.
Implementasi Perda Kota Padang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kecamatan Koto Tangah Zilqistiyah Lubis; Hasbullah Malau
Jurnal Perspektif Vol 3 No 4 (2020): Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan, Universitas Negeri Pad
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/perspektif.v3i4.345

Abstract

Pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh merupakan kebijakan penting untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta mewujudkan kawasan yang layak huni dan berklanjutan. Bahkan di Kecamatan Koto Tangah, perumahan dan permukiman kumuh terus tumbuh dan berkembang, yang semula hanya seluas 11,5 ha dan tersebar di 2 kecamatan kemudian bermunculan dan mengembangkan perumahan baru dan permukiman kumuh seluas 33,5 ha dan menyebar di 4 kelurahan di Kecamatan Koto Tangah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh Kumuh di Kecamatan Koto Tangah belum berjalan dengan lancar. 2) Kendala yang ditemukan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan ini adalah: (a) kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas perumahan dan permukiman kumuh pemukiman di Kecamatan Koto Tangah. (b) keterbatasan sumber keuangan atau anggaran di Kabupaten Koto Tangah. (c) Kualitas sumber daya manusia yang terbatas. (3) Berdasarkan kendala yang dihadapi, upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah: (a) melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kecamatan Koto Tangah untuk meningkatkan kesadaran. (b) Menjalin kemitraan atau bekerjasama dengan UKM pembina UKM di kelurahan setempat, atau mengajukan proposal ke DPR yang berada di sekitar wilayah tersebut. (c) Membentuk Lembaga Pemasyarakatan (LPM) untuk memenuhi ketersediaan sumber daya manusia secara kuantitas.
Penyelesaian Sengketa Tanah di Nagari Anduring Kabupaten Padang Pariaman Rahmawati Firdaus; Hasbullah Malau
Jurnal Perspektif Vol 3 No 4 (2020): Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan, Universitas Negeri Pad
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/perspektif.v3i4.370

Abstract

Penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk memaparkan peran Kerapatan Adat Nagari guna menyelesaikan sengketa tanah di nagari Anduring. Suku Minangkabau bertempat tinggal di Sumatera Barat dikenal memiliki sistem kekeluargaan matrilineal, ialah asal-usul pihak perempuan (ibu). Salah satu bentuk pusako ialah tanah ulayat, masalah tanah pusako kerap terjadi permasalahan sengketa antar masyarakat di Minangkabau. Alternatif menyelesaikan sengketa tanah puasko, salah satunya dilakukan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Barat. Hal demikian menarik untuk diteliti oleh penulis, dengan pokok permasalahan bagaimanakah fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk menyelesaikan konflik tanah pusako di Minangkabau khususnya di Nagari Anduring Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis menurut data primer dan data sekunder. Hasil penelitian didapat bahwa Peranan Kerapatan Adat Nagari Anduring Kabupaten Padang Pariaman sudah melemah dan mengalami kemerosotan, dikarenakan untuk membereskan masalah tanah di nagari Anduring Kabupaten Padang Pariaman mengambil keputusan tidak memiliki kekuatan hukum memaksa serta bergantung bagi kedua belah pihak, peraturan perundang-undangan mengatur tentang penyelesaian sengketa tanah pusaka pada dasarnya hanya mengatur tentang proses penyelesaian sengketa secara musyawarah dan berakhir dengan putusan perdamaian yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN).
PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS) TERHADAP WALI NAGARI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI MUARA SAKAI Nur Afifah Agusma Yeni; Hasbullah Malau
Jurnal Administrasi Negara Vol 27 No 2 (2021): Jurnal Administrasi Negara
Publisher : Politeknik STIA LAN Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33509/jan.v27i2.1488

Abstract

Nagari Government is the administration of government affairs and the interests of the Nagari people in the system of Government of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Wali Nagari as government administrators and BAMUS (Consultative Body) as supervisory institutions. The problem that occurs in Nagari Muara Sakai is that BAMUS supervision of the Wali Nagari Muara Sakai is not carried out thoroughly. There are several activities that are not supervised by BAMUS. This is caused by several factors that become obstacles for BAMUS in conducting supervision. This study was conducted to analyze the supervision carried out by BAMUS Nagari against Wali Nagari in the administration of the Muara Sakai Nagari Government and to find the inhibiting factors of this supervision. This study uses descriptive qualitative research methods, describing events or phenomena according to what is happening in the field. This research was conducted in Nagari Muara Sakai, Pancung Soal District, Pesisir Selatan Regency, West Sumatera. The data and information found in the field are analyzed using direct and indirect supervision theory. The result of this research is that BAMUS Nagari's supervision of the Wali Nagari Muara Sakai is carried out through village consultations, verbal communication, BAMUS goes directly to the field, through coordination, written reports, monitoring, and evaluation. However, the supervision carried out by BAMUS has not gone well. There are several factors that hinder BAMUS's supervision of the Wali Nagari Muara Sakai, namely poor communication between BAMUS and Wali Nagari, asynchronous actions between BAMUS and Wali Nagari in several activities, the lack of BAMUS ideas in carrying out the supervisory function, and the lack of transparency of the Nagari Wali regarding several activities. Nagari.  
Pengelolaan Aset Nagari oleh Anak Nagari untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN) Mutia Rahmi; Hasbullah Malau
Journal of Education on Social Science (JESS) Vol 5 No 1 (2021): Contemporary Social and Community Issues
Publisher : Faculty of Social Science, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jess.v5i1.294

Abstract

This study aimed to explain Nagari Asset Management by Nagari people to increase Nagari Income (PAN) in Nagari Minangkabau, Tanah Datar Regency. The research method used is descriptive quasi qualitative. The results showed that the management of nagari assets by nagari people to increase Nagari Original Income (PAN) in Minangkabau Nagari, Tanah Datar Regency consisted of: (a) Planning of village assets has been implemented properly, (b) The utilization of village assets in Nagari Minangkabau, Tanah Datar Regency has not yet carried out optimally, asset utilization has not been implemented in accordance with the specified asset utilization form, (c) Supervision by the Nagari government and custom density village in asset management carried out by the Nagari people is not maximized. Factors that become obstacles in asset management are: (a) The lack of awareness and participation of village people, (b) Incomplete village asset facilities, one of which is incomplete bath, wash and toilet facilities for public bath visitors, (c) Budget issues due to the rehab of public baths that will be carried out, of course, require large funds, (d) Regulatory problems are that there is no village regulation that regulates the management of nagari assets. Based on the obstacles faced, the efforts being made are: (a) Conducting socialization and empowerment to village children, (b) Trying to communicate with all institutional elements and community leaders in the village, (c) Designing Nagari Regulations (PerNag) regarding management village assets.
Efektivitas Duta Genre dalam Memasyarakatkan Program Genre BKKBN di Kota Padang Yatsuko Juliana Sukamto; Hasbullah Malau
Journal of Education on Social Science (JESS) Vol 3 No 2 (2019): Special Edition
Publisher : Faculty of Social Science, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jess/vol3-iss2/190

Abstract

This article aims to determine the effectiveness, constraints faced by Duta Genre in socialize Genre Program BKKBN in Padang City. As well as knowing how far the role of government overcome the genre ambassador problem in socialize genre BKKBN program. This research uses a qualitative approach which is interpreted as a research resulting in a descriptive form of words that can be observed and directed to the background individually and in society. A qualitative research approach is a complex, in-depth approach. The informant is derived from the management of the generation planning Program, including Kasubid area of population control, counseling and mobilization DP3AP2KB Kota Padang, and from the Genre ambassadors. Based on the results of the study, the genre ambassadors in socialize BKKBN program in Padang City can be said to be effective. Padang City people feel the benefits of the presence of the genre ambassadors in socialize Genre BKKBN program. The changes that occurred after the ambassador genre can also be seen from the problem of young marriage, Napza, free sex, and readiness of human resources who are ready to receive the BKKBN program through the genre ambassadors by proving the public can Overcome obstacles. But there is still a shortage in the implementation of the genre ambassador activities in socialize Genre BKKBN program is weak supervision done to the event of the ambassador of the genre itself.
PENYELENGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK UNTUK MASYARAKAT DI KOTA PADANG Sandro Datamora; Hasbullah Malau
Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Vol 1 No 4 (2019): Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jmiap.v1i4.68

Abstract

Upaya Pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik tidak pernah berhenti, hingga diundangkanya UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan publik sebagai tonggaknya segala upaya untuk mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang prima di Indonesia. Salah satu terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima adalah diundangkannya Permenpan RB nomor 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP). Penyelenggaraan MPP di Kota Padang berdasarkan Peraturan Walikota Padang No. 54 tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik di Kota Padang yang dipimpin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Padang. Penyelenggaraan mal pelayanan publik ini bertujuan memberikan kemudahan pelayanan terhadap masyarakat yang ada di Kota Padang dengan cepat dan mudah serta mendapatkan sarana dan prasarana yang nyaman bagi penerima layanan. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pertama masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada di Mal pelayanan publik, belum tersedianya sarana dan prasarana yang nyaman bagi penerima layanan dan masih kurangnya sosialisasi oleh pemerintah tentang keberadaan mal pelayanan publik di Kota Padang.
Co-Authors Adam Anshari Afdoli Afdoli, Adam Anshari Agus, Yurizal Ake Fernandes Alhadi, Zikri Alpino, M. Owen Annisa Vira Widesma Anwar, Ismail Asrul Siregar Azarah, Sakinah Bayduri, Sharah Boni Saputra Dasman Lanin Devan Adius Faroqi Dicky warnedi Warnedi Eldsando Zheska, Naufal Fadhiilah, Mutiara Febria Gita Maharani Finta, Dea Hanna, Ummul Hawarnia, Anggi Heriza, Nadya Karjuni Dt Maani Kurniawan, Wahyu Shandi Lidya Rahmawati Amsah Lince Magriasti Luthfia, Raihani M. Fachri Adnan Masyitah, Tiara Maya Andini Mutia Rahmi Mutiara Putri Nadya Vadyla Nindy Zettira Nofrianti, Yona Novita Sari, Cintia Nur Afifah Agusma Yeni Nur Afifah Agusma Yeni Pratiwi, Helga Putri Amelia Putri Indah Safira Putri, Lusi Adinda Miranti Putri, Rani Julia Rahayu, Oktavi Rahma Lailani Rahmawati Firdaus Rahmi Oktaviana Rammadani Yusran Rici Desriana Putri Risna Mardiah Rizka Ariyanti Sandro Datamora Siti Hamidah Sonia Fitri, Yola Syamsir Syamsir Tifani Radiatul Aulia Triva Yona, Elma Wirsa, Jamila Maya Yatsuko Juliana Sukamto Yaumil Fadhilah Aminova Yola Sonia Fitri Yoshi Indrayani Yulia Khairunnisa Yuliarti Yuniza, Marni Yurizal Agus Zaickullah Syefrizal Zhalul, Arief Zilqistiyah Lubis