Garuda - Garba Rujukan Digital

Metode Ijtihad Dan Dinamika Persoalan Di Kalangan Imam Madzhab Mohammad Yasir Fauzi; Agus Hermanto; Habib Ismail; Mufid Arsyad
AT-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah Vol 10 No 1 (2022): At-Tahdzib
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib Ngoro Jombang Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Background. There is no corner of space that is not touched by Islamic law, the difference in legal products from the results of ijtihad scholars is a blessing for the people. The problem is; Why do scholars differ on a religious issue? Aim. This study aims to explore the ijtihad method of madhhab scholars used as a tool to analyze all phenomena that occur, so that the roots of these differences are known.Methods. This research is a type of qualitative research in the form of library research, by exploring the arguments and methods used by scholars who then make legal products that are different from one another.Results. The results of this study indicate that differences are mercy, as long as these differences do not cause division, and always bring benefit with logical arguments and can be accepted by common sense, even though there are two types of differences, namely differences in reason (ikhtilaf al-aql), and differences in morals. (ikhtilaf al-akhlak), differences occur due to unequal contextualization, thus requiring different arguments and methods of ijtihad, resulting in unequal products from one another.

PERAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI PASAL 14 (A) NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH Rudi Santoso; Okta Aldiansyah; Maimun Maimun; Rita Zaharah; Mohammad Yasir Fauzi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 2 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i2.1677

Standar Pelayanan Minimal Desa adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan desa yang berhak diperoleh setiap masyarakat desa secara minimal. Desa Wates masih banyak masalah yang menghambat penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Desa secara optimal. Beberapa masalah tersebut antara lain adalah keterbatasan, informasi, anggaran, sarana, dan prasarana desa. Pelayanan publik memiliki peran penting dalam administrasi pemerintahan dan tata kelola yang baik. Hal ini terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa. Kepala Desa, sebagai pelaksana Standar Pelayanan Minimal Desa, memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana Peran Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pasal 14(a) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Prespektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah? 2)Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap Peran Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pasal 14(a) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Prespektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diambil secara langsung, dan data sekuder diambil dari Buku, Skripsi,Tesis, Disertasi, Jurnal, Berita atau artikel Online. Hasil Penelitian ini Kepala Desa Wates telah melaksanan Pasal 14(a) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa dengan menyediakan kemudahan pelayanan administrasi untuk semua warga yang dapat diakses secara online maupun offline, dan memperbaiki dan merawat fasiltias yang ada di desa yaitu fasilitas Kesehatan, Fasilitias Digital, Serta Fasilitas umum desa lainnya. Kepala Desa Wates dalam pemenuhannya sejalan dengan tugas kepemimpinan sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah tanfidziyah dengan memberi petunjuk dengan benar, menjalankan keadilan, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat desa yang dipimpinnya, sesuai dengan ajaran Islam. Kata Kunci : Kepala Desa, Standar Pelayanan Minimal Desa, Siyasah Tanfidziyah

PERAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI PASAL 14 (A) NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH Santoso, Rudi; Aldiansyah, Okta; Maimun, Maimun; Zaharah, Rita; Fauzi, Mohammad Yasir
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 2 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i2.1677

Standar Pelayanan Minimal Desa adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan desa yang berhak diperoleh setiap masyarakat desa secara minimal. Desa Wates masih banyak masalah yang menghambat penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Desa secara optimal. Beberapa masalah tersebut antara lain adalah keterbatasan, informasi, anggaran, sarana, dan prasarana desa. Pelayanan publik memiliki peran penting dalam administrasi pemerintahan dan tata kelola yang baik. Hal ini terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa. Kepala Desa, sebagai pelaksana Standar Pelayanan Minimal Desa, memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana Peran Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pasal 14(a) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Prespektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah? 2)Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap Peran Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pasal 14(a) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Prespektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diambil secara langsung, dan data sekuder diambil dari Buku, Skripsi,Tesis, Disertasi, Jurnal, Berita atau artikel Online. Hasil Penelitian ini Kepala Desa Wates telah melaksanan Pasal 14(a) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa dengan menyediakan kemudahan pelayanan administrasi untuk semua warga yang dapat diakses secara online maupun offline, dan memperbaiki dan merawat fasiltias yang ada di desa yaitu fasilitas Kesehatan, Fasilitias Digital, Serta Fasilitas umum desa lainnya. Kepala Desa Wates dalam pemenuhannya sejalan dengan tugas kepemimpinan sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah tanfidziyah dengan memberi petunjuk dengan benar, menjalankan keadilan, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat desa yang dipimpinnya, sesuai dengan ajaran Islam. Kata Kunci : Kepala Desa, Standar Pelayanan Minimal Desa, Siyasah Tanfidziyah

Exposing Transparency In The Wadi'ah Contract Nada Efrilia, Maulidia; Faizal, Liky; Yasir Fauzi, Mohammad; Nurnazli
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 15 No 2 (2023): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v15i2.6310

The Islamic Financial Institutions play a crucial role in the economy of a country, including Indonesia, but they face challenges such as bankruptcy, insecurity, and inadequate supervision. This research examines the principle of transparency in Wadi'ah savings contracts at BTM An-Nur Mandiri Jaya from the perspectives of Shariah Economic Law and Positive Law. In this study, the researcher analyzes the application of transparency principles in Wadi'ah contracts at BTM An-Nur Mandiri Jaya, focusing on Shariah Economic Law and relevant Positive Law. A qualitative field research method is employed, supported by relevant literature. The research findings indicate that BTM An-Nur Mandiri Jaya has successfully implemented transparency principles in Wadi'ah contracts, including account opening, deposits, withdrawals, and closures, based on Shariah Economic Law. However, compliance with Positive Law, particularly POJK Number 19 of 2021 Article 32 Paragraph 1 and Law Number 1 of 2013 Article 2 Letter e, remains incomplete, as evidenced by the lack of online media access to obtain information. In conclusion, BTM An-Nur Mandiri Jaya needs to enhance transparency practices in accordance with legal provisions, especially by providing online access to information.

Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Mekanisme Fundraising Dana Zakat Melalui Bank Konvensional pada BAZNAS Kota Bandar Lampung Zaharah, Rita; Faizal, Liky; Hermanto, Agus; Fauzi, Mohammad Yasir; Santoso, Rudi
Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 12 No. 1 (2024): Jurnal Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/adzkiya.v12i1.9263

MUI Fatwa No. 1 of 2004 concerning Interest states that mu'amalah is not permitted using Conventional Banks because there is an Interest system in Conventional Financial Institutions and the practice of interest is haram. Fundraising zakat by BAZNAS Bandar Lampung City in practice is known to use Conventional Banks which are used in collecting zakat. This is contradictory and gives rise to speculation among the public because there is a discrepancy between the fundraising mechanism at BAZNAS Bandar Lampung City and the MUI fatwa No.1 of 2004. This research is field research with a descriptive qualitative approach. Data sources come from primary data and secondary data. The results obtained in this research are: First, the fundraising mechanism for zakat funds is carried out directly, namely muzaki go directly to the BAZNAS / UPZ office and indirectly, namely through transfers to bank accounts, including using conventional banks. This was done because of the existence of an MoU with the Bandar Lampung City Government in optimizing the collection of ASN zakat, the regulations of which are carried out by Regional Banks, and Commercial Banks are used to facilitate and target Muzakki who are not familiar with Sharia Banks, Commercial Banks are used only as a channel for zakat/UPZ (zakat collection unit), deposited and managed by Sharia Bank account. Second, the use of conventional banks in collecting zakat carried out by BAZNAS Bandar Lampung City from the perspective of sharia economic law based on findings and facts that occur in the field and based on maslahah murlah may be done because there are benefits and maslahah for many people (not problems for the interests of one group or certain individuals) and reject harm in order to maintain the goals of shara' (maqashid shari'ah)

Metode Ijtihad Dan Dinamika Persoalan Di Kalangan Imam Madzhab Mohammad Yasir Fauzi; Agus Hermanto; Habib Ismail; Mufid Arsyad
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah Vol 10 No 1 (2022): At-Tahdzib
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib, Ngoro, Jombang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Background. There is no corner of space that is not touched by Islamic law, the difference in legal products from the results of ijtihad scholars is a blessing for the people. The problem is; Why do scholars differ on a religious issue? Aim. This study aims to explore the ijtihad method of madhhab scholars used as a tool to analyze all phenomena that occur, so that the roots of these differences are known.Methods. This research is a type of qualitative research in the form of library research, by exploring the arguments and methods used by scholars who then make legal products that are different from one another.Results. The results of this study indicate that differences are mercy, as long as these differences do not cause division, and always bring benefit with logical arguments and can be accepted by common sense, even though there are two types of differences, namely differences in reason (ikhtilaf al-aql), and differences in morals. (ikhtilaf al-akhlak), differences occur due to unequal contextualization, thus requiring different arguments and methods of ijtihad, resulting in unequal products from one another.

SHARIA ECONOMIC LAW ANALYSIS ON ZAKAT MANAGEMENT AT BAZNAS BANDAR LAMPUNG CITY Zaharah, Rita; Fauzi, Mohammad Yasir
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 8 No 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v8i2.23630

This study examines the potential of zakat as an economic instrument that can enhance the welfare of the Muslim community if managed properly according to Sharia principles. In practice, zakat's collection, management, and distribution should comply with religious guidelines to be used productively as a community fund source. However, current zakat management faces challenges, such as the use of conventional banks for zakat collection, distribution that is more consumption-oriented, and a management process that is not yet effective. This research was conducted at BAZNAS in Bandar Lampung City using a descriptive qualitative approach. The results show that the use of conventional banks by BAZNAS is solely as a zakat collection medium, not as a manager, and is considered compliant with Sharia economic law, referencing Ibn Asyur's maqashid shari'ah, as it provides broad benefits. As an official zakat management institution in Bandar Lampung, BAZNAS strives to manage zakat by government regulations to improve community welfare through distribution models that include consumptive and productive empowerment approaches.

THE INCREASING INCOME STRATEGY OF SUMBER AGUNG VILLAGE WEST PESIR DISTRICT THAT IMPACT ON COMMUNITY ECONOMY FROM THE PERSPECTIVE OF SIYASAH MALIYAH: STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN PEKON SUMBER AGUNG KABUPATEN PESISIR BARAT YANG BERDAMPAK KEPADA EKONOMI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH Apriyan, Elma; Santoso, Rudi; Fauzi, Mohammad Yasir; Zaharah, Rita
Constitutional Law Society Vol. 3 No. 2 (2024): September
Publisher : Center for Constitutional and Legislative Studies University of Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/cls.v3i2.70

The enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government gives villages the right to regulate their regional affairs. In increasing the village's original income, the village government has the right and authority to widely utilize village wealth. Regarding village income sources, efforts to mobilize resources to develop the people's economic potential will increase people's productivity, so that the productivity of both human resources and natural resources around the people can be increased. In this research study, the formulation of the problem is how the strategy for increasing village original income has an impact on the community's economy and how siyāsah māliyah reviews this strategy. The aim of this research are to find out how the strategy of increasing village original income has an impact on the community's economy and how siyāsah māliyah views this strategy. The type of research used in this research is field research, where this research was carried out by interviewing staff at Sumber Agung Pekon, Ngambur District, Pesisir Barat Regency. Data analysis was carried out qualitatively, processing data analysis using descriptive analysis methods, namely discussions based on general thought patterns and then concluded in specific terms. The research results show that the strategy to increase village original income which has an impact on the community economy in the Sumber Agung area, Ngambur District, Pesisir Barat Regency is by establishing village-owned business entities, developing beach tourism, and also having village markets. The conclusion from the results of this research is that the strategy to increase village original income which has an impact on the economy of the community in the Ngambur area has made a contribution, although not much. Siyāsah māliyah's review of the increase in original village income which has an impact on the economy of the community in the Sumber Agung District of Ngambur is in accordance with the principle of benefit, namely prioritizing the interests of the people rather than the interests of the individual.

LAND LEASE SYSTEM BETWEEN LAND OWNERS AND PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK IN CENTRAL LAMPUNG REGENCY FROM THE PERSPECTIVE OF SHARIA ECONOMIC LAW Fuadi, As'ad; Mohammad Yasir Fauzi; Liky Faizal
Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah Vol 12 No 1 (2025): Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/jdes.v12i1.1328

ABSTRACT Humans as social creatures are a nature given by Allah SWT. For this reason, humans will need each other and cannot live alone to fulfill their daily needs. One of the basic needs for humans is wealth. The ways to obtain wealth are very diverse, ranging from trading, farming, and also service activities. The practice of muamalah can be carried out with various contracts. One of them which is still the people's choice is the rental or ijarah contract. Ijarah is an agreement to transfer the right to use goods or services, through the payment of rental wages, without being followed by a transfer of ownership of the goods. The formulation of the problem in this research is. What is the Practice of the Land Lease System from a Sharia Economic Law Perspective in Alfamart, Central Lampung Regency. This research is a research approach used, a qualitative approach, which means a research process based on a methodology that investigates a phenomenon or problem in society. The research approach used will produce descriptive data in the form of written or spoken words and the behavior of the person being observed. The type of research used in this research is a case study, in which the researcher carries out an in-depth investigation of a unit, organization, institution, or certain phenomenon which then produces a good, complete and detailed picture. The results of this research found The aim is to establish a good relationship with the location owner. Based on research conducted by researchers regarding the land rental system in Alfamart, Central Lampung Regency, it can be concluded that the land rental practice that has been agreed upon by both parties does not fulfill the pillars and conditions of the ijarah. So the contract that has been carried out can become void. Apart from not fulfilling the pillars and requirements of ijarah, the land rental that occurs at Alfamart Central Lampung Regency also does not fulfill the principles of Islamic economics, these principles are the principles of divinity (Divine), justice (Adl), prophethood (Al -Nubuwah), government (Al -Caliph), and results or profits (Ma'ad).

Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim: Sebagai Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Fauzi, Mohammad Yasir; Hidayat, Eko
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5852

Normatively, there is no provision in granting a mandatory will for non-Muslims. This legal vacuum encourages the Supreme Court to grant inheritance to non-Muslims through a mandatory will. 3 (three) Supreme Court cassation decisions grant mandatory wills to non-Muslim heirs. This decision is inconsistent with Islamic law and positive law in Indonesia. The provisions of mandatory wills in KHI article 209 are only intended for adopted children and adoptive parents. Islamic law prohibits non-Muslim heirs from inheriting property from a Muslim testator. This study aims to reconstruct the mandatory will law in Indonesia. This study is a field and library research, using a qualitative approach. Data were collected through interviews with 3 (three) Supreme Court Judges who tried and decided the case. The data were supported by 3 (three) Supreme Court Decisions, namely No. 368 K/AG/1995, No. 51 K/AG/1999, No. 16K/AG/2010, and Compilation of Islamic Law (KHI), Civil Code (KUHPdt). Data analysis using Miles and Hubermen analysis. The results of the study indicate that there are no legal provisions for heirs for non-Muslims through mandatory wills in the KHI, KUHPdt or Islamic law. 3 (Three) Supreme Court Decisions that allow heirs for non-Muslims through mandatory wills are decisions that are responsive to social conditions, equality and justice in society. Therefore, it is necessary to reconstruct Article 209 Paragraph (3) of the KHI to be illegitimate children, stepchildren and children of different religions with the testator who do not receive a will are given a mandatory will of up to 1/3 of the testator's inheritance. This reconstruction can be a consideration for the government in renewing inheritance law in Indonesia

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search