Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Asas Kontradiktur Delimitasi Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Berkaitan Dengan Pengukuran Dan Penetapan Batas Tanah James Yoseph Palenewen; Johan Rongalaha
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i3.22

Penelitian ini di lakukan dengan judul Implementasi Asas Kontradiktur DelimitasiPada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Berkaitan Dengan Pengukuran Dan Penetapan BatasTanah, ini merupakan hal yang sangat penting di mana kita harus memperhatikan batas-batasyang bersebelahan dengan pemilik hak atas tanah yang lain untuk menghindari adanyasengketa di kemudian hari. Tetapi kenyataannya pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura didalam pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi belum terlaksana dengan baik. Banyak halyang menjadi kendala sehingga tidak diterapkanya asas kontradiktur delimitasi dalam prosespengukuran dan penetapan batas tanah, masalah atau kendala yang terjadi yaitu seperti padasaat melakukan kegiatan proses pengukuran dalam hal penetapan batas tanah yang harus disaksikan oleh pihak berbatasan atau aparat pemerintah setempat, namun terkadang pihakberbatasan tidak hadir sehingga dititipnya lembar isian gambar ukur kepada pemohon yangmegakibatkan ketidakjujuran pemohon dan dapat menimbulkan masalah sengketa batasmeliputi tumpang tindih atau overlapping bidang tanah antar pihak berbatasan.Tujuannyauntuk mengetahui eksistensi asas kontradiktur delimitasi dalam proses pengukuran danpenetapan batas hak atas tanah di Kanto`r Pertanahan Kota Jayapura dan untuk mengetahuipenyelesaian masalah pertanahan akibat tidak diterapkan asas kontradiktur delimitasi padapendaftaran hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan yang di gunakan adalah yuridis normatif dan empirik yaitumenelaah dari peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan dan mengkaji konsepkonsephukumterkaitdenganAsasKontradikturDelimitasidanjugamelihatkenyataanyang terjadidilapangandalamhalpengukurandanpenetapanbatastanah. Hasil dari penelitian ini untuk memberikan sumbangsih pemikiran ilmu hukumdalam hal pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi dan memberikan informasi dan solusikepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini masyarakat dan Badan PetanahanNasional Kota Jayapura sehingga dapat bekerjasama dalam hal pengukuran dan penetapanbatas tanah untuk menghindari sengketa yang terjadi di kemudian hari. Kata Kunci : Asas Kontradiktur Delimitasi, BPN, Pengukuran Dan Penetapan Batas Tanah.

Implementasi Asas Kontradiktur Delimitasi Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Berkaitan Dengan Pengukuran Dan Penetapan Batas Tanah James Yoseph Palenewen; Johan Rongalaha
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i3.22

Penelitian ini di lakukan dengan judul Implementasi Asas Kontradiktur DelimitasiPada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Berkaitan Dengan Pengukuran Dan Penetapan BatasTanah, ini merupakan hal yang sangat penting di mana kita harus memperhatikan batas-batasyang bersebelahan dengan pemilik hak atas tanah yang lain untuk menghindari adanyasengketa di kemudian hari. Tetapi kenyataannya pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura didalam pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi belum terlaksana dengan baik. Banyak halyang menjadi kendala sehingga tidak diterapkanya asas kontradiktur delimitasi dalam prosespengukuran dan penetapan batas tanah, masalah atau kendala yang terjadi yaitu seperti padasaat melakukan kegiatan proses pengukuran dalam hal penetapan batas tanah yang harus disaksikan oleh pihak berbatasan atau aparat pemerintah setempat, namun terkadang pihakberbatasan tidak hadir sehingga dititipnya lembar isian gambar ukur kepada pemohon yangmegakibatkan ketidakjujuran pemohon dan dapat menimbulkan masalah sengketa batasmeliputi tumpang tindih atau overlapping bidang tanah antar pihak berbatasan.Tujuannyauntuk mengetahui eksistensi asas kontradiktur delimitasi dalam proses pengukuran danpenetapan batas hak atas tanah di Kanto`r Pertanahan Kota Jayapura dan untuk mengetahuipenyelesaian masalah pertanahan akibat tidak diterapkan asas kontradiktur delimitasi padapendaftaran hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan yang di gunakan adalah yuridis normatif dan empirik yaitumenelaah dari peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan dan mengkaji konsepkonsephukumterkaitdenganAsasKontradikturDelimitasidanjugamelihatkenyataanyang terjadidilapangandalamhalpengukurandanpenetapanbatastanah. Hasil dari penelitian ini untuk memberikan sumbangsih pemikiran ilmu hukumdalam hal pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi dan memberikan informasi dan solusikepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini masyarakat dan Badan PetanahanNasional Kota Jayapura sehingga dapat bekerjasama dalam hal pengukuran dan penetapanbatas tanah untuk menghindari sengketa yang terjadi di kemudian hari. Kata Kunci : Asas Kontradiktur Delimitasi, BPN, Pengukuran Dan Penetapan Batas Tanah.

PENERAPAN IPTEKS KEABSAHAN PENDAFTARAN TANAH DI KAMPUNG ASEI KECIL, JAYAPURA Kadir Katjong; James Yoseph Palenewen; Silvester Magnus L. Palit
JURNAL PENGABDIAN PAPUA Vol 5, No 3 (2021)
Publisher : LPPM Uncen

This service was carried out under the title Implementation of Land Registration Legality Science and Technology, which was carried out in the village of Asei Kecil Sentani Timur, Jayapura Regency, activities carried out to partners were due to cases from partners regarding the lack of understanding of the importance of land registration so that with the expertise possessed by the servants they could implement the IPTEKS. The method of implementing this service is carried out by applying science and technology through lectures and discussions held on Saturday, August 15, 2020 which was held at the village hall as well as assistance to partners carried out to date, this activity begins with preparation and coordination, then the presentation of material rights- land rights and land registration, namely assistance in the preparation of the required documents for land registration. The output of this service is the increased knowledge of partners regarding land rights and guaranteed tenure with land registration, completeness of land registration as pre-adjudication with the aim of making it easier for partners to complete land registration.Keywords: Land Registration, legality document, Sentani, Asei Kecil, Jayapura

PENERAPAN IPTEKS KEABSAHAN PENDAFTARAN TANAH DI KAMPUNG ASEI KECIL, JAYAPURA Kadir Katjong; James Yoseph Palenewen; Silvester Magnus L. Palit
JURNAL PENGABDIAN PAPUA Vol 5, No 3 (2021)
Publisher : LPPM Uncen

This service was carried out under the title Implementation of Land Registration Legality Science and Technology, which was carried out in the village of Asei Kecil Sentani Timur, Jayapura Regency, activities carried out to partners were due to cases from partners regarding the lack of understanding of the importance of land registration so that with the expertise possessed by the servants they could implement the IPTEKS. The method of implementing this service is carried out by applying science and technology through lectures and discussions held on Saturday, August 15, 2020 which was held at the village hall as well as assistance to partners carried out to date, this activity begins with preparation and coordination, then the presentation of material rights- land rights and land registration, namely assistance in the preparation of the required documents for land registration. The output of this service is the increased knowledge of partners regarding land rights and guaranteed tenure with land registration, completeness of land registration as pre-adjudication with the aim of making it easier for partners to complete land registration.Keywords: Land Registration, legality document, Sentani, Asei Kecil, Jayapura

PENYULUHAN PENERAPAN IPTEKS GUNA MEMPEROLEH STATUS HAK ATAS TANAH Johan Rongalaha; James Y. Palenewen
JURNAL PENGABDIAN PAPUA Vol 6, No 3 (2022)
Publisher : LPPM Uncen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31957/jpp.v6i3.2510

This service was carried out with the title Application of Science and Technology to Obtain Land Rights Status in Nendali Village, East Sentani District, Jayapura Regency, which was carried out in Nendali village, activities carried out for partners due to cases from partners regarding the misunderstanding of the importance of land rights status in order to obtain legal certainty so that with the expertise possessed by the servant they can apply the science and technology. Methods The implementation of this service is carried out by applying science and technology through lectures and discussions which will be held on Saturday, July 31, 2021, which will be held at the village hall. Land Rights and Land Registration based on statutory regulations to obtain legal certainty. The output of this service is increasing partner knowledge regarding land rights and land registration in order to obtain legal certainty guarantees, and also complete land registration as pre-adjudication with the aim of making it easier for partners to complete land registration.Keywords: Application; science and technology; status; land rights

Penerapan IPTEKS Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Melalui Jalur Non Litigasi Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Daniel Tanati; Johan Rongalaha; James Yoseph Palenewen
Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 4 (2022): Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Yayasan Jompa Research and Development

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57218/jompaabdi.v1i4.317

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penerapan IPTEKS tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat pada masyarakat hukum adat melalui jalur Non Litigasi di kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan ini dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memperoleh kepastian hukum dan di mana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penerapan IPTEKS tersebut guna agar para pihak yang bersengketa sama-sama menang atau win-win solution. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 28 mei 2022 yang dilaksanakan di balai kampung Asei Besar dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai penyelesaian sengketa pada umumnya ada dua jenis yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi dan Non Litigasi untuk memperoleh kepastian hukum, kegiatan ini di awali dengan persiapan dan koordinasi, kemudian pemaparan materi tentang cara penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang cara penyelesaian sengketa melalui jalur Non Litigasi beserta kelebihan dan kekurangannya dari penyelesaian sengketa tersebut dan juga memberikan pendampingan hukum kepada mitra untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa tanah ulayat antar kampung yang satu dengan kampung yang lain.

Penerapan IPTEKS Tentang Sistem Pendaftaran Tanah Hingga Terbitnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Elias Hence Thesia; Ivone Maryke Thesia; James Yoseph Palenewen
Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 4 (2022): Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Yayasan Jompa Research and Development

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57218/jompaabdi.v1i4.319

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penerapan IPTEKS Tentang Sistem Pendaftaran Tanah Hingga Terbitnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan ini dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman cara pendaftaran tanah guna memperoleh kepastian hukum sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan Penerapan IPTEKS tersebut. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 28 mei 2022 yang dilaksanakan di balai kampung Nendali dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai sistem pendaftaran hingga terbitnya sertifikat tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah untuk memperoleh kepastian hukum. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang Sistem Pendaftaran Tanah hingga terbitnya sertifikat hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan juga memberikan pendampingan hukum kepada mitra untuk mendaftarkan tanahnya pada Badan Pertanahan Nasional (BPN).

LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI LEWAT MEDIA INTERNET (E-COMMERCE) DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Henry Kristian Siburian
Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v2i02.60

Penggunaan tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik dapat menjamin keamanan suatu pesan informasi elektronik yang menggunakan jaringan public karena tanda tangan elektronik dibuat berdasarkan teknologi kriptografi asimentris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dari sudut sifatnya adalah penelitian normatif (yuridis normatif) penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Berdasarkan penelitian terdapat perbedaan pendapat mengenai kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Pemerintah selayaknya memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik (e-commerce) dengan jalan melakukan/kewajiban diadakannya suatu pendaftaran dalam melaksanakn usaha-usaha transaksi elektronik.

Analisis Yuridis Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura James Yoseph Palenewen; Victor Th. Manengkey
BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 1 No. 05 (2022): BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pendaftaran tanah secara sporadik ini merupakan hal yang sangat penting di mana banyaknya bidang-bidang tanah yang belum di daftarkan dan belum bersertifikat, selain itu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan mekanisme untuk penerbitkan sertifikat tanah. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura tujuannya untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah secara sporadik untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah dan untuk mengetahui kendala-kendala yang di temukan dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sporadik di Kabupaten Jayapura. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif dan empiris yaitu dimana suatu pendekatan yang mengacu pada undang-undang, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder dan untuk melihat bagaimana penerapannya melalui suatu penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa prosedur pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah secara sporadik untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah dapat kita lihat melalui Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) yang didalamnya dijelaskan secara menyeluruh dan mendetail dari proses permohonan pendaftaran tanah sampai dengan diterbitkannya sertifikat berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Begitupun juga kendala-kendala dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sporadik di Kabupaten Jayapura dapat di lihat dari dua faktor yaitu faktor yang pertama, dari pemerintah yang berhubungan dengan segi administrasi dan pelayanan kepada masyarakat dan faktor yang kedua, dari masyarakat itu sendiri bahwa dengan kurangnya pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukum.

Peranan Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Lugom Distrik Yugungwi Kabupaten Lanny Jaya James Yoseph Palenewen; Daniel Tanati; Marthinus Solossa
BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 1 No. 06 (2022): BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Indigenous land disputes are not new anymore because in every region or area of customary law communities there are bound to be customary land disputes. Therefore this study aims to determine the role of the village head in resolving customary land disputes in Lugom Village, Yugungwi District, Lanny Jaya District and to determine the obstacles experienced by the village head in resolving customary land disputes in Lugom Village, Yugungwi District, Lanny Jaya District. The method used in this study is normative and empirical juridical, namely an approach that refers to legal norms contained in laws and regulations, library materials, written regulations or other legal materials that are secondary in nature and also looks at the facts that happened in the field. The results of this study reveal that the role of the village head in resolving customary land disputes in Lugom Village, Yugungwi District, Lanny Jaya Regency is very important with regard to the rights and obligations in the life of an indigenous community where a village head is required to be able to play an active role in holding his leadership so that he can manage community members properly, safely and regularly, if there are problems or disputes that occur among their customary communities, the village head acts as a mediator to resolve these problems or disputes, acts to restore peace within their customary communities and the factors that cause customary land disputes in the village Lugom, Yugungwi District, Lanny Jaya Regency, that is, there is overlapping customary land ownership whether the land is used for personal use, such as a place to live or shelter, or the land is used in groups or together, such as a place for farming and development. cattle stock, where fellow indigenous people claim that it is their land while the other party also states that the land is theirs, then a dispute arises over the customary land.

Title

Found 78 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 78 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 78 Documents
Search