Articles
<![CDATA[Wanita Karir Sebagai Dasar Penggunaan Alat Kontrasepsi Spiral (Analisis Maqasid al-Syariah dan Gender) ]]>
<![CDATA[Ilnawati]]>;
<![CDATA[Misbahuddin]]>;
<![CDATA[Mukhtar Lutfi]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 1 (2021): Al-Ahkam Volume 3 Nomor 1 Maret Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (357.035 KB)
|
DOI: 10.47435/al-ahkam.v3i1.525
<![CDATA[Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan apakah karir dapat menjadi alasan yang dibenarkan dalam Islam untuk menunda kehamilan yang ditinjau dari Maqasid al-Syari’ah dan kesetaraan gender. Diperlukan untuk membahas bagaimana pandangan Islam mengenai wanita karir, pandangan Islam mengenai penggunaan alat kontrasepsi terkhusus kontrasespi spiral, dan bagaimana analisis Maqasid al-Syari’ah dan Gender memandang hal ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah library research dan menggunakan metode pendekatan historis dan normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa; Wanita karier yang berkecimpung di ranah publik ada yang mampu menyeimbangkan perannya di ranah domestik(rumah) pula tetapi ada yang tidak mampu menyeimbangkan kedua. Bagi pasangan suami istri yang dikhawatirkan tidak mampu mampu menyeimbangkan perannya di salah satu ranah maka pilihan untuk menunda kehamilan sebagai salah satu alternatif untuk meringankan beban peran yang dijalankan wanita. Perlu diingat kembali bahwa alasan penundaan kehamilan haruslah sesuai dengan alasan yang dibenarkan agama dengan mempertimbangkan kemaslahatan bersama dan salah satu pihak terutama wanita yang akan menjalani peristiwa kehamilan/melahirkan. Alasan maslahat menjadi salah satu argumen kebolehan untuk melakukan kontrasepsi karena pada dasarnya kontrasepsi adalah pilihan terakhir jika seorang wanita mengalami suatu keadaaan yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan dalam menghasilkan keturunan.Adapun pemakaian kontrasepsi berbentuk spiral atau dikenal dengan istilah (UID). Kontrasepsi ini bersifat temporal dan dapat dihentikan penggunaannya. Karena bersifat temporal maka penggunaan ini dibolehkan dalam Islam selagi tidak mencegah kehamilan secara permanen.]]>
<![CDATA[KOMPETENSI MEDIATOR DALAM MENUNJANG KEBERHASILAN MEDIASI PADA KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR (TINJAUAN TEORETIS DAN FAKTUAL) ]]>
<![CDATA[Anugrah Reskiani]]>;
<![CDATA[Mukhtar Lutfi]]>;
<![CDATA[Hamzah Hasan]]>
<![CDATA[ Jurnal Diskursus Islam Vol 4 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jdi.v4i2.7371
<![CDATA[Tulisan ini akan mengelaborasi dan mendeskripsikan kompetensi mediator di Pengadilan Agama Makassar dalam perspektif teoretis dan faktual. Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, yang berlokasi di Pengadilan Agama Makassar. Adapun pendekatang yang digunakan adalah pendekatan yuridis, teologis, sosiologis dan fenomenologis. Apapun pengumpulan datanya di lapangan menggunakan teknik observasi wawancara/interview dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data adan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan mediator di Pengadilan Agama Makassar sudah sejalan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun mediator menjadi kesulitan mendamaikan para pihak disebabkan berbagai faktor, termasuk di dalamnya adalah keengganan para pihak untuk menghadiri mediasi dan waktu penempatan mediasi yang terbilang kurang tepat atau terlambar, jika merujuk pada QS al-Nisa>’/4: 35. Sehingga pertengkaran yang sudah berlangsung terus-menerus atau berlarut-larut akan sulit didamaikan. Selain itu, mediator yang menengahi proses mediasi di Pengadilan Agama Makassar, secara keseluruhan adalah hakim dengan latar belakang keilmuan hukum. sedang idealnya yang dalam proses mediasi dibutuhkan seorang mediator profesional dengan latar belakang keilmuan yang linear dengan akar permasalahan yang menjadi penyebab perselisihan para pihak.]]>
<![CDATA[Urgensi Kesadaran Hukum Masyrakat dalam Praktek Wakaf Produktif di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa ]]>
<![CDATA[Munawir Nurum]]>;
<![CDATA[Mukhtar Lutfi]]>;
<![CDATA[Asni Asni]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/al-qadau.v8i1.18963
<![CDATA[ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat dalam praktek wakaf produktif di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan dua pendekatan yakni; pendekatan hukum dan pendekatan sosiologis. Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu data Perwakafan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa dan wawancara kepada Tokoh masyarakat dan Pemerintah dalam hal ini yaitu KUA kecamatan Tompobulu. Selanjutnya pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan Dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menjukan bahwa kesadaran hukum masyarakat terkait prengelolaan wakaf produktif masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari data perwakafan terdapat 95 lokasi wakaf, tetapi belum ada yang di kelola secara produktif. hal ini Karena masyarakat masih memiliki pradigma wakaf yang bersifat konsumtif. Oleh karena itu dibutuhkan strategi khusus untuk membangun kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan wakaf produktif seperti sosialisasi hukum wakaf, atau pemerintah melakukan strategi inovatif seperti melakukan lelang wakaf. Sehingga praktek pengelolaan wakaf produktif itu dapat berjalan di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa. Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Wakaf Produktif, Paradigma Masyarakat.]]>
<![CDATA[The Position of Ministerial Instructions in the Indonesian State Administration System on the Enforcement of Restrictions on Community Activities (PPKM) ]]>
<![CDATA[Muhammad Mutawalli]]>;
<![CDATA[Mukhtar Lutfi]]>;
<![CDATA[Mukhlis Latif]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 11 No 2 (2022): (July-December) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.vi.26640
<![CDATA[This study discusses the position of ministerial instructions in the Indonesian constitutional system for the implementation of restrictions on community activities as a result of the widespread spread of the corona virus disease (Covid-19) in Indonesia. The government issues policies that limit community activities, as well as other directives. Although the policy is considered effective by the government, it must be in line with the prevailing laws and regulations in Indonesia. This research is a normative research that uses legal material collection techniques through library research methods and is described qualitatively. This study explains how the position of ministerial instructions in the Indonesian constitutional system, the legal basis for the Enforcement of Community Activity Restrictions (PPKM) to the legal politics of regulating the Enforcement of Community Activity Restrictions (PPKM). The conclusion of this study is that the PPKM policy is a formal policy that is flawed, because Article 8 paragraph (2) of Law Number 12 of 2011 is violated in the stipulation of legislation. Although there are formal defects in the training process, PPKM substantially has similar characteristics to PSBB, which is regulated in Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine and Government Regulation Number 21 of 2020. So it can be said that the legal product for implementing PPKM does not conflict with the rules laid down. above or above. Based on Law Number 2 of 2014 concerning Regional Government, health is not the absolute authority of the central government. Therefore, local governments have the authority to determine and enact regional regulations that specifically regulate PPKM. Keywords: The Minister’s Instruction; Constitutional System; PPKM]]>
<![CDATA[HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL DENGAN STRES PENGASUHAN IBU DENGAN ANAK USIA SEKOLAH DASAR PADA MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Lubnaa Sulistiyani Kartiko]]>;
<![CDATA[Saharuddin]]>;
<![CDATA[Andi Tihardimanto]]>;
<![CDATA[Nadya Haruna]]>;
<![CDATA[Mukhtar Lutfi]]>
<![CDATA[ Alami Journal (Alauddin Islamic Medical) Journal Vol 6 No 2 (2022): JULY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/alami.v6i2.35233
<![CDATA[The Covid-19 pandemic was considered to be the major cause of mothers’ stress in educating their children. Parents have to face a pandemic situation with a new policy of quarantine and School from Home (SFH) which is significantly related to parental stress. This study aims to investigate relation between the sosial support and mothers’ parenting stress with children in primary schools during the Covid-19 pandemic. A quantitative study with a cross sectional research design was adopted in this study. The population of this study were all mothers totaling 300 people. The purposive sampling technique was employed in selecting the research samples. The samples of this research consisted 171 mothers of student from primary schools. The instruments used in this research were the demographic questionnaire, the sosial support questionnaire, and the parenting stress index questionnaire. The obtained data were processed and analyzed using the Chi Square test. The findings of this research indicated that the sosial support significantly influenced the mothers’ level of stress with the children studying in primary school.]]>
<![CDATA[Analisis implementasi regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 pada KPP Makassar Barat ]]>
<![CDATA[Nurhasnaini. H]]>;
<![CDATA[Mukhtar Lutfi]]>;
<![CDATA[Rahmawati Muin]]>
<![CDATA[ YUME : Journal of Management Vol 6, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana STIE Amkop Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37531/yum.v6i2.5535
<![CDATA[Implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menciptakan pengelolaan zakat yang efektif guna meningkatkan keinginan muzakki dalam membayar zakat, sehingga kewajiban ganda yang selama ini masyarakat muslim rasakan mendapat keringanan setiap tahunnya. Implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak terbukti tidak efektif dalam rangka menyelaraskan zakat dan pajak menjadi sumber pendapatan negara sekaligus sebagai intrumen untuk mensejahterakan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Oleh sebab itu, regulasi zakat sebagai pengurang pajak langsung (tax credit) dinilai sebagai solusi dalam menyelaraskan optimalisasi pemungutan pajak dan zakat di Indonesia. zakat sebagai pengurang pajak langsung (tax credit) yang telah terbukti sukses diterapkan di Malaysia seperti terciptanya multipplier-effect terhadappeningkatan perekonomian, bertambahnya jumlah wajib pajak dan muzakki secara simultan, zakat dapat dijadikan sebagai alat kontrol pembayaran pajak bagi wajib pajak yang bandel, serta menghilangkan kewajiban ganda yang selama ini di pikul oleh wajib pajak muslim. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang ada di lapangan.Kata Kunci: zakat; pajak; implementasi; regulasi.]]>
<![CDATA[Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat: Tinjauan Constituent Dan Public Recall ]]>
<![CDATA[Muhammad Mutawalli]]>;
<![CDATA[Mukhtar Lutfi]]>;
<![CDATA[Mau Lulo, Lourenco de Deus]]>;
<![CDATA[Lohalo, Georges Olemanu]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 10 No. 2 (2023): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jiph.v10i2.10251
<![CDATA[Therefore, the idea of constituent and public recall is the basis for the manifestation of people's involvement, in whose position the people are subjects who have the will of constituents and are a public element in determining the survival of the people. representatives who represent them. This paper is qualitative research using normative juridical methods. In this paper, a legislative approach, a conceptual approach, and a philosophical approach are used. This research was carried out by tracing legal materials through law books, books, scientific works, and even several printed media that are useful and relevant to this article. The collected material is then processed and analyzed in depth, then presented in a qualitative descriptive and analytical prescriptive manner. The conclusion of this paper shows that political parties have the authority to recall (replace) legislative members as part of their overall authority. The concepts of constituent recall and public recall are needed so that political parties have the right to replace members of the People's Representative Council because this highlights the importance of involving the community as holders of the people's sovereign rights in the mechanism for dismissing council members. Once elected, legislative members can be dismissed, but this is not ideal and participatory and seems feudal because it is still determined by the will of the party elite, even though the principle of popular sovereignty which must be prioritized is weakened by power. There are no regulations regarding constituent and public recall mechanisms.]]>
<![CDATA[Implementation of Islamic Bank Mudharabah Financing in Makassar ]]>
<![CDATA[Nurdin, Maryam]]>;
<![CDATA[Mukhtar Lutfi]]>;
<![CDATA[Muhammad Wahyuddin Abdullah]]>;
<![CDATA[Saiful Muchlis]]>
<![CDATA[ SENTRALISASI Vol. 13 No. 1 (2024): Sentralisasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/sl.v13i1.2787
<![CDATA[This study aims to determine the implementation of mudharabah contracts in Islamic banks. The type of research used is qualitative. This research was conducted with in-depth interviews. The informants who will be the source of data in this research are people who are directly involved in mudharabah financing practices. Informants were determined by purposive sampling and snowball techniques. Informants were determined by certain criteria: (1) Islamic banking leaders in Makassar (2) Islamic banking account officers in Makassar (3) Customers who are or have received mudharabah financing. The total number of informants is 5 people. The results showed that there is a high risk of moral hazard so that this financing is transferred to the Mudharabah contract, so the conclusion of this study is that the implementation of the mudharabah contract is not fully implemented.]]>
<![CDATA[PETA JALAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA UPAYA MENINGKATKAN DAYA SAING GLOBAL ]]>
<![CDATA[Vera Ayu Oktoviasari]]>;
<![CDATA[Iva Ashari Ananda]]>;
<![CDATA[Mukhtar Lutfi]]>
<![CDATA[ NETIZEN: JOURNAL OF SOCIETY AND BUSSINESS Vol. 1 No. 9 (2024): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Pondok Pesantren Baitul Qur`an Sambas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The halal industry roadmap involves strengthening stakeholders involved in the development of the halal industry in Indonesia, including institutional development involving the government/authorities, consumers and business actors. With the existence of a road map for the development of the halal industry and its consistent and sustainable implementation, it is possible that Indonesia will become a major player in the world's halal industry in the future and develop competent Human Resources (HR) in their fields through the development of the Indonesian National Work Competency Standards (SKKNI) which includes halal auditors. , halal supervisor, halal chef, halal slaughterer, halal manager. This research uses qualitative research using library research. Research results, development projections in several priority sectors as well as harmonization of institutions related to halal guarantees, improvements in infrastructure, services and services as well as improvements in human resources will have an impact on both national and global competitiveness. Data shows that total trade in Indonesian halal products in the January-October 2023 period reached USD 53.43 billion. Of this amount, exports of Indonesian halal products were recorded at USD 42.33 billion and imports at USD 11.10 billion.]]>
<![CDATA[Analisis Komparatif Pemikir Ekonom Islam Muhammad Abdul Mannan Dan Yusuf Qardhawi Dalam Konsep Konsumsi ]]>
<![CDATA[Yusnita]]>;
<![CDATA[Mukhtar Lutfi]]>;
<![CDATA[Akramunnas]]>
<![CDATA[ AT TAWAZUN: Jurnal Ekonomi Islam Vol 2 No 1 (2022): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/attawazun.v2i1.26309
<![CDATA[ABSTRAK- Konsumsi merupakan seruan dari Allah kepada manusia untuk hidupnya di dunia ini agar dapat menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi. Menurut Islam segala amal perbuatan manusia diatur secara umum pada syariah yang tertera dalam Al-Qur’an dan Hadist, maupun yang tidak terdapat pada keduanya, atau terdapat dari sumber-sumber lain yang diakui syari’ah. Islam mengatur bagaimana manusia bisa melakukan kegiatan konsumsi yang membawa guna bagi kemashlahatan hidupnya. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT dan Rasulullah SAW yang akan menjamin kehidupan manusia yang lebih sejahtera. Hasil penelitian ini memakai alasan bahwa Konsumsi adalah permintaan, kebutuhan konsumen, yang kini dan telah diperhitungkan sebelumnya, merupakan insentif pokok bagi kegiatan-kegiatan ekonominya sendiri Perbedaan antara ilmu ekonomi modern dan ekonomi Islam dalam konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak mengakui kegemaran materialistis dari pola konsumsi modern. penelitian ini pendekatan historis, yaitu yang artinya penelitian ini lebih mengarah ke biografi dan pemikiran tokoh baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Kata kunci: Konsep Konsumsi, Muhammad Abdul Mannan, Yusuf Qardhawi, Relevansi]]>
