Garuda - Garba Rujukan Digital

Penerapan IPTEKS Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Perspektif Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Pelupessy, Eddy; Hetharia, Melkias; Sahuleka, Onesimus; Katjong, Kadir; Palenewen, James Yoseph
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 11 (2024): February
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10693800

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penerapan IPTEKS Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Perspektif Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut guna agar para pihak yang bersengketa dapat mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 7 Desember 2023 yang dilaksanakan di Balai Kampung Asei Besar dengan memberikan pengetahuan kepada mitra tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang hal-hal yang menyebabkan sengketa tanah ulayat antar kampung yang satu dengan kampung yang lain dan melakukan pendampingan hukum kepada mitra untuk penyelesaian sengketa batas tanah ulayat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga target luaran berikutnya pengabdi akan publikasikan kegiatan ini kedalam jurnal nasional pengabdian masyarakat.

Penyuluhan HKI Dalam Perspektif HAM di Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom Pelupessy, Eddy; Mambaya, Marthinus; Sawen, Kristina; Tanati, Daniel; Palenewen, James Yoseph
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 12 (2024): Maret
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10863744

This service was carried out with the title IPR Counseling in a Human Rights Perspective in the East Arso District, Keerom Regency. This activity was carried out because the partners did not understand IPR from a human rights perspective in order to guarantee legal certainty, so that with the expertise possessed by the service team, they could carry out legal counseling in a manner The aim is to provide a link between IPR and Human Rights as well as legal protection for creative works in the fields of science, arts and literature or capabilities in the field of technology, creative works or inventions. The method of implementing this service is carried out by means of legal education through lectures and discussions which were held on Thursday, November 23 2023, which was held in East Arso District, Keerom Regency. This activity begins with preparation and coordination, then presentation of material by providing knowledge to partners regarding the relationship between IPR and Human Rights as well as legal protection for creative works in the fields of science, art and literature or capabilities in the field of technology, copyrighted works or inventions. The output of this service is to provide understanding and knowledge to partners about the relationship between IPR and Human Rights as well as legal protection for someone's creative work and Intellectual Property Rights are rights that originate from the results of creative activities, the ability of human thought which is expressed to the general public in various ways. form, which has benefits and is useful in supporting human life. Apart from that, it also has economic value which is a real form of the ability of intellectual work, which can be in the fields of science, arts and literature as well as in the field of technology.

Penyuluhan Hukum Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Jalur Non Litigasi di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura Tanati, Daniel; Palenewen, James Yoseph; Reumi, Frans; Reba, Yusak Elisa; Polontoh, Herry M.; Pelupessy, Eddy; Bauw, Lily; Samosir, Hotlan; Pondayar, Yustus; Wospakrik, Decky D. A.
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 8 (2024): November
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14020360

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penyuluhan Hukum Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Jalur Non Litigasi Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, kegiatan ini dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memperoleh kepastian hukum dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penerapan IPTEKS tersebut guna agar para pihak yang bersengketa sama-sama menang atau win-win solution. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 23 juli 2024 yang dilaksanakan di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai penyelesaian sengketa pada umumnya ada dua jenis yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi dan Non Litigasi untuk memperoleh kepastian hukum, kegiatan ini di awali dengan persiapan dan koordinasi, kemudian pemaparan materi tentang cara penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang cara penyelesaian sengketa melalui jalur Non Litigasi beserta kelebihan dan kekurangannya dari penyelesaian sengketa tersebut dan juga memberikan pendampingan hukum kepada mitra untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan sengketa tanah adat.Penyelesaian Sengketa, Tanah Adat, Non Litigasi, Kelurahan Koya Barat.

Penerapan IPTEKS Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura Rongalaha, Johan; Palenewen, James Yoseph; Tanati, Daniel; Reumi, Frans; Pelupessy, Eddy; Solossa, Marthinus; Ketaren, Dahliana; Mamoribo, Margaretha G.M.I; Pondayar, Yustus; Wospakrik, Decky D. A.
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 7 (2024): Oktober
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14019696

This community service is carried out with the title Implementation of IPTEKS Government Regulation Number 24 of 1997 Concerning Land Registration in Koya Barat Village, Muara Tami District, Jayapura City, which was carried out in Koya Barat Village, which was carried out to partners because of cases from partners regarding their lack of understanding of land registration and land registration procedures so that with the expertise possessed by the community service personnel, they can implement the IPTEKS. The method of implementing this community service is carried out by means of lectures and discussions which were held on Friday, July 26, 2024 which were held at the Koya Barat Village Office and providing assistance to partners which has been carried out until now, this activity begins with preparation and coordination, then presentation of material on the land registration process based on laws and regulations to obtain legal certainty. The output of this community service is the increase in partner knowledge regarding land registration and land registration procedures in order to obtain legal certainty, and also the completeness of land registration as a pre-adjudication with the aim of making it easier for partners to complete land registration.

Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Papua Di Desa Maribu Kapubaten Jayapura Pelupessy, Sella Petrix; Pelupessy, Berd Elkiopas; Pelupessy, Eddy; Reba, William H.; Sawen, Kristina; Kaplele, Farida; Palit, Silvester Magnus Loogman; Ketaren, Dahliana; Palenewen, James Yoseph; Tanati, Daniel; Ringgi, Deppa; Wulandari S, Lestari; Krey, Thresia Hilda M.Y.
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 4, No 10 (2025): Januari
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This service is carried out with the title Legal Protection of Geographical Indications of Papua in Maribu Village, Jayapura Regency, an activity carried out for partners with the aim that the community can know and understand the existence of legal protection for Geographical Indications of Papua in Jayapura Regency. The output of this service is to provide an understanding to partners about efforts to map geographical indications carried out to determine the limits of cases of violation of geographical indications so that holders of geographical indication rights can file lawsuits against users of geographical indications without rights, in the form of compensation payments and termination. Use and destruction of geographical indication labels used without rights through registration and publication. Geographical indications are protected as long as the reputation, quality and characteristics that are the basis for granting geographical indication protection to an item are maintained. And protection will be removed if these provisions are not met, and/or are contrary to state ideology, legislation, morality, religion, decency and public order. Therefore, Geographical indication mapping must be arranged in a geographical indication document that can be proven to be true. The procedure for submitting geographical indications and the procedure for registering geographical indications have been identified. Legal protection for geographical indications can be carried out in preventive and repressive forms. Preventive means preventive measures through refusal of registration and repressive payment of compensation.

Bahaya Perundungan (Bullying) dan Pencegahannya Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Katolik (SMAK) Negeri di Kabupaten Keerom Asmarani, Nur; Girsang, Hotlarisda; Simanjuntak, Ayub Jose Luhut Parulian; Mambaya, Marthinus; Kaplele, Farida; Reumi, Frans; Marlissa, Elsyan R.; Pelupessy, Eddy; Palenewen, James Yoseph
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 11 (2025): February
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Community service entitled The Dangers of Bullying and Its Prevention was carried out on students of State Catholic Senior High Schools (SMAK) in Keerom Regency on Friday, June 14, 2024. This activity was carried out because students still did not understand the dangers of Bullying and its Prevention. The methods used were lectures and discussions. The output of this community service is an understanding of the importance of preventive measures against bullying. Therefore, it is hoped that every student can avoid bullying, both physically, non-physically and through social media. Because these actions may have been carried out by students and may even have experienced bullying, but they are not aware of it, as well as the forms of bullying. The output of this community service activity is an increase in students' knowledge of the forms of bullying and their prevention, so that students can better understand and avoid bullying.

Juridical Study Regarding the Function of Land for Investment Interests in the Region Eddy Pelupessy; Palenewen, James Yoseph
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 5 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (July-August 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i5.522

Apart from being used for personal and group interests, land also has an important role as an investment. The aim of this research is to find out accurately and clearly how land is allocated and used for investment purposes in the region, as well as to find the best solution to problems related to the function of land as an investment vehicle according to regional conditions. Normative research focuses on the principles and level of legal synchronization of the application of land law and various regulations in the field of investment law. Normative research, also known as library research, uses secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the research show that there is no specific law that regulates investment in the region, so that customary rights to land designated and used are interpreted differently, and disputes often occur regarding the boundaries of customary land that is used as the main means (object) of investment in a region. area. Therefore, based on the principle of regional autonomy, regional governments must immediately make regional regulations regarding investment that are in accordance with local conditions and the interests of indigenous communities in owning their customary land.

Penyuluhan Hukum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Pada Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Pelupessy, Eddy; Pondayar, Yustus; Tanati, Daniel; Palenewen, James Yoseph; Hetharia, Melkias; Asmarani, Nur; Pelupessy, Sella Petrix; Pelupessy, Berd Elkiopas; Angwarmasse, Lena Claudia; Selviana, Evi
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 4, No 4 (2025): July 2025
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16788630

This community service was carried out because land issues are problems that often cause prolonged disputes in the dynamics of Indonesian society. The government's serious efforts to minimize or reduce land disputes are evidenced by the existence of a land case handling function at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency which then issued policies related to the handling of land cases up to the latest amendment through the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases. The methods used were lectures and discussions. From the results of this community service, it can be stated that the community in Nendali Village has understood the process of handling land cases in relation to the cancellation of Land Title Certificates which can be done through judicial institutions and outside the courts that contain administrative and/or legal defects.

Penyuluhan Hukum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Pada Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Pelupessy, Eddy; Pondayar, Yustus; Tanati, Daniel; Palenewen, James Yoseph; Hetharia, Melkias; Asmarani, Nur; Pelupessy, Sella Petrix; Pelupessy, Berd Elkiopas; Angwarmasse, Lena Claudia; Selviana, Evi
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 4, No 4 (2025): July 2025
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16788630

This community service was carried out because land issues are problems that often cause prolonged disputes in the dynamics of Indonesian society. The government's serious efforts to minimize or reduce land disputes are evidenced by the existence of a land case handling function at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency which then issued policies related to the handling of land cases up to the latest amendment through the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases. The methods used were lectures and discussions. From the results of this community service, it can be stated that the community in Nendali Village has understood the process of handling land cases in relation to the cancellation of Land Title Certificates which can be done through judicial institutions and outside the courts that contain administrative and/or legal defects.

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIKAN DAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 Palenewen, James Yoseph
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No I (2020): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v1iI.6

Dalam penerapan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa sarusun umum memperoleh kemudahan dari pemerintah hanya dapat di miliki atau di sewa oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tetapi di dalam berbagai pemberitaan baik melalui media cetak maupun media elektronik sesungguhnya banyak terjadi penyimpangan karena kenyataan empiris membuktikan bahwa kepemilikan sarusun umum ini juga di kuasai oleh masyarakat berpenghasilan menengah dengan memboncengi orang-orang tertentu yang berkapasitas masyarakat berpenghasilan rendah. Penyelesaian sengketa atas pemilikan dan pemanfaatan rumah susun dapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat; peradilan umum; dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di luar pengadilan umum. Dan masalah ganti rugi yang layak atas pemilikan dan pemanfaatan rumah susun sulit ditentukan standar umumnya. Oleh sebab itu, pemerintah dan pemerintah daerah harus melakukan pembinaan dan pengawasan yang ketat dalam penyelenggaraan rumah susun, sehingga kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat terpenuhi.

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search