Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNGRAYA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI KECAMATAN MURUNG KABUPATEN MURUNGRAYA (STUDI KASUS DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014) Deni Nugraha; M. Doddy Syahirul Alam; Anyualatha Haridison
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2015): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.013 KB)

Abstract

Pemilihan Umum pada tahun 2014 ada dua Pemilu yakni Pemilu Legislatif pada bulan April 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada bulan Juli 2014. Fenomena yang terjadi pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah menurunnya tingkat partisipasi masyarakat secara nasional.Yang menjadi hal menarik untuk diteliti di Kabupaten Murung Raya dan Kecamatan Murung khususnya adalah tingkat partisipasi masyarakat pada Pilpres 2014 sangat rendah dibawah rata-rata nasional. Di tingkat nasional rata-rata partisipasinya adalah 70 persen, sedangkan ditingkat Kabupaten Murung Raya adalah 57,48 persen serta di tingkat Kecamatan Murung adalah 61,65 persen.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengambil sampel lokasi di Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah model Miles and Huberman.Berdasarkan hasil temuan di lapangan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1). KPU Kabupaten Murung Raya telah menjalankan perannya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. Hal tersebut ditunjukkan dengan terlaksananya seluruh tahapan pada pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Tingkat partisipasi masyarakat tergolong turun/rendah dikarenakan faktor kepentingan masyarakat itu sendiri, bukan karena kurangnya informasi kepada masyarakat. Masyarakat lebih merasa berkepentingan untuk memilih pada saat Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Bupati. 2). Yang menjadi faktor penghambat utama KPU Kabupaten Murung Raya dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah faktor geografis, faktor demografis, faktor topografis, dan minimnya anggaran/dana operasional. Yang menjadi faktor pendukung utama bagi KPU Kabupaten Murung Raya adalah dukungan seluruh unsur pemerintah (kabupaten, kecamatan, desa) dan dukungan dari tokoh masyarakat (Tomas, Toga, Todat) untuk mendorong masyarakat agar tidak golput.
PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNGRAYA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI KECAMATAN MURUNG KABUPATEN MURUNGRAYA (Studi Kasus Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014) Deni Nugraha; M. Doddy Syahirul Alam; Anyualatha Haridison
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2015): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v4i1.626

Abstract

Pemilihan Umum pada tahun 2014 ada dua Pemilu yakni Pemilu Legislatif pada bulan April 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada bulan Juli 2014. Fenomena yang terjadi pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah menurunnya tingkat partisipasi masyarakat secara nasional.Yang menjadi hal menarik untuk diteliti di Kabupaten Murung Raya dan Kecamatan Murung khususnya adalah tingkat partisipasi masyarakat pada Pilpres 2014 sangat rendah dibawah rata-rata nasional. Di tingkat nasional rata-rata partisipasinya adalah 70 persen, sedangkan ditingkat Kabupaten Murung Raya adalah 57,48 persen serta di tingkat Kecamatan Murung adalah 61,65 persen.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengambil sampel lokasi di Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah model Miles and Huberman.Berdasarkan hasil temuan di lapangan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1). KPU Kabupaten Murung Raya telah menjalankan perannya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. Hal tersebut ditunjukkan dengan terlaksananya seluruh tahapan pada pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Tingkat partisipasi masyarakat tergolong turun/rendah dikarenakan faktor kepentingan masyarakat itu sendiri, bukan karena kurangnya informasi kepada masyarakat. Masyarakat lebih merasa berkepentingan untuk memilih pada saat Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Bupati. 2). Yang menjadi faktor penghambat utama KPU Kabupaten Murung Raya dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah faktor geografis, faktor demografis, faktor topografis, dan minimnya anggaran/dana operasional. Yang menjadi faktor pendukung utama bagi KPU Kabupaten Murung Raya adalah dukungan seluruh unsur pemerintah (kabupaten, kecamatan, desa) dan dukungan dari tokoh masyarakat (Tomas, Toga, Todat) untuk mendorong masyarakat agar tidak golput.
Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa (Studi Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur) Rollandi, Armando; M. Doddy Syahirul Alam; Putra, H. Maharidiawan
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 14 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v14i1.13613

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetepan Peraturan Desa di Desa Bambulung. Penelitian ini dilakukan di Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur, yang mana dalam penelitian ini menggunakan landasan teori yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Untuk menganalisis permasalahan yang diteliti, maka peneliti menggunakan indikator peran yaitu: peran sebagai regulator, peran sebagai fasilitator, dan peran sebagai motivator. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dimana dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan atau narasumber penelitian ini adalah Kepala Desa Bambulung, Sekretaris Desa Bambulung, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, dan masyarakat Desa Bambulung. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Bambulung yaitu Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan desa sudah berjalan dengan baik dimana BPD Desa Bambulung dapat bekerja sama dengan Pemerintah Desa dan mampu menjalankan tugas dan fungsi untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada khususnya permasalahan dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa di Desa Bambulung. Namun masih terdapat kekurangan atau hambatan yaitu dari segi sarana dan prasarana untuk menjalankan tugas dan fungsi BPD Desa Bambulung, penyebabnya yaitu karena keterbatasan anggaran untuk pengadaan sarana sehingga hal itu menjadi salah satu hambatan dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan desa.
Political Education for Palangka Raya Youth to Promote Integrity in the 2024 Regional Elections M. Doddy Syahirul Alam; Iskandar, Dian; Satriawan, Bismar Harris; Ummu Habibah Gaffar
PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : Yayasan Pendidikan Penelitian Pengabdian Algero

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54259/pakmas.v5i1.3264

Abstract

The issue of money politics poses a serious threat to the integrity of democracy at both national and local levels. It opens the door for political figures without integrity, while voter preferences are driven more by pragmatism than rationality. This issue demands special attention to ensure that the electoral democratic process is not controlled by capital. Therefore, political education is needed for voters, especially the youth of Palangka Raya, to promote integrity in the 2024 local elections through community service activities. This initiative targets young voters in Palangka Raya, particularly those registered for the 2024 Regional Head Election. The activity is carried out through an educational approach related to voter integrity values and resistance to money politics, culminating in a survey of voters' understanding of the materials presented. This activity was conducted in collaboration with the Election Supervisory Board (Bawaslu) of Central Kalimantan. The results show that participants have a better understanding of voter integrity and the negative impact of money politics. Furthermore, this initiative is expected to raise awareness of the importance of political participation and encourage young voters to reject money politics in future elections.