Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Darma Agung Legal Spirit Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Fitriana, Zuhda Mila
Unknown Affiliation
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Kausalitas Kesadaran dan Budaya Hukum dalam Membentuk Kepatuhan Hukum Kebijakan Penanggulangan Covid-19 Mahanani, Anajeng Esri Edhi; Fitriana, Zuhda Mila; Anggriawan, Teddy Prima; Wahyudi, Eko
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v3i2.427

Abstract

Pandemi covid-19 merupakan bencana yang penanganannya merupakan pekerjaan rumah bersama. Setiap kebijakan penanggulangan dan pencegahan penyebaran serta dampak pandemi covid-19 di Indonesia selain melihat dari substasi dan struktur, juga penting untuk melihat budaya hukum yang mempengaruhi akan membahas hubungan Goverment Control dan Social Control dalam mempengaruhi budaya hukum taat kebijakan penanggulangan covid-19 di Indonesia. Serta membahas kausalitas ksadaran dan budaya hukum dalam membentuk kepatuhan hukum kebijakan penanggulangan covid-19 di Indonesia. Dalam pembahasan ditemukan, bahwa harus terdapat sinergisitas antara Goverment Control dan Social Control dalam menciptakan kepatuhan, ketaatan hukum. Sedangkan kepatuhan hukum nyatanya sangat dipengaruhi dengan budaya hukum masyarakat, yakni memperlihatkan kesadaran hukum yang baik.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH SALAH SATU PIHAK DALAM PERKAWINAN Yuniarti, Silvi Eka; Fitriana, Zuhda Mila
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 4 (2024): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i4.4485

Abstract

Pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas atau kesalahpahaman mengenai status suami yang sebelumnya mengklaim sebagai lajang tetapi sebenarnya sudah menikah, bisa menimbulkan kerugian pada salah satu belah pihak. Pihak yang merasa dirugikan berhak untuk menuntut kompensasi dengan mengajukan tuntutan atas tindakan yang melawan hukum (PMH) ke pengadilan untuk memperoleh kompensasi atas tindakan yang dilakukan oleh pasangannya. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yang merupakan proses pencarian regulasi hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum yang ada untuk mengatasi masalah hukum yang sedang dihadapi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan perbuatan melanggar hukum dapat diterima apabila memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan melanggar hukum dalam perkawinan ini berdampak pada status anak dan status harta bersama dalam perkawinan. Status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut tetap dianggap anak sah sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) a UU Perkawinan. Sedangkan status harta bersama dalam perkawinan tersebut tidak ada sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) b UU Perkawinan. Perlindungan hukum yang diberikan bersifat represif dengan tujuan utama untuk menuntaskan perselisihan. Individu yang merasa telah dirugikan oleh tindakan ilegal dalam konteks pernikahan berhak menuntut kompensasi atau pemulihan ke kondisi awal (restitutio in integrum). Pihak yang terdampak dapat mengajukan tuntutan hukum ke pengadilan supaya dewan hakim memutuskan bahwa tindakan yang dituduhkan kepada terdakwa adalah pelanggaran hukum.
PERSPEKTIF KEADILAN DALAM KEBIJAKAN PERDAGANGAN KARBON (CARBON TRADING) DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA MENGATASI PERUBAHAN IKLIM Prihatiningtyas, Wilda; Wijoyo, Suparto; Wahyuni, Indria; Fitriana, Zuhda Mila
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2023.v7.i2.p163-186

Abstract

Perubahan iklim membawa dampak pada hampir setiap bidang kehidupan. Pemerintah RI berkomitmen untuk meminimalisir dampak perubahan iklim ditunjukkan dengan diterbitkannya Perpres No. 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Dalam Perpres tersebut, Pemerintah mengatur adanya skema perdagangan karbon melalui mekanisme carbon off set, pembayaran berbasis kinerja, dan pungutan atas karbon, serta kombinasi dari skema yang ada. Adanya Perpres ini di satu sisi merupakan wujud komitmen Pemerintah dalam mendukung upaya mengatasi perubahan iklim melalui sektor kehutanan, namun disisi lain Pemerintah seakan tidak tegas untuk menghentikan adanya pelanggaran-pelanggaran di bidang kehutanan, yang kemudian berimplikasi pada keadilan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Ada dua isu yang dibahas dalam tulisan ini. Pertama, mengenai dinamika pengaturan carbon trading dalam konteks global dan nasional. kedua, mengenai perspektif keadilan dalam kebijakan carbon trading sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.
Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Makanan Atas Pesanan Yang Tidak Sesuai Pada Aplikasi Layanan Antar Jasa Elektronik Mellenia, Fritta Omea; Fitriana, Zuhda Mila
Legal Spirit Vol. 9 No. 1 (2025): Law and Society
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v9i1.5733

Abstract

The occurrence of defaults presents specific challenges, particularly in the form of discrepancies in online food purchase services. These inconsistencies can arise in E-commerce application transactions between food services and can lead to severe dissatisfaction. These losses can encompass unproductive time, inconvenience, which leads to difficulties, and even legal ramifications. The objective of this research is to ascertain whether the actions taken by food business participants in response to incorrect orders meet the criteria for breach of contract. Additionally, it seeks to identify and comprehend the legal ramifications of defaults committed by food business participants in relation to orders that do not align with E-commerce applications. This study employs normative legal research methodologies. The data gathering was conducted through the methods of content analysis, literature review, and document examination. The data analysis was conducted utilizing descriptive analytical techniques and a qualitative methodology. The research findings indicate that the Food Delivery Service Provider Business Partner's acts have violated the terms of the contract, leading to legal repercussions. Consequently, the consumer is entitled to pursue proper legal measures in this situation.
Batas Maksimum Suku Bunga Financial Technology Lending Terhadap Nasabah Pinjaman Online Suryono, Darla Pratista Widyadhana; Fitriana, Zuhda Mila
Legal Spirit Vol. 9 No. 1 (2025): Law and Society
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v9i1.5762

Abstract

Online loans, also referred to as pinjol, are well recognized among the Indonesian population. Online lending is a business activity that involves lending money through digital platforms. It is supervised by the Financial Services Authority (OJK). However, not all players in the online lending industry comply with regulations, especially when it comes to determining interest rates. This is due to the lack of stringent and comprehensive regulations governing the determination of interest rates by the OJK, which allows several economic actors to use these rules. Currently, there are still numerous online loan applications that violate existing standards by setting interest rates that are not in compliance. These applications remain easily accessible to the public, which can have detrimental effects on individuals' lives, particularly among younger generations. In order to address and mitigate the issues that develop, it is imperative for the government to play a crucial role in making concerted efforts to resolve these problems, thereby ensuring that clients utilizing this online lending platform consistently have a sense of security and comfort. The findings of this study indicate that there are several online loan applications that remain valid but fail to adhere to requirements when it comes to disclosing interest rates to customers. This non-compliance has adverse effects for customers, both in terms of tangible and intangible consequences. Hence, in this particular scenario, the involvement of the OJK is indispensable in overseeing the participants of the internet lending industry and ensuring the safeguarding of customers utilizing these services.
Co-Authors Anggriawan, Teddy Prima EKO WAHYUDI Indria Wahyuni, Indria Mahanani, Anajeng Esri Edhi Mellenia, Fritta Omea Suparto Wijoyo Suryono, Darla Pratista Widyadhana Wilda Prihatiningtyas Yuniarti, Silvi Eka