Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.649
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Sebatik NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik) JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM) Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJPP) PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Purnamasari, Hanny
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Accountability for Management of Village Fund Allocations in Klari Village, Karawang Regency for 2020 – 2021 Rachman, Dimas Alwi; Purnamasari, Hanny; Gumilar, Gun Gun
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 8, No 1 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v8i1.5982

Abstract

This study aims to examine the level of accountability in managing village fund allocations in Klari Village. Allocation of village funds is an important source of funding aimed at encouraging the development and welfare of the community at the village level. However, to achieve this goal, it is important for the village to have good accountability in managing these funds. This research uses a qualitative approach by conducting in- depth interviews with various related parties, such as the village head, village officials, community leaders, and villagers. The collected data were analyzed using a descriptive method to describe the current state of accountability. The results of the study show that accountability in managing village fund allocations in Klari Village still needs to be improved. Several factors affect the level of accountability, namely the lack of transparency in village financial reporting, the low level of community participation in making decisions regarding the allocation of funds, and the lack of outside supervision. In addition, there are administrative and technical obstacles that impede the efficient use of village funds. The use of information technology that has not been maximized is also one of the challenges in increasing accountability. Therefore, the recommendations from this study are the importance of increasing transparency, community participation, and external oversight in managing village fund allocations. In addition, a better understanding of related regulations and the use of information technology is needed to increase efficiency and effectiveness in managing village funds.
EFEKTIFITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TEGAL Supeno, Catur Joyo; Purnamasari, Hanny; Rahman, Rahman
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 4 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i4.3619

Abstract

Penanggulangan kemiskinan merupakan masalah yang harus segera diatasi oleh pemerintah untuk segerah dituntaskan dan diputus rantai penyebabnya. Penanggulangan kemiskinan saat ini masih berorientasi material sehingga keberlanjutannya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah. Langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskannya salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Kesejahteraan merupakan tujuan akhir dari PKH, yaitu meningkatkan kualitas hidup Keluarga Sangat Miskin (KSM) dengan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Dengan dilaksanakannya PKH diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonomi, pendidikan serta kesehatan masyarakat terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi PKH, menemukan faktor pendukung dan penghambat dan upaya mengatasinya di Kabupaten Tegal. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data penelitian mengacu pada hasil penelitian sejumlah literatur yang berkaitan, dan data skunder yang berasal dari buku, jurnal dan berita yang berkaitan dengan topik bahasan. Hasil penelitiannya menunjukan efektifitas PKH di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal banyak mengalami kendala. Sosialisasinya belum menyeluruh, sehingga kurang mendapat dukungan dari pihak-pihak terkait. Pendataan peserta penerima PKH belum menyeluruh, masih banyak yang belum mendapatkan PKH. Pendampingan belum dilakukan dengan baik dan penggunaan dana PKH oleh RTSM kerap digunakan diluar ketentuan. Untuk jangka panjang belum bisa merubah polapikir dan perilaku RTSM secara signifikan.
PARTISIPASI MASYARAKAT DESA WARUNG BAMBU DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA WARUNG BAMBU Pramudya, Fathur Rizky; Marsingga, Prilla; Purnamasari, Hanny
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 4 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i4.3602

Abstract

Artikel Jurnal penelitian ini mendeskripsikan tentang Pembangunan Desa adalah Sebagai suatu gerakan karena pada hakekatnya semua gerakan atau usaha kegiatan pembangunan diarahkan ke desa-desa. Sebagai suatu gerakan dimana pembangunan desa mengusahakan mewujudkan masyarakat sesuai dengan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pembangunan desa meliputi beberapa faktor dan berbagai program yang dilaksanakan oleh aparat departemen, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaannya perlu ada koordinasi dari pemerintah baik pusat maupun daerah serta desa sebagai tempat pelaksanaan pembangunan agar seluruh program kegiatan tersebut saling menunjang dan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.Permasalahan di dalam pembangunan perdesaan adalah rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan ditambah lagi dengan masih rendahnya akses masyarakat perdesaan ke sumber daya ekonomi seperti lahan/tanah, permodalan, input produksi, keterampilan dan teknologi, informasi, serta jaringan kerjasama. Disisi lain, masih rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana perdesaan dan rendahnya kualitas SDM di perdesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah (low skilled), lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat, lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan perdesaan.
STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INSFRASTRUKTUR DI DESA KERTAMUKTI KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN BEKASI Haloho, Putri Esther; Purnamasari, Hanny; Aryani, Lina
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 4 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i4.3766

Abstract

Infrastructure development in Bekasi Regency is important because people's lives cannot be separated from the need for adequate infrastructure. Infrastructure is a physical facility and its services that are provided to support the work of the socio- economic system so that it becomes more functional for businesses to meet the needs of various problems. Infrastructure development in Kertamukti Village, Cibitung District, Bekasi Regency is important to increase the independence and economy of the villagers. Building village infrastructure is not just building roads and gates. The main reason for the procurement of village infrastructure is the lack of main facilities and infrastructure in the village. These limitations make it difficult for villages to develop. Villages are usually dominated by agrarian areas where some of the residents work as farmers. Often infrastructure development encounters obstacles, especially the limited public access to development policy making by the Government. The purpose of this study was to determine the Village Government's Strategy in Increasing Infrastructure Development in Kertamukti Village, Cibitung District, Bekasi Regency by using Salusu theory.
ANALISA INOVASI PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GARUT Munziroh, Zenab Al; Gumilar, Gungun; Febriantin, Kariena; Purnamasari, Hanny
Sebatik Vol. 27 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : STMIK Widya Cipta Dharma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46984/sebatik.v27i2.2198

Abstract

Pelayanan publik merupakan pengabdian yang dilakukan oleh pemerintah bagi masyarakat. Dimana keduanya untuk saling keterkaitan dalam kepentingan kenegaraan. Instansi pemerintah yang telah memulai penyelenggaraan pelayanan prima berbasis e-government adalah Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut melalui inovasi pelayanan berbasis website. Hadirnya website dinas dilatarbelakangi oleh perkembangan serta pemanfaatan teknologi yang semakin pesat guna menjadi solusi keluhan masyarakat dalam pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jenis inovasi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Garut telah menerapkan Inovasi dalam Pelayanan publik melalui berbagai fitur yang tersedia dalam website. Dengan adanya berbagai inovasi ini diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut ini menjadikan pelayanan yang optimal untuk masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah Terdapat kekurangan dalam layanan berbasis online ini seperti lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menerima KTP yang tidak ditentukan, dan website sering mengalami gangguan karena tingginya volume pengajuan masyarakat, namun pihak dinas kependudukan dan catatan sipil Pemkab Garut sendiri membatasi layanan online sehingga mempersulit masyarakat untuk melakukan layanan. Untuk memberikan pelayanan dan fasilitas yang sama dengan masyarakat, maka perlu diinformasikan kepada masyarakat tentang keberadaan website ini, yang akan membutuhkan pengembangan lebih lanjut.
Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kecamatan Cikarang Timur Radya Aprilian, Irfan; Purnamasari, Hanny
THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY (IJPP) Vol 6 No 1 (2024): THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan Publik dalam pembuatan E-KTP di Kecamatan Cikarang Timur masih memiliki beberapa permasalahan yakni: Pertama, ketersediaan blangko yang sering kosong di Kecamatan Cikarang Timur (Andryandy, 2021). Kedua, lambatnya pengurusan dokumen kependudukan yang menyebabkan lamanya waktu pembuatan E-KTP. Ketiga, kurangnya staff untuk melayani di bidang administrasi kependudukan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualitas pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP, dan faktor penghambat serta faktor pendukungnya. Saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi menjadi sebagai instrumen penelitian. Setelah itu, data dikumpulkan, direduksi, dipresentasikan, dan divalidasi sebagai teknik analisis (Hardani. dkk, 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik terkait pembuatan E-KTP di Kecamatan Cikarang Timur yang mengacu pada teori Zeithaml, Parasuraman & Berry dalam  (Hardiyansyah, 2011) dari dimensi Bukti Fisik, Kehandalan, Daya Tanggap, Jaminan, Empati yaitu masih kurangnya jumlah kursi di ruang tunggu dan jumlah fasilitas pendingin ruangan. Selain itu, masih terdapat hambatan-hambatan berupa keadaan listrik yang sering mati sehingga menyebabkan akses jaringan internet menjadi sering offline, sehingga banyak pelayanan terhadap masyarakat mengalami keterlambatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP di Kecamatan Cikarang Timur sudah berjalan namun kurang maksimal, dilihat dari masih terdapat beberapa permasalahan diatas
Analisa Dampak Kebijakan Pemerintah Terkait Pembatasan Barang Impor Terhadap Masyarakat Novianti, Dhita; Purnamasari, Hanny; Aryani, Lina; Putri, Lolita Deby Mahendra
Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM) Vol 6, No 2 (2024): JIPIKOM OKTOBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jipikom.v6i2.4266

Abstract

Sektor pariwisata menjadi komponen kunci perekonomian di sektor jasa yang mampu memicu pertumbuhan ekonomi negara di Indonesia. Namun, wisatawan yang berwisata ini mengambil keuntungan dengan melakukan jasa titip usaha sehingga pemerintah mengambil langkah untuk membatasi barang bawaan dari luar negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan teori dampak yaitu dampak positif dan negatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data sekunder meliputi data barang impor yang dibatasi, kebijakan terkait pembatasan barang impor dan lain sebagainya. Permasalahan yang terjadi tersebut memberikan dampak bagi wisatawan baik nasional maupun mancanegara dimana wisatawan merasa kurang percaya terhadap pemerintah karena dengan pembatasan barang bawaan ini dan barang yang dikenakan terkadang terkena biaya tambahan lain. Dampak dari pembatasan barang impor ini sebenarnya memberikan yang baik juga bagi masyarakat, dimana pemerintah ingin memberikan peluang kepada industri dalam negeri sehingga masyarakat tidak membeli barang-barang dari luar negeri yang berlebihan untuk dikonsumsi atau diperjualbelikan. 
MPLEMENTASI KEBIJAKAN KPU TERHADAP APLIKASI SIREKAP PADA PEMILU 2024 Nurazizah Hidayat, Firdasari; Purnamasari, Hanny; Ramdani, Rachmat; Aryani, Lina
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 12 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i12.2024.5138-5146

Abstract

Dalam mewujudkan Good Governance, transparansi menjadi salah satu karakteristik yang dianggap penting, ketika informasi dapat diperoleh secara langsung oleh masyarakat dengan seluas-luasnya. Untuk menghadapi Pemilu serentak kedua di Indonesia, Pemerintah telah mengamanatkan penerapan sistem E-Rekap atau Sirekap. Dengan adanya Sirekap, diharapkan beban kerja KPPS pada pemilu 2024 tidak mengakibatkan beban kerja KPPS yang over time di tingkat TPS, melainkan dengan adanya Sirekap ini dapat terselenggaraanya Pemilu serentak yang transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Tujuan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif ini untuk memastikan bagaimana Aplikasi Sirekap yang digunakan pada Pemilu 2024 sesuai dengan Peraturan KPU. Dan berdasarkan kajian atau temuan dapat dikatakan bahwa penggunaan Aplikasi Sirekap pada Pemilu 2024 terblang sangat baik, akan tetapi beberapa pihak masih merasa kurang puas dengan teknis dari penggunaan Aplikasi Sirekap ini, meskipun kegiatan bimbingan teknis telah dilakukan secara menyeluruh kepada semua KPPS baik ketua maupun anggota.
Political Will Pemerintah Kabupaten Karawang dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nurmala, Elfa; Purnamasari, Hanny; Adiarsa, Sopyan Resmana
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 21 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14306236

Abstract

This research discusses the Political Will of the Karawang Regency Government in developing Micro, Small and Medium Enterprises. The aim of this research is to examine and analyze the extent of the political will of the Karawang Government in developing Micro, Small and Medium Enterprises in Karawang Regency. This research uses a literature review method with a qualitative approach. This research was analyzed using the political will theory expressed by Derick W. Brinkerhoff with five indicators, namely initiative, priority, political mobilization, law enforcement and business sustainability. The research results show that the political will of the Karawang Regency Government in depeloving Micro, Small and Medium Enterprises is quite good.
Analisis Implementasi Kebijakan Program Layanan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Pemalang Fauzia, Nabila Putri Sestiani; Purnamasari, Hanny
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 6 No. 1 (2024): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v6i1.22493

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Layanan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Pemalang dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Richard Matland. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan desain studi literatur. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti laporan resmi, jurnal ilmiah, artikel berita, dan dokumen kebijakan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan UHC di Kabupaten Pemalang menunjukkan kombinasi dari beberapa tipe implementasi kebijakan Matland, yaitu implementasi administratif, implementasi eksperimental, dan implementasi politik. Kejelasan kebijakan dalam beberapa aspek seperti prosedur klaim dan pendaftaran tergolong cukup jelas, menunjukkan adanya penerapan implementasi administratif. Upaya-upaya inovatif untuk meningkatkan kualitas layanan dan aksesibilitas kesehatan menunjukkan pendekatan implementasi eksperimental. Di sisi lain, beberapa situasi, seperti negosiasi anggaran dan alokasi sumber daya, membutuhkan implementasi politik untuk mencapai kesepakatan dan komitmen. Meskipun terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya, prosedur administratif yang kompleks, dan kesenjangan pemahaman, implementasi UHC di Pemalang juga mendapat dukungan dari beberapa faktor, yaitu komitmen pemerintah daerah yang kuat, kesadaran dan partisipasi masyarakat yang tinggi, serta upaya peningkatan infrastruktur dan kapasitas tenaga kesehatan.
Co-Authors Adiarsa, Sopyan Resmana Aditya, Indra Agustiani, Regita Aulia Aji, Rismaya Nugraha Aprilian, Irfan Radya Aprilianingsih, Shella Arlita, Septiyani Aryani, Lina Azizah, Ani Nurdini Azzahro, Siti Dayat, Usep Dewi Noor Azijah Fauzia, Nabila Putri Sestiani Febriana, Yusup Nurhakim Febriantin, Kariena Febriantin Febriantin, S.IP., M.IPol., Kariena Fitria, Sarah Maulida Gun Gun Gumilar GunGun Gumilar Haloho, Putri Esther Kurniansyah, Dadan Latifah,, Ulya Lolita Deby Mahendra Putri Marsingga, Prilla Marudut, Febrian Munziroh, Zenab Al Ningrum, Ayu Sulistya Novianti, Dhita Nuraeni, Hikmah Nurazizah Hidayat, Firdasari Nurmala, Elfa Pramudya, Fathur Rizky Pusung, Adila Alanisagita Putri, Zahra Avilya Rachman, Dimas Alwi Radya Aprilian, Irfan Rahman Rahman Rahmi, korin Rizki, Mochamad Faizal Suardini, Dila Andini Supeno, Catur Joyo Umam, Fahrul