Muri, Dewi Padusi Daeng
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Tinjauan Yuridis Terhadap Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Proses Pengembalian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pekey, Andreas; Ariyanto, Ariyanto; Puspitaningrum, Jayanti; Muri, Dewi Padusi Daeng
Journal of Law Review Vol. 3 No. 1 (2024): September - Februari
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v3i1.161

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam proses pengembalian jabatan pimpinan tinggi pratama (PTP) di Indonesia serta mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya di tingkat daerah. Hipotesis penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan prinsip meritokrasi dan profesionalisme birokrasi melalui kepatuhan terhadap rekomendasi KASN. Metode Penelitian: desain penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, di mana data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. analisis dilakukan secara kualitatif, dengan menitikberatkan pada interpretasi preskriptif terhadap regulasi dan fenomena empiris di lingkungan asn. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi rekomendasi KASN berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola ASN, namun masih menghadapi kendala berupa resistensi politik, lemahnya sanksi, dan keterbatasan sumber daya institusi. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan regulasi, kolaborasi antar-lembaga, serta peningkatan kapasitas pejabat kepegawaian untuk mengoptimalkan peran KASN sebagai pengawas meritokrasi. Implikasi: Implikasi penelitian ini relevan bagi pembuat kebijakan dan praktisi dalam merumuskan strategi reformasi birokrasi yang lebih efektif dan akuntabel di masa depan.
Kedudukan Hukum Putusan Sidang Adat Sengketa Tanah Adat Ondoafi Keerom dalam Hukum Positif Budiman, Budiman; Aituru, Yulianus P.; Muri, Dewi Padusi Daeng; Rumalean, Zonita Zirhani
Journal of Law Review Vol. 3 No. 2 (2024): Maret - Agustus
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v3i2.166

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum putusan sidang adat serta sistem pembuktian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah adat di wilayah Ondoafi Keerom dalam perspektif hukum positif. Kajian ini berangkat dari urgensi pengakuan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan konseptual dan statute approach, didukung oleh studi lapangan melalui wawancara dengan tokoh adat, aparat pemerintah daerah, serta analisis dokumen keputusan sidang adat Ondoafi Keerom. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sidang adat, baik terbuka maupun tertutup, menjadi sarana efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah berbasis keadilan substantif dan musyawarah mufakat. Proses pembuktiannya telah memenuhi unsur yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 164 dan 165 HIR, sehingga dapat dijadikan alat bukti surat dalam peradilan formal. Secara teoretis, penelitian ini mengonfirmasi relevansi teori pluralisme hukum dan living law dalam praktik penyelesaian sengketa tanah adat di Papua. Implikasi: Implikasi penelitian ini mendorong penguatan regulasi melalui pengakuan formal hasil keputusan adat dalam sistem hukum nasional untuk menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan dan berkepribadian Indonesia.
Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Denda Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kota Jayapura Lamasi, Herri Setyawan; Rahawarin, Ahmad Rifai; Sari, Liani; Muri, Dewi Padusi Daeng
Journal of Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): September - Februari
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v4i1.173

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di wilayah hukum Polresta Jayapura Kota. Penelitian ini didasarkan pada hipotesis bahwa sanksi pidana denda belum memberikan efek jera secara signifikan terhadap pelanggar lalu lintas. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap aparat penegak hukum, serta observasi terhadap data pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas tahun 2022–2023. Analisis dilakukan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor utama: hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun norma telah dirumuskan secara komprehensif, penerapan sanksi denda belum efektif karena terbatasnya jumlah personel, sarana operasional yang minim, serta rendahnya kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Implikasi: Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan hukum, termasuk penyesuaian besaran denda dan penguatan sistem penegakan berbasis teknologi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan dan edukasi hukum sebagai strategi jangka panjang.